Publik Tahu Ada Fasilitator Pemerintah bagi Umat Katolik Indonesia

Baru saja berakhir Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQN) 2010 bersamaan dengan BENGKULU EXPO 2010 di kota Bengkulu dari tanggal 3-12 Juni 2010, banyak hal-hal menarik yang saya dapatkan, setidaknya menurut pendapat saya yang mendapat tugas untuk menjadi petugas Pameran dari Bimas Katolik Kementerian Agama RI.

Setidaknya, menurut pengalaman saya, publik yang mengunjungi awalnya belum tahu bahwa Pemerintah ternyata menyediakan pelayanan bagi semua umat beragama di Indonesia (setidaknya 6 agama resmi yang diakui), pada akhirnya mereka tahu. Memang, selama ini Kementerian Agama RI dipandang publik seolah-olah hanya menjadi fasilitator bagi umat Islam di Indonesia.

Setelah melihat stand Kementerian Agama RI, ternyata di sana ada pameran dengan stand-stand khusus seperti: Stand Ditjen Bimas Katolik, Stand Ditjen Bimas Islam, Stand Ditjen Bimas Kristen, Stand Ditjen Bimas Hindu, Stand Ditjen Bimas Budha dan kebetulan untuk Stand Ditjen Bimas Konghucu belum diadakan karena belum terbentuk unit kerjany di kantor Kementerian Agama RI.

Seturut tugas saya yang berada pada Stand Ditjen Bimas Katolik, kami memmaerkan:buku produk Bimas Katolik (Sejarah Ditjen Bimas Katolik, Kesepakatan Timika dan Palembang, Hasil Pertemuan Konsultasi Pejabat Pusat dan Daerah, Kiat Kepemimpinan Visioner); Buku-buku tentang Filsafat dan Teologi (Kerohanian Katolik); Majalah Bulletin Bimas Katolik; Slide: foto-foto kegiatan Ditjen Bimas Katolik; Brosur berisi Visi-Misi Ditjen Bimas Katolik.

Bersama teman saya yang bertugas (Niko, Hajar, Paskalis) kami bertugas menjaga stand Ditjen Bimas Katolik dari jam 10.00 WIB s.d. 21.00 WIB, membagikan buku atau majalah secara gratis bila pengunjung membutuhkan, memberikan penerangan atau penjelasan bila para pengunjung mengajukan pertanyaan.

Antusiasme pengunjung memuaskan. Hal ini terlihat dari buku yang berisi tentang filsafat, teologi, kerohanian Katolik habis diambil oleh pengunjung, yang memang secara gratis diperuntukan untuk pengunjung. Juga sebagian produk Bimas Katolik habis diambil pengunjung: yang masih tinggal Kesepakatan Timika, Kesepakan Palembang dan Kiat Kepemimpinan Visioner oleh Stef Agus. Termasuk majalah Bulletin habis diambil pengunjung.

Kebanyakan peminat buku adalah dari kalangan non-Katolik seperti para mahasiswa STAIN Bengkulu seperti terlihat dari buku tamu.

Catatan

Secara umum minat pengunjung terhadap Stand Kementerian Agama RI amat antusias, hal ini tebrukti dari buku tamu yang ada lebih dari ratusan orang yang mengisi buku tamu.

Pengunjung beragama Katolik sejauh pengamatan kami hanya sedikit, bisa dihitung dengan jari.
Kebanyakan peminat buku atau majalah adalah para mahasiswa dari STAIN Bengkulu, kemungkinan besar dipakai untuk referensi dalam tugas perkuliahan sekolah.

Beberapa pengunjung beragama Islam sangat antusias untuk mengetahui tentang agama Katolik dan perbedaan agama Katolik dan agama Kristen.

Kesan

Kesan positifnya, pameran seperti ini menjadi sarana strategis dalam mempromosikan keberadaan Ditjen Bimas Katolik dan Bimas lainnya, agar mata publik terbuka bahwa di Kementerian Agama RI itu semua agama difasilitasi Pemerintah.

Kesan negatifnya, sarana yang transportasi kurang memadai . Lokasi penginapan dan lokasi pameran cukup jauh, sehingga membutuhkan biaya tambahan dalam perjalan pergi dan pulang ke dan dari Pameran.

Rekomendasi

Pengunjung beragama Katolik hanya beberapa orang. Untuk itu perlu sosialisasi oleh Pembimas kepada Gereja Katolik setempat.

Menurut kami, alangkah baiknya jika ke depan Ditjen Bimas Katolik ditetapkan ikut menjadi peserta Pameran besar seperti di Bengkulu Expo 2010 menjadi program rutin Ditjen Bimas Katolik.

Demikianlah sekedar sharing pengalaman kami bertugas. Semoga bermanfaat bagi pembaca. (Pormadi Simbolon)

Uskup Agung Medan: Mereka Harus Terampil ke Dalam dan ke Luar

Lembaga Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo (St) Bonaventura Delitua Sumatera Utara harus meningkatkan mutu lulusannya sehingga terampil di tengah dan di luar Gereja Katolik, demikian benang merah paparan Uskup Agung Medan, Mgr. Dr. Anicetus Sinaga, pada pertemuan Penyusunan Kurikulum Institusional STP Santo Bonaventura di Hotel Danau Toba Internasional Medan (1-3 Juni 2010).

Di hadapan sekitar 30 orang dosen dan pemerhati pendidikan STP ST. Bonaventura, Uskup Agung Medan itu memulai paparannya dengan pertanyaan, “Akan kemana STP ST Bonaventura melangkah?”

Lembaga perguruan tinggi yang dikelola yayasan Keuskupan Agung Medan tersebut sekarang sedang membina kurang lebih 300 orang mahasiswa. Sebagai pimpinan tertinggi umat Katolik di Keuskupan Agung Medan, Uskup Sinaga mengharapkan atau memimpikan bahwa STP ST. Santo Bonaventura mampu melangkah menuju lembaga perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga pastoral yang mampu menjadi jembatan antara umat biasa dengan hirarki.

Untuk itu, setiap lulusan STP ST. Bonaventura harus melakukan pelatihan dan pembenahan dan peningkatan mutu lulusannya yang terampil di bidang agama (katekese, pastoral) sekaligus mampu menjadi tokoh agama (porhanger, sintua); keterampilan akademik (penelitian), berdialog secara ilmiah; menjadi komunikator bagi masyarakat.

Ke depan juga, impian Uskup, agar lulusan STP ST. Bonaventura benar-benar terlibat di kehidupan sosial-politik selain di bidang agama, seperti terlibat di tengah masyarakat (pemimpin/pejabat masyarakat, DPR, Gubernur, Bupati, lurah, dll). Kelak mereka bisa menjadi pemain, yang bisa bermain, bukan dipermainkan oleh yang lain (kasus 2007 tentang sumbangan Pemda di bidang pembangunan agama) dan tidak mempermainkan pihak lain.

Harapan lain yang disampaikan Uskup Sinaga itu bahwa lususan STP St. Bonaventura mampu memupuk kondusivitas dalam pelayanan yang bersinergi antara awam, hirarki dan hidup bhakti, mendukung inkulturasi yang benar, melakukan pembaharuan terus-menerus (aggiornamento).

Dengan kata lain, menurut Uskup, lulusan STP ST Bonaventura yang adalah awam (umat biasa) benar-benar terampil dalam internal Gereja Katolik, tetapi juga terampil di luar Gereja Katolik. Untuk itu semua pihak diharapkan ikut mengangkat martabat awam termasuk guru agama untuk berperan dalam pembangunan Gereja dan segala upaya yang baik harus dilakukan termasuk melalui penyusunan kurikulum institusional yang sedang dilakukan para dosen lembaga perguruan tinggi tersebut.

Lulusan Berkarakter

Sementara itu, Prof. Dr. Belferik Simanullang, narasumber lain berangkat dari filosofi pendidikan, ia mengharapkan para lulusan STP St. Bonaventura menghasilkan lulusan-lulusan berkarakter (berkepribadian), yang ber-mindset filosofis (berdasarkan hakekat nilai).

Untuk menjelaskan seperti apa pribadi berkarakter itu, ia mengutip ungkapan (anonim) yang berbunyi “Jika kehilangan semua, sesungguhnya tidak ada yang hilang, karena karakter mengutamakan kekayaan budi pekerti. Jika kesehatan yang hilang, ada sesuatu yang hilang karena karakter kesehatan jiwa dan raga. Jika karakter yang hilang, maka segala-galanya telah hilang, karena karakter adalah roh kehidupan”.

Menurut Profesor Manullang, dalam konteks penyusunan kurikulum institusional harus sampai pada program yang menampung pengalaman peserta didik/mahasiswa untuk diolah sehingga terbentuk menjadi sebuah karakter/kepribadian. Mengubah karakter “hanya mencari uang” dan “berkarya” menjadi “mengabdi” (filosofis).

Lanjutnya, ada unsur-unsur kurikulum institusional: tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Materi kkurikulum mengandung unsur pengetahuan (kognitif), skills (psikomotorik) dan abilities (afektif). Strategi pembelajaran dengan cara, berilah pengetahuan, lalu latihlah mereka, dan jadikan itu menjadi kebiasaan mereka. Tugas kita bagaimana mendorong peserta didik/mahasiswa bermindset filosofis. Perumusan tujuan kurikulum institusional perlu memperhatikan keunikan atau kearifan lokal yang membentuk karakter.

Dosen merupakan kunci utama keberhasilan sebuah kurikulum Jika mutu dosen berkarakter maka segalanya akan menjadi baik di tangannya termasuk kurikulum yang jelek. Esensi kehadiran dosen membawa para mahasiswa pada kerinduan akan belajar dan membawa pencerahan.

Pada akhir pertemuan penyusunan kurikulm institusional STP St. Bonaventura Delitua Sumatera Utara berhasil disusun oleh para dosen bersama Ketua STP St. Bonaventura dengan fasilitator dari Ditjen Bimas Katolik dengan kerangka menghasilkan Guru Agama Katolik yang profesional yang sesuai dengan konteks. (pormadi simbolon)

MENELADANI MARIA DI PANTAI ANYER BANTEN

Pembinaan karyawan di Hotel Marbella, Anyer desa Bandulu (28-30 Mei 2010) diadakan dalam rangka bulan Mei yang diperingati sebagai bulan Maria dalam Gereja Katolik. Para pegawai diajak mengenal Maria, Bunda Yesus Kristus (Isa Almasih). Tema yang diambil, “Kita baktikan kehendak ‘kita’ dalam pengabdian kepada Allah dan sesama dengan meneladani kasih dan kelembutan Maria”

Pembina rohani atau Narasumber, Romo Albert Damean, MSC, menerangkan beberapa hal tentang Maria, yang biasa disebut Santa Maria dalam Gereja Katolik, Maria Bunda Yesus, antara lain Peran Maria dalam Gereja dan Keluarga.

Menurut Romo Albert, Santa Maria mendapat tempat penting dalam Gereja Katolik. Maria banyak dirayakan atau diperingati dalam kalender Liturgi Gereja Katolik. Maria adalah Bunda Gereja; Maria adalah misionaris Gereja, Maria adalah teladan orang beriman (peka terhadap kebutuhan orang lain dan kuat beriri di kaki salib) sebagaimana didasarkan dari sabda-sabda yang di Kitab Suci Katolik.

Dalam keluarga, Maria adalah teladan sebagai Ibu dan wanita dalam keluarga. Maria mau menjadi hamba Tuhan. Maria menjadi bunda para pengungsi dan peziarah. Ia adalah teladan dalam menyimpan dan merenungkan perkataan Tuhan (kontemplatif).

Pada kesempatan itu pula, Romo Albert mengatakan, devosi kepada Maria dianjurkan oleh Gereja, namun jangan sampai kita men-tuhan-kan Maria atau menggantikan peran Yesus dalam diri peran Maria. Pusat iman kita adalah Yesus Kristus. Maria hanyalah perantara kepada Yesus sekaligus tokoh orang beriman. Melalui Maria kita bisa sampai kepada Yesus dan mengikuti puteranya.

Untuk itu, teladan Maria patut diambil dan dijadikan milik oleh setiap orang beragama Katolik. Meneladani Maria berarti mau menjadi orang yang menyimpan dan merenungkan sabda Tuhan, peduli kebutuhan orang lain dan tidak kalah penting adalah memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang lain dengan melaksaakan perintah kasih kepada Allah dan sesama. Semoga! (Pormadi Simbolon)

Pgs. Dirjen Bimas Katolik: Keberadaan Kementerian Agama Jangan Diperdebatkan Lagi

“Jangan ada bagi perdebatan soal keberadaan Kementerian Agama RI”, demikian salah satu isi paparan oleh Pgs. Dirjen Bimas Katolik yang juga Penjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama RI, Bahrul Hayat, Ph.D pada pertemuan konsultatif seluruh Pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah yang berlangsung di Mataram (22/4).

Dalam paparannya, Sekjen Kementerian Agama RI itu juga menegaskan bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia, bukan teokrasi, dan bukan sekular (pemisahan total hubungan negara dan agama). “Di Indonesia, negara berperan memfasilitasi dan memberi ruang bagi kehidupan beragama. Republik Indonesia bukan teokrasi, bukan sekuler. Agama adalah bingkai . Di Singapura saja, agama diatur secara khusus oleh menteri”, lanjutnya.

Tegasnya, “Di Indonesia negara menjadi fasilitator bagi 6 (enam) agama). Agama diharapkan menjiwai seluruh kehidupan negara. Jangan ada lagi perdebatan soal keberadaan Kementerian Agama RI”.

Salahkah Sikap Negara Demikian?

Lanjutnya, “Pancasila adalah dasar negara. Pancasila menfasilitasi agama dan mendorong warga RI menjadi pemeluk terbaik sesuai agamanya. Oleh karena itu tidak ada istilah mayoritas-minoritas. Semua difasilitasi”.

Dalam materi yang disampaikan kepada semua peserta dan rombongan jajaran Pejabat Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bahrul Hayat menegaskan “Pendidikan agama dan keagamaan disediakan oleh negara. Negara hadir membantu masyarakat dalam pendidikan agama dan keagamaan. Apakah salah sikap negara yang demikian?” Hal itu disampaikan adanya kritik sebagian kalangan terkait peran negara dalam hubungannya dengan agama.

Kepada semua pejabat Kementerian Agama Ditjen Bimas Katolik, ia menegaskan bahwa fungsi negara dalam NKRI: hanya sebagai fasilitator hubungan individu dengan Tuhan agar menjadi pemeluk yang baik; membangun harmonisasi relasi antar pemeluk agama. (Negara harus mengintervensi bila tidak harmonis; memfasilitasi pendidikan agama/keagamaan.

Tidak Boleh Tidak Memeluk Agama/Kepercayaan

Menurut dia, “Tafsir implisit atas UU Pembukaan UUD 1945: “Indonesia tidak boleh tidak memeluk agama dan kepercayaan. Ini juga tersirat dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada bagian akhir pemaparannya, Pejabat Penting Kementerian Agama RI itu berharap kepada para Pembimas/Kabid Katolik agar mendorong dan mengajak masyarakat untuk menjadi pemeluk agama Katolik yang baik; mendorong dan mengajak pembangunan harmonisasi umat; memberi pendidikan agama dan keagamaan untuk menciptakan kerukunan umat beragama.

Sehabis pemaparannya, Pgs. Dirjen Bimas Katolik sekaligus sebagai Sekjen Kementerian Agama RI melanjutkan perjalanan dinasnya yang didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Titik Temu RPJPN dan Ajaran Sosial Gereja: Keadilan Sosial

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 merupakan periode 20 tahunan yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari komponen bangsa, Gereja Katolik Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan rencana pembangunan nasional. Salah satu kontribusi Gereja Katolik adalah ajaran sosial Gereja yang menggumuli masalah-masalah kemiskinan, ketidakadilan dan ketidakdamaian. Ajaran sosial Gereja bernafaskan preferential option for the poor, memilih berpihak pada kelompok miskin.

RPJPN 2005-2025
Dalam teks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dikatakan bahwa Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Juga dijelaskan bahwa bangsa Indonesia bukan hanya sebagai yang mandiri dan maju, melainkan juga sebagai bangsa yang adil dan makmur. Keadilan dan kemakmuran harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan . Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahan-kan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Lebih lanjut dijelaskan, bangsa yang adil berarti tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang telah terpenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Untuk mewujudkan bangsa yang adil itu, salah satu misi yang ingin diwujudkan adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yaitu meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/ daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Ajaran Sosial Gereja
Dalam studi tentang Ajaran Sosial Gereja, 1891 sering kali disebut sebagai tonggak sejarah ajaran sosial Gereja. Pada tahun inilah Paus Leo XIII memaklumkan ensiklik sosial pada 1 Mei 1891 berjudul Rerum Novarum (RN). Melalui ajaran sosial Gereja yang ada di dalamnya, Gereja Katolik secara tegas dan bijak mengambil sikap profetis dan keberpihakan terutama pada korban perubahan sistem, struktur dan mentalitas dalam hidup bersama.

Dalam buku tersebut, paling tidak ada 3 (tiga) pokok yang mutlak perlu untuk membela masyarakat yang lemah dan tertindas. Pokok pertama, Gereja mengajar dan bertindak (Rerum Novarum, art. 13-24). Pokok kedua, negara campur tangan pada masalah-masalah kesejahteraan umum (Rerum Novarum, art. 25-35); dan pokok ketiga, perserikatan profesional (pemilik modal dan buruh) perlu mengorganisasi wilayah sosial. (Reru Novarum, art. 36-44).
Sejak diterbitkannya Rerum Novarum oleh Paus Leo XIII pada 1 Mei 1891 sampai dengan dipromulgasikannya Centesimus Annus, 1 Mei 1991 oleh Paus Yohanes Paulus II, sudah lebih dari sepuluh dokumen mengenai ajaran sosial Gereja.

Empat puluh tahun sesudah Rerum Novarum, diterbitkanlah Quadragesimo Anno (31 Mei 1931) yang bertujuan untuk memperbaiki tata sosial. Penerbitan ajaran sosial Gereja ini dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang berlarut-larut yang mengakibatkan angka pengangguran membengkak.

Pada 19 Maret 1937, diterbitkan dokumen Divini Redemptoris yang intinya kontra dengan gelagat komunis-ateis. Pada artikel 58 dikatakan Komunisme itu secara intrinksik jahat. Komunisme itu melawan Allah dan peradaban.

Pada awal Juni 1941, saat mengenang usia Rerum Novarum ke-50, Paus Pius XII mengadakan pidato radio Vatikan. Salah satu ajaran penting yang disampaikannya adalah soal kesejahteraan umum. Adalah tugas dan panggilan negara untuk menggerakkan dan memajukan kesejahteraan umum.

Paus Yohanes XXIII menerbitkan Ensikliknya berjudul Mater et Magistra pada 15 Mei 1961yang membahas situasi terkini masalah sosial. Salah satu ajaran yang ditegaskan adalah pentingnya intervensi negara dengan memperhatikan prinsip subsidiaritas yang memberikan kepada pihak-pihak tertentu untuk berprakarsa dan memikul tanggung jawab. Terkait dengan upah yang adil, Gereja melalui Mater et Magistra menekankan perlu diterapkan pengertian upah adil dalam artian partisipasi dalam pengambilan keputusan. (Eddy Kristianto,OFM, Dioma 2003: 70).

Kemudian Gereja melalui Paus Yohanes Paulus II (14 September 1981) mengeluarkan Ensiklik Laborem Excercens yang berbicara tentang pekerjaan manusia. Dalam dokumen ini Gereja dipanggil untuk menciptakan spiritualitas kerja yang membantu semua orang mendekatkan diri kepada Allah Sang Khalik, untuk ikut serta dalam rencana-rencana penyelamatan Allah dalam tataran insani dan dunia dan membantu memperdalam persahabatan dengan Kristus melalui pekerjaan mereka (bdk. Laboreem Exercens art. 24,2).

Pada usia seratus tahun Rerum Novarum, Paus Yohanes Paulus II menerbitkan dokumen penting ajaran sosial Gereja berjudul Centesimus Annus. Centesimus Annus mengangkat pokok-pokok pikiran seperti martabat kerja, kerja bermakna personal dan sosial, hak milik, hak berserikat dalam Trade Unions, hak atas kondisi kerja yang menghormati standar-standar insani seturut usia dan jenis kelamin, kesepakatan-kesepakatan kerja hendaknya melindungi standar-standar tersebut, upah kerja yang adil, kewajiban negara untuk membela orang miskin.
Titik Temu

Ada satu kunci yang menjadi titik temu RPJPN 2005-2025 dengan Ajaran Sosial Gereja yaitu soal keadilan sosial bagi anggota masyarakat dan Gereja.

Dalam RPJPN, Negara menggambarkan bahwa bangsa yang adil berarti tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah. Upaya Negara dilakukan melalui usaha mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yaitu meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/ daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Sebagai lembaga agama dan moral, Gereja menyuarakan ajaran sosial Gereja dan menegakkan moralitas sesuai dengan ajaran iman kekatolikannya. Gereja menyuarakan tuntutan upah yang adil, upah mesti menjamin hidup buruh. Kemudian setiap anggota Gereja termasuk para buruh bebas untuk berserikat untuk memiliki kesatuan dan kekuatan. Selain itu, Gereja menuntut intervensi negara. Menurut Gereja Katolik Negara berhak ikut mengatur hidup masyarakat karena negara wajib melindungi golongan yang lemah, namun di sini peran negara adalah subsidier. Gereja Katolik menolak aliran sosialisme. Sosialisme ditolak karena tidak mengakui hak milik.

Perbedaannya adalah roh yang mendasari masing-masing. Negara didasari oleh Konstitusi dan pilarnya yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan Gereja Katolik selain ikut Konstitusi dan pilar negara juga didasari oleh semangat Injili yaitu iman akan Kristus Yesus yang berkarya, merendah, sengsara, wafat, dan dibangkitkan.

Di tengah kesamaan dan keberbedaan itu, bila terjadi ketidakadilan, maka Gereja Katolik akan mengingatkan dan menyuarakan kembali nilai-nilai keadilan kepada Negara melalui Sura Gembala atau Nota Pastoral Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) atau Sidang Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Baik Negara maupun Gereja Katolik dituntut kerjasama sinergis membangun NKRI tanpa mengurangi otonomitas masing-masing sesuai dengan wewenang masing-masing pula. Salah satu Nota Pastoral yang dikeluarkan KWI pada tahun 2004 adalah Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa dengan subtema: Keadilan Sosial Bagi Semua: Pendekatan Sosio Budaya.

(Pormadi Simbolon ditulis pada Maret 2010, dengan sumber utama: RPJPN oleh Bappenas, Kompas 22 Desember 2008 dan Eddy Kristianto, Diskursus Sosial Gereja, Dioma, Malang: 2003).

Mgr. Silvester San: Umat Butuh Rumah Ibadat

Keterangan Foto:
Mgr. Silvester San, Uskup Denpasar bersama pejabat Perwailan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pejabat Kementerian Agama dari Kepala Kanwil Kementerian Agama RI NTB dan Bapak Semara Duran Antonius, Sekretaris Ditjen Bimas Katolik memasuki ruangan pertemuan Konsultatif Aparatur Bimas Katolik Pusat dan Daerah di Mataram (19/04/2010)

Umat Katolik di Kecamatan Praya Lombok Tengah di Pulau Lombok hingga sekarang belum memiliki satu pun rumah ibadat, sehingga umat harus beribadah jauh ke gereja di luar kecamatan Praya. Padahal umat sangat berharap dapat beribadat dengan tenang dan nyaman.
Oleh karena itu Uskup Denpasar, Mgr. Silvester San Tungga, PR, atau yang akrab dipanggil Mgr. Silvester San, menyampaikan keinginannya agar umat Katolik Keuskupan Denpasar yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat segera memperoleh ijin mendirikan rumah ibadat agar kebebasan beribadat setiap warga terjamin oleh negara.

Menurut Jurnal Penelitian Keislaman, Vol.2 No. 1 Juni 2005, umat Katolik di Praya berjumlah 72 orang. Sudah menjadi rahasia umum, negara belum sungguh-sungguh melindungi dan menjamin warganya beribadat sesuai agama dan kepercayaannya seberapapun jumlah pemeluknya, namun kenyataanya masih berorientasi pada mayoritas dan minoritas seperti yang terlihat dari peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Agama RI Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah / wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah.

Keinginan tersebut disampaikan kepada Pejabat Kementerian Agama RI dan Pejabat Pemerintah setempat yang hadir pada Acara Pembukaan Pertemuan Konsultasi Pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah di kota Mataram (19 April 2010). Dalam sambutannya, selain memiliki kembali rumah ibadat yang pernah ada, Mgr. Silvester San menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI atas segala bantuannya dalam pembangunan umat Katolik di keuskupan Denpasar.

Terkait kerukunan antar umat beragama, Uskup Denpasar juga menegaskan dalam sambutannya bahwa umat Katolik bersedia membangun kerukunan umat beragama melalui dialog yang saling menguntungkan, sebab keharmonisan dan kedamaian merupakan syarat mutlak untuk membangun Nusa Tenggara Barat. Untuk mendukung itu semua maka dibutuhkan rasa persaudaraan dan saling percaya satu sama lainDalam sejarahnya, ada 21 bangunan gereja yang menjadi sasaran amukan massa, 9 dibakar dan 12 dirusak pada Peristiwa 171 alias Peristiwa 17 Januari 2000. Gereja Katolik yang pernah ada menjadi salah satu korban amukan massa. Sejak saat itu, umat Katolik tidak memiliki rumah ibadat lagi. (Pormadi Simbolon)

Menanti Kebenaran dalam Kasus Bank Century

Publik menantikan, kebenaran apakah yang akan dihasilkan dari proses penyelidikan kasus Bank Century. Menyaksikan proses rapat Bamus dan Paripurna DPR RI, publik banyak ragu atas keputusan akhir paripurna anggota dewan. Syukurlah, akhirnya ada keputusan paripurna anggota dewan. Mayoritas mengatakan ada bail out dana Bank Century bermasalah (325 lawan 212)

Lalu, nanti kebenaran apakah yang akan dihasilkan sebagai kelanjutan dari keputusan politis anggota dewan?

Dalam pembicaraan filsafat ada beberapa teori tentang kebenaran, antara lain teori korespondensi (kebenaran berkorespondensi atau sesuai dengan kenyataan), teori koherensi (kebenaran adalah sistem ide yang koheren), teori pragmatis (kebenaran adalah pemecahan yang memuaskan atau praktis atas situasi problematis), teori semantik (pernyataan-pernyataan tentang kebenaran berada dalam suatu metabahasa dan mengena pada pernyataan-pernyataan dalam bahasa dasar), teori performatif (pernyataan kebenaran merupakan persetujuan yang diberikan terhadap pernyataan tertentu).

Lalu apa kriteria kebenaran itu? Mengutip Lorens Bagus (2002) Kriteria kebenaran adalah tanda-tanda yang memungkinkan kita mengetahui kebenaran. Ada indikasi kecurigaan atau kesesuaian-kesesuaian pandangan umum atas suatu kasus atau hal. Koherensi dan kepraktisan merupakan contoh kriteria macam ini.

Aristoteles, mengutip Lorens Bagus, menyediakan ungkapan definitif tentang teori korespondensi: “Menyatakan ada yang tidak ada, atau tidak ada yang ada adalah salah, sedangkan menyatakan ada yang ada dan tidak ada yang tidak ada adalah tidak benar”.

Kembali ke kasus Bank Century, Presiden sudah mengaku akan bertanggung jawab, meskipun masih ada kata meski ("saya tidak memberi instruksi"). Sampai dimana batas tanggung jawab SBY? Apakah akan mengorbankan Boediono dan Sri Mulyani?Lalu, apakah akhir Kasus Bank Century akan menghasilkan kebenaran yang sesuai dengan deal-deal politik atau akan menghasilkan kebenaran korespondensi dengan kriteria sesuai fakta dan kenyataan? Publik tinggal menunggu, kebenaran apakah yang dihasilkan panitia Pansus Bank Century jika ditindaklanjuti ke jalur hukum.