Trima kasih mengunjungi blog kami!

Para pengunjung yth. semua isi blog ini ditulis atau disusun atas kemauan pribadi. Itu berarti blog ini berisi aneka pendapat, pemahaman, persepsi pribadi, dan pemikiran pribadi atas lingkungan kerja dan hidup sekitarnya. Harapan kami isi blog ini bermanfaat bagi pengunjung yang memerlukannya. Salam, GBU.

Kamis, April 27, 2017

Usulan Fraksi MUI di DPR!

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengusulkan adanya fraksi MUI di DPR. Menurut Anwar, usul pembentukan fraksi MUI di DPR bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal tersebut diungkapkan Anwar dalam rapat pleno ke-17 Dewan Pertimbangan MUI di gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017) sebagaimana dikutip Kompas.com (26/4/2017)

Ada apa dengan MUI ini? Kalau MUI mengusulkan ada fraksi MUI di DPR, dengan tujuan memperjuangkan nilai-nilai Islam, mengapa tidak mengajak lembaga majelis agama yang lain seperti PGI, KWI, WALUBI, Majelis Hindu dan Konghucu?

Saya curiga, gerakan Islam, sudah mengarah kepada tujuan mengislamkan Indonesia. Padahal empat pilar sudah final yaitu Pancasila, Bhinneka Tungga Ika, NKRI dan UUD 1945? Semoga ini tidak terjadi (pormadi)


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Sabtu, April 22, 2017

Keteladanan pemimpin: Kinerja dan Sikap perilaku

Kiriman gambar di atas beredar di Whatsapp. Melihat gambar itu sebenarnya biasa saja, Namun menjadi tidak biasa kalau kita lihat dari sisi keteladanan seorang pemimpin.

Iya, itulah resiko seorang pemimpin. Kalau ia tidak memberi teladan, maka akan cepat disorot orang di sekitarnya, apalagi kalau perilaku itu kurang elok dilihat. Bahkan langsung beredar di media sosial.

Pada hakekatnya, seorang pemimpin akan disorot paling tidak 2 hal, pertama kinerjanya, dan kedua sikap dan perilaku sehari-harinya. 

Jika kinerjanya baik, maka akan diteladani dan diikuti semua yang dipimpinnya. Kinerjanya juga akan disorot dipublikasikan entau melalui lisan kepada yang lain, maupun melalui media sosial.

Demikian juga soal sikap dan perilakunya. Orang yang dipimpinnya akan cepat mengintipnya. Salah satu contoh gambar di atas. Belum lagi, baru-baru ini, dikabarkan cagub terpilin Anis Baswedan naik Helikopter ke Balai Kota Jakarta. Orang melihat akan menilai soal kepantasannya. Alasan Anis, agar on time bertemu Ahok BTP di kantornya. Alasan masuk akal. Tapi ada orang yang melihatnya lebay.

Hati-hati dan bijaksanalah hari para pemimpin. Kinerja dan sikap perilakumu menjadi ukuran kewibawaanmu. Itulah resiko menjadi pemimpin. 

Setelah terpilih jadi Gubernur dan wakilnya (Anis-Sandi baru DKI Jakarta, mari kita soroti keteladanan kinerja dan sikap perilaku mereka‎. (pormadi)

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Selasa, April 18, 2017

Pemimpin (Pemerintahan) “Tidak Mengenal” Agama

Oleh Pormadi Simbolon

Baru-baru ini sebuah video berdurasi 1 menit 19 detik beredar melalui media  sosial Whatsapp. Dalam video tersebut, mantan presiden RI,  Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa kita adalah warga negara bersama. Kita ini sedang mencari pemimpin pemerintahan, bukan mencari pemimpin agama. Ia berharap warga tidak  mempergunakan isu SARA dalam pemilihan kepala daerah putaran kedua di Provinsi DKI Jakarta.

Pernyataan Presiden ke-5 RI tersebut amat jelas membedakan pemimpin pemerintahan dengan pemimpin agama. Dalam pernyataan tersebut tersirat bahwa pemimpin ideal bagi kita sebagai warga negara adalah pemimpin pemerintahan. Hal ini sangat relevan dalam konteks Negara Indonesia yang memiliki Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A UUD 1945). Itulah sebabnya, Megawati Soekarnoputri yang juga merupakan ketua PDI-P tersebut  mengajak warga DKI Jakarta mencari pemimpin pemerintahan dan bukan mencari pemimpin agama. 

Pemimpin pemerintahan melaksanakan tugasnya sesuai dengan Konstitusi yang disepakati para pendahulu atau pendiri bangsa, berdasarkan fakta kemajemukan dan nilai-nilai kearifan lokal warga bangsa Indonesia. Nilai-nilai kearifan lokal (termasuk nilai-nilai agama) sudah dipadatkan dalam nilai-nilai yang terdapat dalam lima sila Pancasila. Sedangkan pemimpin agama berdasarkan aturan dan ajaran agama tertentu saja, yaitu agama yang dianutnya.

Pemimpin pemerintahan dipilih oleh warga negara yang beranekaragam suku, agama, ras dan golongan. Sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama maka pemimpin pemerintahan sejatinya melayani semua warga negara tanpa memandang ras dan agama (Marshall, 1950). 

Gambaran seorang pemimpin pemerintahan "tidak mengenal" agama mirip dengan gambaran pemimpin yang digambarkan oleh Sokrates. Dalam dialog antara Socrates dengan Thrasymacus dalam buku Republic tentang pemimpin yang baik "Orang-orang baik tidak akan mau memerintah demi uang atau kehormatan. Karena mereka tidak ingin secara terbuka menentukan upah untuk memerintah demi uang atau kehormatan. Karena mereka tidak ingin secara terbuka menentukan upah untuk memerintah dan disebut bekerja demi uang, juga tidak ingin secara rahasia memetik manfaat saat memerintah dan disebut sebagai para pencuri. Demikian pula, mereka tidak ingin memerintah demi kehormatan karena mereka bukanlah pecinta kehormatan" dikutip dari buku,"Political Theory: Kajian klasik dan Kontemporer: Edisi Kedua karya Joseph Losco & Leonard Williams (2005).  Pemimpin pemerintahan ideal adalah orang yang bijaksana, yang melayani secara jujur, tulus, bersih dan sungguh-sunguh sesuai dengan hakekat tugas pemimpin, bukan pencuri, bukan demi uang dan kehormatan. 

Bulan April ini, warga DKI Jakarta sedang mempersiapkan diri melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran kedua, pada 19 April 2017. Sejak masa kampanye putaran pertama hingga putaran kedua ini, tidak jarang isu suku, agama, ras dan antar golongan ditampilkan ke publik melalui spanduk yang beredar di ranah umum. Isu SARA melahirkan tensi politik tinggi dan menghabiskan energi dan tenaga yang tidak sedikit.

Paling tidak 2 alasan bahwa warga seyogiyanya mencari pemimpin pemerintahan yang ideal, dan bukan pemimpin agama. Pertama, masyarakat warga DKI Jakarta bukan homogen, tapi terdiri dari bermacam suku, agama, ras atau golongan. Masyarakat yang beraneka ragam membutuhkan pemimpin yang melindungi dan menjaga kehidupan masyarakat yang beraneka ragam. Negara hadir melalui pemimpin pemerintahan untuk menyelamatkan semua. Hal ini sesuai dengan amanat konstisusi kita (Pembukaan UUD 1945) bahwa negara dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jika ada calon pemimpin dalam rekam jejaknya diskriminatif terhadap suku, agama, golongan tertentu, maka sangat sulit diharapkan dia mampu melindungi semua.   

Alasan kedua, Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum (bonum commune) dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan amanat tersebut, dibutuhkan pemimpin yang yang memperhatikan kesejahteraan umum dan pendidikan yang mencerdaskan. Barangkali untuk alasan amanat konstitusi ini pulalah, para pendahulu atau pendiri bangsa ini mendirikan Kementerian Agama memiliki pembangunan di bidang agama. Semua agama yang diakui negara dan penganut aliran kepercayaan difasilitasi dan dilayani.
Bukan mencari pemimpin agama
Mencari pemimpin pemerintahan berbeda dengan mencari pemimpin agama. Mencari pemimpin agama sudah diatur sesuai aturan lembaga agama yang ada, entah itu dipilih melalui penunjukan otoritas agama atau melalui pemungutan suara di kalangan internal agama sesuai dengan aturan dan dalil agama yang berangkutan. Sudah pastilah, bahwa tugas dan fungsi pemimpin agama melayani kepentingan dan masa depan keberadaan agama itu sendiri. Untuk konteks hidup bernegara dan bermasyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kita bukan mencari pemimpin agama, tapi pemimpin pemerintahan.
Sejatinya, semua pemimpin di negeri ini, mulai dari tingkat  tertinggi sampai pada tingkat terendah "tidak mengenal" agama, dalam arti ia adalah pemimpin bagi warga yang beraneka ragam suku, agama, ras dan golongaan. Ia menganut suatu agama, tapi ia melayani semua sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku, sejauh pengetahuan penulis, tidak bertentangan dengan ajaran agama. Karena tugasnya sebagai pemimpin untuk semua maka ia harus merangkul dan melindungi semua. Mulai dari ketua RT, Kepala Lurah/Desa, Camat, Bupati, Walikota, Gubernur hingga Presiden terpilih hadir untuk semua, karena konstitusi kita mengamatkan itu. Pemimpin yang terpilih itu juga hadir sebagai pemimpin bagi warga beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan semua penganut kepercayaan yang ada.

Amat tidak adil dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila misalnya, jika seorang Menteri Agama yang beragama Islam, hanya memperhatikan umat Islam. Seorang Menteri Agama adalah juga menteri yang melayani agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha dan lain sebagainya. Menteri Agama memfasilitasi semua agama dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mamajukan pembangunan bidang agama untuk semua agama yang diakui negara.

Bila  konflik antara warga dengan pemerintah kerap terjadi di daerah-derah tertentu, patut dipertanyakan, apakah pemimpin-pemimpin di sana merupakan pemimpin pemerintahan atau pemimpin yang berpihak pada kelompok tertentu saja. 

Pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta putaran kedua ini merupakan barometer bagi daerah lainnya dalam memilih pemimpin pemerintahan ideal. Provinsi DKI Jakarta dimana ibukota negara ada di dalamnya, juga merupakan cermin terdepan dan sorotan dunia internasional dalam melaksanakan pesta demokrasi. 

Sejatinya, kita mencari pemimpin pemerintahan yang melayani semua, kepentingan semua, kesejahteraan umum, bukan pemimpin agama yang hadir hanya untuk agama tertentu dengan aturan dan ajaran agama yang bersangkutan. Mari kita mencari dan memilih pemimpin pemerintahan yang melayani semua dan untuk kemajuan semua. Semoga. 

Pormadi Simbolon, alumnus STFT Widyasasana Malang

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Kamis, Januari 26, 2017

Perijinan 11 Rumah Ibadat Non Muslim di Aceh Singkil Dilanjutkan


Para Narasumber. foto: pormadi 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menegaskan bahwa proses perijinan 11 rumah ibadat yang disepakati sejak Oktober 2015 menggunakan Peraturan Gubernus Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

Demikian salah satu penegasan hasil Lokakarya tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang diselenggarakan Komnas HAM RI selama dua hari, Kamis dan Jumat (19-20 /01/2017) di Subulussalam, Aceh.

Dalam lokakarya tersebut, ketua Komnas HAM RI, Dr. Imdadun Rahmat menegaskan, “Sesuai kesepakatan dan pembicaraan resmi dengan Plt. Bupati Aceh Singkil, pada 18 Januari 2017 di rumah dinas Bupati, pukul 21.00-22.00 WIB bahwa proses perizinan pendirian 11 gereja tetap berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007, mengingat proses perizinan 11 gereja telah dikeluarkan sejak Oktober 2015 sebelum Qanun (Red. Qanun nomor 4 Tahun 2016). Ini harus dipegang bersama”.

Hal itu dikatakan Ketua Komnas HAM, yang juga sekaligus menjadi pembicara, ketika ada pertanyaan dari peserta lokakarya yang berasal dari seorang pejabat setingkat eselon III di jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Lebih lanjut Imdadun Rahmat menjelaskan bahwa ada hak-hak internum setiap individu, yang tidak bisa dikurangi, yaitu hak untuk mengimani dan memilih satu agama (non derogable rights). Selain hak-hak internum, adapula hak-hak yang bida sa dibatasi (ditangguhkan) atau diatur cara menikmati dan melaksananakannya, tetapi tidak bisa dihilangkan secara keseluruhan. Sifat hak asasi manusia secara keseluruhan adalah tidak boleh dihilangkan.

Terkait hak untuk mengimani dan memilih satu agama, menurut Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh dan juga Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang juga menjadi pembicara pembicara pada lokakarya tersebut sepakat bahwa hak atas KBB tidak bertentangan dengan Syariat Islam, bahkan nilai-nilai dan sejarah peradaban Islam mendukung pelaksanaan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan itu. Kepala Dinas Syariat Islam tersebut mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Komnas HAM atas pertemuan ini untuk saling berdiskusi, mendengar, dan membicarakan tentang sisi normatif dan praktik Syariat Islam di Aceh dalam kaitannya dengan kebebasan beragama.



Tiga Masalah Ditemukan Komnas HAM

Koordinator KBB Komnas HAM, Dr. Jayadi Damanik, yang menjadi pembicara berikutnya, mengemukakan bahwa Komnas HAM menemukan tiga permasalahan kebebasan beragama yang telah muncul di Aceh Singkil, yaitu pendirian rumah ibadah, pendidikan agama peserta didik di sekolah, dan hak-hak penghayat kepercayaan, antara lain Parmalim (Pambi).

Dari materi dan pemantauannya di Kabupaten Aceh Singkil, Koordinator KBB Komnas HAM, merekomendasikan beberapa hal, antara lain berikut ini: (1) pendirian rumah ibadah Non Muslim di Aceh Singkil, termasuk untuk kelanjutan pendirian rumah ibadat di Aceh Singkil yang telah memperoleh Rekeomendasi Kemenag dan FKUB setempat, merujuk pada PBM No.9/8 Tahun 2006, setidaknya merujuk pada Pergub No. 25/2007; (2) Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan sebagai dasar hukum pendirian rumah ibadat non muslim di Aceh, termasuk di Aceh Singkil; (3) bila hendak mengatur secara khusus pendirian Rumah Ibadah Muslim di Aceh, maka pengaturannya dapat dengan Qanun, tetapi Qanun tidak dapat mengatur pendirian rumah ibadah non muslim, sebab pengaturan (pembatasan) hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan undang-undang (bdk. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945).

Salah satu peserta dari Kementerian Agama RI, Direktur Urusan Agama Katolik, Sihar Petrus Simbolon menyampaikan ucapan terimakasih kepada Komnas HAM RI yang mengikutsertakan Ditjen Bimas Katolik dalam lokakarya ini.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Komnas HAM, karena kami diikutsertakan. Saya banyak belajar dari lokakarya ini. Kesan saya, seluruh peserta yang hadir, baik pejabat pemerintah dari Pusat mau[pun dari Daerah punya rasa cinta dan keadilan, bertekad menyelesaikan persoalan di Aceh Singkil. Persoalan di Aceh SIngkil perlu kita selesaikan, agar umat beragama dapat beribadat dengan tenang dan aman. Sebagai Direktur Urusan Agama Katolik, saya berdoa dan memohon agar tekad kita, umat beragama di Aceh Singkil segera mendapat ijin 11 rumah ibadat sesudah PILKADA serentak 2017”, katanya penuh harap.

Pada akhir pertemuan, peserta lokakarya memberikan masukan dan penegasan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh agar (1) melanjutkan proses penerbitan IMB pendirian rumah ibadat untuk 11 rumah ibadat segera setelah Pilkada di Aceh Singkil berdasarkan Pergub. Nomor 25 Tahun 2006; (2) berupaya memfasilitasi guru agama selain Islam di sekolah-sekolah Negeri atau setidaknya tidak memaksakan pendidikan agama Islam kepada anak-anak yang menganut agama lain; (3) memberikan jaminan hak atas identitas kependudukan, termasuk dokumen kependudukan lainnya dan layanan publik, bagi penganut penghayat kepercayaan di Aceh Singkil. Panitia Lokakarya yang mengundang peserta dari berbagai unsur terkait dari jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Kodim, Polsek, KakanKemenag), Pemerintah Provinsi Aceh, dan Kementerian terkait (Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama RI) bertujuan untuk memperkuat pemahaman hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dan mendorong peranserta aktif semua stakeholder, termasuk Pemerintah Daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas KBB di Aceh secara umum dan di Aceh Singkil secara khusus. (sudah pernah ditayangkan di bimaskatolik.kemenag.go.id, Pormadi, liputan dari Aceh)

Kamis, Desember 22, 2016

Terimakasih POLRI! Hukum Mulai Tegas

Negara kita adalah negara hukum. Maka semua pelanggaran hukum harus ditindak dan ini berlaku sama bagi semua warga negara.

‎Kita bersyukur, penegak hukum, khususnya POLRI mulai menunjukan kinerja positif. Hal ini terlihat dari tindakan tegas kepada pelaku aksi sweeping restoran atau pasar swalayan, penindakan kepada penghadang kampanye, penindakan atas aksi makar dan lain sebagainya. Trimakasih POLRI!

Namun sikap dan tindakan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan, khususnya sikap dan arogansi menggeruduk rumah ibadat yang sudah ada ijinnya, seperti gereja Katolik Santa Clara di Bekasi dan pembubaran kegiatan ibadah Natal di Bandung. Kalau pihak tertentu merasa ada yang tidak sesuai hukum dalam pendirian rumah ibadat, silahkan laporkan kepada aparat penegak hukum, bukan menunjukkan sikap arogan yang bikin sikap tidak menyejukkan terhadap umat lain.

Sikap merasa diri paling benar, paling berkuasa tidak pas dan tidak sesuai  NKRI dengan nilai-nilai Pancasila ini. ‎Konstitusi atau UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum. 

Harapannya,  negara hadir dan semakin kuat melalui aparat penegak hukum yang tegas melaksanakan tugasnya. Nawa cita Jokowi-JK yang salah satu programnya adalah negara harus hadir dan melindungi semua segenap warganya.  Semoga komitmen atas program Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla bisa terealisir selama masa jabatannya.


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

MENIKAH

MENIKAH
Pormadi dan Tjuntjun menikah 08 Juli 2007 lalu di Jakarta. Selamat ya, semoga menjadi keluarga bahagia seumur hidup.