Trima kasih mengunjungi blog kami!

Para pengunjung yth. semua isi blog ini ditulis atau disusun atas kemauan pribadi. Itu berarti blog ini berisi aneka pendapat, pemahaman, persepsi pribadi, dan pemikiran pribadi atas lingkungan kerja dan hidup sekitarnya. Harapan kami isi blog ini bermanfaat bagi pengunjung yang memerlukannya. Salam, GBU.

Kamis, Januari 26, 2017

Perijinan 11 Rumah Ibadat Non Muslim di Aceh Singkil Dilanjutkan


Para Narasumber. foto: pormadi 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menegaskan bahwa proses perijinan 11 rumah ibadat yang disepakati sejak Oktober 2015 menggunakan Peraturan Gubernus Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

Demikian salah satu penegasan hasil Lokakarya tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang diselenggarakan Komnas HAM RI selama dua hari, Kamis dan Jumat (19-20 /01/2017) di Subulussalam, Aceh.

Dalam lokakarya tersebut, ketua Komnas HAM RI, Dr. Imdadun Rahmat menegaskan, “Sesuai kesepakatan dan pembicaraan resmi dengan Plt. Bupati Aceh Singkil, pada 18 Januari 2017 di rumah dinas Bupati, pukul 21.00-22.00 WIB bahwa proses perizinan pendirian 11 gereja tetap berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007, mengingat proses perizinan 11 gereja telah dikeluarkan sejak Oktober 2015 sebelum Qanun (Red. Qanun nomor 4 Tahun 2016). Ini harus dipegang bersama”.

Hal itu dikatakan Ketua Komnas HAM, yang juga sekaligus menjadi pembicara, ketika ada pertanyaan dari peserta lokakarya yang berasal dari seorang pejabat setingkat eselon III di jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Lebih lanjut Imdadun Rahmat menjelaskan bahwa ada hak-hak internum setiap individu, yang tidak bisa dikurangi, yaitu hak untuk mengimani dan memilih satu agama (non derogable rights). Selain hak-hak internum, adapula hak-hak yang bida sa dibatasi (ditangguhkan) atau diatur cara menikmati dan melaksananakannya, tetapi tidak bisa dihilangkan secara keseluruhan. Sifat hak asasi manusia secara keseluruhan adalah tidak boleh dihilangkan.

Terkait hak untuk mengimani dan memilih satu agama, menurut Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh dan juga Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang juga menjadi pembicara pembicara pada lokakarya tersebut sepakat bahwa hak atas KBB tidak bertentangan dengan Syariat Islam, bahkan nilai-nilai dan sejarah peradaban Islam mendukung pelaksanaan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan itu. Kepala Dinas Syariat Islam tersebut mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Komnas HAM atas pertemuan ini untuk saling berdiskusi, mendengar, dan membicarakan tentang sisi normatif dan praktik Syariat Islam di Aceh dalam kaitannya dengan kebebasan beragama.



Tiga Masalah Ditemukan Komnas HAM

Koordinator KBB Komnas HAM, Dr. Jayadi Damanik, yang menjadi pembicara berikutnya, mengemukakan bahwa Komnas HAM menemukan tiga permasalahan kebebasan beragama yang telah muncul di Aceh Singkil, yaitu pendirian rumah ibadah, pendidikan agama peserta didik di sekolah, dan hak-hak penghayat kepercayaan, antara lain Parmalim (Pambi).

Dari materi dan pemantauannya di Kabupaten Aceh Singkil, Koordinator KBB Komnas HAM, merekomendasikan beberapa hal, antara lain berikut ini: (1) pendirian rumah ibadah Non Muslim di Aceh Singkil, termasuk untuk kelanjutan pendirian rumah ibadat di Aceh Singkil yang telah memperoleh Rekeomendasi Kemenag dan FKUB setempat, merujuk pada PBM No.9/8 Tahun 2006, setidaknya merujuk pada Pergub No. 25/2007; (2) Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan sebagai dasar hukum pendirian rumah ibadat non muslim di Aceh, termasuk di Aceh Singkil; (3) bila hendak mengatur secara khusus pendirian Rumah Ibadah Muslim di Aceh, maka pengaturannya dapat dengan Qanun, tetapi Qanun tidak dapat mengatur pendirian rumah ibadah non muslim, sebab pengaturan (pembatasan) hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan undang-undang (bdk. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945).

Salah satu peserta dari Kementerian Agama RI, Direktur Urusan Agama Katolik, Sihar Petrus Simbolon menyampaikan ucapan terimakasih kepada Komnas HAM RI yang mengikutsertakan Ditjen Bimas Katolik dalam lokakarya ini.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Komnas HAM, karena kami diikutsertakan. Saya banyak belajar dari lokakarya ini. Kesan saya, seluruh peserta yang hadir, baik pejabat pemerintah dari Pusat mau[pun dari Daerah punya rasa cinta dan keadilan, bertekad menyelesaikan persoalan di Aceh Singkil. Persoalan di Aceh SIngkil perlu kita selesaikan, agar umat beragama dapat beribadat dengan tenang dan aman. Sebagai Direktur Urusan Agama Katolik, saya berdoa dan memohon agar tekad kita, umat beragama di Aceh Singkil segera mendapat ijin 11 rumah ibadat sesudah PILKADA serentak 2017”, katanya penuh harap.

Pada akhir pertemuan, peserta lokakarya memberikan masukan dan penegasan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh agar (1) melanjutkan proses penerbitan IMB pendirian rumah ibadat untuk 11 rumah ibadat segera setelah Pilkada di Aceh Singkil berdasarkan Pergub. Nomor 25 Tahun 2006; (2) berupaya memfasilitasi guru agama selain Islam di sekolah-sekolah Negeri atau setidaknya tidak memaksakan pendidikan agama Islam kepada anak-anak yang menganut agama lain; (3) memberikan jaminan hak atas identitas kependudukan, termasuk dokumen kependudukan lainnya dan layanan publik, bagi penganut penghayat kepercayaan di Aceh Singkil. Panitia Lokakarya yang mengundang peserta dari berbagai unsur terkait dari jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Kodim, Polsek, KakanKemenag), Pemerintah Provinsi Aceh, dan Kementerian terkait (Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama RI) bertujuan untuk memperkuat pemahaman hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dan mendorong peranserta aktif semua stakeholder, termasuk Pemerintah Daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas KBB di Aceh secara umum dan di Aceh Singkil secara khusus. (sudah pernah ditayangkan di bimaskatolik.kemenag.go.id, Pormadi, liputan dari Aceh)

Kamis, Desember 22, 2016

Terimakasih POLRI! Hukum Mulai Tegas

Negara kita adalah negara hukum. Maka semua pelanggaran hukum harus ditindak dan ini berlaku sama bagi semua warga negara.

‎Kita bersyukur, penegak hukum, khususnya POLRI mulai menunjukan kinerja positif. Hal ini terlihat dari tindakan tegas kepada pelaku aksi sweeping restoran atau pasar swalayan, penindakan kepada penghadang kampanye, penindakan atas aksi makar dan lain sebagainya. Trimakasih POLRI!

Namun sikap dan tindakan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan, khususnya sikap dan arogansi menggeruduk rumah ibadat yang sudah ada ijinnya, seperti gereja Katolik Santa Clara di Bekasi dan pembubaran kegiatan ibadah Natal di Bandung. Kalau pihak tertentu merasa ada yang tidak sesuai hukum dalam pendirian rumah ibadat, silahkan laporkan kepada aparat penegak hukum, bukan menunjukkan sikap arogan yang bikin sikap tidak menyejukkan terhadap umat lain.

Sikap merasa diri paling benar, paling berkuasa tidak pas dan tidak sesuai  NKRI dengan nilai-nilai Pancasila ini. ‎Konstitusi atau UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum. 

Harapannya,  negara hadir dan semakin kuat melalui aparat penegak hukum yang tegas melaksanakan tugasnya. Nawa cita Jokowi-JK yang salah satu programnya adalah negara harus hadir dan melindungi semua segenap warganya.  Semoga komitmen atas program Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla bisa terealisir selama masa jabatannya.


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

NON MUSLIM =KAFIR?

Akhir-akhir ini banyak orang mengkafirkan orang lain sesama warga bangsa. Apakah ini terjadi dipicu sejak singgungan Ahok soal ayat ‎Almaidah 51? Mungkin ya. Apakah RAMALAN Samuel P. Huntington akan terjadi ‎perbenturan antara Islam dengan Barat? Saya tidak tahu.

Tapi soal mengkafirkan yang tidak seiman sudah lama terjadi dalam masyarakat. Yang menjadi 'korban' adalah mereka yang disebut non muslim, antara lain, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu‎).

Ada sebutan pahlawan kafir, pemimpin kafir, facebook buatan kafir dan lain sebagainya. Orang yang mengkafirkan orang lain sendiri menggunakan media sosial buatan kafir, jangan-jangan ia bekerja di perusahaan kafir, mendapat gaji dari kafir. 

Jangan terlalu berpikir kekanak-kanakanlah. Mari kita sadari, bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya satu agama, suku, golongan, ras. Kita hidup berlatarbelakang yang berbeda, untuk saling melengkapi dan mendukung untuk mencapai kebahagiaan bersama. 

Orang yang berbahagia adalah orang bisa memahami kehidupan ini apa adanya, bukan sesuka perutnya. ‎Bersyukurlah Indonesia memiliki Pancasila yang masih bertahan sampai sekarang sebagai dasar pemersatu, namun akhir-akhir ini Pancasila digoyang, sudah mau diganti oleh sekelompok Teroris yang makin meneror Non Muslim? Wallahualam.

Sent from my BlackBerry 10 smart

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Rabu, Desember 21, 2016

Iman Superfisial vs Iman Sejati

Banyak orang sibuk mempersoalkan "kulit" luar‎nya agama. Sering kali mereka membela mati-matian hal yang merupakan hanya sebuah "kemasan" agama, namun sebenarnya bagian dalamnya penuh kebusukan yang dibungkus dengan rasionalisasi. "Pokoknya" kita minta keadilan. Inilah iman yang superfisial.

Mari kita hening sejenak mereleksikan, apakah imanku masih superfisia‎l atau sudah memasuki ranah yang Ilahi sesungguhnya? Tuhan Sang Penyelenggara kehidupan menghendaki agar semua orang hidup rukun, bahagia lahir dan batin, bukan penuh intrik mau meniadakan yang lain, dan menyebut KAFIR! 

Tapi terserah Anda, untuk memilihnya dan menanggung akibatnya.  ‎Sejatinya iman adalah berserah diri kepada Tuhan, dan mohon belaskasihanNya agar semua orang dituntun menuju kebahagiaan sejati, bukan kemunafikan yang berbaju kepentingan 'politis' dan egonya sendiri. 


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Selasa, November 08, 2016

Perkembangan Masalah Rumah Ibadah di Aceh Singkil

Penanganan rumah ibadah di Kabupaten Aceh Singkil sudah membaik dan kondusif. PPemerintah bersama jajarannya sudah bersinergi mengupayakan dialog dan komunikasi.

"Karena penanganan yang baik dan kondusif, maka sekarang tidak ada lagi konflik susulan. Pemerintah berkoordinasi dengan pihak Pekerjaan Umum (PU) menyediakan lahan dengan mempertimbangkan persentasi pertumbuhan umat dalam 10 tahun mendatang. Masalah tower (red. Menara gereja) tinggal menunggu hasil kajian PU", demikian ditegaskan Azmi, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil ketika membuka rapat koordinasi penanganan konflik pendirian gereja Kristen dan Katolik yang diprogramkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di kantor Bupati Aceh Singkil, Jumat (4/11/2016).

Lebih lanjut, Sekretaris Bupati Aceh Singkil menginformasikan bahwa "konflik pendirian rumah ibadah ini sudah terjadi sejak 1979. Pada tahun 2007-2008 terjadi konflik karena sebagian masyarakat memprotes adanya rumah ibadah Kristen dan Katolik tanpa surat ijin. Pada tahun 2015 pemerintah melakukan melakukan penertiban rumah ibadah, dari 24 rumah ibadah yang ada, akan disisakan sebanyak 12 rumah ibadah  dengan rincian 1 sudah ada ijin dan 11 belum memiliki ijin. Kesepakatan ini dicapai setelah dilakukan koordinasi dan dialog, rumah ibadah akan diberikan. Ijin ke-11 rumah ibadah   tersebut akan diberikan segera setelah pemilihan kepala daerah serentak Februari 2016". 

Asisten Deputi Menko Polhukam, Yanto Tarah mengharapkan agar konflik pendirian rumah ibadat dikelola dengan baik, karena hal ini merupakan isu SARA yang gampang menggerakkan massa. 

"Msalah SARA ini sangat senstif, yang bisa menggerakkan ribuan orang. Masalah SARA ini perlu dikelola. Penanganan konflik di Aceh berbeda dengan di luar Aceh. Sebagai aparatur negara, kita digaji untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku," tegas Yanto

Sementara itu Direktur Urusan Agama Katolik, Sihar Petrus Simbolon mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia yang melibatkan Bimas Katolik dalam rapat koordinasi semacam ini. Ia juga mengucapkan terimakasih atas kerja keras semua unsur aparatur negara. 

"Saya merasa bahagia karena masalah pendirian rumah ibadah sudah kondusif. Luar biasa kerja keras aparat negara di Kabupaten Aceh Singkil. Saya perlu juga menyampaikan bahwa bagi umat Katolik, ada kewajiban berdoa dalam rumah ibadah seperti merayakan hari Minggu, Hari Natal, dan hari-hari lain yang disamakan dengan hari Minggu. Selain itu, mohon dipahami bahwa umat Katolik kadang melaksanakan ibadah di rumah umat secara bergantian, seperti ibadah arwah, doa lingkungan, dan acara keluarga dan lain sebagainya. Mohon pemerintah daerah mensosialisasikan agar tidak terkesan umat menjadikan rumah tinggal sebagai rumah ibadah", tegas Sihar Petrus Simbolon.

Rapat koordinasi yang berlangsung dalam suasana sejuk tersebut dihadiri  unsur Pemerintah dari Pusat dan dari Daerah. Hadir dari Pusat, Yanto Tarah, Pejabat Deputi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dan rombongannya. Hadir pula, Direktur Urusan Agama Katolik Kementerian Agama RI, Sihar Petrus Simbolon dan jajarannya, perwakilan Direktorat Urusan Agama Kristen Kementerian Agama RI. Unsur-unsur aparatur negara dari Kabupaten Aceh Singkil, hadir pimpinan Kesbangpol, Kejaksanaan Negeri, Kepala Polres, Pimpinan FKUB, Kepala Kantor Kementerian Agama, pimpinan DANDIM (TNI) para aparatur sipil pemerintah kabupaten Aceh Singkil. 

Selain itu, Pembimbing Masyarakat Katolik dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Baron Pandiangan yang selama ini ikut memantau dinamika permasalahan pendirian rumah ibadat. Baron Pandiangan berharap, "mengingat PILKADA serentak yang mendekat, aparatur Pemerintah perlu memahami bahwa umat Katolik  akan sering berkumpul dalam rangka mempersiapkan masa Natal seperti Latihan Koor, Ibadah, dan lain sebagainya, itu bukan pengerahan massa".
 
Rumah Ibadah Katolik
Membaca dari lembaran Rekomendasi yang dikeluarkan Kabupaten Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil yang  dibagikan kepada peserta rapat, dari 11 rumah ibadah yang akan diberikan ijinnya, ada 3 rumah ibadat Katolik. Ketiga rumah ibadat Katolik tersebut adalah:  rumah ibadah Katolik Napagaluh Kecamatan Danau Paris, rumah ibadah Katolik Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah, dan rumah ibadah Katolik Mandumpang. 

Dari ketiga Rekomendasi ini, ada satu bunyi surat rekomendasi yang perlu dicermati semua pihak di Kabupaten Aceh Singkil yaitu Surat Rekomendasi Nomor: Kd. 01.14/01/HM.01/0322/2016  tertanggal 4 April 2016, demikian "Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil memerikan rekomendasi pendirian rumah ibadah Gereja Misi Injili Indonesia (GMII) Mandumpang bergabung menjadi satu tempat ibadat dengan Gereja Katolik Mandumpang". Penyatuan dua rumah ibadah yang berbeda unit organisasi pasti berpotensi menimbulkan masalah. (artikel ini sudah dipublikasin di website www.bimaskatolik.kemenag.go.id)

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

MENIKAH

MENIKAH
Pormadi dan Tjuntjun menikah 08 Juli 2007 lalu di Jakarta. Selamat ya, semoga menjadi keluarga bahagia seumur hidup.