Menggali Nilai-Nilai Lokal Nusantara

foto: pormadi

Buku ini berisi nilai-nilai kebijaksanaan lokal yang sudah lama tertanam dalam alam pikiran dan jiwa bangsa Indonesia. Menurut Soekarno, Pancasila adalah Philosophische Grondslag yaitu fundamen yang sedalam-dalamnya. Dia juga jiwa, hasrat yang sedalamdalamnya tempat didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi (hal14).

Makna “sedalamdalamnya” dikembangkan dalam buku ini. Kedalaman hasrat, jiwa, dan filsafat bangsa inilah yang menjadi fondasi Indonesia merdeka sehingga lestari sepanjang masa.

Buku Kearifan Lokal-Pancasila, Butir-butir Filsafat Keindonesiaan salah satu kontribusi dan harapan sebagai pemicu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai lokalitas dan kedaerahan diangkat untuk mengayakan, meluaskan, dan mengaktualisasikan cakrawala pengertian nilai-nilai Pancasila. Kearifan lokal digali dari budaya Nusantara, sehingga menampakkan “konsep filsafat keindonesiaan”.

Butirbutir kebijaksanan, antara lain berasal dari Jawa, Batak Toba, Manggarai, Minahasa, Sunda, Dayak, Bali, Toraja, dan Papua. Kearifan lokal tersebut selaras dengan Pancasila sebagai perekat bangsa yang digali Soekarno. Ini mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebersatuan, musyawarah, demokrasi serta tata keadilan. Itulah butir-butir emas filsafat keindonesiaan.

Ambil contoh kearifan lokal dari Papua: Pandangan tentang Alam/ Tanah. Bagi orang Papua, alam atau tanah dilihat sebagai supermal tempat mengambil hasil alam demi kelangsungan hidup. Tanah dipandang sebagai tempat berkebun dan mencuci. Tanah juga sebagai ibu yang melahirkan, membesarkan serta sebagai identitas diri. Maka, lingkungan alam harus dijaga dan dirawat (hal 496).

Kearifan lainnya, penyelesaian sengketa melalui bakar batu untuk harmoni dan keadilan. Sengketa bahkan peperangan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pengalaman hidup harian orang Papua. Ada siklus: berkelahi, membayar denda, berdamai, bakar batu, lalu makan bersama. Masalah sudah selesai.

Denda dilihat sebagai ganti rugi atas penderitaan korban. Nilai yang digali harmoni, etos kesederajatan dan keadilan sebagai sesama manusia (hal 498). Para penulis kebanyakan berlatar belakang pendidikan filsafat, sehingga dalam pencarian akan kebijaksanaan lokal tidak diragukan. Belum seluruh kearifan lokal Indonesia bisa dijangkau buku ini karena keterbatasan ruang dan jangkauan.

Ada pesan tersirat ke depan yang menantang pembaca untuk mencari dan menggali kearifankearifan lokal yang masih tersebar di Nusantara untuk ditampilkan ke hadapan publik. Buku merupakan kontribusi para penulis dalam rangka memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman nilai-nilai Pancasila.

Buku ini perlu dibaca warga yang berkehendak baik agar Indonesia tetap berdiri di atas Pancasila sebagai dasar negara.

Diresensi Pormadi Simbolon, mahasiswa pascasarjana STF Driyarkara Jakarta

Sang Uskup Pancasila Menjadi Kardinal

foto: pormadi

Oleh: Pormadi Simbolon

Paus Fransiskus telah me­nunjuk dan me­ngangkat Monsignor (Mgr) Ignatius Su­­haryo yang sekarang se­dang me­ng­abdi sebagai Uskup Agung Jakarta men­jadi Kardinal (Minggu, 1 September 2019) bagi bangsa Indonesia. Figur Ignatius Suharyo, yang kerap disebut "uskup Pancasila" sekarang sudah dipilih menjadi Kardinal.

Dalam tradisi Katolik, kardinal adalah sebuah gelar rohani sangat tua yang secara hirarkis berada langsung dalam ling­karan Paus sebagai pemimpin ter­ti­nggi Gereja Katolik Sedunia. Para kar­dinal dipilih dan diangkat oleh Paus. Ini merupakan hak prerogatif Paus. Tu­juannya mendukung Paus dalam menja­lankan tugas kepausannya me­mimpin Gereja Katolik, baik secara individu, maupun secara kollegium.

Dilihat dari tugasnya, para kardinal menjalankan tugas dari memimpin perkantoran-perkantoran kuria di Vati­kan, hingga pemimpin gereja lokal ne­gara masing-masing dan penasihat ge­reja lokal. Tugas utama paling menonjol para kardinal adalah memilih paus yang baru. Ketika terjadi kekosongan jabatan paus di Roma, para kardinal sebagai kolle­gium memimpin roda pemerintahan Ge­reja Katolik. Para kardinal juga me­miliki hak dipilih menjadi Paus.

Kardinal ketiga Indonesia

Mgr Ignatius Suharyo yang juga men­jabat sebagai Ketua Presidium Kon­fe­rensi Waligereja Indonesia merupakan kar­­dinal ketiga Indonesia. Kardinal kedua adalah Mgr Julius Darmaatmadja yang ditunjuk pada tahun 1994 saat men­jabat Uskup Agung Semarang. Kardinal per­tama adalah Mgr Justinus Darmo­ju­wono yang dilantik pada 1967 di sela tugasnya tugasnya sebagai Uskup Agung Semarang pada 1963-1981.

Bangsa Indonesia sangat bersyukur atas terpilihnya Ignatius Suharyo men­jadi kardinal. Menteri Agama RI, Luk­man Hakim Saifuddin mengucapkan se­la­mat atas pengangkatan Ignatius Su­har­yo sebagai kardinal dan berharap men­jadi berkah bagi bangsa Indonesia. Uca­pan selamat juga datang dari tokoh na­sional, H Ahmad Syafii Maarif.

Semangat Menjaga Pancasila

Menurut Adi Prasojo, Sekretaris Ke­uskupn Agung Jakarta, keterpilihan Mgr Ign­asius Suharyo merupakan buah dari kepemimpinannya selama ini (Jawa Pos,3/9). Bagi umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta, Uskup Suharyo sering digelari “Sang Uskup Pancasila”. Me­ngapa tidak, dialah yang menggagas agar umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta menjadi persekutuan dan gerakan umat Allah, bercita-cita menjadi pembawa su­kacita injil dalam mewujudkan Kerajaan Allah yang Maharahim dengan menga­mal­kan Pancasila demi keselamatan ma­nusia dan keutuhan ciptaan (Arah Dasar KAJ 2016-2020)

Penulis, merupakan salah satu umat Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) sangat merasakan betapa Mgr Suharyo men­cintai tanah air Indonesia dan menjaga Pancasila. Uskup yang rendah hati ini dengan penuh semangat mengajak umat Keuskupan Agung Jakarta yang ber­jum­lah 499.485 jiwa (2014) menga­mal­kan Pancasila mulai sari sila pertama sampai de­ngan sila kelima dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tahun 2016 umat Katolik KAJ diajak merefleksikan dan mengamalkan sila Per­tama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Tema yang menjadi ba­han permenungan umat mulai dari ting­kat keuskupan, paroki hingga ling­ku­ngan (komunitas basis) adalah Amalkan Pan­casila: Kerahiman Allah Memer­de­kakan”.

Kemudian tahun 2017 umat Katolik KAJ bersama-sama mendalami sila ke­dua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Harapannya, dengan meng­hayati sila kedua tersebut, umat ma­kin adil terhadap sesama, makin beradab. Semboyannya, Makin Adil, Makin Beradab.

Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia dihayati pada 2018. Persatuan Indonesia adalah cita-cita bersama karena rea­litasnya bangsa Indonesia adalah ma­je­muk. Umat diajak agar menghayati per­satuan Indonesia dengan semboyan: Amalkan Pancasila, Kita Bhinneka, Kita Indonesia.

Pada tahun 2019 yang juga merupa­kan tahun pemilihan umum di Indonesia, Uskup Suharyo mengajak umat Katolik KAJ untuk mengamalkan sila ke­­empat yaitu Kerakyatan yang dipim­pin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per­musyawaratan/perwakilan. Tema yang ditetapkan adalah Amalkan Panca­sila, Kita Berhikmat, Bangsa Ber­mar­ta­bat. Menurut Suharyo, berhikmat dalam bahasa Pancasila, sama dengan menjadi semakin sempurna dalam kesucian dalam bahasa Gereja Katolik.

Bagi Mgr Suharyo, sila pertama, ke­dua dan ketiga merupakan nilai-nilai yang menjiwai demokrasi di Indonesia. Sila keempat merupakan prosedur de­mo­krasi, dan sila kelima merupakan tujuan demokrasi, yaitu mewujudkan kesejah­teraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tidak berlebihan karena gagasan dan cintanya pada Pancasila dan Indonesia, Mgr Suharyo kerapkali digelari “Sang Uskup Pancasila”. Bagi Mgr Suharyo, da­lam sejarah perjalanan bangsa ini, Pancasila sudah teruji dan ampuh dalam menjaga persatuan dan kerukunan nasional.

Anugerah bagi Indonesia

Dalam konteks Indonesia yang sudah 74 tahun merdeka, figur penjaga dan penegak Pancasila seperti Mgr Suharyo merupakan anugerah besar dan teladan. Indonesia dewasa ini butuh figur-figur penjaga Pancasila. Dewasa ini, gagasan men­gamalkan dan menjaga Pancasila sangat relevan dan aktual digemakan di te­ngah situasi terjadinya kemerosotan da­lam pengetahuan, pengamalan dan pe­ng­hayatan Pancasila hingga dewasa ini. Maraknya berita hoaks, ujaran keben­cian, fitnah, intoleransi ujaran ra­si­s­me dan perpecahan di tengah masya­ra­kat merupakan hal yang sepatutnya tidak terjadi jika Pancasila sudah diamalkan.

Karena kecintaannya pada tanah air dan Indonesia yang pancasilais, Uskup Su­har­yo sebagai Ketua Presidium Kon­ferensi Waligereja Indonesia ikut hadir menandatangani Deklarasi Umat Ber­agama di Jakarta (Senin, 21/2015). Da­lam kesempatan itu, Uskup Suharyo me­nga­takan bahwa “dengan menjaga Pan­casila, kita ikut menjaga kerukunan. Pan­ca­sila adalah landasan kuat dan men­dasar dalam menjaga harmoni dalam NKRI”.

Penulis ikut menyaksikan penanda­ta­nga­nan deklarasi tersebut pada acara yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri empat tahun lalu dengan mak­sud sebagai upaya sinergi pemerin­tah dan majelis-majelis agama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.

Bangsa Indonesia bersyukur dan bergembira memiliki salah satu putera terbaik bangsa, Mgr Ignatius Suharyo, “Sang Uskup Pancasila” diangkat men­jadi kardinal. Kardinal bertugas bagi ba­ngsa dan Gereja Katolik Indonesia dalam menghadirkan keselamatan semua orang dan keutuhan ciptaan-Nya. Semoga ke­ha­diran Kardinal menjadi berkah bagi Indonesia.***

Penulis adalah umat KAJ dan mahasiswa pascasarjana STF Driyarkara Jakarta

Sumber:  Harian Analisa

Herbert Marcuse dan Budaya Masyarakat Kapitalis Maju (Kritisisme atas kebudayaan)

foto: wikipedia.org

Pendahuluhan

Herbert Marcuse (1898-1979), salah satu anggota Mazhab Frankfurt, merupakan filosof dan berkarya pada Institute Penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Dalam karyanya yang paling terkenal, One-Dimensional Man, 1964, Marcuse menganalisis kebudayaan masyarakat industri (kapitalis) maju. Analisanya didasarkan pada dua pengandaian. Pertama, bahwa manusia masyarakat industri maju sudah sama sekali terasing dari dirinya sendiri karena seluruhnya menyesuaikan diri dengan tuntutan efisiensi sistem produksi kapitalis. Kedua, bahwa dalam masyarakat industri maju tidak ada lagi kelas-kelas sosial yang menentang sistem, jadi bahwa dimensi kedua, bagian masyarakat yang menentang sistem, sudah tidak ada. Inti kritik Marcuse terhadap masyarakat industri maju adalah bahwa di dalamnya dimensi negatif disingkirkan, yang ada adalah dimensi afirmatif pada sistem yang berlaku. Berikut akan dibahas pemikiran Herbert Marcuse, dimulai dari masyarakat berdimensi satu, rasionlitas irasional, desublimasi represif, dimensi-dimensi desublimasi, de-erotisasi, Bahasa berdimensi satu, peran filsafat, budaya dan seni, the great refusal, dan diakhiri dengan catatan atas kritik Marcuse.

Manusia Berdimensi Satu: Kritik terhadap Masyarakat Kapitalis Maju

Melalui tulisan Marcuse dalam bukunya One Dimensional Man (1964), kekeroposan rasionalitas industri maju tampak di hadapan mata. Meskipun abstrak, banyak mengulang-ulang dan tidak disusun menurut suatu logika yang jelas, analisis-analisisnya tepat kena pada jantung permasalahan masyarakat kapitalis. Ekonomi pasar kapitalis tidak mampu memecahkkan masalah yang disebabkannya seperti masalah kemiskinan internasional, jurang antara negara kaya miskin menjadi lebih tajam, meskipun kaya raya, negara-negara kaya semakin tidak mampu menjamin hari tua warganya, dan tentu perubahan iklim.

Pada konteks jaman Marcuse, irasionalitas justru itu belum terlihat jelas. Masyarakat-masyarakat Barat justru merasa paling berhasil, paling puas diri, dan paling optimis. Kemiskinan terasa mulai teratasi. Kelas buruh industri semakin sejahtera, “negara sejahtera” menjamin bahwa taka da lagi orang terlantar. Masyarakat itulah yang dikritik Marcuse.


Masyarakat Berdimensi Satu

Inti kritik Marcuse terhadap masyarakat industri maju adalah bahwa di dalamnya dimensi negatif disingkirkan. Dalam semua masyarakat terdapat ada dua dimensi: dimensi afirmasi dann dimensi negatif. Dimensi afirmatif adalah semua unsur yang membenarkan dan mendukung kekuasaan yang bersangkutan. Sedangkan dimensi negatif adalah unsur-unsur yang menentang struktur-struktur masyarakat. Dimensi negatif itu penting: mengikuti Hegel dan Marxisme, Marcuse berpendapat bahwa “kekuatan negatiflah yang menentukan pengembangan pemikiran” dan dengan demikian memajukan masyarakat[1].

Menurut Marcuse, masyarakat industri maju berhasil mengintegrasikan unsur-unsur negatif sedemikian rupa sehingga malah mendukung sistem. Caranya adalah: ia menciptakan “produktivitas luar biasa dan standar hidup yang semakin tinggi. Maka dalam masyarakat industri maju, tidak ada unsur revolusioner lagi. Meskipun demikian, oposisi tetap ada, tetapi tidak lagi perlu ditindas, melainkan diberi ruang dan menjadi unsur dalam sistem yang ada, jadi tidak mengancamnya. Dengan demikian, semua ekspresi masyarakat industri maju menjadi satu dimensi yaitu afirmatif, membenarkan, dan memperkuat sistem kekuasaan yang ada.

Rasionalitas Irasional

Menurut Marcuse, masyarakat industri maju dapat mengintegrasikan seluruh dimensi negatif melalui manipulasi dua nilai paling khas bagi modernitas: rasionalitas dan kebebasan. Menurut Marcuse, meskipun masyarakat industri maju sebenarnya “tidak rasional” dan tidak membebaskan, namun ia kelihatan rasional dan bebas.

Mengikuti Max Weber, sebuah proses disebut rasional apabila yang “tercapai adalah hasil paling optimal dibandingkan dengan sarana-sarana yang dipakai. Dari sudut itu, masyarakat industri maju kelihatan sangat rasional. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kelangkaan yang selalu menimpa bagian terbesar umat manusia berhasil diatasi. Kaum proletariat yang dulu selalu terancam kemiskinan dan kelaparan sekarang tidak hanya dapat makan cukup tetapi semakin menikmati konsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh perekonomian kapitalis. Sistem perekonomian kapitalis berkesan rasional karena berjanji akan menjamin tingkat hidup yang semakin tinggi bagi semua.

Dalam masyarakat industri maju, masyarakat bisa menikmati kebebasan: kebebasan bergerak dan pergi ke mana-mana, kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat, berpartisipasi dalam demokrasi, kebebasan beragama, berpikir dan mencari informasi, dan lain sebagainya. Kebebasan itu terasa begitu luas karena masyarakat industri maju tidak menindas atau melarangnya, melainkan membiarkannya, seraya mengintegrasikannya secara halus.

Marcuse berpendapat bahwa masyarakat secara keseluruhan dinilai menyenangkan karena para warga masyarakat memang merasa kebutuhan mereka terpenuhi, akan tetapi kebutuhan-kebutuhan itu sudah dimanipulasi oleh rasionalitas teknologis di mana yang rasional adalah kesesuaian dengan tuntutan efisiensi sistem produksi kapitalis. Tuduhan inti Marcuse adalah masyarakat industri maju sudah memanipulasikan kebutuhan-kebutuhan para warganya.

Kebutuhan manusia yang sebenarnya adalah agar ia dapat menentukan diri sendiri dan membangun hubungan antar-manusia yang tidak terasing, jadi untuk mengembangkan diri dan menjalin hubungan dengan orang lain atas dasar orang saling meminati dan saling menghormati martabatnya. Tetapi dalam masyarakat industri maju kebutuhan manusia yang sebenarnya itu sudah tertimbun oleh kebutuhan yang dirangsang oleh segala macam promosi dan iklan, oleh irama di tempat kerja, oleh sistem lalu lintas, oleh media, dan oleh mekanisme pasar. Hasil manipulasi itu adalah bahwa manusia sepertinya latah ingin membeli apa yang dilemparkan ke pasar. Hubungan dengan orang lain semakin terasing karena fungsinya dalam sistem produksi, sebagai sarana agar saya dapat berfungsi dalam rasionalitas teknologis sistem produksi kapitalis. Rasionalitas teknologis ternyata irasional.

Begitu pula rasa bebas manusia dalam masyarakat maju bersifat semu. Manusia sebenarnya tidak menentukan diri, melainkan dimanipulasi dan dengan demikian justru tunduk di bawah kediktatoran efisiensi sistem perekonomian kapitalis. Manusia juga tidak peduli, selama ia bisa berkonsumsi. “Tidak ada alasan untuk menuntut penentuan diri apabila hidup yang diatur merupakan hidup yang enak dan bahkan baik”[2].

Kritik Marcuse ini berdasarkan sebuah distingsi yang merupakan kunci untuk memahaminya, yaitu antara “kebutuhan benar dan palsu”[3]. Kebutuhan palsu adalah kebutuhan yang dimanipulasikan, di mana manusia merasakan membutuhkan sesuatu yang sebenarnya justru tidak dibutuhkan. yaitu untuk menjadi manusia utuh. Untuk menunjukkan ketidakbenaran masyarakat industri maju, Marcuse menunjuk pada kekerasan yang berlangsung di dalamnya, meskipun secara tersembunyi. “Produktivitasnya merusak pengembangan bebas kebutuhan-kebutuhan dan bakat-bakat manusia, perdamaiannya dipertahankan melalui ancaman perang”[4], “kemewahan sangat berlebihan dan pembatadan produktivitas, kebutuhan ekspansi agresif, ancaman perang terus-menerus, pengisapan yang semakin tajam, dehumanisasi[5].

Menurut Marcuse, cara masyarakat industri maju mampu memanipulasikan anggota-anggota sedemikian total melalui suatu mekanisme yang disebutnya “desublimasi represif”.

Desublimasi represif

Dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud, pengembangan kebudayaan dijelaskan sebagai sublimasi dorongan-dorongan naluri manusia, khususnya seksualitas. Freud beranggapan bahwa melalui “pengalihan dorongan-dorongan seksual dari sasaran-sasaran seksual dan pengarahannya ke sasaran-sasaran baru, dimulailah proses yang pantas disebut sublimasi, dimana diperoleh komponen-komponen kuat untuk menciptakan kebudayaan[6]. Pendek kata, kebudayaan adalah hasil sublimasi seksualitas manusia. Pengalihan energi dorongan-dorongan instingtual menghasilkan energi psikis yang memampukan manusia menciptakan prestasi intelektual dan kultural.

Dengan memilih istilah desublimasi[7], Marcuse mau mengatakan bahwa dalam masyarakat industri maju proses itu dibalik. Energi psikis yang ada di belakang cita-cita intelektual dan kultural dialihkan kembali menjadi dorongan instingtual untuk menyesuaikan diri dengan kepentingan sistem kapitalisme maju. Cita-cita manusia mengalami pengosongan dan berubah menjadi dorongan psikis untuk berfungsi penuh dalam sistem produksi kapitalis. Rasionalitas manusia diciutkan menjadi rasionalitas teknologis semata-mata. Manusia tidak lagi hidup dan berusaha menurut cita-citanya, melainkan sekarang ia bercita-cita untuk menjadi salah satu roda gigi dalam pelancaran proses produksi kapitalisme. Ia justru merasa bahagia kalai ia seluruhnya “sesuai” dan trendy. Dengan demikian dimensi kedua, dimensi kritis, kemampuan untuk mengambil jarak dan berprotes, tersingkir.

Dengan desublimasi itu, masyarakat industri maju berhasil mengatasi apa yang oleh Hegel disebut “kesadaran yang tidak bahagia”[8]. Menurut Hegel, manusia merasa resah secara mendalam begitu ia menyadari bahwa realitas di dalamnya ia hidup berbeda dari cita-citanya. Kesadaran tidak bahagia itu amat penting karena dengan demikian manusia sadar bahwa ada yang tidak beres, sekaligus ia terdorong untuk berpikir. Dalam filsafat Hegel kesadaran-tak-bahagia melahirkan akal budi.

Marcuse menegaskan bahwa sublimasi itu represif. Sublimasi itu menindas cita-cita manusia yang sebenarnya. Hanya ia tidak sadar akan represi itu karena dilaksanakan secara halus, dengan memanipulasikan naluri-nalurinya. Dengan demikian, oposisi tidak bisa mengancam sistem itu sendiri.

Dimensi-dimensi Desublimasi

Desublimasi menyangkut seluruh kemampuan seluruh kemampuan luhur manusia. Manipulasi kebutuhan manusia yaitu bahwa manusia dalam masyarakat industri maju tidak lagi tahu apa yang sebenarnya ia inginkan, karena ia sudah dikerjakan sehingga ia “butuh” kelihatan trendy, sesuai dengan trend, butuh berpakaian, berkendaraan, bergaul, berpembawaan seperti model-model dalam iklan. Dengan demikian, dua kebutuhan paling dasar manusia, kebutuhan mengembangkan diri sesuai dengan cita-citanya sendiri dan kebutuhan akan hubungan dengan orang-orang yang betul-betul diminati sudah tertimbun. Manusia menjadi terasing dari dirinya.

De-erotisasi

Istilah “erotis” hampir sama artinya dengan “seksual”. Tetapi, penyamaan itu justru membuktikan desublimasi kemanusiaan. Ketertarikan seksual sebenarnya hanya salah satu unsur dalam ketertarikan erotis antar manusia. “Erotis” – sebagaimana dimaksud oleh Marcuse – berarti bahwa orang lain diminati pada dirinya sendiri dan bukan hanya sebagai pembawa salah satu fungsi. Maka, yang dituntut oleh sistem produksi adalah orang yang telah menyingkirkan segala unsur personal dan berfokus pada fungsinya.

Dengan demikian, alienasi hubungan antar manusia menjadi lengkap. Kita membutuhkan orang lain, tetapi tidak lagi demi dia itu sendiri, melainkan atau sebagai rekan pelaku fungsi-fungsi dalam sistem atau sebagai sarana pemenuhan kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual sendiri justru mudah dimanipulasi – sebagian besar iklan memanfaatkan ketertarikan seksual – sehingga manusia semakin mudah dapat dimanipulasi. Itulah latarbelakang seksualisasi yang meresapi seluruh kebudayaan industri maju.

Bahasa Dioperasionalkan

Penyingkiran dimensi kedua didukung oleh manipulasi bahasa. Bahasa dimanipulasi sedemikian rupa hingga dwi-dimensionalitasnya hilang. Sebenarnya bahasa secara hakiki bersifat dwi-dimensional karena bahasa senantiasa melampauai fakta-fakta. Selalu ada “konflik antara konsep dan fakta terberi”[9]. Fakta tidak pernah memadai dengan konsep dan karena itu konsep membuka kekurangan setiap faktisitas.

Tetapi masyarakat industri maju telah menyingkirkan unsur-unsur transenden[10], unsur-unsur yang melampauai yang terberi itu. Dengan demikian manusia juga “berpikir berdimensi satu”. Sarana penghilangan dimensi dua dalam bahasa adalah operasionalisme[11]. Dengan demikian terjemahan paham umum ke dalam paham operasional menjadi pembatasan represif pemikiran. Pemakaian singkatan bisa mempunyai efek yang sama. “Singkatan dapat membantu untuk menyingkirkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak diinginkan”[12]. Marcuse menunjuk pada kenyataan bahwa “lembaga kebebasan berbicara dan berpikir (yang dijamin dalam masyarakat industri maju) tidak mempersulit penyesuaian kerohanian dengan realitas yang sudah dimantapkan (oleh sistem, istilah Franz Magnis Susesno), jadi dengan faktualitas.

Desublimasi itu sangat kelihatan dalam politik, di mana nilai-nilai seperti “kemerdekaan”, “perdamaian”, “keadilan”, “demi rakyat”, “kepentingan nasional”, atau “toleransi” didefinisikan sesuai dengan kepentingan sistem perekonomian kapitalis. Segi represif desublimasi itu kelihatan karena orang tidak menyesuaikan diri, jadi yang betul-betul menolak Bahasa yang sudah dimanipulasi, tidak akan diberi kesempatan untuk mempublikasikan pemikirannya, misalnya dengan alasan bahwa pemikirannya “aneh”, atau “sulit ditangkap maksudnya”, jadi ia akan disingkirkan.


Filsafat Masih Kritis?

Filsafat sebenarnya sejak semula merupakan kekuatan lawan yang ampuh. Filsafat memiliki “tugas historis untuk mencairkan, bahkan menghancurkan secara intelektual fakta-fakta terberi”[13]. Filsafat “mendekati tujuan itu sejauh membebaskan pemikiran dari perbudakannya terhadap kerajaan bahasa dan kelakuan yang terberi, mencerahkan negativitas realitas… dan memikirkan alternatif-alternatif”[14]. Filsafat selalu mengritik segala kemantapan, selalu mengajukan alternatif-alternatif, jadi selalu menjadi salah satu wakil ampuh dimensi negatif. Karena itu, untuk mencairkan daya kritis filsafat, “kaum intelektual suka diejek sebagai orang-orang yang tidak akrab dengan orang biasa”[15], jadi sebagai orang-orang aneh, pinggiran, lucu tetapi tidak praktis, sebagai pengkhayal jauh dari kenyataan. Namun menurut Marcuse, filsafat sendiri juga sudah kerasukan virus positivism yang menggerogoti pemikiran kritis negatif.

Positivisme adalah nama suatu aliran yang membatasi pengetahuan yang sah pada data-data positif yang terberi. Dengan demikian yang terberi harus diterima seadanya, tidak dapat disangkal secara kritis. Kecenderungan positivistik sudah tampak dalam empirisme, aliran filsafat sejak abad ke-18 yang membatasi pengetahuan pada pengalaman indrawi, kemudian dalam behaviorisme dan dalam positivism logis. “Empirisme membuktikan diri sebagai pemikiran positif”[16], bukan dalam arti pemikiran yang terpuji, melainkan sebagai pemikiran yang menyingkirkan dimensi negatif. “Behaviorisme dalam ilmu-ilmu sosial”[17] menuntut agar manusia dilihat dari apa yang dilakukannya dan bukan dari apa yang dimaksud. Dengan demikian, behaviorisme menyingkirkan kemungkinan untuk mengambil jarak kritis terhadap apa yang dilakukan.

Marcuse menegaskan bahwa filsafat harus memakai bahasanya sendiri, karena bahasa yang dipakai oleh masyarakat umum, sudah termanipulasi, “sehingga mereka apabila bicara dalam Bahasa mereka sendiri, juga bicara dalam bahasa tuan-tuan, pendana, dan penulis teks iklan”[18]. Filsafat harus mempertahankan bahasa yang menentang.

Peran Budaya dan Seni

Menurut Marcuse, seni dan budaya tinggi hidup dari oposisi terhadap faktualisme datar, dari perlawanan terhadap yang terberi. Seni “memuat rasionalitas pembantahan”[19]. “Apa yang semula menyatukan ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat adalah kesadaran akan jarak antara yang nyata dan yang mungkin”[20]. Seni membuka kesadaran bahwa sesuatu mempunyai potensi-potensi yang melampaui realisasinya di tempat dan waktu tertentu.

Namun, “kemajuan rasionalitas teknologis sedang menyisihkan unsur-unsur oposisional dan transenden dalam ‘kebudayaan tinggi’[21]. Ini terjadi karena seni dan budaya tinggi diintegrasikan ke dalam sistem sehingga dimensi kritis mereka hilang. Dengan demikian, unsur-unsur kritis sebuah karya seni dijinakkan karena unsur seni yang lain, yang di seberang, yang mengejutkan, yang menantang, yang menyeleweng sudah diresap menjadi pendukung kenyamanan sistem masyarakat kapitalistik.

Penolakan yang agung – siapa yang melakukannya?

Marcuse mengharapkan agar masyarakat berdimensi satu dapat didobrak. Seni dan filsafat meski tetap dapat diandalkan untuk menolak faktualitas terberi, tapi terlihat sudah melemah. Marcuse juga menyuarakan harapan bahwa “para outsider”: korban pengisapan dan yang diburu dengan alasan ras dan warna kulit, para tuna-kerja dan mereka tidak mampu untuk bekerja … apabila mereka bersatu dan mulai berprotes di jalan”[22], bisa menjadi kekuatan pendobrak. Tetapi analisis dalam One Dimensional Man tidak mendukung harapan itu. Marcuse menjadi pesimis.

Akhirnya, hanya tinggal satu imbauan untuk melakukan “penolakan agung”, “the great refusal”[23]. Penolakan agung adalah penolakan heroik seseorang untuk ikut dalam sistem. Marcuse tidak menguraikan apa konsekuensi konkrit penolakan itu, misalnya apa orang akan menolak memiliki mobil sendiri .

Nilai penolakan agung terletak dalam kesaksiannya: bahwa masih ada orang yang tidak membungkuk terhadap binatang raksasa yang bernama sistem produksi kapitalis. Penolakan itu mengagumkan, satu-satunya sikap dasar yang dapat diambil. Tetapi, apakah sikap beberapa pribadi yang – istilah kita – hidup sederhana bisa menggoncangkan sistem yang mendasari dan mengorganisasikan masyarakat industry maju? Analisis masyarakat industri maju dalam One-Dimensional Man pada dasarnya pesimis.

Catatan dan Penutup
Marcuse tidak menyerah. Dalam pelbagai tulisan kemudian ia terus menjajaki kemungkinan sebuah “revolusi kebudayaan” total[24]. Namun siapa yang melakukan revolusi sosial tersebut? Marcuse yakin bahwa kelas buruh tidak dapat diharapkan lagi. Marcuse pessimis. Ia juga tidak bisa menujukkan jalan keluar.

Marcuse mengadakan analisanya didasarkan pada dua pengandaian. Pertama, bahwa manusia masyarakat industri maju sudah sama sekali terasing dari dirinya sendiri karena menyesuaikan diri dengan tuntutan efisiensi sistem produksi kapitalis. Kedua, bahwa dalam masyarakat industri maju tidak ada lagi kelas-kelas sosial yang menentang sistem.

Tetapi apakah dua pengandaian itu benar? Menurut Franz Magnis Suseno, gejala-gejala yang dianalisis Marcuse, dalam One-Dimensional Man sangat nyata. Ada manipulasi kebutuhan, ada konsumsi paksaan, ada pelbagai keterasingan. Ancaman bahwa orang larut dalam konsumerisme tidak dapat diragukan. Tetapi, itu semua adalah tendensi-tendensi, bukan deskripsi kenyataan. Masih banyak orang, dari semua kelas sosial yang menghayati nilai-nilai asli, entah dalam keluarga, dalam agama, dalam pelbagai kehidupan sosial, dalam kehidupan intelektual dan di bidang estetik.

Begitu pula tidak betul bahwa tidak ada kritik, protes, dan perlawanan. Luas disadari bahwa masyarakat industri belum memecahkan masalah kemiskinan. Di masyarakat industri maju sendiri, celah antara kaya miskin semkin besar dan pembiayaan jaringan keamanan sosial semakin mahal. Ditambah adanya kesadaran bahwa sistem produksi dapat menghancurkan lingkungan hidup tempat dan sumber kehidupan. Jelas sekali, dimensi kedua dalam masyarakat industri maju, dimensi negatif atau dimensi kritik masih ada.

Menurut Franz Magnis Suseno, tawaran pemikiran Marcuse selalu bergerak dalam paham totalitas. Yang ada hanyalah seluruhnya terasing atau seluruhnya terbebas. Tak ada yang di tengah. Bahwa kenyataan bersifat campur, abu-abu, serta pasang-surut, tidak dapat ditangkap dalam kerangka dialektika totalitas. Kritik itu sudah dikemukakan oleh Karl Popper[25].

Karena itu analisis Marcuse amat tajam dan membantu untuk melihat ancaman terhadap kemanusiaan kalau kita menyerah pada sistem produksi kapitalis, tetapi ia gagal untuk menunjukkan jalan keluar. Jalan keluar ini menjadi tantangan bagi generasi berikutnya.


***


DAFTAR PUSTAKA

Marcuse, Herbert, 1964, One-Dimensional Man, Studies in the ideology of advanced industrial society,London and New York: Routledge Classics 2002 by Routledge Magnis-Suseno, Franz, 2013, Dari Mao ke Marcuse, Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin, Jakarta: Gramedia
[1] Magnis-Suseno, Franz, 2013, Dari Mao ke Marcuse, Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin, hal. 270
[2] Marcuse, Herbert, 1964, One-Dimensional Man, Studies in the ideology of advanced industrial society, Hal. 49
[3] Ibid,Hal. 4
[4] Ibid. Hal. IX
[5] Ibid. Hal. 257
[6] Magnis-Suseno, Franz, 2013, Dari Mao ke Marcuse, Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin, hal. 276
[7] Marcuse, Herbert, 1964, One-Dimensional Man, Studies in the ideology of advanced industrial society, Hal. 59
[8] Ibid Hal. 64
[9] Ibid. Hal. 102
[10] Ibid. Hal. 12
[11] Ibid. Hal. 86
[12] Ibid. Hal. 94
[13] Ibid. Hal. 185
[14] Ibid. Hal. 199
[15] Ibid. Hal 174
[16] Ibid. Hal 170
[17] Ibid. Hal. 12
[18] Ibid. Hal. 193
[19] Ibid. Hal. 63
[20] Ibid. Hal. 229
[21] Ibid. Hal. 56
[22] Ibid. Hal. 256
[23] Ibid. Hal. 65
[24] Magnis-Suseno, Franz, 2013, Dari Mao ke Marcuse, Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin, hal. 130
[25] Magnis-Suseno, Franz, 2013, Dari Mao ke Marcuse, Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin, hal. 292

Mendukung Program Moderasi Beragama

Foto: Republika Online

Beberapa tahun belakangan ini, sekelompok kecil warga negara menampilkan cara hidup beragama secara berlebihan. Mereka kelompok kecil, tapi karena media sosial, suara mereka menjadi "besar". Mereka kerapkali mengatasnamakan gagasan agama untuk menebarkan berita bohong (hoaks), caci-maki, amarah, fitnah, sikap permusuhan, dan ujaran kebencian dan pemecah-belah bangsa.

Mereka juga kelompok yang berkeinginan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Anggota atau simpatisan kelompok ini seperti dilansir dari media massa tersebar di berbagai lembaga, baik di Kementerian/ lembaga pemerintah maupun lembaga yang didirikan masyarakat sipil. Yang tidak habis pikir, kejadian terakhir adalah viralnya video tokoh agama terkenal berisi dugaan penghinaan simbol agama lain. Dalam tulisan ini, penulis mendukung Pemerintah menggagas suatu kebijakan atau program moderasi beragama melawan ekstrimisme dan radikalisme.

Moderasi Beragama
Bertitik tolak dari keadaan yang terjadi di berbagai lini publik, maka Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama mencetuskan program atau kebijakan yaitu program moderasi beragama sesuai dengan tugas pokoknya.

Bahkan dalam Rencana Strategis 2020-2024, moderasi beragama menjadi salah satu program unggulannya. Tahun ini, semakin digaungkan Menteri Agama sebagai salah satu upaya mengurangi cara hidup beragama secara berlebihan atau eksesif.

Program moderasi beragama bermakna sebagai program menempatkan cara hidup beragama berjalan di tengah, tidak ekstrim ke kiri atau ekstrim ke kanan, tidak jatuh pada radikalisme atau liberalisme. Para pemeluk agama dapat mengamalkan ajaran agama berada di jalurnya.

Kementerian Agama sudah membentuk kelompok kerja dan menyusun buku pedoman moderasi beragama. Buku tersebut menjadi pegangan dalam mengimplementasikan program moderasi beragama baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal.

Publik sudah sepatutnya mengapresiasi program Kementerian Agama tersebut. Semua yang berkehendak baik, patut mendukung gagasan moderasi beragama. Pada hakekatnya agama hadir untuk memanusiakan manusia, membawa misi damai dan keselamatan, serta mengakui dan menghargai kemajemukan agama dan budaya masyarakat Indonesia.

Peran Negara

Kehadiran negara, dalam hal ini melalui Kementerian Agama sangat dibutuhkan. Kementerian Agama bersama jajarannya bertugas memantau dan mengontrol agar agama tidak jatuh ke dalam tindakan yang berlebihan, seperti radikalisme, karena klaim kebenaran tunggal agamanya, dan hendak meniadakan agama lain. Memang tidak mudah.

Agar optimal dalam pelaksanaan program tersebut, Pemerintah amat tepat bila melibatkan masyarakat sipil, tokoh dan aktivis keagamaan berhaluan moderat, selain sebagai kewajiban bagi semua jajaran ASN Kementerian Agama dari Pusat sampai ke Daerah. Melalui program moderasi beragama, masyarakat dilibatkan melawan segala bentuk penyebaran berita bohong (hoaks), caci-maki, amarah, fitnah, ujaran pemecah-belah bangsa, ujaran menghina simbol agama lain, dan termasuk melawan ide mengganti ideologi negara.

Tugas dan peran negara tersebut bercermin pada dasar negara (Pancasila) dan pilar kebangsaan lainnya yaitu: Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undan-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai Titik Temu

Pancasila sebagai dasar negara merupakan kesepakatan para pendiri bangsa. Ia menjadi fundamen Indonesia merdeka, di atasnya berdiri Indonesia. Ia adalah falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang digali dari alam pikiran dan jiwa bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila menjadi pegangan utama Pemerintah.

Sebagai filsafat hidup bangsa, Pancasila menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah/mufakat dan keadilan sosial. Hak asasi manusia dihormati. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (demokrasi) diterapkan sebagai perwujudan tata hidup bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, ia menjadi titik temu bagi warganya yang berbeda agama, suku, ras dan golongan dalam tata hidup bersama.


Penyadaran

Bercermin pada nilai-nilai Pancasila tersebut, cara hidup beragama moderat di tengah masyarakat bisa diwujudkan dan dipantau. Melalui langkah tersebut, hidup beragama ekstrim dan radikal segera dapat dideteksi sejak dini, agar tidak sempat merusak kebersamaan (harmoni) sebagai warga bangsa. Kelompok ekstrim atau radikal di berbagai negara seperti Suriah dan Afganistan sudah membuktikannya.

Masalahnya, berdasarkan berbagai pengalaman sejarah seperti di Afganistan, cara hidup beragama ekstrim itu melahirkan tindakan tidak berperikemanusiaan. Cara hidup ekstrim tersebut dapat membahayakan hidup manusia lain dan mengganggu kebersamaan terutama jika dalam pikiran atau ceramah keagamaannya sibuk memberi label/ cap negatif (misalnya: kafir, musuh, dan lain-lain) pada pemeluk agama lain, yang notabene sesama manusia konkrit ciptaan Allah.

Untuk itu, pemeluk agama ekstrim semacam itu, perlu mendapatkan penyadaran (conscientization) bahwa kerukunan hanya dapat diwujudkan ketika ada sikap saling menghargai dan menghormati. Harkat dan martabat manusia yang berbeda agama mesti dihargai dalam kesetaraan dan kesederajatan.

Pemeluk agama ekstrim atau radikalis perlu diawasi. Dalam konteks program moderasi beragama, mereka yang terpapar radikalisme perlu dibina dan disadarkan (deradikalisasi) agar memiliki sikap empatik dalam hidup bersama. Sekedar contoh, kaum minoritas bisa merasakan apa yang dirasakan kaum mayoritas, dan yang mayoritas bisa merasakan apa yang dirasakan yang minoritas.

Contoh lain, penyadaran lebih lanjut, bisa jadi di tempat tertentu agama A bisa jadi mayoritas, tetapi agama B bisa jadi minoritas, sebaliknya di daerah tertentu, agama B bisa jadi mayoritas, tetapi agama A bisa jadi minoritas. Maka tiap umat beragama yang berbeda perlu saling beradaptasi, saling mengerti baik rasa kemayoritasannya maupun keminoritasannya.

Penyadaran tersebut membawa pemeluk agama menjadi moderat. Ia berpikiran terbuka. Pikiran terbuka bermakna tiap pemeluk agama mau mendengarkan, memiliki sikap empatik, menghargai manusia lain, bersikap rendah hati, inklusif (merangkul), dan adaptif (tanpa kehilangan makna agamanya).

Untuk melawan sikap ekstrim dan radikal, program moderasi beragama pantas dan wajib didukung. Moderasi beragama bermakna membangun tata hidup bersama yang rukun, maju, adil, sejahtera dan damai. (PS)