Menyelenggarakan Sekolah Keagamaan Katolik Negeri

Semara Duran Antonius (paling Kanan) bersama Nunius Vatikan dan para Uskup

Direktorat Jenderal  Bimas Katolik Kementerian Agama RI sedang mengupayakan  pendidikan Katolik Negeri, yang diselenggarakan oleh masyarakat Katolik guna mewujudkan salah satu misi pendidikan nasional, yaitu perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Yang aktual dalam bentuk keikutsertaan masyarakat Katolik menyelenggarakan pendidikan keagamaan Katolik dalam bentuk Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri," kata Semara Duran Antonius, Direktur Jenderal Bimas Katolik seperti dikutip situs kemenag.go.id dalam pertemuan dengan wartawan di kantor Kementerian Agama, Jalan Thamrin Jakarta, Senin (18/2).

Semara Duran Antonius menjelaskan, Ditjen Bimas Katolik mengelola anggaran sebesar Rp 572 miliar dengan jumlah umat Katolik sebesar 8,9 juta jiwa.  "Untuk anggaran pendidikan yaitu pengembangan dan pembinaan pendidikan agama Katolik sebesar 60,3 milyar.  Karena kalau bicara pendidikan, SDM yang penting yakni, Guru. Guru dituntut empat kompetensi pokok, kepribadian, profesional, pedagogik dan sosial."

Ditjen Bimas Katolik memiliki satu program yaitu Program Bimbingan Masyarakat Katolik. Program tersebut dijabarkan dalam bentuk fasilitasi bagi umat Katolik Indonesia melalui: peningkatan kualitas kehidupan beragama, peingkatan kualitas kerukunan hidup beragama, peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik dan peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Terkait masalah hangat dewasa ini, yaitu masalah sekolah Katolik agar memberi pelajaran agama sesuai agama siswa, Dirjen Bimas Katolik mengatakan, pihaknya telah berupaya mengingatkan sekolah-sekolah Katolik agar melaksanakan amanat Undang-undang, bahwa setiap sekolah harus memberikan mata pelajaran agama siswa sesuai agamanya masing-masing.

Dia mengatakan bahwa sekolah Katolik mempunyai kekhasan, tetapi sekolah katolik kalau mengajarkan agama Katolik tidak bertujuan untuk mengkatolikkan.

Selama ini sudah ada anjuran agar Sekolah-sekolah Katolik mencermati UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.

Menurutnya, dengan ketentuan itu, ada manfaat yang dialami yaitu: menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama; kedua, dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama, ketiga, pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama.

Ketika ditanya wartawan tentang pengunduran diri paus, Semara Duran Antonius berkomentar, Paus mundur karena faktor kesehatan. "Kita tahu betul di beberapa momen dia jalan sudah setengah mati, karena itu dia sadar betul, sudah tua, memberi kesempatan yang lain", katanya. "Dalam ajaran iman kami tunduk pada Sri Paus, tapi sebagai warganegara kami taat pada NKRI", tegasnya. (Pormadi/kemenag.go.id)

Pelatihan Pengawas dulu, kemudian Guru

Para pengawas pendidikan agama Katolik memiliki tugas dan tanggung jawab berat, antara lain membina dan mendampingi para guru pendidikan agama Katolik agar dapat membawa peserta didik menjadi warga Katolik 100% Katolik dan 100% warga negara Pancasilais.
Untuk itu para pengawas agama Katolik perlu dibina antara lain melalui pembinaan para pengawas pendidikan agama Katolik tingkat menengah nasional di Bogor ini. Demikian beberapa hal disampaikan Direktur Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama RI, Jumat (8/11) di Bogor Jawa Barat.
Para Pengawas yang kerap dijuluki "gurunya guru" tersebut berjumlah 65 orang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Mereka dengan antusias mengikuti rangkaian acara.
Agustinus Tungga Gempa, Sekretaris Ditjen Bimas Katolik menegaskan para pengawas perlu mengembangkan 6 kompetensi (kepribadian, sosial, supervisi manajerial, supervisi akademik, penelitian dan pengembangan dan evaluasi pendidikan agama) dan profesionalitas antara lain di bidang penelitian dan karya tulis ilmiah agar dapat melatih Guru Pendidikan Agama Katolik menjadi kompeten dan profesional di bidang terebut.
Salman Habeahan yang ikut menjadi narasumber menegaskan para pengawas harus mampu mengembangkan diri di bidang penelitian antara lain penelitian tindakan sekolah. Hal ini amat berguna bagi penjaminan mutu penyelenggaraan mata pelajaran pendidikan agama Katolik (PAK).
Lebih lanjut, Salman Habeahan yang lulus doktoral Universitas Negeri Jakarta, kemampuan melaksanakan evaluasi program kepengawasan penting dikembangkan karena evaluasi merupakan titik tolak menuju perbaikan mutu PAK.
Hadir narasumber lainnya, Nurlena Rifai, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasionaal membina para pengawas di bidang supervisi manajerial dan akademik.
Masih terkait bidang kompetensi pengawas, Fidelis Waruwu, dosen psikolodi trainer MBTI melatih para pengawas untuk semakin kompeten di bidang kecerdasan kepribadian dan sosial serta pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Tiap orang akan cerdas secara sosial bila terlebih dahulu cerdas di bidang kepribadian.
Lanjutnya, pendidikan karakter di sekolah bisa berhasil bila ada komitmen kepala sekolah untuk menerapkan praktek penanaman nilai-nilai di sekolah. Kepala Sekolah harus menciptakan suasana sekolah sebagai tempat observasi peserta didik di bidang praktek nilai-nilai. Hal ini bisa dilaksanakan jika para guru menjadi model/teladan di bidang nilai-nilai tersebut, tegasnya.
A. Harmadi, salah satu pengawas PAK Menengah dari Sumatera Selatan, mengkritisi pembinaan pengawas selama ini. Menurutnya, para pengawas harus lebih banyak mendapat pendidikan dan pelatihan di bidang kompetensinya, dibandingkan para guru PAK.
Pertemuan pembinaan tersebut berlangsung 5 hari dar tanggal 8 sampai dengan 12 November di Hotel Cipayung Asri Bogor.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kader Anti Narkoba: Berani Berbeda

Budaya konformitas kaum muda sekarang sangat memprihatinkan. Lihat saja, kehadiran budaya K-Pop yang masuk ke Indonesia begitu gampang merasuki kaum muda. Tidak sedikit, orang dari luar Jakarta rela membeli tiket untuk ikut nonton budaya K-Pop, agar ikut gaul dengan kawula muda lainnya. Itulah budaya konformitas yang ada di tempat kita

Budaya konformitas ini juga merupakan awal banyaknya membuat kaum muda yang menjadi pengguna narkoba di Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh E.S. Tyas Suci, Ph.D, dosen psikologi Unika Atmaja Jaya dalam acara Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dalam rangka implementasi INPRES 12 Tahun 2011 di Jakarta, Selasa,  (30/10).

Untuk itu, lanjut E.S. Tyas Suci, orang tua dan semua pihak berkepentingan agar mengajak kaum muda untuk bersikap kritis dengan berani berbeda dari kebanyakan orang di sekitar, dan tahu kapan harus mengikuti perilaku tertentu. Kaum muda harus berani mengambil sikap untuk mengatakan tidak pada narkoba.

Kepada para peserta, narasumber mengajak untuk melakukan advokasi narkoba yang berguna untuk mencegah penggunaan narkoba dan membantu pengobatan, perawatan dan support pada pengguna narkoba.

Lanjut Tyas, adapun tahapan umum advokasi: tempatkan masalah/situasi di agenda; lalu bangun dukungan untuk melakukan sesuatu pada masalah dan solusinya.

Di sini peran kader anti narkoba untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pejabat dan staf lingkungan instansi pemerintah di pusat, mengenai kondisi dan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan membangkitkan komitmen kepedulian (aware, care, beware) dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Acara yang diselenggarakan BNN RI itu diikuti para peserta dari berbagai Instansi Pemerintahan baik Kementerian (seperti Kemenag, KLH, kemendagri, dll) maupun non Kementerian dalam rangka membentuk kader anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah.

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Cermati Modus Operandi Peredaran Narkoba

Hati-hati dan cermati aneka modus operandi peredaran gelap narkoba. Perkembangan terakhir, modus operandi peredaran gelap narkoba melalui rekrutmen kurir. Hal ini dikatakan oleh Ali Johardi, Kepela BNN Provinsi DKI Jakarta dalam acara Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dalam rangka implementasi INPRES 12 Tahun 2011 di Jakarta (30/12).

Perhatikan dan waspadai ada setidaknya 3 macam bentuk modus operandi rekrutmen pengedar narkoba. Pertama, direkrut secara langsung dan is calon kurir secara sadar mau menjadi kurir dengan segala resiko.

Modus kedua, direkrut dengan berbagai cara atau pendekatan yang berupa tipu muslihat, diperdaya, dijebak, seperti: dipacari dan diajak nikah di luar negeri; diajak jalan-jalan gratis ke luar negeri; diajak kerjasama membangun bisnis di luar negeri, dititipi paket berupa kotak doss oleh teman sendiri; dipinjami alamat rumah.
Modus ketiga, sebagian kurir direkrut berasal dari para TKI/TKI yang sedang bekerja di luar negeri dan akan pulang ke Indonesia.

Acara yang diselenggarakan BNN RI itu diikuti para peserta dari berbagai Instansi Pemerintahan baik Kementerian (seperti Kemenag, KLH, kemendagri, dll) maupun non Kementerian dalam rangka membentuk kader anti narkoba di lingkingan instansi pemerintah.

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Anggaran Penelitian Dosen akan Disediakan

“Kami akan menyediakan dana penelitian, kalau Lembaga Perguruan Tinggi Agama katolik Swasta (PTAKS) sudah membentuk lembaga penelitian”, demikian tegas Direktur Jenderal Bimbigan Masyarakat Katolik, Semara Duran Antonius, dalam sambutannya pada pembukaan acara Pertemuan Pelatihan Penelitian Dosen PTAKS (15/9) di Yogyakarta. 

Dalam kesempatan itu, ketua penyelenggara menjelaskan bahwa pelatihan penelitian dosen di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dimaksudkan untuk membina para dosen dalam penelitian karena penelitian merupakan salah satu tugas utama para dosen dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Harapannya para dosen semakin profesional dalam tugas fungsinya sebagai dosen. 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DI Yogyakarta, H. Maskul Haji, M.PdI menyambut baik penyelenggaraan acara di Yogyakarta. Ia menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah ikut mendukung program Kementerian Agama Pusat melalui visi dan misinya. 

Peserta pertemuan tersebut berjumlah 35 orang terdiri dari utusan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta seluruh Indonesia. Narasumber yang diundang adalah Felix Lengkong, Stanislaus S Uyanto dari Universitas Katolik Atmajaya dan Romo F. Purwanto, SCJ dari Fakultas Teologi Wedabhakti Yogyakarta. Ikut hadir juga Pembimas Katolik Kanwil Kementerian Agama RI, Bapak Suharto Yohanes. 

"Pe-NEGERI-an Sekolah Katolik, Mungkinkah?

Salah satu harapan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI terhadap karya pastoral Gereja adalah pimpinan Gereja kiranya membuka peluang adanya Sekolah Agama Katolik Negeri dari jenjang terendah hingga jenjang tertinggi. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Bimas Katolik, Semara Duran Antonius pada PERTEMUAN PASTORAL IX Pimpinan Gereja Katolik Regio Nusa Tenggara di Hotel T-More, Kupang (18/7) dengan tema Katekese dalam Pelayanan Pastoral Gereja.

Penegerian sekolah Katolik amat berguna bagi pelayanan pendidikan agama dan keagamaan Katolik dalam Gereja Katolik.  Kementerian Agama hanya memfasilitasi, otoritas Gereja tetaplah menjadi miliknya, demikian tambah Semara Duran Antonius. 

Harapan  itu diungkapkan Dirjen Bimas Katolik kepada para Bapa Uskup yang hadir. Sampai dengan sekarang Katolik belum memiliki Sekolah Katolik Negeri. Yang ada adalah 18 Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta yang dimiliki Keuskupan dan difasilitasi oleh Bimas Katolik Kementerian Agama. Kalau melihat Islam, Kristen, Hindu atau Budha, mereka sudah memiliki sekolah negeri dan memperoleh anggaran satuan kerja dari Pemerintah. 

Sekarang, kata Semara Duran Antonius, kami sudah membentuk Tim Penegerian yang menyusun konsep penegerian sekolah Katolik pada Ditjen Bimas Katolik. Konsep itu akan didialogkan dan ditawarkan kepada para Bapak Uskup Gereja Katolik Indonesia sebagai tawaran. "Kalau Bapak Uskup bersedia, terimakasih, kalau tidak juga tidak apa-apa" imbuhnya.

Harapan lain juga disampaikan Direktur Jenderal pada pertemuan yang dimulai dari 16-21 Juli 2012 itu adalah: Gereja harus tetap selalu berpihak pada kaum lemah dan tertindas; Gereja tetap menjalankan fungsi kritik sosial dan menawarkan konsep ideal, humanistik, kebenaran, keadilan, kejujuran; membangun kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam konsep-konsep dan perjuangan membangun kehidupan masyarakat/umat; membangun kemandirian umat dan penguatan fungsi/ tugas pelayanan umat, dan  berjuang memotivasi pembangunan.

Fransiskus Endang menjadi Direktur Urusan Agama Katolik

F. Endang dan SP Simbolon
berbincang-bincang

Menteri Agama RI, Suryadharma Ali melantik melantik dan mengambil sumpah Fransiskus Endang, SH, MM menjadi Direktur Urusan Agama Katolik  bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu dan 7 pejabat elon II Kemenag di auditorium Kemenag Jl.MH.Thamrin No.6, Jakarta, selasa (26/6). Dengan demikian, eselon I dan II di lingkungan Ditjen Bimas Katolik telah lengkap. 

Agustinus Tungga Gempa,
Sekretaris Ditjen Bimas Katolik

Beberapa waktu sebelumnya, bertempat di Auditorium Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin Jakarta pada hari Rabu (25/4), Menteri Agama Suryadharma Aklai melantik dan mengambil sumpah Agustinus Tungga Gempa yang sebelumnya adalah Kepala Bidang Urusan Agama Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara TImur dilantik menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal  Bimas Katolik.


Pada saat yang sama, Sihar Petrus yang sebelumnya adalah Kepala Sub Direktorat Penyuluhan dilantik menjadi Direktur Pendidikan katolik serta Eusebius Binsasi yang sebelumnya adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian agama Provinsi Nusa Tenggara TImur. Pada bulan 5 Mei tahun lalu, Menteri Agama melantik dan mengambil sumpah jabatan Semara Duran Antonius sebagai Direktur Jenderal Bimas Katolik. 


"Waspadai pelemahan karakter aparatur Kemenag dalam melakukan tugas pelayanan dan fungsi memfasilitasi kehidupan umat beragama yang harus tetap berjalan dan tak boleh berhenti," ucap Menteri Agama dalam sambutannya.


Menag minta, seluruh pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan para pelaksana, terutama yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, jangan sekali-sekali bermain dengan aturan. "Jangan sekali-sekali menyiasati untuk mengambil keuntungan dari setiap program yang dilaksanakan," tegasnya.


Pejabat yang dilantik (26/6) adalah Dirjen Penyelanggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimayu menggantikan Slamet Riyanto yang memasuki masa pensiun pada bulan mendatang.  Rektor IAIN Ambon Hasbullah Tov Suta, Direktur Urusan Agama Katolik Fransiskus Endang, Kakanwil Kemenag Gorontalo Muhajirin, Kakanwil Kemenag NTB, H. Usman, Kakanwil Kemenag Bali Anak Agung Muliawan, Kakanwil Kemenag Riau Tarmidji Tohor, Karo Administrasi Umum UIN Alaudin Abdul Kadir Ahmad dan Karo AUAK IAIN Sultan Amar Gorontalo Abdul Karim Rouf. (Sumber: kemenag.go.id).