Your advertise here!

Your Ad Here

Trima kasih mengunjungi blog kami!

Para pengunjung yth. semua isi blog ini ditulis atau disusun atas kemauan pribadi. Itu berarti blog ini berisi aneka pendapat, pemahaman, persepsi pribadi, dan pemikiran pribadi atas lingkungan kerja dan hidup sekitarnya. Harapan kami isi blog ini bermanfaat bagi pengunjung yang memerlukannya. Salam, GBU.

Senin, Juni 23, 2014

Hal Beribadah di Rumah


Beribadah di rumah (foto ilustrasi: pormadi
Sikap intoleransi disertai aksi kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai sudah dalam tahap darurat. Dalam sepekan terjadi dua peristiwa intoleransi. Pertama, Minggu (1/6) siang, di Kabupaten Sleman, puluhan orang merusak sebuah bangunan yang biasa dipakai umat Kristen untuk beribadah. Bangunan yang dirusak itu milik pendeta berinisial NL. Bangunan yang bersebelahan dengan rumah NL itu terletak di Dusun Pangukan, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman.

Kemudian, dua hari sebelumnya, Kamis (29/5) malam, rumah Julius Felicianus (54) di Dusun Tanjungsari, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, diserang puluhan orang. Penyerangan yang dilakukan saat beberapa umat Katolik berdoa bersama di rumah.

Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan bahwa berdasarkan aturan, rumah hunian pribadi tidak boleh digunakan untuk melakukan ibadah yang bersifat rutin, seperti shalat Jumat dan kebaktian yang dilakukan secara rutin. (Kompas.com, Rabu 4/6)

Setelah peristiwa tersebut, penulis menyoroti hal beribadah di rumah yang merupakan tradisi yang dapat ditemukan dalam tradisi agama-agama di Indonesia.


Perihal Tempat Ibadat


Yang menjadi titik tolak alasan penyerangan rumah oleh sekelompok orang di Yogyakarta adalah masalah penggunaan rumah sebagai tempat ibadah atau doa bersama oleh Jemaat. Seperti umat Islam, Kristen, Budha, Hindu, umat Katolik juga memiliki tradisi melaksanakan doa bersama atau pengajian di rumah keluarga secara bergantian. Kalau dalam tradisi Islam, ada kegiatan “Jamiyah Yasinan” dan “Jamiyah Tahlilan” yang berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain.

Jadi amat masuk akal apa dipertanyakan oleh Jusuf Kalla menanggapi peristiwa penyerangan rumah Julius Felicianus (54) di Dusun Tanjungsari, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, “Seseorang boleh berdoa di mana pun. Kita ngaji di rumah-rumah enggak soal, kenapa orang beribadah di rumah sendiri ada yang marah?” tandasnya (Kompas.com, 2/6).

Tempat ibadah umat beragama adalah tempat dimana umat beragama dapat melakukan ibadahnya dengan baik sesuai dengan tata aturan masing-masing agama. Dalam rumah ibadah itulah umat dapat berdoa secara khusuk, dapat merayakan perayaan ritual dan secara istimewa menjadi tempat yang resmi untuk berdoa. Yang paling penting dan paling sering digunakan adalah tempat ibadah resmi. Tempat ibadah resmi itu adalah Masjid, gereja, Pura, Klenteng, Vihara.

Secara umum pendirian rumah ibadah umat beragama harus mendapat ijin dan selalu mengikuti prosedur Peraturan tentang Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/8 Tahun 2006).



Tradisi Umat Katolik


Sejatinya, Tempat ibadah umat Katolik adalah tempat dimana umat katolik dapat melakukan ibadahnya dengan baik sesuai dengan tata aturan resmi liturgi Gereja Katolik. Dalam rumah ibadah itulah umat Katolik dapat berdoa secara khusuk, dapat merayakan perayaan liturgis dan secara istimewa menjadi tempat yang resmi untuk berdoa.

Ada beberapa tradisi yang umum dilaksanakan umat Katolik di dalam rumah keluarga, sebagaimana umat Islam melakukan pengajian atau syukuran di tengah masyarakat. Tradisi tersebut adalah doa bersama tiap bulan Mei dan Oktober sebagai bulan ROSARIO/ bulan Bunda Maria, membaca dan merenungkan Kitab Suci secara bersama pada Bulan Kitab Suci Nasional tiap bulan September, melaksanakan Ibadat/Doa Harian secara kelompok atau secara pribadi,

Salah satu tradisi umat Katolik, adalah ibadat atau doa keluarga dapat dilaksanakan di rumah umat/ warga katolik yang dipakai untuk berdoa rosario dalam lingkungan/stasi/Komunitas Basis Umat Katolik masing-masing. Doa rosario tersebut hanya digunakan sepanjang bulan Mei dan bulan Oktober setiap tahun dari rumah umat yang satu ke rumah umat lainnya. Setiap umat mendapatkan gilirannya biasanya satu kali dalam minggu/ bulan bersangkutan. Lingkungan/ stasi/ Komunitas Umat Basis merupakan komunitas kecil bagian dari umat Paroki secara keseluruhan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (29/5) malam, di rumah Julius Felicianus (54) di Dusun Tanjungsari, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, adalah kegiatan doa Rosario rutin yang dilaksanakan pada setiap Bulan Maria yaitu pada bulan Mei dan Oktober. Sangat mengherankan dan disayangkan, rumah tempat kegiatan doa rutin tersebut diserang puluhan orang, padahal, doa rutin yang sama dan yang sudah berlangsung dari awal Mei hingga Rabu (28/5) berjalan dengan baik tanpa gangguan apapun.

Tradisi lainnya adalah umat berhimpun pada hari Minggu maksudnya umat Kristen berkumpul dalam suatu tempat ibadah (gedung gereja, kapel) untuk merayakan Ekaristi/ Misa atau perayaan Ibadat Sabda (bdk. KHK 1274-1248). Kebiasaan ini didasarkan pada tradisi para rasul yang berpangkal pada hari Kebangkitan Kristus (Isa Al-Masih) sendiri. Pada hari Minggu umat berkumpul untuk merayakan misteri Paskah, yakni mengenangkan sengsara, wafat, kebangkitan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam pengenangan ini, umat mendengarkan Sabda Allah dan berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi/ Misa; Gereja juga bersyukur kepada Allah yang telah “melahirkan kembali mereka ke dalam hidup yang penuh pengharapan” (lih. 1 Ptr 1:3; Konstitusi Liturgi , disingkat KL, 106).


Hak beribadah yang sama


Kelompok umat yang berdoa rosario di rumah Julius Felicianus (54) di Dusun Tanjungsari, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman merupakan umat yang berada dalam sebuah lingkungan/ Komunitas umat Basis, yang setiap hari Minggu beribadah di tempat ibadat resmi di wilayah Keuskupan Agung Semarang. Beribadah di rumah semacam ini juga ditemukan dalam tradisi agama lain. Apakah semua agama harus minta ijin untuk doa/ibadah semacam ini? Terlalu banyak pekerjaan tidak substansial bagi aparatur.

Sebagaimana umat beragama lainnya memiliki tradisi berdoa/ beribadah rutin di rumah jemaat untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, pengahayatan, dan pengamalan nilai-nilai agamanya masing-masing, demikian pula tiap umat beragama juga memiliki hak yang sama. Ibadah adalah hak yang hakiki yang tidak dapat dibatasi justru dijamin konstitusi. Hal itu pun telah dikuatkan melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006.

Pernyataan Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan bahwa berdasarkan aturan, rumah hunian pribadi tidak boleh digunakan untuk melakukan ibadah yang bersifat rutin, seperti shalat Jumat dan kebaktian yang dilakukan secara rutin merupakan pernyataan yang tidak menyejukkan dan sejatinya aparatur negara harus menjunjung tinggi kerukunan, toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam suasana kampanye Pemilihan Presiden sekarang ini, agama bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mencapai tujuan sesaat dalam politik. Untuk itu peran pemuka/tokoh dan jemaat tiap agama sangat penting dalam menjaga hidup yang rukun dan toleran di tengah masyarakat.

Pormadi Simbolon, umat Katolik, tinggal di Jakarta

Senin, Juni 09, 2014

Renungan Kematian kita


Death (fnwvredcross.org)

Kematian adalah suatu kenyataan tak terhindarkan dari kehidupan kita, tanpa pandang usia atau kedudukan dalam masyarakat. Koran dan media komunikasi lain menyajikan kepada kita berita-berita harian mengenai kematian, yang kadang-kadang terjadi begitu keji dalam bentuk pembunuhan, pemerkosaan, pembunuhan bayi, aborsi, terorisme dan peperangan.

Sepanjang sejarah para penyair, ahli filsafat dan ahli-ahli agama telah berusaha untuk sedikit memahami kenyataan dan misteri kematian. Seorang penyair Inggris yang hidup di Abad 16 dan 17, John Donne, pernah menulis bahwa kematian mengajarkan kita akan ciri kemanusiaan kita sendiri. “Tidak perlu mencari tahu untuk siapa lonceng kematian itu berbunyi. Lonceng itu berbunyi untuk anda. Tidak seorang pun lepas dari nasib itu”.

Menurut Gereja, misteri kematian  dikaitkan dengan kebangkitan Kristus. Kepercayaan kepada kebangkitan Yesus merupakan titik tolak dari keyakinan Gereja, bahwa maut tidak akan berkuasa lagi. Iman dan pengharapan religius semacam inilah yang menjiwai pandangan kita mengenai kematian.

Salah satu pandangan positif terkait kematian berasal dari Santo Paulus. Menurut Santo Paulus, hidup dan mati seseorang adalah milik Allah dan Dia sendiri yang menghendaki agar semua orang memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hanya Dia yang berhak menentukan kapan orang harus mengakhiri hidupnya. Di kesempatan lain, Paulus mengatakan, “Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan” (Flp 1:21). “Benarlah perkataan ini: jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia (2Tim 2:11)

Memang, pada saatnya nanti, orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada yang memberikan, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu, orang tidak dapat mengatakan “hidup adalah hidupnya sendiri, mati matinya sendiri”. Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib dan bangkit kembali adalah demi keselamatan umat manusia yang diberi hidup. Sia-sialah pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi manusia apabila hidup ini tidak dihargai.

Dalam Injil Matius dikisahkan tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan yang membawa kemenangan atas maut. Kebangkitan Yesus inilah yang menjadi inti dasar iman dan harapan kita, bahwa siapapun dari kita,keluarga kita yang sudah dipanggil menghadap Tuhan, kelak ikut dibangkitkan pula bersama dan tinggal bersama-Nya.

Hanya iman dan harapanlah yang dapat mengalahkan ketakutan kita terhadap kematian. Allah memerintahkan kita untuk mengambil bagian dalam hidup ilahi yang tanpa akhir, yang tak kenal binasa. Yesus telah mengalahkan semua itu bagi kita dengan kematian dan kebangkitan-Nya. AMIN (Pormadi Simbolon)

Jumat, April 11, 2014

Menteri Agama Lantik Eusabius Binsasi sebagai Dirjen Bimas Katolik

Eusebius Binsasi (foto: kanwil ntt)

Para karyawan Ditjen Bimas Katolik akhirnya memiliki Direktur Jenderal baru, setelah kurang lebih 3 bulan menunggu. Hari ini, Selasa (10/04), Menteri Agama Suryadharma Ali hari ini, melantik Eusabius Binsasi sebagai Dirjen Bimas Katolik. Sebelumnya Eusebius Binsasi menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur.


“Dengan senantiasa memohon ridla Allah Tuhan Yang Maha Esa atas dasar Kepres No. 33/M/2014 pada hari ini, Jumat 11 April 2014, saya selaku Menag melantik saudara yang nama dan jabatannya disebut dalam surat keputusan ini. Semoga Allah memberikan bimbingan dan rahmat kepada saudara-saudara. Amin,” tegas Menag dalam amanat pelantikan.

Selain Eusebius Binsasi, pejabat Eselon I lainnya yang dilantik adalah

1. Oditha Rintana Hutabarat sebagai Dirjen Bimas Kristen, jabatan sebelumnya adalah Sekretaris Ditjen Bimas Kristen;

2. Dasikin sebagai Dirjen Bimas Buddha, jabatan sebelumnya adalah Sekretaris Ditjen Bimas Buddha; dan

3. Nur Syam sebagai Sekjen Kementerian Agama yang baru. Sebelumnya, mantan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya ini dipercaya sebagai Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI.

“Selamat bekerja pada pejabat yang dilantik. Selamat melanjutkan pengabdian di medan pengabdian yang baru bagi yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Semoga Tuhan memberikan ganjaran yang berlimpah dan tetap sukses di tempat yang baru,” harap Menag. (kemenag.go.id/pormadi)

Rabu, Februari 26, 2014

Memilih Pemimpin Pancasilais

Oleh Pormadi Simbolon

Pemilu 2014
(ilustrasi: kpu.go.id)
Tahun ini merupakan tahun politik. Kita akan mengikuti pesta demokrasi memilih para pemimpin yang duduk di parlemen dan presiden dan wakilnya. Saatnya kita memilih para pemimpin yang mengusung perubahan menuju Indonesia menjadi lebih demokratis, adil, rukun, bersatu dan sejahtera. Itu berarti kita harus memilih pemimpin Pancasilais sesuai dengan visi para Bapak Pendiri Bangsa.

Alasan mendasarnya sebagaimana dikemukan oleh Soekarno dalam sidang Zyunbi Tyosakai pada tanggal 1 Juni 1945 bahwa yang dibutuhkan Indonesia merdeka adalah Philosofische Grondslag, fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal, dan abadi (Otto GUsti Madung, Lahirnya Pancasila, Jakarta: Inti Idayu Press, 1986, Hlm.133).



Pengalaman Masa Lalu

Bila lihat ke belakang sejarah perjalanan bangsa dapat dengan mudah ditelusuri mulai dari rejim Orde Lama, Orde Baru, pada awalnya rejim-rejim selalu bertekad melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Namun dalam perjalanannya rejim-rejim tersebut tumbang karena memanipulasi Pancasila untuk kepentingan kekuasaan.

Pada masa Orde Lama, Pemimpin memberlakukan Pancasila hanya sebagai retorika politik daninstrumen untuk menggalang kekuasaan dan ternyata berlanjut pada masa Orde Baru. Hanya bedanya, pada masa Orde Lama, Pancasila dimanipulasi menjadi kekuatan politik dalam bentuk bersatunya tiga kekuatan yang bersumber dari tiga aliran yaitu: nasionalisme, agama dan komunisme; pada Orde Baru, Pancasila disalahgunakan sebagai ‘ideologi’ penguasa untuk memasung pluralisme dan mengekang kebebasan berpendapat dengan dalih menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pada masa demokrasi terpimpin, ancaman bangsa dan Negara adalah neo-kolonialisme,padajaman Orde Baru ancaman bangsa dan Negara adalah komunisme.

Baik jaman Orde Lama maupun JamanOrde Baru, keduanya sama dan sebangun yaitu menjadikan ideologi Pancasila hanya sebagai instrumen penguasa agar kekuasaan dapat dipusatkan kepada seorang pemimpin. Hasilnya, pada masa Orde Lama kekuasaan memusat di tangan Pemimpin Besar Revolusi, sementara itu pada Jaman Orde Baru otoritas politik sepenuhnya di tangan Bapak Pembangunan. Kekuasaan yang semakin akumulatif dan monopolistik di tangan seorang pemimpin menjadikan mereka juga berkuasa menentukan apa yang dianggap benar dan apa dianggap salah. Ukurannya hanya satu: sesuatu dianggap benar kalau hal itu sesuai dengan keinginan penguasa, sebaliknya sesuatu dianggap salah kalau bertentangan dengan kehendaknya. Karena Orde Baru tidak dapat belajar dari pengalaman sejarah rejim sebelumnya, akhirnya kekuasaannya pada tahun 1990-an runtuh oleh kekuatan masyarakat.

Pasca-Orde Baru lahir “Orde Reformasi” sebagai tuntutan masyarakat banyak. Orde Reformasi hadir membawa berkah sekaligus musibah. Pengalaman selama belasan tahun masa Reformasi, menujukkan demokratisasi telah dimanipulasi oleh elit politik. Pengejaran kekuasaan sarat dengan berbagai kepentingan dan egosisme pribadi dan atau kelompoknya. Ranah politik sarat dengan jual beli pasal kekuasaan, jual beli keadilan di ranah hokum. 

Masyarakat mendapat berkah kebebasan,tetapi sebagian masyarakat mempergunakan kebebasan dengan tidak mengindahkan kepentingan atau kebebasan orang lain. Kita masih ingat musibah Cikeusik dan Temanggung beberapa tahun lalu. Betapa ironisnya, kehadiran Pemimpin belum benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bagian dari warga Negara Republik ini yang harus dilindungi. Sudah saatnya kita memilih pemimpin yang memiliki roh dan jiwa Pancasilais, yang mengedepankan pengabdian pada kesejahteraan masyarakat, pencerdasan bangsa dan pengayoman bagi segenap warga Negara.



Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila

Gema Pancasila pada masa reformasi ini semakin redup, bahkan nilai-nilai Pancasila semakin terlupakan di ranah publik dan politik, padahal Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara merupakan puncak kesepakatan nasional, yang harus ditegakkan dan diwujudkan dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Nilai-nilai Pancasila perlu dihidupkan dan disosialisasikan kembali. Pasalnya, kita ini bangsa yang gampang lupa. Lupa akan pengalaman pahit sejarah masa lalu. Padahal nilai-nilai Pancasila sudah menjamin eksistensinya dalam hidup berbangsa dan bernegara. Makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila seyogiyanya dilestarikan siapapun yang menjadi warga negara.

Dari sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa kita percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna: mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa,tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bekerjasama dan saling menghormati dengan bangsa lain.

Sila Persatuan Indonesia bermakna: menempatkan persatuan, kesatuan di atas kepentingan pribadi dangolongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-tanah air Indonesia dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna: mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Terakhir, yakni sila kelima Keadilan Sosial bagi seluruh Indonesia bermakna: mengembangkan kegotong-royongan, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Dari sila pertama sampai dengan sila kelima, dapat dilihat bahwa nilai-nilai tersebut semakin langka ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dibutuhkan para pemimpin yang memiliki komitmen untuk menerapkan Pancasila secara tegas dan konstitusional.



Harus memilih pemimpin Pancasilais

Pada tanggal 9 April nanti, rakyat Indonesia akan memilih calon-calon legislatif (caleg) yang akan memperjuangakan nasib dan kesejahteraan masyarakat banyak. Disinyalir, mayoritas sosok anggota DPR RI/DPRD/DPD berwajah lama, kembali menjadi caleg untuk periode 2014-2019. Padahal, anggota dewan terhormat tersebut dikenal tidak berkinerja baik, bahkan sering bolos. Akhirnya, masyarakatlah yang harus cerdas mempertimbangkan untuk memilih para caleg sesuai hati nuraninya agar kinerjanya benar-benar memperbaiki kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Juga pada bulan Juli nanti, kita akan kita akan memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Banyak figur-figur calon pemimpin yang mulai disuarakan publik seperti Joko Widodo, Prabowo Subiyanto, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Bupati Bojonegoro Suyoto, dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih dan lain-lain. 

Dari tokoh-tokoh tersebut, masyarakat bisa menilai siapa yang memiliki reputasi, rekam jejak, kompetensi dan terutama kepribadiannya yang “menjiwai” nilai-nilai Pancasila. Masyarakat bisa mempertimbangkan untuk memilih para capres dan cawapres yang benar-benar untuk mengabdi dan melayani masyarakat, dan tidak memilih mereka yang bertujuan untuk “mencari pekerjaan” sebagai penguasa. 

Memilih Pemimpin yang tegas dan berkomitmen menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ke depan merupakan keharusan. Alasannya, agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap eksis dan hidup dan benar-benar menjadi Indonesia Raya (Megawati Soekarnoputri), jika tidak maka Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila hanya ada di atas kertas, sebagai wacana dan retorika yang pada akhirnya bisa hilang. 

Franz Magnis Suseno, dosen STF Driyarkara, pernah berkata bahwa Pancasila merupakan eksistensi negara dan bangsa Indonesia. Melepaskan, mengebiri, mengubah, mencairkan Pancasila adalah sama dengan pembatalan kesepakatan bangsa Nusantara untuk bersama-sama mendirikan Republik ini. Sentuhlah Pancasila dan Anda menyentuh eksistensi negara dan bangsa Indonesia (Magnis Suseno: 2011). Semoga

Pormadi Simbolon, alumnus STFT Widya Sasana Malang

Senin, Januari 20, 2014

Aspirasi Masyarakat Papua: Penting Dialog antara Pemerintah Pusat, Daerah, TNI, POLRI, Tokoh Adat, Tokoh Agama

Foto bersama para peserta
Pengantar:

Pada bulan 2-5 Desember 2013 yang lalu, Ditjen Bimas Katolik, Kementerian Agama RI menyelenggarakan Pertemuan Lintas Komisi (Tokoh Umat) Provinsi Gerejawi Se-Papua di Papua. Hasil Pertemuan tersebut berupa:

REKOMENDASI Bersama

Pertemuan Lintas Komisi (Tokoh Umat) Provinsi Gerejawi Se- Tanah Papua di Jayapura

Dalam penyelenggaraan Allah yang Maha Kasih, Pertemuan Lintas Komisi (Tokoh Umat) Provinsi Gerejawi Se- Tanah Papua di Jayapura dengan tema "Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi Masyarakat Katolik di Tanah Papua " dan Subtema: "Tekad dan Kerjasama Pemerintah dan Gereja Katolik untuk Membangun Masyarakat Cerdas, Sejahtera dan Bermartabat di Tanah Papua”, yang dilaksanakan sejak tanggal 2 s.d. 5 Desember 2013, di TRAVELLERS HOTEL SENTANI, Jl. Raya Kemiri No. 282, Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Jayapura, Papua, dihadiri oleh Lintas Komisi (Tokoh Umat) Katolik dari Keuskupan Jayapura, Keuskupan Agats, Keuskupan Timika, Keuskupan Manokwari- Sorong, Keuskupan Agung Merauke dan Bimas Katolik, serta para narasumber. Pertemuan ini diselenggarakan atas kerjasama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dengan tujuan: (1) untuk memahami bersama kondisi riil umat/masyarakat Katolik di Tanah Papua: hambatan dan tantangan serta potensi dan peluang dalam melaksanakan peran-serta secara aktif dan dinamis dalam pembangunan masyarakat; (2) untuk meningkatkan kerja sama sinergis diantara Komisi-Komisi (Tokoh Umat) Katolik Keuskupan dan antara lembaga Gereja dan Pemerintah dan (3) untuk merumuskan rekomendasi atau langkah-langkah strategis jauh ke depan yang secara konkrit dapat dilaksanakan (realizable - aplikatif) untuk mewujudkan peran aktif umat/masyarakat Katolik dalam pembangunan masyarakat.




Foto bersama para peserta

Gereja Katolik sepanjang sejarah kehadirannya di bumi nusantara telah terlibat dalam aneka karya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik. Upaya untuk mewujudkan kondisi "di atas bumi seperti di dalam surga" telah dilaksanakan melalui berbagai karya dan prakarsa pelayanan pastoral.

Berbagai karya dan prakarsa tersebut telah memberikan pengaruh bermanfaat bagi perbaikan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, namun tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena keadaban publik dan kesejahteraan umum belum sepenuhnya terwujud. Menyadari kondisi tersebut, Gereja Katolik mengemban tugas pelayanan untuk mengembangkan habitus baru sebagai upaya mengatasi ketidakadaban publik.

Gereja Katolik sebagai institusi maupun komunitas, bersama Negara memiliki tantangan dan peluang untuk membangun gerakan bersama menciptakan tatanan sosial dan politik yang mengabdi pada kesejatian martabat manusia. Dalam upaya menanggapi keprihatinan sosial Gereja, kami telah membahas beberapa hal sehubungan dengan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dan mendapat masukan inspiratif dari:

1. Drs. Agustinus Tungga Gempa, MM, Sekretaris Ditjen Bimas Katolik tentang Visi Misi Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Papua/yang mewakili, materi tentang Kebijakan Pembinaan Umat Beragama dalam Pembangunan Bangsa
3. Fransiskus Endang, SH, MM, Direktur Urusan Agama Katolik tentang: 
a) Tugas dan Fungsi Kementerian Agama dalam Pembangunan NKRI
b) Kebijakan Direktorat Urusan Agama Katolik dan Peran Tokoh Umat Agama Katolik dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara

4. Benny Susetyo, Pr, Tokoh Agama dan Budayawan Katolik, tentang:
a) Partispasi Umat Katolik dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum di Tanah Papua
b) Pentingnya Dialog di Tanah Papua untuk Masa Depan Masyarakat Papua yang cerdas, sejahtera dan bermartabat

5. Prof. Dr. B.S. Mardiatmadja,SJ, Dosen STF Driyarkara Jakarta tentang:
a) Masyarakat Katolik dan Politik
b) Peran Organisasi Masyarakat Katolik dalam Pembangunan Bangsa

6. Rm. Izak Resubun, MSC, Dosen STF Fajar Timur tentang
a) Pemberdayaan Masyarakat di Tanah Papua melalui Pendidikan
b) Membangun Tanah Papua berbasis Kearifan Lokal

7. Rm. Aloysius G. Rusmadji, OFM, M.Th, Ketua STP Kateketik St. Rasul Yohanes Jayapura tentang hubungan Gereja Katolik dan Pemerintah di Tanah Papua

Setelah menyimak dengan seksama dan membahas masukan inspiratif, Pertemuan Lintas Komisi (Tokoh Umat) Provinsi Gerejawi Se-Tanah Papua di Jayapura bersepakat menegaskan REKOMENDASI dan KOMITMEN bersama sebagai wujud panggilan sebagai murid Kristus untuk bertindak menanggapi keprihatinan sosial Gereja baik kepada Pemerintah maupun kepada Lembaga Gereja Katolik se-Provinsi Gerejawi Papua sebagai berikut:

1. Pembangunan kualitas kehidupan iman Katolik dan kualitas kerukunan umat beragama di Tanah Papua perlu komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama dan jajarannya, Pemerintah Daerah dengan Keuskupan-keuskupan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

2. Pendekatan dialog antara Pemerintah Pusat, Daerah, TNI, POLRI, Tokoh Adat, Tokoh Agama, harus diusahakan secara terus menerus untuk mewujudkan masyarakat di Tanah Papua sejahtera dan damai antara lain: mengatasi akar permasalahan di Tanah Papua, agar menghentikan kekerasan di Tanah Papua, mendengarkan aspirasi masyarakat dan menghormati hak asasi masyarakat Papua yang majemuk.

3. Pendekatan dialog budaya di tengah modernisasi dan globalisasi harus dikedepankan dalam mengubah pola pikir dan paradigma masyarakat Papua dalam memandang dan membangun dirinya tanpa menghilangkan indentitas/ jati dirinya.

4. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian warga masyarakat di Tanah Papua kami merekomendasikan jalan iman, yaitu iman yang menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan di ruang publik.

5. Salah satu upaya terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan umum di tanah papua adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia antara lain melalui peningkatan mutu pendidikan agar dapat mengelola kekayaan yang terkandung di Tanah Papua dengan memperhatikan: pembinaan dan peningkatan kompetensi guru (beragama Katolik), pendidikan berpola asrama yang dikelola secara profesional dengan pendamping yang kompeten, serta mendirikan sekolah – sekolah kejuruan di daerah pedalaman Papua.

6. Mendirikan Sekolah Agama Katolik Negeri dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

7. Upaya lain untuk memberdayakan kehidupan ekonomi masyarakat Katolik di Tanah Papua dengan mengupayakan ekonomi kerakyatan seperti pendirian Credit Union.

8. Pemerintah ( Pusat dan Daerah ) perlu memperhatikan KEARIFAN LOKAL dalam perencanaan pembangunan daerah, bahkan harus memasukkan nilai-nilai kearifan lokal dalam Peraturan Daerah dan sebagai muatan lokal Kurikulum di sekolah-sekolah.

9. Gereja Katolik lebih meningkatkan perhatian terhadap nilai-nilai kearifan lokal Papua sesuai dengan nilai injili dalam reksa pastoralnya .

10. Gereja membuka ”ruang politik” bagi umat untuk melaksanakan pendidikan politik.

11. Menghilangkan Stigma negatif terhadap masyarakat asli Papua.

12. Pemerintah dan Gereja membuat kebijakan untuk mencegah berbagai gerakan yang mencederai kebebasan beragama.

Demikianlah Rekomendasi kami, dengan kesungguhan hati untuk disuarakan dan dilaksanakan sebagai upaya menanggapi panggilan sebagai anggota Gereja dalam mewujudkan Kesejahteraan Umum.

Upaya mewujudkan Rekomendasi Bersama ini, dilandasi keniscayaan karena sejatinya, “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang dewasa ini, khususnya mereka yang miskin dan mereka yang menderita adalah juga kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para pengikut Kristus.” (Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes, art 1).

Semoga terpenuhilah apa yang dikatakan Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, ”Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri.” (IKorintus 3, 6-8).

Jayapura, PAPUA, 5 Desember 2013
Kami yang bersehati mengemban amanat pastoral

Pertemuan Lintas Komisi (Tokoh Umat) Provinsi Gerejawi Se-Papua di Papua

NO
NAMA
GOL
UTUSAN
1
 P. Lewi Ibori, OSA
IV
 Kota Sorong
2
 Drs. Simon Isak Mendopma
III
 Kota Sorong
3
 Ir. Philipus Vincentius Woersok
III
 Kota Sorong
4
 Drs. Y.B Suparna
III
 Kota Sorong
5
 Paulus Weti, S.Ag
III
Kab. Timika
6
 Drs. Ignatius  Robert Adii, M.MPd
III
Kab. Timika
7
 Jhon Jontinus Giyai, S.Ag. , M.Si
III
Kab. Timika
8
 Daniel Dom Nampu, S.Si
III
Kab. Merauke
9
 Anna S.A. Mahuse, S.Ked
III
Kab. Merauke
10
 Theodorus Erro Yapo
III
Kab. Merauke
11
 Robertus  Kambun
III
Kab. Merauke
12
 Chrysosimus Salvator Uluhayanan
III
Kab. Agats
13
 P.  Linus Dumatubun, Pr
III
Kab. Agats
14
 A.H.B. Triyanto W. Samkakay
III
Kab. Agats
15
 Fransiskus Ode Nggawa
III
Kab. Keerom
16
 Drs. Damasus Kabelen
III
Kab. Keerom
17
 Servulus Fanga, S. Ag
III
Kab. Keerom
18
 Antonius Nevi
III
Kota Jayapura
19
 Yance Po'hwain, SH
III
Kota Jayapura
20
 Fidelis Puru Piran, S.Ag
III
Kota Jayapura
21
 Fridus Gedi Dhiki, S.S., M.Pd
IV
Kota Jayapura
22
 Drs. Diakon Octo Malisngoran Ivakdalam
III
Kota Jayapura
23
 Johanes Nahak, S.Ag., MM
III
Kota Jayapura
24
 Rato Benyamin, S.Ag
III
Kota Jayapura
25
 Damianus Dowen Kumanireng, S.Si
III
Kota Jayapura
26
 Maxilianus Mena
III
Kota Jayapura
27
 Marcelinus Kepata, S.Ag., M.Hum
III
Kota Jayapura
28
 Alexander Nele Hala
III
Kota Jayapura
29
 Elisabeth Tangkere Sudanto
III
Kota Jayapura
30
 Wilhelmus Sira
III
Kota Jayapura
31
 Fidelis Arimpa Rapa
III
Kota Jayapura
32
 Januarius  Maturbongs
III
Kota Jayapura
33
 Ignatius Gunadi
III
Kota Jayapura
34
 Rosa Bunga Ulahayanan
III
Kota Jayapura
35
 Evaristus Silitubun, SS
III
Kota Jayapura
36
 Karolina Y.K. Kiriwaib, S.Ag
III
Kota Jayapura
37
 RD.  Timotius Sefire, OFM
IV
Kab. Jayapura
38
 Yohanes Baptista Sua Dula
III
Kab. Jayapura
39
 Herald J. Berhitu
III
Kab. Jayapura
40
 Kosmas Jadi
III
Kab. Jayapura
41
 Sr. Imelda Sukria, OSU
III
Kab. Jayapura
42
 Yoseph Keluli
III
Kab. Jayapura
43
 Hendrikus Randut
III
Kab. Jayapura
44
 Ignatius Widihandono
III
Kab. Jayapura
45
 Valentinus Mahmud Medhon
III
Kab. Jayapura
46
 Philipus Kakupu
III
Kab. Jayapura
47
 Marianus Kota
III
Kab. Jayapura
48
 Aloysius Wolor
III
Kab. Jayapura
49
 Agnes Ina Palang Ama
III/b
Pengelola Perizinan pd Seksi Penguatan Lembaga

 NIP. 196608111987032001

Subdit Kelembagaan



DITURA Katolik
50
 Yulius Emilianus M. Pora, S.Fil
III/a
Pramu/Protokol Tamu/Sespri Dirjen

 NIP. 198005282011011005






my play list


MusicPlaylistRingtones
Create a playlist at MixPod.com

my life

Loading...

MENIKAH

MENIKAH
Pormadi dan Tjuntjun menikah 08 Juli 2007 lalu di Jakarta. Selamat ya, semoga menjadi keluarga bahagia seumur hidup.