Salah satu harapan Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI terhadap karya
pastoral Gereja adalah pimpinan Gereja kiranya membuka peluang adanya Sekolah
Agama Katolik Negeri dari jenjang terendah hingga jenjang tertinggi. Hal itu
diungkapkan Direktur Jenderal Bimas Katolik, Semara Duran Antonius pada
PERTEMUAN PASTORAL IX Pimpinan Gereja Katolik Regio Nusa Tenggara di Hotel
T-More, Kupang (18/7) dengan tema Katekese dalam Pelayanan Pastoral Gereja.
Penegerian sekolah
Katolik amat berguna bagi pelayanan pendidikan agama dan keagamaan Katolik dalam
Gereja Katolik. Kementerian Agama hanya
memfasilitasi, otoritas Gereja tetaplah menjadi miliknya, demikian tambah
Semara Duran Antonius.
Harapan itu diungkapkan Dirjen Bimas Katolik kepada para Bapa Uskup yang hadir. Sampai dengan sekarang Katolik belum memiliki Sekolah Katolik Negeri. Yang ada adalah 18 Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta yang dimiliki Keuskupan dan difasilitasi oleh Bimas Katolik Kementerian Agama. Kalau melihat Islam, Kristen, Hindu atau Budha, mereka sudah memiliki sekolah negeri dan memperoleh anggaran satuan kerja dari Pemerintah.
Sekarang, kata Semara Duran Antonius, kami sudah membentuk Tim Penegerian yang menyusun konsep penegerian sekolah Katolik pada Ditjen Bimas Katolik. Konsep itu akan didialogkan dan ditawarkan kepada para Bapak Uskup Gereja Katolik Indonesia sebagai tawaran. "Kalau Bapak Uskup bersedia, terimakasih, kalau tidak juga tidak apa-apa" imbuhnya.
Harapan lain juga
disampaikan Direktur Jenderal pada pertemuan yang dimulai dari 16-21 Juli 2012
itu adalah: Gereja harus tetap selalu berpihak pada kaum lemah dan tertindas;
Gereja tetap menjalankan fungsi kritik sosial dan menawarkan konsep ideal,
humanistik, kebenaran, keadilan, kejujuran; membangun kemitraan dan kolaborasi
dengan berbagai pihak dalam konsep-konsep dan perjuangan membangun kehidupan
masyarakat/umat; membangun kemandirian umat dan penguatan fungsi/ tugas
pelayanan umat, dan berjuang memotivasi pembangunan.
