"Saya menghimbau agar masyarakat Katolik tidak menjadi Golput pada Pemilu 2014. Saya berharap masyarakat Katolik berpartisipasi memilih pemimpin yang baik, baik track record-nya" guna mewujudkan kesejahteraan umum, demikian penegasan Semara Duran Antonius, Direktur Jenderal Bimas Katolik ketika menutup acara pertemuan tokoh agama dan tokoh masyarakat Katolik Keuskupan Denpasar yang terdiri berbagai unsur, para pastor, tokoh masyarakat lokal, Ormas PMKRI dan WKRI, di Mataram yang berlangsung pada 22-25/9.
Semara Duran Antonius juga mengajak para tokoh agama dan tokoh masyarakat Katolik untuk bekerja sama sebagai mitra kerja dalam rangka membangun bangsa dan Gereja.
Sebelumnya, Eko Armada Ryanto, CM yang menjadi pembicara dalam pertemuan tersebut, menegaskan agar umat Katolik tidak ragu ikut berpartisipasi dalam politik karena politik itu sejatinya mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara profesional dan berintegritas.
Dalam berpartisipasi, umat Katolik diharapkan sadar dan setia memperjuangkan ideologi Pancasila. Sebab dewasa ini, ideologi sudah mati, yang berlaku politik pragmatisme, dimana para politisi menjadi kutu loncat, guna mengejar kepentingan golongan atau kelompok.
Agar optimal dalam berkontribusi mewujudkan kesejahteraan umum, maka Pemerintah, Keuskupan (Lembaga Gereja) dan Masyarakat memberikan kesempatan studi lanjut bagi warga yang potensial, bahkan diharapkan sampai tingkat doktoral, lanjut Eko Armada Riyanto dalam paparannya.
Kompetensi, profesionalitas dan integritas
Pada hakekatnya, kita dihormati dan eksis bukan karena jabatannya, melainkan karena kompetensi, profesionalitas dan integritasnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan agar masyarakat Katolik meningkatkan kualitasnya agar profesional, kompeten dan berintegritas dalam berpartisipasi mewujudkan kesejahteraan umum, kata Dr. Harry Soeprianto, M.Si, dosen Universitas Mataram yang menjadi pembicara lainnya.
Selain masyarakat, organisasi massa Katolik memiliki peran strategis dalam menggapai kesejahteraan umum, ungkap, Selly Esther Sembiring, praktisi hukum di Mataram. Peran Ormas Katolik tidak sebatas bidang sosial karitatif, lebih dari itu, perbaikan kehidupan bersama, sesuai kebenaran Injili, antara lain menjadi calon legislatif atau politisi, tegasnya dalam presentasinya berjudul Peran ORMAS Katolik.Pertemuan tokoh agama dan tokoh masyarakat Katolik Keuskupan Denpasar tersebut menghasilkan tujuh (7) butir-butir kesepakatan atau komitmen yang hendak diwujudnyatakan. Ketujuh butir-butir kesepakatan tersebut adalah: Ikut terlibat secara aktif dalam meningkatkan kualitas hidup umat di segala bidang kehidupan demi terwujudnya kesejahteraan umum (Bonum Commune); mendukung upaya Gereja dan Pemerintah dalam menyiapkan Generasi Muda Katolik yang potensial untuk studi lanjut; meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang sinergis antara Lembaga Gereja Katolik Indonesia, Pemerintah dan lembaga keagamaan lainnya, menanamkan keberanian untuk masuk dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik melalui pemahaman yang menyeluruh atas pengalaman historis relasi umat dengan masyarakat dan Pemerintah, membangun "dapur politik" untuk menyiapkan politisi Katolik, berani menyuarakan "suara kaum tak bersuara" (the voice of the voiceless) dan mendorong Gereja dan Pemerintah untuk lebih memperhatikan Ormas Katolik terutama dalam hal dukungan dana
Butir-butir kesepakatan tersebut diharapkan didengarkan dan didukung oleh pimpinan Gereja Katolik dan stakeholder lainnya, dalam hal ini Uskup Denpasar, pemerintah, Ormas terkait, demikian tegas Pastor Evensius Dewantoro, Pr salah satu tokoh agama Katolik. (Pormadi Simbolon)
