Pemberian Tunjangan Kinerja ASN

(Ilustrasi gambar oleh pormadi)

oleh Pormadi Simbolon

Seiring dengan semangat reformasi birokrasi, tunjangan kinerja, akan direalisasikan tahun ini bagi semua aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian/Lembaga, bahkan sebagian besar mereka sudah menerimanya, seperti di Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya. Pertanyaannya, apakah semua aparatur sipil negara sudah bekerja dengan kinerja yang layak untuk diberi tunjangan kinerja?

Pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai ASN dinilai dari dasar kinerja yang dicapai. Jika seorang pegawai memiliki prestasi atau kerja keras maka ia akan diberi reward atau imbalan atas prestasinya

“Penyakit Lama”

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pegawai ASN yang baik, sudah menjadi pengetahuan umum, banyak dari aparatur sipil negara datang, absen, duduk di kantin, baca koran dan sore menunggu absen pulang, Tak jarang aparatur sipil negara disebut mengidap berbagai "penyakit" seperti: "kudis" alias kurang disiplin, "asma" alias asal mengisi absen, "TBC" alias tidak bisa computer, "Kram" alias kurang terampil, "asam urat" alias asal sampai kantor terus uring-uringan atau tidur, "ginjal" alias gaji ingin naik tapi kerjanya lamban, dan "pucat" alias pulang cepat.

Untuk menyembuhkan "penyakitl ini, di satu sisi, pembenahan kerja dan kinerja pegawai ASN yang berintegritas dan profesional sudah harus secepatnya dilakukan pemerintah agar masyarakat benar-benar merasakan pelayanan prima. Di sisi lain, pegawai ASN yang ada harus mau berubah dan mengikuti semangat perbaikan dengan mengubah budaya lama dan menyembuhkan berbagai "penyakit" di atas dengan menghidupi budaya kerja, jujur, disiplin, inovatif dan profesional.



Penyembuhan “penyakit”

Ada harapan baru, bahwa sejak Pemerintahan SBY dan digemakan oleh pemerintahan sekarang melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan dapat mengupayakan dan merealisasikan reformasi birokrasi melalui 8 area perubahan, antara lain mewujudkan sumber daya manusia ASN yang berintegritas, profesional, kompeten, capable, berkinerja tinggi dan sejahtera.

Berbagai upaya dapat dilakukan dalam mengurangi penyakit aparatur sipil negara. Untuk menegakkan disiplin, pimpinan terlebih dahulu menjadi teladan dalam hal kehadiran, pekerjaan dan tindakan. Lewat teladan, pimpinan kementerian/lembaga/instansi pemerintah mempunyai wibawa dan daya "tekan" kepada bawahan. Pimpinan memiliki power mempengaruhi dan menggerakkan bawahan dengan sekali-kali blusukan ke bawah.

Kedua, setiap pimpinan Kementerian/Lembaga/instansi Pemerinah dapat membimbing para bawahan agar membuat laporan kerja secara periodik, antara lain laporan kerja harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Hal ini akan menantang setiap pegawai ASN benar-benar melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan uraian jabatannya.

Ketiga, proses rekrutmen atau promosi terbuka akan menjaring banyak sumber daya manusia potensial lintas kementerian, lembaga dan instasi pemerintah lainnya. Pegawai yang pantas lulus adalah mereka yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan bidang tugas di kementerian, lembaga dan instansi pemerintah.

Keempat, kompetensi dan profesionalitas pegawai ASN perlu ditingkatkan melaui pendidikan dan pelatihan yang benar-benar obyektif dan adil bagi semua pegawai yang layak. Proses pendidikan dan pelatihan tidak lagi asal-asalan, asal ada sertifikat sebagai sebuah persyaratan, tetapi benar-benar relevan dengan tugas dan fungsinya.

Kelima, selain soal kompetensi, hal yang paling penting bagi seorang pegawai ASN adalah pembinaan kepribadian aparatur. Karena kerpibadian yang tidak baik, seorang pegawai bisa jatuh ke dalam perburuan kepentingan pribadi seperti mencari rente dalam pekerjaan (money oriented). Pribadi yang baik adalah mereka yang memiliki integritas dan sikap perilaku yang menghidupi etika dan moralitas. Jika moral dan etika buruk, maka pegawai tersebut bisa dipastikan tidak akan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara total dan prima.

Pembenahan Pegawai ASN seturut semangat reformasi birokrasi yaitu mewujudkan sumber daya manusia ASN yang berintegritas, profesional, kompeten, capable, berkinerja tinggi dan sejahtera dapat terwujud. Pemberian tunjangan kinerja benar-benar sesuai dengan capaian kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sudah saatnya, semua pegawai ASN dari yang tertinggi sampai yang terendah “membalas” tunjangan kinerja yang diberikan kepada mereka yang notabene berasal dari uang rakyat, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukannya meminta pelayanan. Semangat “menguasai” atau “memerintah” bukan jamannya lagi. Rakyat adalah “tuan-tuan” yang harus diabdi. Semoga. *) Pormadi Simbolon, pandangan pribadi, seorang pegawai ASN

Angin Perubahan Jokowi-JK

Indonesia sedang mengalami angin perubahan. Angin perubahan menuju yang lebih baik. Angin perubahan mulai bergema sejak Jokowi menyampaikan ide pentingnya Revolusi Mental bagi Indonesia. Ide tersebut disambut kebanyakan orang Indonesia, lalu rakyat memilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), sebagai pasangan {Presiden dan Wakil Presiden) periode 2014-2019). Keterpilihan Jokowi-JK semakin diperkuat dengan program Nawacitanya.

Setelah terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-JK mulai menggerakkan perubahan-perubahan menuju Indonesia lebih baik.Dengan semboyan "Kerja, Kerja, Kerja", Jokowi-JK mengajak semua unsur pemerintahan untuk berubah, dan berupaya membangun Indonesia yang lebih baik.

Berbagai gebrakan perubahan yang semakin terasa sekarang (Desember 2014) adalah: kenaikan BBM untuk menyehatkan ekonomi, perbaikan melalui para pembantunya (menteri-menteri) dan reformasi birokrasi (dengan upaya aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, open promotion and recruitment), pengedepanan konsumsi produk dalam negeri, perlawanan terhadap pihak asing yang melanggar kedaulatan NKRI, pembentukan tim pemberantasan mafia migas, penghematan keuangan negara, pemberian "kartu sakti", dan lain sebagainya.

Sayangnya, ada sekelompok orang masih sulit menerima ide dan gerakan perubahan yang dibawa Jokowi-JK. Sebagian orang masih merasa sakit hati dan tidak menerima dengan ikhlas "kemenangan" Jokowi-JK dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 lalu. Masih ada dendam dan dusta di antara kita sebagai anak bangsa.

Rakyat, dan siapa saja harus ikut berubah, paling tidak paradigma  untuk memajukan Indonesia yang lebih hebat dengan meningkatkan kualitas diri dan hidupnya.Mari bekerja,bekerja dan bekerja untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indosia. Semoga

Beberapa Catatan Sidang Tahunan KWI 2014

Beberapa hal terkait  informasi sementara tentang Sidang KWI 3-13 November 2014:

1.      Sidang KWI berlangsung dari 3-13 November 2014

2.      Acara pembukaan pada 3 November 2014: Sidang dibuka oleh Ketua Presidium KWI, MGr. Ignatius Suharyo, dihadiri oleh 36 Uskup, dihadiri juga oleh Dubes Vatikan untuk Indonersia, Mgr. Antonio Guido Filipazzi, Dirjen Bimas Katolik yang diwakili oleh Sesditjen Bimas Katolik, Agustinus Tungga Gempa, utusan PGI yang juga Sekum PGI oleh Pendeta Gomar Gultom, dan juga dihadiri oleh Yulius Kardinal Darmaatmadja SJ.

Ketua Presidium KWI dalam sambutannya mengajak semua Uskup dari seluruh Indonesia untuk berkaca pada semangat pembaruan yang kini tengah hangat-hangatnya dihidupi oleh Paus Fransiskus: sosok Gereja yang keluar dari lingkungan zona amannya sendiri dan pergi serta datang menjumpai masyarakat manusia.

Dirjen Bimas Katolik yang diwakili oleh Sesditjen Bimas Katolik mengulas beberapa poin yang menjadi harapan Bapa Suci sebagaimana tersaji dalam dokumen Evangelii Gaudium. Inilah visi baru gereja dalam duniamodern. Gereja menjumpai manusia.

Pendeta Gultom mengajak semua peserta untuk merefleksikan kesiapan Gereja dalam menghadapi revolusi mental yang sedang dihidupi dan menjadi model kepemimpinan Presiden. Ajakan revolusi mental sudah menjadi bagian dari seruan Surat Paulus kepada umat di Roma 12:2, “…berubahlah oleh budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.

Nuncio Vatikan, Mgr. Antonio Guido Filipazzi mengatakan KWI dan perwakilan kepausan sama-sama melayani Gereja Katolik di Indonesia. Ia juga mengharapkan agar pelayanan bersama ini dapat terlaksana dengan baik.

3.      Tema Sidang KWI: mempelajari Seruan Apostolik “Evangelii Gaudium” (sukacita Injil) yang diterbitkan pada 24 November 2013.

4.      Tujuan sidang: agar Gereja Katolik tetap melanjutkan upayanya untuk mencari dan melaksanakan cara baru menjadi Gereja Katolik Indonesia. Dengan pembelajaran ini KWI akan menyampaikan pesan Sidang Tahunan KWI 2014: “Mewartakan Sukacita Injil” kepada seluruh umat Katolik. Dengan mempelajari  Seruan Apostolik “Sukcita Injil” diharapkan Gereja menjadi sukacita bagi seluruh warga dan masyarakat.

5.      Sidang 6-13 November 2014: Sidang Tahunan ini diisi dengan penyajian Laporan-laporan Komisi, Lembaga, Sekretariat, dan Departemen (KLSD) KWI.

6.      Pesan Natal bersama hasil pembicaraan bersama PGI dan KWI: “Berjumpa dengan Allah dalam Keluarga

7.      Pada 8 November 2014: Konferensi pimpinan Tarekat-Tarekat di Indonesia (KOPTARI) berencana mengisi tahun 2015 sebagai Tahun Hidup Bakti. Tema Tahun Hidup Bakti 2015 adalah: “Mensyukuri dan Memberi Kesaksian tentang Keindahan Mengikuti Kristus sebagai religius”. KOPTARI berharap agar KWI menerbitkan Surat Gembala Menyongsong Tahun Hidup Bakti 2015.

8.      Minggu, 9 November 2014, para Uskup merayakan Ekaristi di Gereja Santo Matias Rasul Kosambi, untuk mendukung Gerakan Orangtua Asuh untuk Seminari (GOTAUS)

9.      Ada wacana apakah  Asian Youth Day 2017 akan disatukan dengan Indonesian Youth Day yang akan diadakan di Manado tahun 2017.

10.  Sidang KWI akan berakhir pada Kamis, 13 November 2014 dan ditutup dengan Misa perayaan syukur 90 tahun KWI.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Mewujudkan PESPARANI Katolik Tingkat Nasional

Gubernur Prov. Maluku membuka acara Pesparani Maluku.

Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Katolik III Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2014 sudah digelar di kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dan dibuka oleh Gubernur Provinsi Maluku, Said Assagaf dan berlangsung dari tanggal 26-30 Oktober 2014. PESPARANI tersebut mengusung tema: Dari Maluku untuk Indonesia dan Subtema: Dengan semangat Kebersamaan, kita padukan tekad dan upaya penyelenggaraan PESPARANI sebagai Kegiatan Nasional Umat Katolik Indonesia demi Kemuliaan Tuhan yang lebih besar.

PESPARANI atau Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik merupakan salah satu bentuk kegiatan kerohanian  untuk pengembangan iman sekaligus mendorong makin tumbuhnya penghargaan terhadap berbagai khazanah seni budaya yang bernafaskan keagamaan (inkulturasi) sebagaimana telah menjadi tradisi  dalamkehidupan Liturgi Gerejani Katolik, termasuk yang diselenggarakan di Keuskupan Amboina Provinsi Maluku.

Adapun maksud dan tujuan pokok penyelenggaraan PESPARANI yakni untuk: (1) memuliakan kebesaran Tuhan yang Maha Esa dengan menyanyikan Mazmur dan Madah Pujian; (2) meningkatkan penghayatan iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pelaksanaan Lomba Menyanyi, Lomba Pendalaman Kitab Suci, dan Lomba Menari;p (3) menggerakkan dan menguatkan potensi umat di seluruh wilayah Keuskupan  untuk menyemarakkan upacara-upacara liturgi dan menggiatkan kelompok-kelompok pewartaan; (4) menggali kekayaan budaya Indonesia sebagai unsur inkulturasi dalam Liturgi Gerejani.

Sebelumnya, PESPARANI I Keuskupan Amboina Provinsi Maluku sudah dilaksanakanm di Kota Langgur, Maluku Tenggara (2009) dan PESPARANI II di kota Saumlaku (2011). Kedua PESPARANI ini terwujud berkat kerjasama Keuskupan Amboina dengan Pemerintah Maluku. Menimbang betapa positif dan konstruktifnya kerjasama dan manfaat penyelenggaraan PESPARANI ini, muncul ide untuk meningkatkan penyelenggaraan ini menjadi PESPARANI Katolik tingkat nasional. Untuk itu pada PESPARANI III di Dobo, Kabupaten Aru, dilakukan tindaklanjut berupa sosialisasi dan komunikasi tentang penyelenggaraan PESPARANI dan kemungkinan peningkatannya ke tingkat regional/nasional dengan sejumlah keuskupan tetangga, mengundang perwakilan keuskupan-keuskupan untuk menjadi peninjau dan melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI.

APRESIASI DAN DUKUNGAN PEMERINTAH PADA PESPARANI III DI DOBO

Direktur Jenderal Bimas Katolik

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI sangat mendukung gagasan penyelenggaraan PESPARANI tingkat Nasional. Dirjen kemudian memutuskan bahwa momen Penyelenggaraan PESPARANI III Keuskupan Amboina Provinsi Maluku di Kota Dobo, Kepulauan Aru tahun 2014 akan sekaligus dirangkaikan dengan Acara Pencanangan PESPARANI TingkatNasional oleh Menteri Agama yang pada kesempatan itu melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI

Penjabat Bupati Kepulauan Aru, Drs. G.A.A. Gainau,M.S., S.AP., SE., M.Si :

Pemerintah Kepulauan Aru mendukung sepenuhnya acara PESPARANI III Provinsi Maluku melalui bantuan dana, selain dana dari Pemerintah Provinsi Maluku. Penjabat Bupati.

Uskup Diosis Amboina, Mgr Petrus Canisius Mandagi, MSC:

Uskup mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten karena dukungannya berupa dana untuk penyelenggaraan PESPARANI III Keuskupan Amboina, Provinsi Maluku. Terselenggaranya PESPARANI III menunjukkan bahwa: ada kerukunan lintas agama, ada kerjasama yang baik, ada hubungan baik antara Pemerintah dan lintas agama, pemerintahan hanyalah sarana, masyarakat adalah yang diabdinya. PESPARANI III merupakan: sarana perwujudan memuliakan dan menyatakan bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa kafir, yang tidak mengenal Tuhan.

Menteri Agama, diwakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama, Prof. Dr. Nur Syam, M.Si:

Nur Syam, mewakili Menteri Agama sangat  mengapresiasi terlaksananya PESTA PADUAN SUARA GEREJANI sebagai sebuah momen keagamaan penting dan strategis dalam rangka penguatan kapasitas hidup beragama di Republik tercinta ini, khususnya di Seribu Pulau, Maluku tercinta.Terselenggaranya PESPARANI I tahun 2008 di Langgur, PESPARANI II Tahun 2011 di Saumlaki,kemudian PESPARANI III di Dobo, Kepulauan Aru,  tidak terlepas dari MIMPI, USAHA dan KERJA KERAS semua umat, serta dukungan dari berbagai pihak, teristimewa Pemerintah Provinsi Maluku dan tokoh lintas agama.

Even-even nasional keagamaan seperti MTQ, PESPARAWI,PESPARANI dan yang sejenis adalah merupakan momen keagamaan yang terus menerus didorong Pemerintah melalui Kementerian Agama dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, dan kualitas kerukunan umat beragama sesuai dengan visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, mandiri, dan berkualitas.

Harapan Sekretaris Jenderal Kemenag: kiranya PESPARANI tingkat Provinsi Ketiga ini sungguh-sungguh  menjadi sarana untuk membina dan mewujudkan masyarakat yang harmonis, rukun, damai dan bermartabat.

Sekjen Kemenag, Nur Syam menandatangani Deklarasi Pencanangan Pesparani Nasional

Dengan merujuk kepada spirit revolusi mental yang menjadi komitmen Presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla, ke depan Pemerintah berharap bahwa rakyat bersama Pemerintah mau bersama-sama, saling rukun, bergandengan tangan, bekerjasama dalam membangun kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, khususnya masalah pembangunan kehidupan beragama di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Sekjen Kemenag RI mengucapkan SELAMAT melaksanakan PESPARANI dan mencanangkan PESPARANI sebagai salah satu ACARA NASIONAL dan penting bagi Umat Katolik Indonesia. Pencanangan ini diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Deklarasi.

Gubernur Provinsi Maluku, Said Assagaff:

Gubernur mengucapkan terimakasih kepada Menteri Agama yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI yang telah mencanangkan PESPARANI Nasional. Gubernur mengharapkan adanya kajian lebih mendalam dan argumentatif dari pihak terkait tentang pentingnya Pembentukan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan PESPARANI Katolik Nasional agar benar-benar matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Gubernur Membuka acara PESPARANI III secara resmi dengan memukul Gong, disaksikan oleh Sekretaris Kementerian Agama, Sekretaris DITJENBIMAS Katolik, Uskup Amboina, Penjabat Bupati Kepulauan Aru.

MIMPI PESPARANI TINGKAT NASIONAL:

Dirjen Bimas Katolik yang diwakili Sekretaris Ditjen Bimas Katolik, Drs. Agustinus Tungga Gempa, MM mengatakan  bahwa PESPARANI yang dibuka tadi malam, merupakan kesempatan yang indah dan luar biasa.  Secara tulus, dia sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Panitia Penyelenggara dan masyarakat Katolik di Provinsi Maluku. Ditjen Bimas Katolik menyambut positif acara PESPARANI ini karena membawa manfaat positif bagi masyarakat Katolik di Maluku, dan  untuk masyarakat Katolik Indonesia.

Provinsi Maluku telah menjadi pionir dalam mewujudkan PESPARANI Nasional. Sekretaris Ditjen Bimas Katolik, Drs. Agustinus Tungga Gempa, MM mengatakan bahwa kegiatan PESPARANI ini merupakan ajang perayaan iman, persaudaraan dan pembangunan semangat kerukunan. Peran DITJENBIMAS Katolik adalah melayani masyarakat Katolik. Oleh karena itu, rekomendasi  dari pertemuan agar PESPARANI menjadi perayaan Nasional akan kami kaji dan bicarakan dengan pihak terkait.

Ros Far Far, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku mengatakan even lokal yang didanai oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diharapkan menjadi even nasional. Dia berharap Kementerian Agama yang memiliki domain pembinaan di bidang agama mempunyai peran penting dalam mewujudkan PESPARANI ini even nasional. Menurutnya, dibutuhkan bukan hanya komitmen, tetapi tindaklanjut, kolaborasi yang konkrit dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, Pemerintah Daerah/Kanwil Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota agar even ini terwujud sebagai even nasional, salah satu bentuknya SK.

Pastor Guido Suprapto, Pr, sebagai perwakilan KWI menegaskan bahwa apa yang baik untuk pembangunaan masyarakat Katolik yang digagas oleh umat pasti didukung oleh KWI. Beberapa catatan Pastor Guido Suprapto, Pr: Jika PESPARANI ini menjadi Even Nasional pasti didukung oleh KWI, apalagi PESPARANI ini sudah memiliki legal standing  dari Pemerintah (SK Gubernur, dan Pencanangan oleh Sekjen Kemenag RI. Dia juga memandang bahwa PESPARANI layak diteruskan karena di dalamnya diteguhkan persekutuan dan persaudaraan lintas agama (kerukunan). Jadi tak perlu ragu, kegiatan PESPARANI harus ditingkatkan menjadi kegiatan nasional. PESPARANI ini juga menegaskan bahwa Gereja Katolik sebagai garam dan terang dunia semakin eksis di tengah masyarakat, yang memberikan aktualitas nyata dan sumbangan kepada bangsa. PESAPATANI merupakan cara menggereja dengan terobosan baru.

Pastor Constans, Pr,  yang mewakili Uskup Amboina mengatakan bahwa PESPARANI bukanlah melulu sebagai replika dari MTQ (Islam) atau PESPARAWI (Protestan), tetapi merupakan manifestasi dari IMAN YANG DIRAYAKAN dan IMAN YANG DIHIDUPI dalam persekutuan. Menurut Pastor Constans: PESPARAWI III Provinsi Maluku dibiayai sepenuh oleh Pemerintah. Keuskupan tidak mengeluarkan dana satu sen pun; Pemerintah sebagai abdi masyarakat hadir sebagai institusi yang berdialog dengan rakyatnya; Umat/awam merupakan barisan terdepan dalam acara PESPARANI ini. Hal amat sesuai dengan semangat Konsili Vatikan II bahwa peran awam dalam pembangunan iman umat Katolik semakin didorong; Pelaksanaan PESPARANI ini transparandan akuntabel kepada masyarakat.

Pada akhir acara, Drs. A. Renjaan,M.Pd, Ketua LP3K-KA hasil Pra Musyawarah ini akan disosialisasikan kepada KWI, KEMENTERIAN AGAMA PUSAT dan DAERAH, PARA USKUP dengan harapan Pembentukan LP3K Nasional terbentuk segera sehingga PESPARANI dapat diselenggarakan secara terstruktur, sistematis dan massif. Pada saat Sidang terakhir ini, hasil pertemuan masih dirumuskan oleh TIM PERUMUS yang dibentuk Panitia Penyelenggara.

PENEGASAN HARAPAN MENJADI PESPARANI KATOLIK NASIONAL

PESPARANI III Provinsi Maluku di Dobo, Kepulauan Aru yang dilaksanakan oleh LP3K Provinsi Maluku mendapat apresiasi yang luar biasa dari berbagai pihak, antara lain dari SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI, SEKRETARIS DITJEN BIMAS KATOLIK, KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA. PESPARANI ini diapresiasi karena merupakan wadah pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui paduan suara dan pendalaman Kitab Suci dan juga sebagai sarana peningkatan Kerukunan Umat Beragama (kerjasama lintas agama, kerjasama antara umat Katolik dengan Pemerintah).

Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama sudah mencanangkan bahwa PESPARANI dapat dijadikan ACARA NASIONAL umat Katolik Indonesia. Menurut Sekretaris Jendetal Kementerian Agama RI,Nur Syam, “PESPARANI kali ini yang mengusung tema DARI MALUKU untuk INDONESIA bagi saya, sangat relevan, inspiratif,  dan konstruktif seiring dengan  REVOLUSI MENTAL pemerintahan baru kita. Pesan strategis dari tema ini adalah, bahwa PESPARANI,  ke depan tidak hanya menjadi ajang regional, tetapi akan menjadi ajang silaturahmi nasional antar umat Katolik seluruh Indonesia yang embrionya adalah Provinsi Maluku.

Juga menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, even-even nasional keagamaan seperti MTQ, PESPARAWI,PESPARANI dan yang sejenis adalah merupakan momen keagamaan yang terus menerus didorong Pemerintah melalui Kementerian Agama dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, dan kualitas kerukunan umat beragama sesuai dengan visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, mandiri, dan berkualitas.

Dari seluruh apresiasi tersebut, Peserta Pra-Musyawarah Nasional bermimpi agar PESPARANI Katolik Tingkat Nasional dapat terwujud segera dan diselenggarakan sekitar tahun 2016 atau 2017.

PENUTUP

Untuk mewujudkan penyelenggaraan PESPARANI nasional, maka yang pertama-tama diperlukan adalah kerjasama sinergis antara Konferensi Waligereja Indonesia/ PARA USKUP INDONESIA, BIMAS KATOLIK Kementerian Agama baik Pusat maupun Daerah, Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan pihak terkait lainnya untuk membentuk sebuah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan PESPARANI Katolik Tingkat Nasional, yang bertugas membina, mengembangkan dan melaksanakan PESPARANI. 

Kika: Uskup Ambon, Sekretaris Komisi Kerawam, dan Sekretaris Ditjen Bimas Katolik

Melihat sambutan positif dan manfaat penyelenggaraan PESPARANI III bagi umat Katolik Indonesia, maka Keuskupan Amboina dan Pemerintah Provinsi Maluku telah menelurkan “mutiara” indah. Menurut mereka, penyelenggaraan PESPARANI Katolik Provinsi Maluku merupakan mutiara dari Maluku untuk Indonesia. Semoga segera terwujud. (Pormadi Simbolon, dari Dobo, Kepulauan Aru, Provinsi Maluku)