Postmodernisme dan Wacana Kritisisme Pendidikan (perspektif Henry A. Giroux)

Foto: riseuptimes.org

I.          Pendahuluhan

Postmodernisme mengkritisi asumsi dan bahasa modernisme terkait dengan pendidikan umum. Modernisme menekankan pendidikan yang mengacu pada cita-cita Era Pencerahan, postmodernisme menekankan  pendidikan yang menghargai otherness (keberlainan). Dalam tulisan ini, penulis mencoba meihat postmodernisme dan wacana kritisisme pendidikan berdasarkan tulisan Henry A. Giroux berjudul Postmodernism and The Discourse of Educational Criticism (Aronowitz, Stanley, dan, Henry A. Giroux, 1997). Henry A. Giroux memaparkan bahwa pedagogi menuntut para pendidik agar mengelaborasi nilai-nilai modernisme  dengan teori perlawanan postmodernisme  yang menghargai Otherness. Terlepas dari kegagalan teoritisnya, postmodernisme menawarkan sejumlah wawasan penting sebagai bagian dari teori pendidikan dan pedagogi kritis. Dalam tulisan ini, kami mengikuti sistematika artikel Giroux dimulai pembahasan tentang krisis modernisme di era postmodernisme, makna postmodernisme, lalu dilanjutkan dengan pembahasan problematika postmodern meliputi krisis totalitas, fondasionalisme, budaya, Otherness, krisis bahasa, dan  kami tambahkan catatan penutup.

Kata kunci: postmodernisme, modernisme, pedagogi kritis, pendidikan

           

II.       Postmodernisme dan Wacana Kritisisme Pendidikan

A.     Krisis Modernisme di Era Postmodernisme

Teori dan praktek pendidikan selalu dikaitkan dengan  kata dan asumsi modernisme. Beragam tokoh pendidik seperti John Dewey (1916), Ralph Tyler (1950), Herb Gintis (Bowles dan Gintis, 1976), John Goodlad (1984), dan Martin Carnoy (Carnoy dan Levin, 1985) mengungkanpan pandangannya bahwa pendidikan modernis menekankan kapasitas individu untuk berpikir kritis, untuk menjalankan tanggung jawab sosial, dan untuk membangun dunia sesuai cita-cita Era Pencerahan yaitu akal budi dan kebebasan.

Postmodernisme mempersoalkan prinsip-prinsip paling dasar modernitas (model budaya dan peradaban Eropa). Hal itu berarti postmodernisme perlu mendefinisikan kembali makna sekolah, dan juga mempertanyakan dasar sejarah, budaya, dan segala manifestasi serta ekspresi dalam kehidupan publik. Mengkritik modernisme berarti menggambar ulang dan memetakan kembali sifat dari geografi sosial, politik, dan budaya. Karena alasan ini saja tantangan yang diajukan oleh berbagai wacana postmodernis perlu diangkat dan diperiksa secara kritis oleh para pendidik.

Giroux berpendapat bahwa tantangan postmodernisme penting bagi para pendidik karena mengkritisi aspek hegemonik modernisme dan mempengaruhi makna dan dinamika sekolah masa kini. Kritik postmodern penting karena menggambar ulang batas-batas politik, sosial, dan budaya, sementara secara bersamaan menegaskan politik perbedaan ras, gender, dan etnis.  Pedagogi kritis tidak dapat dikembangkan atas dasar pilihan antara modernisme dan postmodernisme tapi dapat  membuat pedagogi kritis yang mengacu pada kekuatan masing-masing.

B.     Makna Postmodernisme

Paling tidak ada dua dua pandangan tentang postmodernisme  seperti yang diartikulasikan oleh dua ahli teori terkemuka, Jean-Francois Lyotard (1984) dan Fredric Jameson (1984).

Lyotard menggambarkan postmodernisme sebagai penolakan terhadap narasi besar, filosofi metafisik, dan pemikiran totalisasi lainnya. Baginya, makna postmodernisme terkait erat dengan perubahan kondisi pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan bentuk organisasi sosial yang merusak kebiasaan lama, ikatan, dan praktik sosial modernitas.

Tulisan Fredric Jameson (1984, 1988) tentang postmodernisme, mendefinisikan postmodernisme sebagai "logika budaya" yang mewakili tahap besar ketiga dari kapitalisme akhir, serta budaya baru dominan pada zaman di masyarakat Barat. Baginya, postmodernisme adalah perubahan besar yang mengingatkan kita pada pemetaan kembali ruang sosial saat ini dan penciptaan formasi sosial baru.

Terlepas dari perbedaan politik dan analisis yang disajikan, sebagian ahli teori pendidikan mengakui bahwa kita hidup di era transisi perubahan menuju ke abad kedua puluh satu. Kita perlu memahami lebih jelas perubahan apa yang terjadi di berbagai bidang artistik, intelektual, dan akademis mengenai produksi, distribusi, dan penerimaan berbagai teori dan wacana.

C.     Problematika Postmodern

Giroux berpendapat bahwa berbagai teori dan praktik  yang bernuansa postmodern mewakili apa yang sebenarnya dapat disebut problematika postmodern: krisis totalitas, foundasionalisme, budaya dan problematika keberlainan (otherness), krisis bahasa dan subjektivitas..

1)      Postmodernisme, Krisis Totalitas, dan Foundasionalisme

Lyotard mengartikulasikan antagonisme yang telah menjadi fitur utama dari wacana postmodernis. Yaitu, postmodernisme menolak aspek-aspek Pencerahan dan tradisi filosofis Barat yang mengandalkan narasi utama.

Kritik postmodern terhadap totalitas juga merupakan penolakan terhadap klaim-klaim mendasar yang membungkus diri dengan sains, objektivitas, netralitas, dan ketidaktertarikan ilmiah. Dalam kasus ini, wacana postmodern menolak, misalnya, teori total Marxisme, Hegelianisme, Kristen, dan filosofi sejarah lainnya berdasarkan pada gagasan sebab akibat dan resolusi global yang mencakup semua tentang nasib manusia.

Perlawanan postmodern pada totalitas dan narasi utama perlu ditafsirkan secara dialektik jika ingin berkontribusi pada teori radikal pendidikan dan politik budaya. Pada satu sisi, kritik narasi utama penting karena membuat kita memperhatikan unsur-unsur fondasionalisme. Di sisi lain, menolak semua gagasan tentang totalitas berarti menghadapi risiko terperangkap dalam teori-teori partikularistik yang tidak dapat menjelaskan bagaimana berbagai hubungan yang berbeda yang membentuk sistem sosial, politik, dan global yang lebih besar saling terkait atau saling menentukan dan membatasi satu sama lain.

2)      Postmodernisme, Budaya dan Problematika Otherness (keberlainan)

Selain penolakan gagasan totalitas, perhatian utama postmodernisme lainnya adalah pengembangan politik yang membahas budaya populer sebagai objek serius kritik estetika dan budaya, di satu sisi, dan memberi sinyal dan menegaskan pentingnya budaya minoritas sebagai bentuk produksi budaya spesifik secara historis di sisi lain. Demikian pula, postmodernisme telah menyediakan kondisi yang diperlukan untuk mengeksplorasi dan memulihkan tradisi dari berbagai bentuk otherness (keberlainan) sebagai dimensi fundamental dari lingkup budaya dan sosial-politik.

Contoh yang paling tepat terkait posisi Barat yang dikritik terdapat dalam dalam karya liberal postmodernis Richard Rorty (1979, 1985). Postmodernisme Rorty berupaya memberikan ruang bagi beragam suara kelompok-kelompok yang terpinggirkan dengan memasukkan mereka dalam percakapan yang memperluas gagasan solidaritas dan komunitas manusia. Wacana postmodern ingin mengenali dan mengistimewakan kaum marjinal tanpa melibatkan isu penting seperti kondisi dan kesiapan menjalankan bentuk pemberdayaan diri dan sosial. Dengan cara yang sama, apa yang perlu ditangani dalam wacana postmodernis mengenai problematika otherness adalah bagaimana kelompok-kelompok subordinat dapat memperjuangkan suara dan visi mereka sendiri untuk mengubah kondisi sosial dan material yang telah menindas mereka.

3)      Postmodernisme dan Krisis Bahasa dan Subjektivitas.

Fitur terpenting postmodernisme adalah bahasa dan subjektivitas sebagai bidang baru dalam memikirkan kembali masalah makna, identitas, dan politik. Wacana postmodern menteoretisasi kembali (retheorized) sifat bahasa sebagai sistem tanda-tanda yang terstruktur dalam permainan perbedaan yang tak terbatas, dan dengan demikian telah merusak gagasan positivis dominan tentang bahasa sebagai media transparan untuk mentransmisikan ide dan makna. Jacques Derrida (1976), khususnya, telah memainkan peran utama dalam me-retheorizing bahasa melalui prinsip apa yang disebutnya differance. Pandangan ini menunjukkan bahwa makna adalah produk dari bahasa yang dibangun dari dan tunduk pada permainan perbedaan yang tak ada habisnya antara penanda. Apa yang merupakan arti dari penanda ditentukan oleh pergeseran, perubahan hubungan perbedaan yang menjadi ciri permainan referensial bahasa.

Resistensi postmodern pada sentralitas wacana modernisme menghasilkan pemikiran tentang gagasan subjektivitas didasarkan pada kesadaran yang bersatu, rasional, dan menentukan nasib sendiri. Dalam pandangan ini, subjek individu adalah sumber pengetahuan diri, dan pandangannya tentang dunia dibentuk melalui penerapan cara pemahaman dan pengetahuan yang rasional dan otonom.

III.        Kesimpulan

Terlepas dari beberapa kegagalan teoretisnya, postmodernisme menawarkan kepada para pendidik sejumlah wawasan penting yang dapat diambil sebagai bagian dari teori pendidikan (sekolah) yang lebih luas dan sebagai pedagogi kritis.

Bagi para pendidik,  postmodernisme menawarkan alat teoretis baru untuk memikirkan ulang konteks luas dan spesifik di mana makna otoritas didefinisikan; ia menawarkan apa yang oleh Richard Bernstein disebut sebagai "kecurigaan yang sehat terhadap semua  melalui perbaikan batas-batas dan cara-cara tersembunyi (Bernstein, 1988.267). Postmodernisme juga menawarkan para pendidik berbagai wacana, yaitu  (1) untuk menyelidiki ketergantungan modernisme pada teori totalisasi yang berdasarkan kepastian dan yang absolut; (2) untuk melibatkan pentingnya yang kontinjen, spesifik, dan historis sebagai aspek sentral dari pedagogi yang membebaskan dan memberdayakan.

Berbicara tentang kehidupan publik berarti berbicara tentang wacana pluralitas dan kewarganegaraan kritis. Gagasan ini tidak bertentangan dengan gagasan demokrasi yang menekankan keadilan, kebebasan, dan kehidupan yang baik. Bagi para pendidik, perhatian kaum modernis pada subjek yang tercerahkan, dan pandangan  kaum postmodernis yang menekankan pada keragaman, kontingensi, dan pluralisme budaya, memiliki arti bahwa  siswa dididik menjadi warga negara kritis sekaligus membangun kehidupan yang demokratis yang menghargai perbedaan dalam budaya yang lain (otherness). 

IV.   Catatan Penutup

Henry A. Giroux berpendapat bahwa pedagogi kritis tidak dapat dikembangkan atas dasar pilihan antara modernisme dan postmodernisme. Baik modernism maupun postmodernisme, masing-masing mengandung unsur kelebihan. Untuk itu, para pendidik diberi kesempatan membuat pedagogi kritis yang mengacu pada kelebihan masing-masing. Modernisme menekankan pendidikan subjek tercerahkan dan demokrasi, dan postmodernisme menekankan pendidikan berbasis kehidupan dalam keberagamanan dan kesetaraan. Untuk itu pendidik perlu mengintegrasikan wacana pendidikan modernisme dan postmodernisme agar tercipta peserta didik menjadi warga negara kritis, tercerahkan, demokratis serta menghargai otherness (keberlainan) dalam kehidupan publik. (*)

Sumber Pustaka

Aronowitz, Stanley, dan, Henry A. Giroux, Postmodernism and The Discourse of Educational Criticism, dalam buku Postmodern Education, Politics, Culture, and Social Criticism, Uniersity of Minnesota Press Minneapolis-London, 1997

Tanggapan pada Ajaran Pendidikan Menurut Paulo Freire

foto: brasilwire.com

Tanggapan pada Ajaran Pendidikan Menurut Paulo Freire[1]

I.          Pendahuluhan

Paulo Freire mendorak sistem pendidikan lama di Brazilia dan menolak gaya pendidikan berpola pikir Eropa dan Amerika Serikat. Sebagai alternatif, Paulo Freire menawarkan gagasan pendidikan dengan metode dialog, dimana guru dan murid mempunyai peran yang sama-sama sebagai subjek dan mempelajari objek yang sama. Dalam paper ini, penulis memberikan beberapa pemikiran dan ajaran Paulo Freire tentang pendidikan, dan mengakhirinya dengan sebuah tanggapan.

Kata kunci: paulo freire, pendidikan, metode dialog, praxis

           

II.       Ajaran Paulo Freire (1921-1997) tentang Pendidikan

 Paulo Freire yang lahir di Recipe Brazil dikenal sebagai pejuang pendidikan bagi kaum tertindas. Menurut Professor Richard Shaull dalam pangantar terbitan bahasa Inggeris buku Pendidikan Kaum Tertindas mengungkapkan bahwa pengalaman yang mendalam akan kelaparan sewaktu Freire masih anak kecil, telah menyebabkan ia bersumpah untuk mengabdikan kehidupannya kepada perjuangan melawan kelaparan agar anak-anak lain jangan sampai mengalami kesengsaraan yng tengah dialaminya itu. Ia juga banyak membaca karya-karya Maritain, Bernanos dan Mounier, Jena Paul Sartre, Eric Fromm, Louis Althusser, Ortega Y Gasset, Mao Zedong, Martin Luther King, Che Guevara, Unamuno dan Herbert Marcuse.

Bukunya yang cukup penting berisi tentang pendidikan berjudul Educaçao como Practicaa dan Liberdade (Pendidikan sebagai Pelaksanaan Pembebasan) diterbitkan tahun 1967. Terjemahannya dalam bahasa Inggeris baru muncul pada 1973, yaitu Education as the Practice of Freedom, yang bersama-sama dengan tulisannya Extension of Communication di bawah judul Education for Critical Consciousness.  Buku lainnya yang paling terkenal adalah Pedagogy of the Oppressed (Pendidikan Kaum Tertindas) muncul tahun 1970. Buku ini mendapat perhatian dunia.

Dalam perjalanan waktu, Freire mengkritisi sistem  pendidikan tradisional di Brazil yang bersifat hafalan dan menggurui. Selain itu, kaum cendekiawan Brazil banyak membahas dan membicarakan pendidikan berdasarkan kacamata Eropa dan Amerika Serikat, yang mana pasti didasari oleh ideologi tertentu dan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka yang berkuasa.

Jalan pikiran Paulo Freire tentang pendidikan dapat dilihat dalam bukuya Pendidikan Kaum Tertindas.  Bab pertama dari buku Freire berisi tentang pentingnya pendidikan sebagai suatu kebutuhan bagi kaum tertindas. Persoalan mendasar yang diangkat adalah masalah humanisasi. Humanisasi adalah tugas manusia memanusiakan manusia. Dehumanisasi seperti ketidakadilan, eksploitasi dan kekerasan harus disingkirkan dari kehidupan manusia melalui proses penyadaran. Dalam perjuangan humanisasi ini, kaum tertindas menjadi inisiator pembebasan dan agar tidak berbalik tidak menjadi kaum penindas, demikian juga perlunya pembebasan kaum penindas dari tindakan menindas. Pendidikan kaum tertindas harus merupakan perjuangan melawan penindasan dalam situasi di mana dunia dan manusia berada dalam interaksi. Dalam perjuangan ini diperluan praxis, yang merupakan proses interaksi antara refleksi dan aksi, antara aksi dan refleksi yang tiada habisnya seraya membangun perkembangan kesadaran atau konsientisasi.

Usaha pembebasan ini akan menimbulkan krisis dalam diri kaum tertindas. Untuk itu, pendidikan kaum tertindas harus diciptakan dengan dan bukan untuk kaum tertindas, dalam perjuangan memulihkan kemanusiaan dengan melawan penindasan dalam situasi di mana dunia dan manusia dalam interaksi.

Bab Kedua, Freire membahas bagaimana proses pendidikan kaum tertindas. Dalam bab ini dia mengkritik metode pendidikan lama sebagai pendidikan dengan “sistem bank”. Dalam sistem ini, guru yang memiliki pengetahuan mengisi murid. Murid diperlakukan sebagai wadah atau tempat deposito belaka. Murid dijadikan sebagai objek. Pendidikan menjadi alat dominasi yang dimanfaatkan sebagai membentuk masyarakat yang tunduk pada yang berkuasa. Menolak pendidikan sistem bank tersebut,  Freire menggagas sebuah sistem pendidikan yang disebutnya “problem-posing education” yang memungkinkan konsientisasi. Dalam sistem ini, guru dan murid bersama-sama menjadi subjek dan disatukan oleh objek yang sama. Mereka berpikir bersama. Pengetahuan yang sejati menuntut penemuan dan penemuan kembali melalui penyelidikan terus menerus atas dunia, dengan dunia dan dengan sesama. Guru dan murid harus serentak menjadi murid dan guru melalui dialog dalam pembelajaran bersama. Guru belajar dari murid, dan murid belajar dari guru.

Kemudian dalam bab ketiga, Freire menguraikan bahwa dialog merupakan unsur penting pendidikan. Dialog pada dasarnya adalah interaksi yang memiliki inti yaitu kata. Kata mempunyai dua dimensi yaitu refleksi dan aksi. Tanpa refleksi yang terjadi aktivisme, tanpa aksi yang terjadi verbalisme. Dialog terjadi ketika ada kesetaraan, cinta kasih, keberanian, dan kerendahan hati,  dan kepercayaan. Pada saat yang sama, dialog harus berdasarkan pada kepekaan terhadap kemampuan-kemampuan bawaan di dalam sertiap manusia untuk menemukan dirinya.

Dalam bab keempat atau bab terakhir, Freire menunjukkan bahwa teori pendidikan dialogis bertentangan dengan teori pendidikan antidialogis. Pendidikan dialogis berarti pendidikan kooperatif dalam usaha memacu proses pembebasan. Tindakan dialogis mengarah pada sintese budaya yang dicapai dengan dialog terus menerus antara pemimpin dan masyarakat, sehingga mereka mampu menciptakan pedoman atau kesepakatn bersama. Sedangkan tindakan antidialogis ditandai tindakan mendominasi manusia lain, membuat tunduk, pasif dan tetap tinggal tertindas dengan tujuan menjajah dan memaksakan pendapat kepada yang lemah.

III.        Tanggapan

 Paulo Freire menggagas suatu kritisisme atas sistem pendidikan yang sedang berlangsung di jamannya. Pendidikan tradisional bersifat hafalan atau menggurui bukanlah pendidikan sejati yang membebaskan manusia dari ketidahuannya. Ia menyadari bahwa rakyat yang tertindas  akan tetap tertindas jika menggunakan sistem pendidikan tradisional.

Paulo Freire juga mengkritisi sistem pendidikan bermodelkan pendidikan modernisme yang berlangsung di Eropa dan Amerika Serikat. Pendidikan model modernisme yang kerap dilatari persetruan ideologi komunisme dan liberalisme memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kepentingan hegemoni blok tertentu seperti blok Barat atau Blok Timur.

Dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas, Paulo Freire menuliskan ajarannya tentang pendidikan termasuk kritik atas pendidikan lama di Brazilia. Kritik Paulo Freire diimbangi dengan gagasannya sendiri yang menawarkan suatu alternatif sistem pendidikan dengan metode  dialogik dalam pendidikan melalui suatu . Guru dan murid sama-sama sebagai subjek dan membahas objek yang sama. Guru dan murid saling belajar dan memperkaya. Metode dialog ini menciptakan komunikasi dan relasi yang manusiawi antara guru dan peserta didik. Guru dan peserta didik belajar menemukan penyadaran akan dunia, dirinya dan kehidupan bersama melalui sistem problem-posing education. Alternatif sistem pendidikan yang ditawarkan sangat tepat dalam menjawabi kebutuhan masyarakat di jamannya.

Sistem pendidikan Dialog masih tetap relevan dengan situasi jaman pendidikan sekarang di Indonesia. Menurut penulis, banyak sistem pendidikan di Indonesia masih menggunakan pola lama, yaitu menghafal dan menggurui. Metode dialog yang ditawarkan Paulo Freire tersebut masih layak diadopsi, tetapi dengan menambah kemajuan sarana informasi dan teknologi digital di  era Revolusi Industri Keempat (4.0). 

Sumber Pustaka

Bahan Kuliah oleh Romo Alex Lanur, Bab VIII: Abad XX: Pendidikan di Dunia Ketiga, STF Driyarkara, 2019, Halaman 69-77.

---

[1] Presentasi ini bersumber dari Bahan Kuliah oleh Romo Alex Lanur, Bab VIII: Abad XX: Pendidikan di Dunia Ketiga, STF Driyarkara, 2019, Halaman 69-77.