HATI BERBICARA

Romo Mardi tentang Semangat Keindonesiaan

2011-11-19T19:00:00.000+07:00

Semangat 1928 merupakan semangat Keindonesiaan Mendasar. Demikian salah satu benang merah paparan Romo BS Mardiatmadja, SJ ketika menjadi pembicara dalam pertemuan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Balikpapan, Kalimantan Timur (14/11).

Selama ini orang lebih sering melihat peristiwa 1908 sebagai semangat awal munculnya kesadaran atas "kebersamaan atau kesatuan sebagai bangsa. Menurut Romo Mardi, kurang tepat, karena tahun itu masih dominan semangat sektoral.

Semangat 1928 yang terwujud dalam Sumpah Pemuda (satu nusa, satu bangsa, satu bahasa) merupakan semangat kesatuan yang bisa membangun kerukunan dan keindonesiaan dewasa ini.

Hal itu dikatakannya, mengingat semangat keindonesiaan yang luntur yang ditandai dengan munculnya ketidakrukunan dan budaya kekerasan diantara sesama anak bangsa Indonesia.

Kehadiran Ditjen Bimas Katolik Menyegarkan

2011-11-07T23:58:00.000+07:00

Dari kiri ke kanan: Sekjen KWI, Ketua KWI dan Dubes Vatikan.

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)Mgr. Martinus D Situmorang, OFMCap menyampaikan apresiasianya kepada Direktur JenderalBimas Katolik, Semara Duran Antonius bahwa kehadiran Direktorat JenderalBimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas ) KatolikKementerian Agama RI menyegarkan.

Hal itu dikatakan dalam sambutannya pada acarapembukaan Sidang Tahunan KWI di jalanCut Meutia Jakarta (7/11). Alasannya, peran dan pelayanan Ditjen Bimas Katolik dalam melayani masyarakatKatolik Indonesia seturut porsinya.

Lagi, menurut Ketua KWI, Ditjen Bimas Katoliktelah banyak memberi kontribusi bagi pengembangan dan dan pembangunanmasyarakat Katolik Indonesia. Diaberharap bahwa Ditjen Bimas Katolik tetap membawa dan menampilkan warnanilai-nilai kekatolikan di lingkungan pemerintahan, khususnya di Kementerian AgamaRI.

Tanpa Motif Politis


Dirjen Bimas Katolik, Semara Duran Antonius

Sementara itu , Direktur Jenderal BimasKatolik, Semara Duran Antonius mengaku bangga dan bergembira karena suaraprofetis Gereja Katolik sangat didengar dan diperhitungkan para pemangkukepentingan karena tidak ada muatan politis dan kepentingan tertentu yangdiusung. Yang ada adalah motivasi murni demi kepentingan dan kesejahteraan umumbangsa Indonesia.

Lebih lanjut, Semara Duran Antonius menegaskanmelalui program-program kerjanya di bidang pendidikan dan urusan agama Katolikterus menerus berupaya membangun masyarakat Katolik Indonesia bersama mitra institusiGereja Katolik. Ditjen Bimas Katolik akan terus membangun dan memeliharakemitraan dengan lembaga Gereja Katolik dalam membangun masyarakat Katolikseturut otonomitasnya masing-masing.

Ditjen Bimas Katolik berkeinginan untukmengetahui apa saja program kerja KWI untuk menghindari adanya benturan di lapangan.Ditjen Bimas Katolik selalu mendukung dan membantu program kerja KWI melaluiRenstra (red. Rencana Strategis) dalam mewujudkan masyarakat Katolik yangsepenuh-penuhnya Katolik, dan seutuh-utuhnya berjiwa Indonesia.

Hadir pada acara tersebut, selain Dirjen BimasKatolik dan Ketua KWI, juga ada Pendeta Gomar Gultom (mewakili PersekutuanGereja-Gereja di Indonesia), Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Mgr. Antonio Guido Filipazzi, uskup-uskup se-Indonesia dan segena jajaran struktural KWI.

Mewujudkan Masyarakat Pancasila, Mensukseskan Demokrasi

2011-10-02T19:39:00.000+07:00

Masyarakat Indonesia dapat menjadi Pancasilais bila terlebih dahulu mensukseskan demokrasi. Demikian salah satu benang merah presentasi Romo Franz Magnis Suseno dalam Pertemuan Dialog Kerukunan Umat Beragama Tingkat Nasional di Kupang yang difasilitas oleh Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI (29/09).

Pancasila merupakan konsensus bersama masyarakat Indonesia untuk memecahkan persoalan dasar negara apakah berdasarkan paham nasionalisme atau berdasarkan agama. Para pendahulu dan pendiri bangsa menerima Pancasila sebagai solusi terbaik.

Sayangnya dalam sejarah, Pancasila belum diimplementasi sebagai etika politik bangsa, tetapi kerapkali hanya sebagai jargon dan rumusan indah belaka.

Menurut Romo Magnis, nilai-nilai Pancasila harus benar-benar dioperasionalkan dalam tata hidup bersama sebagai bangsa dan negara mulai dari sila Ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kesatuan kerakyatan dan perwakilan, hingga mewujudkan keadilan.

Untuk bisa mewujudkan Indonesia benar-benar Pancasilais, maka demokrasi harus disukseskan. Mensukseskan demokrasi berarti negara antara lain harus menegakkan hukum, karena hukum adalah salah satu pilar demokrasi. Kasus-kasus Korupsi, money politic, kekerasan bernuansa SARA harus segera dilaksanakan.

Dengan pensuksesan demokrasi, maka nilai-nilai Pancasila bisa dioperasional dalam hidup bersama. Di dalam Pancasila, semua warga NKRI dilindungi dan dijamin keberadaannya. Kalau ada orang menolak, mengganti atau mencairkan Pancasila berarti menghilangkan NKRI.

Pada akhir presentasinya, Romo Magnis menegaskan bahwa ada dua tantangan besar yaitu memajukan bangsa dan tetap menjaga cita-cita bersama, kita bersedia hidup sederhana asal terjamin; yang kedua memanfaatkan kebebasan demokratis buah reformasi untuk menentang para konspirasi perusak bangsa Indonesia. (Pormadi)
Powered by Telkomsel BlackBerry®

FX Suharno: Sekretaris Baru Ditjen Bimas Katolik

2011-08-18T21:42:00.004+07:00

FX Suharno dalam suatu kesempatan menjadi Narasumber

Hari ini (18/8) Menteri Agama Suryadharma Ali melantik Fransiscus Xaverius Suharno menjadi Sekretaris Ditjen BimasKatolik yang baru di Kantor Kementerian Agama di Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta. Sebelumnya Jabatan Sekretaris Ditjen Bimas Katolik dijabat oleh Semara Duran Antonius, yang kini sudah menjadi Dirjen Bimas Katolik ketika dilantik pada 5 Mei yang lalu.

Harus pandai membina sinergi

Dalam sambutannya Menteri Agama mengingatkan, "Seorang pemimpin juga harus pandai membina sinergi dan kerja sama yang bermartabat dengan segenap pemangku kepentingan,".

Selain itu, Menag Suryadharma Ali juga mengingatkan pengembangan budaya kerja dan etika birokrasi di lingkungan kementerian tersebut. Setiap pimpinan harus mampu memotivasi bawahan untuk pengembangan potensi diri dan memacu prestasi kerja secara optimal. "Seorang pemimpin yang diharapkan bisa mengembangkan organisasi ke depan dan menjaga citra baik Kementerian Agama," ia menegaskan.

Adapun pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah Dirjen Bimas Buddha Agustinus Joko Wuryanto, mengukuhkan kembali Rektor IAIN Raden Fatah Palembang H.Aflatun Muchtar, , Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Heru Budi Santoso, Ketua STAB Raden Wijaya Wonogiri Suhartoyo Pusaka Jati.(Pinmas Kemenag/pormadi)

Dirjen Bimas Katolik Baru: Semara Duran Antonius

2011-05-05T09:44:00.003+07:00


Dari kiri ke kanan: Mereka yang dilantik,Semara Duran Anotnius, Dirjen Bimas Katolik, FX SUharno, Direktur Pendidikan Agama Katolik dan Drs. Natanael Sesa, M.Si sebagai Direktur Urusan Agama.

Hari Kamis, 5 Mei 2011 Menteri Agama RI, Suryadharma Ali melantik pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kemenag RI di Jakarta.

Beberapa diantaranya adalah Bapak Semara Duran Antonius menjadi Direktur Jenderal Bimas Katolik dan Bapak Saur Hasugian menjadi Dirjen Bimas Kristen.

Selain itu, Menteri Agama juga melantik pejabat eselon II di Kemenag RI. Bapak FX Suharno yang sebelumnya Direktur Urusan Agama dilantik menjadi Direktur Pendidikan Agama Katolik. Posisi Direktur Pendidikan Agama Katolik dijabat oleh Bapak Drs.FX Suharno.

Ditjen Bimas Katolik merupakan salah satu unit Eselon I Kementerian Agama RI yang bertugas sebagai fasilitator di bidang layanan dan bimbingan masyarakat Katolik seluyruh Indonesia. (Pormadi)
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Bukan Pemimpin yang Mengorbankan Orang lain

2011-03-11T11:50:00.006+07:00

Suatu organisasi atau perusahaan membutuhkan pemimpin yang rela berkorban untuk mencapai visi dan misinya, bukan pemimpin yang mengorbankan orang lain apalagi anak buahnya. Sebab pemimpin sejati adalah pemimpin yang rela berkorban, bahkan mengorbankan diri dan nyawanya bagi sesamanya demi perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam dunia kepemimpinan tradisional, kepemimpinan kerapkali dipandang dari hubungan antara pemimpin dan karyawan (leadership and followership) semata berlandaskan reward yang diberikan. Faktor utama yang mendorong karyawan untuk bekerja karena dibayar. Kontrol atas proses kerja terpusat pada sang pemimpin. Kepemimpinan demikian masih banyak kita temukan di sekitar kita. Bila ada sesuatu yang tidak beres dalam organisasi atau perusahaan, maka yang disalahkan, dipecat atau dikorbankan adalah orang lain.

Kepemimpinan yang mengubah

Perkembangan jaman dewasa ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tradisional harus didobrak dengan kepemimpinan gaya baru. Gaya kepemimpinan baru mengedepankan perubahan dan menekankan peran pemimpin yang menetapkan dan mengarahkan visi dan memastikan bahwa kinerja organisasi berubah.

Pemimpin seperti itu merupakan pemimpin dengan impian besar, berani membayar harga, dan efektif, dengan birokrasi yang lentur. Dia mempunyai visi dan dan dalam pikirannya tidak ada visi tanpa kesadaran akan perubahan. Perubahan adalah hal tak terelakkan. Sebab, setiap individu, organisasi, dan bangsa yang tumbuh akan selalu ditandai oleh perubahan- perubahan signifikan. Di dunia ini telah lahir beberapa pemimpin negara yang berkarakter dan membawa perubahan bagi negerinya, berani mengambil keputusan berisiko demi menyejahterakan rakyatnya. Mereka adalah Presiden Evo Morales (Bolivia), Ahmadinejad (Iran), dan Hugo Chavez (Venezuela).

Teladan Kepemimpinan

Namun, satu hal yang patut dikedepankan, bahwa pemimpin di dunia ini belum bisa menandingi kepemimpinan dalam Kitab Suci khususnya dalam Perjanjian Baru. Kepemimpinan tersebut ditampilkan Yesus Kristus bagi orang yang percaya kepadaNya.

Yesus Kristus adalah seorang pribadi ”unik” yang dua ribu tahun lebih silam telah meletakkan dasar-dasar kepemimpinan yang rela berkorban demi kasih dan pelayanan. Yesus Kristus mewariskan nilai-nilai luhur kepemimpinan yang berguna bagi kesejahteraan/ kemaslahatan hidup bersama. Itulah makna yang dapat direnungkan dan dapat menjadi inspirasi bagi kepemimpinan yang rela berkorban dan melayani, siapapun dia.

Hakekat kepemimpinann Yesus yang tampak dalam Perayaan Paskah adalah perubahan: dari gelap ke terang, dari putus asa ke harapan, dari kematian ke kehidupan, dari perpecahan ke keutuhan! Untuk itu perlu pengorbanan dan pelayanan.

Seturut teladan Yesus Kristus, seyogiyanya para pemimpin bangsa-bangsa di dunia meneladani kepemimpinan Yesus yang melayani! Juga bangsa ini mendambakan pemimpin-pemimpin yang rela berkorban demi kepentingan umum dan mengupayakan bonum publicum (kesejahteraan umum), lebih dari sekadar kepentingan pribadi dan kelompok.

Teladan kepemimpinan Yesus ditampilkan dalam sengsara, wafat dan kebangkitanNya yang dikenangkan sebagai sebuah kemartiran yang mendatangkan penebusan dan keselamatan. Keteladanan ini selayaknya menjadi salah satu inspirasi bagi manusia dan para pemimpin akan memimpin sesamanya.

Salah satu ciri kepemimpinan yang melayani warisan Yesus Kristus terungkap dalam sikap yang mengedepankan kasih. Sebagai seorang pemimpin, Yesus Kristus giat memperjuangkan dan menggelorakan semangat berbuat kebaikan mencegah perbuatan jahat. Kasih sejati selalu mengalir dan meluap dari hati-Nya yang mengasihi dan menyayangi; bukan dari hati yang membenci dan mendendam!

Mendoakan lawan-lawannya

Bahkan, ketika para lawan-Nya menangkap, menghajar, mencambuki, mengolok-olok, meludahi dan menyalibkan-Nya di Golgota, Yesus Kristus masih bisa mendoakan mereka dan berseru, ”Ya Allah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat!” (Lukas 23:34).

Corak penghayatan kepemimpinan Yesus Kristus tidak dinodai dengan hasrat dendam; sebaliknya, ditandai oleh sikap mengutamakan kasih dan pelayanan. Sikap itu dihayati Yesus Kristus hingga titik darah penghabisan di kayu salib. Peristiwa salib adalah puncak kasih dan kesetiaan Yesus Kristus pada komitmen untuk melayani dan memberikan yang terbaik kepada umat manusia, yakni keselamatan dan kesejahteraan lahir dan batin!

Pemimpin yang mengorbankan nyawa

Pada kayu salib, Yesus Kristus membuktikan dan menghayati kepemimpinan-Nya dalam kerelaan berkorban bagi umat manusia. Yesus berkorban hingga titik darah penghabisan melalui wafat-Nya di kayu salib hina, bukan demi kepentingan-Nya sendiri, melainkan demi kasih untuk umat manusia. Dari bilur-bilur luka-Nya, Ia menawarkan kesembuhan bagi luka-luka umat manusia akibat dosa.

Saat ini, kita tidak membutuhkan pemimpin yang tidak berkorban. Kita tidak membutuhkan pemimpin yang mengorbankan anak buahnya atau bawahanya dengan memecat atau menyalahkan sepihak.

Yang kita butuhkan adalah pemimpin-pemimpin yang rela mengedepankan kasih dan pengorbanan melalui empati dan belarasa kepada sesama manusia, sebagaimana telah dicontohkan Yesus Kristus.

Saat sesama diperlakukan secara tidak adil, manakah belarasa, kasih dan pengorbanan kita? Saat sesama manusia mengulurkan tangan untuk bersahabat, balasannya ditampik marah? Saat sesama membutuhkan pelayanan kita, malah membiarkannya merana tidak peduli? Tidakkah teladan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus mengetuk hati kita?

Marilah meneladani kepemimpinan yang mengubah dari para tokoh dunia, yang lebih baik lagi meneladani kepemimpinan Yesus Kristus (Isa Almasih)

(dari berbagai sumber)

Kritik terhadap Aparatur Negara

2011-01-04T00:03:00.000+07:00

Kritik terhadap pemerintah atau lembaga negara lainnya kerapkali disampaikan lewat berbagai cara dan media. Kritik itu amat pedas, karena menohok kelemahan atau kekurangan lembaga negara.

Ambil contoh kritik kepada DPR. Kritik bahwa lembaga DPR atau dulu disebut Parlemen Indonesia kekanak-kanakan pernah dilontarkan oleh mantan Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid).

Kritik dengan cap kekanak-kanakan oleh Gus Dur bagi anggota DPR terjadi karena anggota DPR kerap beradu jotos alias berantam di gedung tempat DPR terhormat. Karena kritik Gus Dur itu, mungkin menjadi sala satu penyebab bahwa masa pemerintahannya tidak bertahan lama.

Contoh lain, kritik senada dengan sebutan kekanak-kanakan itu juga pernah dilontarkan pers luar negeri kepada Parlemen Indonesia sebagai kritik (1953)(lih.A.S.Sudiarja,SJ, Karya Lengkap Driyarkara: Gramedia: 2006, hlm.XXX). Pers Barat (tidak disebutkan nama pers darimana) menyebut bahwa Parlemen Indonesia itu childish (kekanak-kanakan), para pemimpin dan pegawainya tidak cakap, tidak jujur, terlalu banyak korupsi dan sebagainya.

Mendengar kritik (kekanak-kanakan), terlebih lagi bila dijadikan cap bagi kita akan menyakitkan. Kritik ini semestinya menjadi permenungan semua pemimpin di negeri ini.

Sebab nyata-nyatanya dewasa ini, kritik pers luar negeri tersebut masih relevan bagi bangsa kita. Masih banyak pemimpin entah di pusat atau di daerah, demikian juga anggota DPR dan aparatur negara lainnya yang masih belum optimal mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sejumlah pegawai negeri tidak produktif, hanya datang ke kantor, duduk, nongkrong lalu menunggu absen dan pulang.

Malahan karena penegakan hukum lemah, kasus korupsi tetap merajalela. Kasus yang lain belum tuntas (kasus Bibit-Candra), kasus Gayus muncul menampar wajah penegak hukum.

Elit partai politik sibuk mempersiapkan pencitraan diri, sementara rakyat korban bencana belum pulih sepenuhnya dari penderitaannya.

Yang menjadi korban adalah rakyat kecil karena ulah yang tidak bertanggung jawab dan kekanak-kanakan oleh oknum aparatur negara.

Untuk itu, kritik semacam kritik dari pers luar negeri yang pedas tersebut perlu diterima bukan dengan emosi atau diabaikan saja.

Pada jamannya, Prof.Dr. N. Driyarkara memberi pendapat lewat tulisan di sebuah majalah "Warung Pojok": 'Orang sini mendengar berondongan kritik pedas macam itu tidak boleh marah atau juga tidak boleh tidur saja. Orang yang kalau dikritik lalu marah, membantah, tidak akan memperbaiki tindakannya. Sebaliknya, jika nekad, tidak peduli, ia akan celaka sendiri. Kritik Luar Negeri memang keras. Moga-moga saja orang sini tidak keras kepala' (Diarium Driyarkara, 20-4-1954, ibid. Sudiarja SJ).

Masukan atau pandangan Driyarkara tersebut benar-benar kena di hati jika kita membacanya dengan sepenuh hati. Namun, akan berlalu sia-sia begitu saja bila dibaca dengan setengah hati.

Mari kita peduli akan kritik dan menindaklanjutinya, bukan dengan marah atau pura-pura tidak dengar.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Sumbangan Pemikiran Prof.Dr.N. Driyarkara bagi Indonesia

2011-01-02T13:35:00.001+07:00

Prof. Dr. N. Driyarkara merupakan salah satu pemikir awal Indonesia yang mempunyai reputasi nasional. Selain sebagai dosen filsafat di berbagai tempat (termasuk di St. Louis, Amerika Serikat), beliau juga termasuk politisi (anggota MPRS wakil. GOLKAR, 1962-1967 dan anggota DPA tahun 1965-1967)

Sebagai filosof, ia telah berjasa bagi Indonesia. Jasanya tidak pertama-tama terletak dalam menyajikan konsep-konsep jadi untuk diterapkan - kecuali mungkin pemikirannya mengenai pendidikan dan Pancasila yang memang sangat khas - melainkan dalam merintis, menantang, dan menghidupkan pembicaraan yang serius dan mendalam untuk menghadapi persoalan-persoalan masyarakat dan bangsa.

Ia memang setia dan taat pada hakekat filsafat, yang harus memanusiakan manusia lewat berpikir jelas, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk Indonesia, ia membawa semboyan "sapere aude" untuk masyarakat Indonesia guna merintis zaman pencerahan Indonesia.

Bagi para peminat filsafat di Indonesia, mereka seyogiyanya menularkan teladan Prof. N.Driyarkara dalam membangun pencerahan lewat berpikir kritis, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga

(Sumber: Karya Lengkap Driyarkara, Sudiarja, Dr.A, dkk., (penyunting), Gramedia: Jakarta 2006)

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Yang Dilupakan dari Nilai-nilai Pancasila

2011-01-02T12:25:00.001+07:00

Pancasila sudah mulai sepi dari pembicaraan publik. Padahal Pancasila sebagai dasar negara merupakan puncak kesepakatan nasional.

Melihat aneka sikap dan perilaku, tindakan dan perbuatan dari beberapa elit partai politik, pejabat negara, aksi sekelompok organisasi massa seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, kekerasan terhadap penganut agama lain, mementingkan diri atau kelompok menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah mulai dilupakan.

Tak luput juga, hubungan antar pemeluk agama menjadi agak renggang, karena adanya larangan mengucapkan selamat natal, soal pendirian rumah ibadah dan kebebasan beribadah kelompok minoritas.

Alangkah baiknya jika setiap pejabat publik, elit politik, tokoh agama, segenap masyarakat, merefleksikan nilai-nilai dari setiap Sila Pancasila sebagai berikut:

A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa:
(1) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; (2) Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup; (3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; (4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

B. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab:
(1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia; (2) Saling mencintai sesama manusia; (3) Mengembangkan sikap tenggang rasa; (4) Tidak semena-mena terhadap orang lain; (5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; (6) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; (7) Berani membela kebenaran dan keadilan; (8) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia karena dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

C. Sila Persatuan Indonesia: (1) Menempatkan persatuan, kesatuan, di atas kepentingan pribadi atau golongan; (2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; (3) Cinta tanah air dan bangsa; (4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia; (5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: (1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; (2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan; (5) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; (6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; (7) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: (1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan; (2) Bersikap adil (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; (4) Menghormati hak-hak orang lain; (5) Suka memberikan pertolongan kepada orang lain; (6) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; (7) Tidak bersifat boros (8) Tidak bergaya hidup mewah; (9) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum (10) Suka bekerja keras; (11) Menghargai hasil karya orang lain; (12) Bersamai-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Jika segenap masyarakat Indonesia benar-benar mengacu pada nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, maka pada saatnya kita akan melihat Indonesia sebagai bangsa yang nasionalis dan religius, sebab nilai-nilai Pancasila universal dan tidak bertentangan dengan agama manapun.

Dibutuhkan satu komitmen dan kemauan untuk Indonesia, agar Garuda dan Pancasila benar-benar didada segenap warga bangsa. Dengan demikian, kita yakin kita akan menjadi bangsa PEMENANG bukan pecundang. Semoga.
(Pormadi S., dari berbagai sumber)

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Menteri Agama Ucapkan Selamat Hari Natal Bagi Umat Kristiani

2010-12-27T09:14:00.004+07:00

"Sebagai Menteri Agama RI, perkenankan dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Natal kepada segenap umat Kristiani di tanah air" demikian pidato Menteri Agama RI, Suryadharma Ali, yang disiarkan di TVRI Jumat (24/12/2010) dalam rangka peringatan Natal 25 Desember.

Lebih lanjut Menteri Agama mengharapkan agar umat kristiani dapat menghayati makna perayaan Natal dalam bingkai semangat menjaga persatuan Negara Kesatuan RI, kerukunan umat beragama serta membangun Indonesia.

"Semoga saudara-saudara dapat menghayati makna perayaan Natal dalam bingkai semangat menjaga persatuan, kerukunan beragama serta tanggung jawab bersama membangun Indonesia yang aman, sejahtera dan bermartabat", demikian ungkapnya dalam siaran TVRI.

Lanjutnya, "Saya menyambut tema perayaan Natal Bersama PGI dan KWI 2010 yaitu "Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Sejalan dengan tema tersebut, diharapkan perayaan Natal mendorong umat Kristiani untuk semakin mempertebal penghayatan iman di tengah derasnya arus materialisme, indiviudalisme, dan hedonisme, masyarakat dewasa ini".

Berangkat dari peristiwa bencana di berbagai daerah (Wasior di Papua Barat, Mentawai di Sumatera Barat, dan Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta), Menteri Agama melihat bahwa sekat-sekat suku, agama, ras dan golongan tidak menjadi hambatan dalam menolong sesama manusia yang menjadi korban. Senada dengan itu, di tengah perayaan Natal ini, Menteri Agama mengajak segenap umat Kristiani dan elemen bangsa lainnya untuk terus memperkkuat kebersamaan yang tulus dalam membangun negeri tercinta.

Pada bagian akhir pidatonya, Menteri Agama mengharapkan umat Kristiani dapat merayakn Natal dengan pnuh khidmat di suasana memprihatinkan yang dialani sebagian bangsa Indonesia. Sekali lagi ia mengucapkan Selamat Natal 2010 bagi umat Kristiani dan selamat menyongsong Tahun Baru 2011.

GURU AGAMA KATOLIK: PENDIDIK DAN PEWARTA

2010-11-30T14:14:00.002+07:00

Seorang guru agama Katolik adalah seorang pendidik sekaligus pewarta. Seorang pendidik atau pewarta akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika ia memiliki pemahaman yang jelas dan benar tentang apa sebenarnya dimaksudkan dengan mendidik/mewartakan. Demikian salah satu benang merah pemaparan narasumber, Paulus Bauju, pada pertemuan Pembinaan Guru Agama Katolik (GAK) Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung daritanggal 18 sampai dengan 21 Oktober 2010 di Waikabubak, Pulau Sumba – Nusa Tenggara Timur.

Lanjut Paulus Bauju, yang merupakan aktivis Gereja di Keuskupan Weetebula, bahwa mendidik dan mewartakan dua-duanya terarah kepada pihak lain. Namun mewartakan lebih sederhana dari pada mendidik. Mewartakan tekanan pada mentransfer kabar, berita yang ia miliki kepada pihak lain. Sedangkan mendidik adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak yang belum dewasa dalam pertumbuhannya menuju ke arah kedewasaan dalam arti dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab sosial atas segala tindakannya menurut pilihannya sendiri. Itu berarti tugas Guru Agama Katolik berat karena harus mendidik dan mewartakan.

Kesempatan Berharga

Pada hari pertama pertemuan berjalan sesuai dengan jadwal yaitu para peserta check in, dilanjutkan dengan pembukaan yang dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, Drs. Julius David Kalimbang. Acara dimulai dengan pembukaan oleh protokol, kemudian menyanyikan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Laporan Ketua, lalu sambutan dan pengarahan serta pembukaan resmi oleh Kepala Kantor Kabupaten Sumba Barat. Pada hari pertama ini pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kemenag Sumba Barat menegaskan bahwa pertemuan ini amat berharga dan strategis bagi pembinaan GAK. Untuk itu, semua peserta hendaknya menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Pembinaan dan pembekalan akan diberikan baik dari narasumber pusat, maupun narasumber lokal atau dari aktivis Gereja Katolik.

Kurikulum Pendidikan Agama Katolik

Pada hari kedua dan ketiga merupakan proses pembekalan dan pembinaan GAK dengan jadwal padat sesuai jadwal ditetapkan panitia. Materi awal berisi bahan Kurikulum Pendidikan Agama Katolik dengan narasumber yaitu Bapak Lukas Mandja. Ia menjelaskan perkembangan Kurikulum di Indonesia, mulai dari Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, sampai pada Kurikulum Berbasis Kompetensi. Adanya berbagai perubahan dan perkembangan kurikulum dimaksudkan demi kesuksesan hidup dan untuk menghadapi arus globalisasi. Selanjutnya, strategi pendidikan masa kini, seturut rekomendasi UNESCO pada tahun 1998 mencanangkan empat pilar pendidikan yaitu: learning to know; learning to do, learning to be, dan learning to live together.

Kompetensi Guru Agama Katolik

Kompetensi Guru Agama Katolik dipaparkan oleh Dra. Magdalena Wala, narasumber setempat. Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) dan PP No. 19/2005 tentang Standar Nasionall Pendidikan menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi dari Kompetensi Pedagogis, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesionalitas. Keempat kompetensi ini dijabarkan Magdala Wala melalui penjabaran teladan Yesus Kristus yang memiliki kompetensi profesionalitas, pedagogis, kepribadian dan sosial yang bersumber dari Kitab Suci. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi mereka sebagai Guru Agama Katolik.

Masih pada hari kedua, narasumber pusat menyampaikan materi Visi dan Misi Ditjen Bimas Katolik sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Bimas Katolik. Menurutnya, visi merupakan harapan dan cita-cita yang diwujudkan melalui misi dan kebijakan atau program. Visi Ditjen Bimas Katolik adalah terwujudnya masyarakat Katolik seratus persen Katolik dan seratus persen. Misinya adalah mengajak masyarakat Katolik untuk berperan serta secara aktif dan dinamis dalam mencapai tujuan pembangunan bangsanya. Visi Misi ini direalisasikan melalui kebijakan dan program yang ada pada Ditjen Bimas Katolik.

Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Agama Katolik

Materi bersifat kebijakan ini disampaikan Drs. Natanael Sesa, M.Si, yang juga penjabat Direktur Pendidikan Agama Katolik pada Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI. Berangkat dari kondisi pendidikan Indonesia, kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan, arah Pastoral Gereja Katolik di bidang pendidikan, dinamika masyarakat Indonesia serta pengaruh globalisasi, maka Direktorat Pendidikan Agama Katolik menetapkan arah kebijakannya kepada: 1) perluasan dan pemerataan akses memperoleh PAK yang bermutu, 2) peningkatan mutu luaran PTAKS, 3) pengembangan kader ”penggerak” komunitas basis PAK, 4) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra Pendidikan Agama dan Keagamaan Katolik. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan program prioritas dan langkah konkrit seperti terlampir dalam materi narasumber..

Sertifikasi GAK dan Peningkatan Kualifikasi GAK dalam Jabatan (DMS)

Materi penting ini disampaikan oleh narasumber pusat, sekaligus sebagai Direktur Pendidikan Agama Katolik yaitu oleh Drs. Natanael Sesa, M.Si. Menurutnya, program yang menjadi prioritas dan mendesak dewasa ini pada Ditjen Bimas Katolik adalah peningkatan mutu guru/dosen PAK melalui sertifikasi dan dual modes system (DMS). Sertifikasi guru dimaksudkan untuk menjawab kondisi kualitas pendidikan, mendorong keberadaan guru yang berkualitas, menghadapi tantangan persaingan global, meningkatkan kompetensi dan mensejajarkan guru dengan tenaga profesional lainnya. Sementara program DMS adalah program yang mengintegrasikan sistem pembelajaran konvensional (tatap muka) dan sistem pembelajaran mandiri (modul), serta pengakuan atas pengalaman berkarya. Program ini khusus untuk mendukung upaya percepatan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan (Permendiknas No. 58/2008, pasal 2).

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar PAK

Kompetensi merupakan serangkaian keterampilan atau kemampuan dasar serta sikap dan nilai penting yang dimiliki seorang individu setelah dididik dan dilatih melalui pengalaman belajar yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Seorang disebut kompeten bila ia know how to know, know to do, know to be dan know how to live together). Kompetensi dasar PAK meliputi aspek tema pribadi peserta didik, tema Yesus sebagai teladan Kristus, dan tema tentang Gereja sebagai persekutuan umat beriman. Demikian penjelasan Narasumber, Lukas Mandja dalam lembaran berisi materi yang dibahas.

Metodologi Pembelajaran PAK dan Peran Media dalam Pembelajaran

Menurut nara sumber, Dra. Magdalena Wala pembelajaran adalah upaya pembimbingan terhadap siswa secara sadar dan terarah berkeinginan untuk belajar sebaik-baiknya, sesuai dengan keadaan dan kemampuan siswa. Pembelajaran yang efektif dan efisien membutuhkan suatu media yang berfungsi menciptakan situasi pembelajaran yang efektif, menjadi bagian integral dari keseluruhan situasi pembelajaran, meletakan dasar-dasar yang konkrit dan konsep yang abstrak sehingga dapat mengurangi verbalisme, membangkitkan motivasi belajar dan mempertinggi mutu pembelajaran. Perlu diingat bahwa media tidak dapat 100% menggantikan peran Guru, perlu persiapan yang matang : siswa, guru, alat/program, tempat , ada pertimbangan mutu media : handal, sistem,spesifikasi, praktis dan keselamatan/keamanan, media harus jelas dan menarik, dan ketersediaan media serta pertimbangan waktu yang ada. Ada beraneka macam media yang bisa digunakan antara lain media cetak (gambar/lukisan) , media massa (TV, Radio, Internet), multimedia (komputer multifungsi – Film / TV / VCD, Radio, Musik, E- mail, E – Learning, Media cetak, Telecomprence.

Beriman Dalam Masyarakat Dinamis

Pada hari terakhir kegiatan di isi dengan Materi terakhir yaitu soal Beriman dalam Masyarakat Dinamis. Dalam materi ini berlangsung diskusi atau tanya jawab dengan Narasumber tentang kehidupan masyarakat setempat dalam konteks menuju perubahan. Dalam proses diskusi dipandu oleh narasumber dan berjalan alot.

Pastor Mickael M. Keraf, CSsR, narasumber dari mitra Ditjen Bimas Katolik Gereja Katolik melihat kehidupan individu dalam masyarakat dinamis dalam perspektif psikologi dalam konteks berani menjadi diri sendiri. Untuk menjadi diri sendiri, berarti harus berubah. Perubahan mulai terjadi ketika orang mulai mengenal dirinya sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya, bukan ketika dia berusaha menjadi orang lain dan mengejar impian dan harapan-harapannya dalam diri orang lain. Dengan jalan sepenuhnya mengidentifikasikan dan “mengakui” suatu bagian dari diri kita sejati yang terjerat, terjebak dan terlekatkan, kita mulai menghentikan pergulatan memperebutkan kekuasaan batin dan membebaskan energi untuk perubahan. Berubah mengubah kebiasaan lama dengan kebiasaan baru (habitus baru). Di sinilah dituntut profesionalitas. Menjadi profesional berarti mampu berubah secara dinamis, disiplin dan cerdas.

Pada hari ketiga ini, pertemuan pembinaan Guru Agama Katolik di Waikabubak ditutup oleh Kepala Seksi Bimas Katolik Kabupaten Sumba Barat, setelah mendengarkan kesan dan pesan salah seorang peserta. Peserta melalui kesan dan pesannya berharap supaya diadakan pertemuan rutin pembinaan seperti ini. “Pertemuan semacam ini merupakan penyegaran dan pembekalan bagi kami seupaya semakin profesional” tegasnya. Akhirnya acara ditutup dengan lagu “Bagimu Negeri”. (Pormadi)

Gereja Katolik adalah Mitra Pemerintah

2010-11-09T16:27:00.003+07:00

Gereja Katolik merupakan salah satu komponen bangsa yang menjadi mitra dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian salah satu pesan Bapak Menteri Agama RI, Suryadharma Ali, ketika menghadiri dan membuka acara Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI 2010) pada 1 November 2010 di Bogor.

Mengenai tema SAGKI 2010, Menteri Agama yang didampingi oleh Pgs. Dirjen Bimas Katolik, Semara Duran Antonius, menyambut baik. "Saya menyambut baik tema yang diangkat, "Ia (Tuhan) Datang Supaya Semua Memperoleh Hidup dalam Kelimpahan". Sebuah tema yang menantang pemeluk agama agar selalu menyadari bahwa kehadiran Tuhan yang diimani itu benar-benar membawa kehidupan yang berlimpah kebaikan dan kedamaian melalui perbuatan dan amal baik yang tulus kepada sesama manusia".

Sidang yang dihadiri oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia dibuka secara resmi oleh Menteri Agama RI. Gereja Katolik adalah mitra pemerintah dalam membangun NKRI. (Pormadi Simbolon)

Bangun Kerja Sama Simbiosis Mutualistis

2010-11-09T16:03:00.005+07:00

Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr. M. Dogma Situmorang, OFM Cap, mengajak semua mitra kerjanya, antara lain Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, supaya meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan, bersimbiosis mutualisme. Hal itu diungkapkan Ketua KWI, yang juga merupakan Uskup Situmorang, ketika menyampaikan sambutannya pada pembukaan Sidang Tahunan KWI 2010 (Senin, 8/11) di Jakarta.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pgs. Dirjen Bimas Katolik, Semara Duran Antonius, Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, sebagai Pemerintah mengharapkan sinergi dengan KWI dalam melayani masyarakat Katolik Indonesia. Pgs. Dirjen Bimas katolik tersebut mengisahkan buah-buah kemitraan dengan KWI melalui bidang urusan agama Katolik dan pendidikan agama Katolik.

Terkait dengan kerja bermitra, Ketua PGI Andreas Yewanggoe, juga mengharapkan kerjasama dengan KWI tidak sebatas membuat pesan Natal Bersama, tetapi harus ada yang lebih konrit, demikian salah satu garis benang merah sambutannya pada pembukaan Sidang KWI tersebut

Pembukaan Sidang Tahunan KWI tersebut selain dihadiri Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Ketua PGI, Pgs Dirjen Bimas Katolik, juga dihadiri oleh sebagian besar Uskup Gereja Katolik Indonesia, para Ketua dan Sekretaris Eksekutif Komisi, Lembaga, Sekretariat, dan Departemen KWI serta perwakilan dari UNIo dan KOPTARI (pormadi).

Bekas Gereja Pengungsi Vietnam

2010-10-11T17:56:00.000+07:00

Gereja ini merupakan tempat ibadah para pengungsi Vietnam dari tahun 80an sd 90an semasa perang ideologi di Vietnam. Sekarang bangunan ini menjadi obyek wisata di pulau Galang, Kepulauan Riau.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

HIDUP ITU PERJUANGAN

2010-10-11T11:45:00.000+07:00

Hidup itu perjuangan
Powered by Telkomsel BlackBerry®

JANGAN MALU AKUI DIRI GURU AGAMA

2010-08-13T14:16:00.004+07:00

Jangan malu mengakui sebagai Guru Agama, apalagi sebagai Guru Agama Katolik. Tugas anda mulia. Tanggung jawab anda di Pendidikan agama bukan hanya untu mentransfer ilmu tetapi bagaimana mengubah perilaku anak didik dengan kompetensi dan teladan dari seorang Guru Agama Katolik. Demikian salah satu pesan pertemuan Pembinaan Guru Agama Katolik Tingkat Menengah Lokal Provinsi Sumatera Selatan (17-20 Mei 2010) di Palembang.

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih empat hari itu dan diikuti 35 orang peserta Guru Agama Katolik (GAK) dan para pembina agama, menurut Ketua Panitia, Drs. Alphonsus Supardi, MM adalah agar peserta pertemuan dapat meningkatkan mutu seorang Guru Agama Katolik sehingga kepercayaan diri dan motivasi/spiritualitas meningkat dalam melaksanakan tugas dan karyanya.

Sementara itu Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam sambutan yang dibacakan oleh Bapak H. Amri, Kabag TU berpesan, bahwa sebagai GURU, tugas mereka bukan hanya mengajar, tetapi terutama sebagai pendidik yang memberi teladan: menanamkan pendidikan nilai, sikap mental yang positif, membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia dan toleran. Hal itu penting mengingat sekarang ini kondisi pendidikan kita masih memprihatinkan.

Oleh karena itu, didorong oleh niat iklas dan berangkat dari situasi pendidikan nasional yang memprihatinkan, Pemerintah akan menempuh berbagai upaya meningkatkan mutu pendidikan yang dicirikan dengan pendidikan yang tanggap pada situasi global, pendidikan yang mengembangkan potensi peserta secara utuh, mengembangkan kemampuan belajar terus menerus.

Senada dengan Kepala Kanwil tentang keadaan pendidikan nasional, Dirjen Bimas Katolik, yang diwakili Direktur Pendidikan Agama katolik, Drs. Natanael Sesa, M.Si, memberikan catatannya. Catatan tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PAPK) dengan kenyataan hidup sekarang ini: masih pada taraf pengetahuan belum pada pembentukan sikap dan kepribadian; metode pembelajaran belum menyentuh hati dan pengaruh lingkungan yang kurang mendukung.

Upaya Perbaikan

Untuk itu Pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik melakukan pembinaan antara lain melalui acara semacam ini dengan tujuan meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Katolik dengan keyakinan bahwa guru adalah faktor dominan dalam mewujudkan mutu pendidikan. Kalau guru tidak beriman, bagaimana muridnya bisa beriman. Guru akan menjadi ukuran.

Untuk itu lanjutnya, Pemerintah berharap GAK menambah wawasan tentang tugas dan fungsi mereka sebagai GAK. Mereka memahami kondisi riil masyarakat kita. Mereka seyogiyanya menggunakan kesempatan ini menjernihkan kembali motivasi sebagai GAK (spiritualitas). Mereka saling berbagi pengalaman, dan saling menguatkan satu-sama lain untuk menjadi lebih kreatif serta menghargai panggilannya sebagai GAK.

Situasi Aktual

Sebagai Direktur Pendidikan Agama Katolik dan sebagai Narasumber Bapak Drs. Natanael Sesa, M.Si memaparkan materi tentang Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Agama Katolik Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Agama Katolik. Menurutnya, berangkat dari tantangan aktual seperti adanya pergeseran nilai persatuan dan kesatuan bangsa menjadi pengedepanan kepentingan kelompok menguat/keretakan hidup berbangsa, adanya formalisme ggama yang lebih mengutamakan simbol daripada perbuatan/ aktualisasi nilai/ajaran agama. Selain itu nilai-nilai Pancasila menjadi kabur atau dikaburkan, dan yang lebih parah terjadi kemerosotan moral sekaligus fungsi hati nurani semakin pudar.

Salah satu upaya untuk perbaikan keadaan bangsa yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik adalah melakukan tingakan konkrit antara lain melalui pembinaan GAK yaitu peningkatan motivasi spiritualitas GAK melalui retret. Upaya lain adalah melalui pembinaan, GAK dapat mengembangkan wawasan tugas sebagai GAK melalui pembinaan profesionalitas; menyiapkan Kader Katolik melalui latihan kepemimpinan (kaderisasi) mahasiswa umum/PTAKS; memperluas akses pendididkan keagamaan Katolik melalui pemberian ijin pendirian Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta, ; meningkatkan kualifikasi pendidikan GAK melalui dual modes system, mengupayakan sertifikasi GAK dan memberikan bantuan honor dan beasiswa.

GAK yang militan

Sementara itu Narasumber lain, Romo Blasius Sukoto,SCJ, mengatakan semua orang Katolik termasuk seorang Guru Agama Katolik yang oleh karena menerima pembabtisan yang sama dipanggil untuk menjadi pewarta, dengan prinsip cerdas secara intelektual, dewasa secara emosional, beriman mendalam. Banyak orang pintar, namun emosi tidak digarap menjadi tidak berdaya guna dan memadai. Lanjut Romo Blasius yang aktif di bidang pembinaan kepemudaan di Keuskupan Palembang , Guru Agama Katolik diharapkan sebagai pewarta dan pendidik yang militan. Militansi dibangun dengan disiplin dan integritas diri yang tinggi di bidang katolisitas.

Narasumber lain, Pastor FX. Budi Haryono, S.Th, Bac,Tdg, SCJ, yang juga sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi di Palembang, menegaskan keempat kompetensi yang harus dikembangkan seorang GAK adalah pertama kompetensi Kepribadian menyangkut integritas, dewasa, berwibawa, arif, berakhlak mulia. Kedua, kompetensi pedagogik menyangkut analisis, perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, penilaian/evaluasi. Ketiga, kompetensi profesionalitas menyangkut penguasaan materi, pengayaan bahan, pengusahaan metode. Keempat, kompetensi sosial menyangkut human relation, komunikasi segala arah, dan adaptabilitas.

Menurutnya, model yang bisa dijadikan teladan dalam membangun keempat kompetensi ini adalah Yesus Kristus. Semua kompetensi ini ada dalam diri Sang Guru kita yaitu Yesus Kristus. Antara karya dan perbuatan adalah satu dalam diri Yesus Kristus. Sebagai GAK, kita dipanggil mengikuti Dia, membangun relasi personal dan menimba pengetahuan langsung dari Sang Jalan, kebenaran dan Hidup itu. Kemudian membagikan kompetensi itu kepada para peserta didik. Dialah model kita dalam mengajar dan berbuat.

Khas Pendidikan Agama Katolik

Terkait standar materi pendidikan agama Katolik, menurut Narasumber lain,Yustinawati, M.Pd, bahwa standar kompetensi dan kompetensi dasar pendidikan agama Katolik harus mendapat persetujuan pimpinan Gereja melalui Komisi Kateketik KWI. Soal isi ajaran agama Katolik merupakan otoritas hirarki Gereja Katolik. Gereja menerbitkan suatu pedoman kurikulum beserta indikator pencapaian kompetensi yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian yang membantu para Guru dalam pembelajaran di kelas. Itulah kekhasan pelajaran agama Katolik.

Terkait metodologi pembelajaran, Yustinawati yang juga sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Palembang, metode pembelajaran agama Katolik dan pengorganisasiannya harus menyentuh seluruh diri manusia (kogitif, afektif, psikomotorik).Untuk itu maka perlu metode khusus yang menyentuh seluruh aspek. Seluruh rencana pembelajaran (RPP) harus memperhatikan ketiga aspek tersebut secara aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan.

Untuk itu, dalam pembelajaran perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam metode pembelajaran antara lain tidak cukup ceramah, tapi langsung mengalami langsug nilai yang diajarkan; berikan kesempatan untuk refleksi (masuk dalam dirinya, memikirkan apa yang dialami); teguhkan peserta didik untuk mencoba melakukan apa yang dipelajari; biasakan melaksanakan perilaku-perilaku bernilai agar menjadi perilakunya sendiri; sediakan model nilai/teladan bagi peserta didik anda seperti model Yesus memberi teladan sikap ; latihlah peserta didik sampai kompeten dan memiliki keterampilan sosial yang baik.

Beriman dalam Masyarakat Dinamis

Sebagai GAK yang hidup di jaman penuh tantangan ini, menurut Romo Guido Suprapto,Pr, maka ia dalam karya pendidikan agama Katolik harus berlandaskan ajaran iman Katolik, menghidupi spiritualitas Katolik, memantapkan mentalitas katolisitas dan berdasarkan arah dan orientasi pendidikan Katolik pula.

Romo yang aktif bertugas di salah satu Komisi Keuskupan, menegaskan beriman dalam masyarakat dinamis antara lain, seorang GAK perlu pertama, mengembangkan iman inklusif yang menjunjung persatuan dan persaudaraan yang tulus, Gereja harus mengedepankan dialog, menghargai perbedaan. Kedua, mengedepankan pendidikan iman yang mendorong pengakuan pluralitas budaya, agama, etnis, bahasa, dan lain-lain sebagai rahmat Tuhan. Ketiga, Iman yang mendorong penghargaan terhadap martabat seorang manusia yang berarti membangun hidup bersama yang damai dan adil. Keempat, membangun iman yang mendorong perjuangan demi kebaikan bersama (bonum publicum/ bonum commune). Kelima, membangun iman yang mendorong perjuangan tanpa kekerasan.Tujuan baik tidak menghalalkan cara.

Pada akhir pertemuan, semua peserta merasakan manfaat pertemuan ini. Hal ini paling tidak diakui Romo Mariyanto, yang mewakili para peserta GAK memberikan pesan dan kesan sehabis pertemuan. “Pertemuan ini menambah wawasan. Semua acara berjalan dengan baik dan diikuti para peserta dengan tekun. Kami sangat berterima terimakasih atas kerjasama pemerintah dan Gereja Katolik. Pada pertemuan ini kami mendapat semangat dan peneguhan kembali akan tanggung jawab kami sebagai GAK dan utusan Allah setelah pertemuan ini. Semoga kami menjadi percaya diri sebagai GAK di lapangan”, demikian tandas Romo yang aktif berkarya di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik.

Sementara itu dalam penutupan acara, Semara Duran Antonius, Sekretaris Ditjen Bimas Katolik yang mewakili Dirjen Bimas Katolik, menegaskan sebagai GAK tugas anda merupakan tanggung jawab besar. Para orang tua bersedia menyerahkan anak-anak mereka menjadi anak didik anda, karena mereka percaya, anda GAK yang mampu mengajar dan mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak pintar, berakhlak mulia, terampil dan beriman. Jadi ingatlah, pendidikan agama bukan hanya transfer ilmu tetapi juga bagaimana mengubah perilaku anak didik. Inilah tugas mulia kita. Karena tugas mulia anda itu, para GAK tak perlu minder atau malu mengakui diri sebagai GAK. Saya mendengar bahwa banyak guru agama malu atau kurang percaya diri mengakui diri sebagai guru agama. (Pormadi Simbolon).

Suami Cut Tari Yang Tegar dan Setia

2010-07-09T14:36:00.004+07:00

Pasti banyak orang menganggap Suami Cut Tari, Yohanes Joesoef Subrata, sebagai pria bodoh atau DKI (di bawah ketiak istri) karena memaafkan istrinya yang berbuat salah (asusila di sebuah video porno yang beredar luas). Namun tidak sedikit juga orang mengagumi ketegaran suami Cut Tari ini.

“Saya akan selalu mencintai istri saya sendiri dan melindungi istri saya sampai kapan pun dan itu tidak pernah luntur,” tegas Joesoef kepada para wartawan seperti dikutip wartawan Kompas Entertainment.

Dari kacamata manusiawi, siapa sih yang tegar melihat istrinya sendiri berbuat asusila dengan dengan laki-laki lain? Yang mestinya lebih membuat marah Joesoef, perbuatan asusila istrinya itu tersebar secara nasional di seantero jaga melalui berbagai media terutama media internet dan bluetooth handhone. Sebagai seorang lelaki dan manusia biasa, pastilah akan timbul niat untuk menceraikannya dan mencari perempuan lain yang lebih baik.

Namun itu tidak ia lakukan. Ia memaafkan istrinya dan tidak akan menceraikannya. Bahkan ia berkata, “Kita manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan,” tegasnya seperti dikutip dari Kompas Entertainment.

Biasanya perempuan yang biasa memaafkan suaminya bila berselingkuh. Namun pada Joesoef terjadi yang luar biasa tanpa ada gengsi dan malu pada apa kata orang atas perbuatan istrinya. Ia luar biasa.

Sikap Suami Cut Tari pantas dikagumi: mau memaafkan istrinya, setia dan tegar mendampingi istri ketika menghadapi berbagai masalah, kokoh dalam imannya, menegakkan keutuhan keluarga demi kebaikan keluarga.

Pasti berat untuk tegar bagi seorang pria di saat istrinya berselingkuh, namun kalau iman kokoh maka maaf pun bisa dilakukan. Namun tidak gampng. Entah apapun agamanya, sikap suami Cut Tari pantas dikagumi. (kompasiana.com/pormadi)

Publik Tahu Ada Fasilitator Pemerintah bagi Umat Katolik Indonesia

2010-06-16T15:28:00.004+07:00

Baru saja berakhir Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQN) 2010 bersamaan dengan BENGKULU EXPO 2010 di kota Bengkulu dari tanggal 3-12 Juni 2010, banyak hal-hal menarik yang saya dapatkan, setidaknya menurut pendapat saya yang mendapat tugas untuk menjadi petugas Pameran dari Bimas Katolik Kementerian Agama RI.

Setidaknya, menurut pengalaman saya, publik yang mengunjungi awalnya belum tahu bahwa Pemerintah ternyata menyediakan pelayanan bagi semua umat beragama di Indonesia (setidaknya 6 agama resmi yang diakui), pada akhirnya mereka tahu. Memang, selama ini Kementerian Agama RI dipandang publik seolah-olah hanya menjadi fasilitator bagi umat Islam di Indonesia.

Setelah melihat stand Kementerian Agama RI, ternyata di sana ada pameran dengan stand-stand khusus seperti: Stand Ditjen Bimas Katolik, Stand Ditjen Bimas Islam, Stand Ditjen Bimas Kristen, Stand Ditjen Bimas Hindu, Stand Ditjen Bimas Budha dan kebetulan untuk Stand Ditjen Bimas Konghucu belum diadakan karena belum terbentuk unit kerjany di kantor Kementerian Agama RI.

Seturut tugas saya yang berada pada Stand Ditjen Bimas Katolik, kami memmaerkan:buku produk Bimas Katolik (Sejarah Ditjen Bimas Katolik, Kesepakatan Timika dan Palembang, Hasil Pertemuan Konsultasi Pejabat Pusat dan Daerah, Kiat Kepemimpinan Visioner); Buku-buku tentang Filsafat dan Teologi (Kerohanian Katolik); Majalah Bulletin Bimas Katolik; Slide: foto-foto kegiatan Ditjen Bimas Katolik; Brosur berisi Visi-Misi Ditjen Bimas Katolik.

Bersama teman saya yang bertugas (Niko, Hajar, Paskalis) kami bertugas menjaga stand Ditjen Bimas Katolik dari jam 10.00 WIB s.d. 21.00 WIB, membagikan buku atau majalah secara gratis bila pengunjung membutuhkan, memberikan penerangan atau penjelasan bila para pengunjung mengajukan pertanyaan.

Antusiasme pengunjung memuaskan. Hal ini terlihat dari buku yang berisi tentang filsafat, teologi, kerohanian Katolik habis diambil oleh pengunjung, yang memang secara gratis diperuntukan untuk pengunjung. Juga sebagian produk Bimas Katolik habis diambil pengunjung: yang masih tinggal Kesepakatan Timika, Kesepakan Palembang dan Kiat Kepemimpinan Visioner oleh Stef Agus. Termasuk majalah Bulletin habis diambil pengunjung.

Kebanyakan peminat buku adalah dari kalangan non-Katolik seperti para mahasiswa STAIN Bengkulu seperti terlihat dari buku tamu.

Catatan

Secara umum minat pengunjung terhadap Stand Kementerian Agama RI amat antusias, hal ini tebrukti dari buku tamu yang ada lebih dari ratusan orang yang mengisi buku tamu.

Pengunjung beragama Katolik sejauh pengamatan kami hanya sedikit, bisa dihitung dengan jari.
Kebanyakan peminat buku atau majalah adalah para mahasiswa dari STAIN Bengkulu, kemungkinan besar dipakai untuk referensi dalam tugas perkuliahan sekolah.

Beberapa pengunjung beragama Islam sangat antusias untuk mengetahui tentang agama Katolik dan perbedaan agama Katolik dan agama Kristen.

Kesan

Kesan positifnya, pameran seperti ini menjadi sarana strategis dalam mempromosikan keberadaan Ditjen Bimas Katolik dan Bimas lainnya, agar mata publik terbuka bahwa di Kementerian Agama RI itu semua agama difasilitasi Pemerintah.

Kesan negatifnya, sarana yang transportasi kurang memadai . Lokasi penginapan dan lokasi pameran cukup jauh, sehingga membutuhkan biaya tambahan dalam perjalan pergi dan pulang ke dan dari Pameran.

Rekomendasi

Pengunjung beragama Katolik hanya beberapa orang. Untuk itu perlu sosialisasi oleh Pembimas kepada Gereja Katolik setempat.

Menurut kami, alangkah baiknya jika ke depan Ditjen Bimas Katolik ditetapkan ikut menjadi peserta Pameran besar seperti di Bengkulu Expo 2010 menjadi program rutin Ditjen Bimas Katolik.

Demikianlah sekedar sharing pengalaman kami bertugas. Semoga bermanfaat bagi pembaca. (Pormadi Simbolon)

Uskup Agung Medan: Mereka Harus Terampil ke Dalam dan ke Luar

2010-06-16T14:44:00.005+07:00

Lembaga Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo (St) Bonaventura Delitua Sumatera Utara harus meningkatkan mutu lulusannya sehingga terampil di tengah dan di luar Gereja Katolik, demikian benang merah paparan Uskup Agung Medan, Mgr. Dr. Anicetus Sinaga, pada pertemuan Penyusunan Kurikulum Institusional STP Santo Bonaventura di Hotel Danau Toba Internasional Medan (1-3 Juni 2010).

Di hadapan sekitar 30 orang dosen dan pemerhati pendidikan STP ST. Bonaventura, Uskup Agung Medan itu memulai paparannya dengan pertanyaan, “Akan kemana STP ST Bonaventura melangkah?”

Lembaga perguruan tinggi yang dikelola yayasan Keuskupan Agung Medan tersebut sekarang sedang membina kurang lebih 300 orang mahasiswa. Sebagai pimpinan tertinggi umat Katolik di Keuskupan Agung Medan, Uskup Sinaga mengharapkan atau memimpikan bahwa STP ST. Santo Bonaventura mampu melangkah menuju lembaga perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga pastoral yang mampu menjadi jembatan antara umat biasa dengan hirarki.

Untuk itu, setiap lulusan STP ST. Bonaventura harus melakukan pelatihan dan pembenahan dan peningkatan mutu lulusannya yang terampil di bidang agama (katekese, pastoral) sekaligus mampu menjadi tokoh agama (porhanger, sintua); keterampilan akademik (penelitian), berdialog secara ilmiah; menjadi komunikator bagi masyarakat.

Ke depan juga, impian Uskup, agar lulusan STP ST. Bonaventura benar-benar terlibat di kehidupan sosial-politik selain di bidang agama, seperti terlibat di tengah masyarakat (pemimpin/pejabat masyarakat, DPR, Gubernur, Bupati, lurah, dll). Kelak mereka bisa menjadi pemain, yang bisa bermain, bukan dipermainkan oleh yang lain (kasus 2007 tentang sumbangan Pemda di bidang pembangunan agama) dan tidak mempermainkan pihak lain.

Harapan lain yang disampaikan Uskup Sinaga itu bahwa lususan STP St. Bonaventura mampu memupuk kondusivitas dalam pelayanan yang bersinergi antara awam, hirarki dan hidup bhakti, mendukung inkulturasi yang benar, melakukan pembaharuan terus-menerus (aggiornamento).

Dengan kata lain, menurut Uskup, lulusan STP ST Bonaventura yang adalah awam (umat biasa) benar-benar terampil dalam internal Gereja Katolik, tetapi juga terampil di luar Gereja Katolik. Untuk itu semua pihak diharapkan ikut mengangkat martabat awam termasuk guru agama untuk berperan dalam pembangunan Gereja dan segala upaya yang baik harus dilakukan termasuk melalui penyusunan kurikulum institusional yang sedang dilakukan para dosen lembaga perguruan tinggi tersebut.

Lulusan Berkarakter

Sementara itu, Prof. Dr. Belferik Simanullang, narasumber lain berangkat dari filosofi pendidikan, ia mengharapkan para lulusan STP St. Bonaventura menghasilkan lulusan-lulusan berkarakter (berkepribadian), yang ber-mindset filosofis (berdasarkan hakekat nilai).

Untuk menjelaskan seperti apa pribadi berkarakter itu, ia mengutip ungkapan (anonim) yang berbunyi “Jika kehilangan semua, sesungguhnya tidak ada yang hilang, karena karakter mengutamakan kekayaan budi pekerti. Jika kesehatan yang hilang, ada sesuatu yang hilang karena karakter kesehatan jiwa dan raga. Jika karakter yang hilang, maka segala-galanya telah hilang, karena karakter adalah roh kehidupan”.

Menurut Profesor Manullang, dalam konteks penyusunan kurikulum institusional harus sampai pada program yang menampung pengalaman peserta didik/mahasiswa untuk diolah sehingga terbentuk menjadi sebuah karakter/kepribadian. Mengubah karakter “hanya mencari uang” dan “berkarya” menjadi “mengabdi” (filosofis).

Lanjutnya, ada unsur-unsur kurikulum institusional: tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Materi kkurikulum mengandung unsur pengetahuan (kognitif), skills (psikomotorik) dan abilities (afektif). Strategi pembelajaran dengan cara, berilah pengetahuan, lalu latihlah mereka, dan jadikan itu menjadi kebiasaan mereka. Tugas kita bagaimana mendorong peserta didik/mahasiswa bermindset filosofis. Perumusan tujuan kurikulum institusional perlu memperhatikan keunikan atau kearifan lokal yang membentuk karakter.

Dosen merupakan kunci utama keberhasilan sebuah kurikulum Jika mutu dosen berkarakter maka segalanya akan menjadi baik di tangannya termasuk kurikulum yang jelek. Esensi kehadiran dosen membawa para mahasiswa pada kerinduan akan belajar dan membawa pencerahan.

Pada akhir pertemuan penyusunan kurikulm institusional STP St. Bonaventura Delitua Sumatera Utara berhasil disusun oleh para dosen bersama Ketua STP St. Bonaventura dengan fasilitator dari Ditjen Bimas Katolik dengan kerangka menghasilkan Guru Agama Katolik yang profesional yang sesuai dengan konteks. (pormadi simbolon)

MENELADANI MARIA DI PANTAI ANYER BANTEN

2010-05-31T11:39:00.001+07:00

Pembinaan karyawan di Hotel Marbella, Anyer desa Bandulu (28-30 Mei 2010) diadakan dalam rangka bulan Mei yang diperingati sebagai bulan Maria dalam Gereja Katolik. Para pegawai diajak mengenal Maria, Bunda Yesus Kristus (Isa Almasih). Tema yang diambil, “Kita baktikan kehendak ‘kita’ dalam pengabdian kepada Allah dan sesama dengan meneladani kasih dan kelembutan Maria”

Pembina rohani atau Narasumber, Romo Albert Damean, MSC, menerangkan beberapa hal tentang Maria, yang biasa disebut Santa Maria dalam Gereja Katolik, Maria Bunda Yesus, antara lain Peran Maria dalam Gereja dan Keluarga.

Menurut Romo Albert, Santa Maria mendapat tempat penting dalam Gereja Katolik. Maria banyak dirayakan atau diperingati dalam kalender Liturgi Gereja Katolik. Maria adalah Bunda Gereja; Maria adalah misionaris Gereja, Maria adalah teladan orang beriman (peka terhadap kebutuhan orang lain dan kuat beriri di kaki salib) sebagaimana didasarkan dari sabda-sabda yang di Kitab Suci Katolik.

Dalam keluarga, Maria adalah teladan sebagai Ibu dan wanita dalam keluarga. Maria mau menjadi hamba Tuhan. Maria menjadi bunda para pengungsi dan peziarah. Ia adalah teladan dalam menyimpan dan merenungkan perkataan Tuhan (kontemplatif).

Pada kesempatan itu pula, Romo Albert mengatakan, devosi kepada Maria dianjurkan oleh Gereja, namun jangan sampai kita men-tuhan-kan Maria atau menggantikan peran Yesus dalam diri peran Maria. Pusat iman kita adalah Yesus Kristus. Maria hanyalah perantara kepada Yesus sekaligus tokoh orang beriman. Melalui Maria kita bisa sampai kepada Yesus dan mengikuti puteranya.

Untuk itu, teladan Maria patut diambil dan dijadikan milik oleh setiap orang beragama Katolik. Meneladani Maria berarti mau menjadi orang yang menyimpan dan merenungkan sabda Tuhan, peduli kebutuhan orang lain dan tidak kalah penting adalah memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang lain dengan melaksaakan perintah kasih kepada Allah dan sesama. Semoga! (Pormadi Simbolon)

Pgs. Dirjen Bimas Katolik: Keberadaan Kementerian Agama Jangan Diperdebatkan Lagi

2010-05-26T15:28:00.006+07:00

“Jangan ada bagi perdebatan soal keberadaan Kementerian Agama RI”, demikian salah satu isi paparan oleh Pgs. Dirjen Bimas Katolik yang juga Penjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama RI, Bahrul Hayat, Ph.D pada pertemuan konsultatif seluruh Pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah yang berlangsung di Mataram (22/4).

Dalam paparannya, Sekjen Kementerian Agama RI itu juga menegaskan bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia, bukan teokrasi, dan bukan sekular (pemisahan total hubungan negara dan agama). “Di Indonesia, negara berperan memfasilitasi dan memberi ruang bagi kehidupan beragama. Republik Indonesia bukan teokrasi, bukan sekuler. Agama adalah bingkai . Di Singapura saja, agama diatur secara khusus oleh menteri”, lanjutnya.

Tegasnya, “Di Indonesia negara menjadi fasilitator bagi 6 (enam) agama). Agama diharapkan menjiwai seluruh kehidupan negara. Jangan ada lagi perdebatan soal keberadaan Kementerian Agama RI”.

Salahkah Sikap Negara Demikian?

Lanjutnya, “Pancasila adalah dasar negara. Pancasila menfasilitasi agama dan mendorong warga RI menjadi pemeluk terbaik sesuai agamanya. Oleh karena itu tidak ada istilah mayoritas-minoritas. Semua difasilitasi”.

Dalam materi yang disampaikan kepada semua peserta dan rombongan jajaran Pejabat Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bahrul Hayat menegaskan “Pendidikan agama dan keagamaan disediakan oleh negara. Negara hadir membantu masyarakat dalam pendidikan agama dan keagamaan. Apakah salah sikap negara yang demikian?” Hal itu disampaikan adanya kritik sebagian kalangan terkait peran negara dalam hubungannya dengan agama.

Kepada semua pejabat Kementerian Agama Ditjen Bimas Katolik, ia menegaskan bahwa fungsi negara dalam NKRI: hanya sebagai fasilitator hubungan individu dengan Tuhan agar menjadi pemeluk yang baik; membangun harmonisasi relasi antar pemeluk agama. (Negara harus mengintervensi bila tidak harmonis; memfasilitasi pendidikan agama/keagamaan.

Tidak Boleh Tidak Memeluk Agama/Kepercayaan

Menurut dia, “Tafsir implisit atas UU Pembukaan UUD 1945: “Indonesia tidak boleh tidak memeluk agama dan kepercayaan. Ini juga tersirat dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada bagian akhir pemaparannya, Pejabat Penting Kementerian Agama RI itu berharap kepada para Pembimas/Kabid Katolik agar mendorong dan mengajak masyarakat untuk menjadi pemeluk agama Katolik yang baik; mendorong dan mengajak pembangunan harmonisasi umat; memberi pendidikan agama dan keagamaan untuk menciptakan kerukunan umat beragama.

Sehabis pemaparannya, Pgs. Dirjen Bimas Katolik sekaligus sebagai Sekjen Kementerian Agama RI melanjutkan perjalanan dinasnya yang didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Titik Temu RPJPN dan Ajaran Sosial Gereja: Keadilan Sosial

2010-05-03T14:50:00.002+07:00

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 merupakan periode 20 tahunan yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari komponen bangsa, Gereja Katolik Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan rencana pembangunan nasional. Salah satu kontribusi Gereja Katolik adalah ajaran sosial Gereja yang menggumuli masalah-masalah kemiskinan, ketidakadilan dan ketidakdamaian. Ajaran sosial Gereja bernafaskan preferential option for the poor, memilih berpihak pada kelompok miskin.

RPJPN 2005-2025
Dalam teks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dikatakan bahwa Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Juga dijelaskan bahwa bangsa Indonesia bukan hanya sebagai yang mandiri dan maju, melainkan juga sebagai bangsa yang adil dan makmur. Keadilan dan kemakmuran harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan . Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahan-kan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Lebih lanjut dijelaskan, bangsa yang adil berarti tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang telah terpenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Untuk mewujudkan bangsa yang adil itu, salah satu misi yang ingin diwujudkan adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yaitu meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/ daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Ajaran Sosial Gereja
Dalam studi tentang Ajaran Sosial Gereja, 1891 sering kali disebut sebagai tonggak sejarah ajaran sosial Gereja. Pada tahun inilah Paus Leo XIII memaklumkan ensiklik sosial pada 1 Mei 1891 berjudul Rerum Novarum (RN). Melalui ajaran sosial Gereja yang ada di dalamnya, Gereja Katolik secara tegas dan bijak mengambil sikap profetis dan keberpihakan terutama pada korban perubahan sistem, struktur dan mentalitas dalam hidup bersama.

Dalam buku tersebut, paling tidak ada 3 (tiga) pokok yang mutlak perlu untuk membela masyarakat yang lemah dan tertindas. Pokok pertama, Gereja mengajar dan bertindak (Rerum Novarum, art. 13-24). Pokok kedua, negara campur tangan pada masalah-masalah kesejahteraan umum (Rerum Novarum, art. 25-35); dan pokok ketiga, perserikatan profesional (pemilik modal dan buruh) perlu mengorganisasi wilayah sosial. (Reru Novarum, art. 36-44).
Sejak diterbitkannya Rerum Novarum oleh Paus Leo XIII pada 1 Mei 1891 sampai dengan dipromulgasikannya Centesimus Annus, 1 Mei 1991 oleh Paus Yohanes Paulus II, sudah lebih dari sepuluh dokumen mengenai ajaran sosial Gereja.

Empat puluh tahun sesudah Rerum Novarum, diterbitkanlah Quadragesimo Anno (31 Mei 1931) yang bertujuan untuk memperbaiki tata sosial. Penerbitan ajaran sosial Gereja ini dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang berlarut-larut yang mengakibatkan angka pengangguran membengkak.

Pada 19 Maret 1937, diterbitkan dokumen Divini Redemptoris yang intinya kontra dengan gelagat komunis-ateis. Pada artikel 58 dikatakan Komunisme itu secara intrinksik jahat. Komunisme itu melawan Allah dan peradaban.

Pada awal Juni 1941, saat mengenang usia Rerum Novarum ke-50, Paus Pius XII mengadakan pidato radio Vatikan. Salah satu ajaran penting yang disampaikannya adalah soal kesejahteraan umum. Adalah tugas dan panggilan negara untuk menggerakkan dan memajukan kesejahteraan umum.

Paus Yohanes XXIII menerbitkan Ensikliknya berjudul Mater et Magistra pada 15 Mei 1961yang membahas situasi terkini masalah sosial. Salah satu ajaran yang ditegaskan adalah pentingnya intervensi negara dengan memperhatikan prinsip subsidiaritas yang memberikan kepada pihak-pihak tertentu untuk berprakarsa dan memikul tanggung jawab. Terkait dengan upah yang adil, Gereja melalui Mater et Magistra menekankan perlu diterapkan pengertian upah adil dalam artian partisipasi dalam pengambilan keputusan. (Eddy Kristianto,OFM, Dioma 2003: 70).

Kemudian Gereja melalui Paus Yohanes Paulus II (14 September 1981) mengeluarkan Ensiklik Laborem Excercens yang berbicara tentang pekerjaan manusia. Dalam dokumen ini Gereja dipanggil untuk menciptakan spiritualitas kerja yang membantu semua orang mendekatkan diri kepada Allah Sang Khalik, untuk ikut serta dalam rencana-rencana penyelamatan Allah dalam tataran insani dan dunia dan membantu memperdalam persahabatan dengan Kristus melalui pekerjaan mereka (bdk. Laboreem Exercens art. 24,2).

Pada usia seratus tahun Rerum Novarum, Paus Yohanes Paulus II menerbitkan dokumen penting ajaran sosial Gereja berjudul Centesimus Annus. Centesimus Annus mengangkat pokok-pokok pikiran seperti martabat kerja, kerja bermakna personal dan sosial, hak milik, hak berserikat dalam Trade Unions, hak atas kondisi kerja yang menghormati standar-standar insani seturut usia dan jenis kelamin, kesepakatan-kesepakatan kerja hendaknya melindungi standar-standar tersebut, upah kerja yang adil, kewajiban negara untuk membela orang miskin.
Titik Temu

Ada satu kunci yang menjadi titik temu RPJPN 2005-2025 dengan Ajaran Sosial Gereja yaitu soal keadilan sosial bagi anggota masyarakat dan Gereja.

Dalam RPJPN, Negara menggambarkan bahwa bangsa yang adil berarti tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah. Upaya Negara dilakukan melalui usaha mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yaitu meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/ daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Sebagai lembaga agama dan moral, Gereja menyuarakan ajaran sosial Gereja dan menegakkan moralitas sesuai dengan ajaran iman kekatolikannya. Gereja menyuarakan tuntutan upah yang adil, upah mesti menjamin hidup buruh. Kemudian setiap anggota Gereja termasuk para buruh bebas untuk berserikat untuk memiliki kesatuan dan kekuatan. Selain itu, Gereja menuntut intervensi negara. Menurut Gereja Katolik Negara berhak ikut mengatur hidup masyarakat karena negara wajib melindungi golongan yang lemah, namun di sini peran negara adalah subsidier. Gereja Katolik menolak aliran sosialisme. Sosialisme ditolak karena tidak mengakui hak milik.

Perbedaannya adalah roh yang mendasari masing-masing. Negara didasari oleh Konstitusi dan pilarnya yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan Gereja Katolik selain ikut Konstitusi dan pilar negara juga didasari oleh semangat Injili yaitu iman akan Kristus Yesus yang berkarya, merendah, sengsara, wafat, dan dibangkitkan.

Di tengah kesamaan dan keberbedaan itu, bila terjadi ketidakadilan, maka Gereja Katolik akan mengingatkan dan menyuarakan kembali nilai-nilai keadilan kepada Negara melalui Sura Gembala atau Nota Pastoral Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) atau Sidang Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Baik Negara maupun Gereja Katolik dituntut kerjasama sinergis membangun NKRI tanpa mengurangi otonomitas masing-masing sesuai dengan wewenang masing-masing pula. Salah satu Nota Pastoral yang dikeluarkan KWI pada tahun 2004 adalah Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa dengan subtema: Keadilan Sosial Bagi Semua: Pendekatan Sosio Budaya.

(Pormadi Simbolon ditulis pada Maret 2010, dengan sumber utama: RPJPN oleh Bappenas, Kompas 22 Desember 2008 dan Eddy Kristianto, Diskursus Sosial Gereja, Dioma, Malang: 2003).

Mgr. Silvester San: Umat Butuh Rumah Ibadat

2010-05-03T13:02:00.005+07:00

Keterangan Foto:
Mgr. Silvester San, Uskup Denpasar bersama pejabat Perwailan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pejabat Kementerian Agama dari Kepala Kanwil Kementerian Agama RI NTB dan Bapak Semara Duran Antonius, Sekretaris Ditjen Bimas Katolik memasuki ruangan pertemuan Konsultatif Aparatur Bimas Katolik Pusat dan Daerah di Mataram (19/04/2010)

Umat Katolik di Kecamatan Praya Lombok Tengah di Pulau Lombok hingga sekarang belum memiliki satu pun rumah ibadat, sehingga umat harus beribadah jauh ke gereja di luar kecamatan Praya. Padahal umat sangat berharap dapat beribadat dengan tenang dan nyaman.
Oleh karena itu Uskup Denpasar, Mgr. Silvester San Tungga, PR, atau yang akrab dipanggil Mgr. Silvester San, menyampaikan keinginannya agar umat Katolik Keuskupan Denpasar yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat segera memperoleh ijin mendirikan rumah ibadat agar kebebasan beribadat setiap warga terjamin oleh negara.

Menurut Jurnal Penelitian Keislaman, Vol.2 No. 1 Juni 2005, umat Katolik di Praya berjumlah 72 orang. Sudah menjadi rahasia umum, negara belum sungguh-sungguh melindungi dan menjamin warganya beribadat sesuai agama dan kepercayaannya seberapapun jumlah pemeluknya, namun kenyataanya masih berorientasi pada mayoritas dan minoritas seperti yang terlihat dari peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Agama RI Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah / wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah.

Keinginan tersebut disampaikan kepada Pejabat Kementerian Agama RI dan Pejabat Pemerintah setempat yang hadir pada Acara Pembukaan Pertemuan Konsultasi Pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah di kota Mataram (19 April 2010). Dalam sambutannya, selain memiliki kembali rumah ibadat yang pernah ada, Mgr. Silvester San menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI atas segala bantuannya dalam pembangunan umat Katolik di keuskupan Denpasar.

Terkait kerukunan antar umat beragama, Uskup Denpasar juga menegaskan dalam sambutannya bahwa umat Katolik bersedia membangun kerukunan umat beragama melalui dialog yang saling menguntungkan, sebab keharmonisan dan kedamaian merupakan syarat mutlak untuk membangun Nusa Tenggara Barat. Untuk mendukung itu semua maka dibutuhkan rasa persaudaraan dan saling percaya satu sama lainDalam sejarahnya, ada 21 bangunan gereja yang menjadi sasaran amukan massa, 9 dibakar dan 12 dirusak pada Peristiwa 171 alias Peristiwa 17 Januari 2000. Gereja Katolik yang pernah ada menjadi salah satu korban amukan massa. Sejak saat itu, umat Katolik tidak memiliki rumah ibadat lagi. (Pormadi Simbolon)

Menanti Kebenaran dalam Kasus Bank Century

2010-03-03T14:23:00.005+07:00

Publik menantikan, kebenaran apakah yang akan dihasilkan dari proses penyelidikan kasus Bank Century. Menyaksikan proses rapat Bamus dan Paripurna DPR RI, publik banyak ragu atas keputusan akhir paripurna anggota dewan. Syukurlah, akhirnya ada keputusan paripurna anggota dewan. Mayoritas mengatakan ada bail out dana Bank Century bermasalah (325 lawan 212)

Lalu, nanti kebenaran apakah yang akan dihasilkan sebagai kelanjutan dari keputusan politis anggota dewan?

Dalam pembicaraan filsafat ada beberapa teori tentang kebenaran, antara lain teori korespondensi (kebenaran berkorespondensi atau sesuai dengan kenyataan), teori koherensi (kebenaran adalah sistem ide yang koheren), teori pragmatis (kebenaran adalah pemecahan yang memuaskan atau praktis atas situasi problematis), teori semantik (pernyataan-pernyataan tentang kebenaran berada dalam suatu metabahasa dan mengena pada pernyataan-pernyataan dalam bahasa dasar), teori performatif (pernyataan kebenaran merupakan persetujuan yang diberikan terhadap pernyataan tertentu).

Lalu apa kriteria kebenaran itu? Mengutip Lorens Bagus (2002) Kriteria kebenaran adalah tanda-tanda yang memungkinkan kita mengetahui kebenaran. Ada indikasi kecurigaan atau kesesuaian-kesesuaian pandangan umum atas suatu kasus atau hal. Koherensi dan kepraktisan merupakan contoh kriteria macam ini.

Aristoteles, mengutip Lorens Bagus, menyediakan ungkapan definitif tentang teori korespondensi: “Menyatakan ada yang tidak ada, atau tidak ada yang ada adalah salah, sedangkan menyatakan ada yang ada dan tidak ada yang tidak ada adalah tidak benar”.

Kembali ke kasus Bank Century, Presiden sudah mengaku akan bertanggung jawab, meskipun masih ada kata meski ("saya tidak memberi instruksi"). Sampai dimana batas tanggung jawab SBY? Apakah akan mengorbankan Boediono dan Sri Mulyani?Lalu, apakah akhir Kasus Bank Century akan menghasilkan kebenaran yang sesuai dengan deal-deal politik atau akan menghasilkan kebenaran korespondensi dengan kriteria sesuai fakta dan kenyataan? Publik tinggal menunggu, kebenaran apakah yang dihasilkan panitia Pansus Bank Century jika ditindaklanjuti ke jalur hukum.

Indonesia Negaraku, Katolik Agamaku

2010-02-09T11:00:00.004+07:00

Ketika saya menonton film-fil Amerika Serikat (AS), ada satu hal yang tidak pernah hilang dari pengamatanku. Satu hal itu adalah kebanggaan warga AS. Ialah bendera Amerika. Kadang terlihat tergantung di depan pintu rumah, kadang di tempel di kemeja atau topi, dan pasti bendera kebanggaan mereka itu selalu ada.

Akhir-akhir ini saya coba surfing blog di blogspot, saya sering ketemu blog-blog warga Malaysia. Mayoritas mereka juga selalu memasang foto bendera mereka di sisi kanan atau kiri blog mereka. Sebuah bendera Malaysia, dan di sampingnya bertuliskan “JAYA MALAYSIAKU”.
Bagi kita di Indonesia, kebanggaan itu menurut saya ada pada jaman Soekarno. Bendera itu selalu tertempel di topi atau seragam pemerintah. Setiap kali bertemua antara yang satu dengan yang lain, selalu berteriak, “Merdeka Bung! Atau Hidup Indonesia Raya!

Bila kita amati situasi bangsa dan negara ini sekarang, hampir rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia hilang, meskipun selalu didelorakan, “Aku Cinta Produk Indonesia!” atau ketika kasus Ambalat yang memicu kerenggaran hubungan antar negara dengan Malaysia, baru rasa kebanggaan itu muncul pada warga Indonesia.

Yang lebih tidak enak lagi, para oknum pejabat negeri ini sibuk memikirkan untuk mempertahankan kekuasaan atau jabatan. Sedangkan rakyat atau mereka yang dilayaninya dibiarkan hidup sengsara dan menderita. Apa lagi yang menjadi kebanggaan mereka sebagai warga Indonesia? Mereka hanya bangga dengan kekuasaannya.

Kita salut terhadap warga AS yang bangga dengan negaranya, Malaysia dengan kebanggaannya sendiri.

Sebenarnya, di Indonesia banyak hal yang sangat membanggakan yang dipuji oleh manca negara. Pancasila adalah salah satu yang dipuji sebagai kebanggaan Indonesia karena bisa mempersatukan warga negara indonesia yang majemuk, plural, mutlikultural atau apa saja sebutannya.

Bila dikaji lebih dalam, soal kebanggaan Indonesia ada beberapa hal: bendera merah putih lambang negara Indonesia. Ada aneka agama (sekurangnya 6 agama) dan dengan berbagai bahasa dan dipersatukan bahasa Indonesia.

Kebanggaan itu bisa terpatri dalam lubuk Indonesia bila menyadari aneka kebanggaan yang dimilikinya itu. Suatu saat nanti para warga negara Indonesia suatu saat mengatakan:
1. INDONESIA NEGARAKU, ISLAM AGAMAKU;
2. INDONESIA NEGARAKU, KATOLIK AGAMAKU;
3. INDONESIA NEGARAKU, KRISTEN AGAMAKU;
4. INDONESIA NEGARAKU, BUDDHA AGAMAKU;
5. INDONESIA NEGARAKU, HINDU AGAMAKU;
6. INDONESIA NEGARAKU, KONGHUCU AGAMAKU; dst.

Kebanggaan itu tidak perlu mengurangi rasa, nilai dan jiwa keindonesiaan kita dan kehidupan keagamaan kita. Sebab Pancasila adalah pedoman atau prinsip hidup bersama dalam bernegara dan berbangsa di tengah keberbedaan kita. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaa, perdsatuan, kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan dan keadilan sosiak menjadi prinsip dalam hidup bersama sebagai warga negara.

Agama adalah perekat hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan dan horizsontal dengan sesama dan seagama. Agama lain harus dihormati.Apakah kita masih bangga dengan dengan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia? Apakah anda masih bangga dengan Pancasila? Wallahualam. Bila masih bangga, insyaallah dan alhamdulillah.

Menjadi Peserta Pertemuan Tokoh Masyarakat Katolik di Balikpapan

2010-02-05T15:59:00.003+07:00

Saya sebagai peserta dari Jakarta , bersama panitia yaitu Aloma Sarumaha, Heru, Bu Tatik dan para pejabat Bimas Katolik (Dirjen, Drs Stef Agus, Direktur Pendidikan Agama Katolik, Drs. Natanael Sesa, M.Si dan Direktur Urusan Agama katolik, Drs. FX. Suharno) mengikuti Pertemuan forum konsultasi tokoh masyarakat Katolik sekeuskupan Agung Samarinda diselenggarakan pada di Hotel Grand Tiga Mulia, pada tanggal 10-12 September 2009, dan dihadiri oleh peserta yang berasal dari utusan dari Keuskupan Agung Samarinda, Keuskupan Tanjung Selor, Keuskupan Banjarmasin, Keuskupan Palangkaraya, Departemen Agama RI Dirjen Bimas Katolik, Departemen Agama Pembimas Katolik Propinsi Kalimantan Timur, Departement Agama Pembimas Katolik Propinsi Kalimantan Tengah, dan Departement Agama Pembimas Katolik Propinsi Kalimantan Selatan.

Pertemuan ini terselenggarakan atas prakarsa Dirjen Bimas Katolik dengan Para Uskup Provinsi Gereja Samarinda.

Pada hari pertama, tanggal 10 September 2009, pertemuan diisi dengan kegiatan sebagai berikut: diawali dengan Pembukaan, Misa Pembukaan, Sambutan-Sambutan, Sambutan Uskup Agung Samarinda, Sambutan Gubernur Kalimantan Timur sekaligus membuka pertemuan secara resmi kemudian dilanjutkan dengan Keynote speech dari Dirjen Bimas Katolik.

Pada acara berikutnya ada masukan-Masukan Pimpinan Gereja Katolik yaitu dari Uskup Agung Samarinda, Uskup Tanjung Selor, Vicjen Keuskupan Palangkaraya, dan Vikjen Keuskupan Banjarmasin

Pada sesi berikutnya ada

Panel Masukan Narasumber Daerah yaitu Gubernur Kalimantan Timur (asisten Gubernur Kaltim Drs. H. Awang Faroek Ishak) dan Dosen UNMUL/FIKIP : Drs. G. Simon Devung, M.Pd.

Selanjutnya ada Panel Informasi Lapangan (Pendidikan & Ekonomi) dari Wakil Keuskupan Banjarmasin, Wakil Keuskupan Palangkaraya, Wakil Keuskupan Agung Samarinda, dan Wakil Keuskupan Tanjung Selor.

Untuk melengkapi masukan, kemudian Panel Narasumber Pusat menyampaikan mater-materi sesuai dengan bidangnya. Para tokoh dari pusat itu adalah: DR Cosmas Batubara, Mayjen TNI (Purn) Herman Musakabe, DR Yan Riberu dan Frans Meak Parera.

ISI PERTEMUAN
Misa Pembukaan dipimpin oleh Uskup Keuskupan Agung Samarinda, Mgr. Sului Florentinus MSF dan didampingi oleh Mgr. Yulius Harjo Susanto, MSF (Uskup Keuskupan Tanjung Selor), dan 5 orang Imam. Dalam Kotbah Misa Pembukaan, Mgr. Sului Florentinus MSF mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari, menyusun strategi pemberdayaan kader katolik se-Keuskupan Agung Samarinda di bidang politik dan ekonomi. Dalam rangka penyusunan ini, Mgr Sului Florentinus, MSF mengingatkan beberapa hal sebagai berikut :

Berdoa dan berusaha yang serius agar Roh Allah membimbing untuk menemukan strategi tersebut.
Bersikap seperti Paulus, yaitu bahwa Gereja Katolik dan pemerintah dan semua unsure masyarakat perlu menyadari dan menghayati dengan benar dan tepat pengertian dan peranan, tugas serta tugas perutusan Gereja di masyarakat di wilayah kita.
Bekerja bersama dengan masyarakat demi pembangunan masyarakat karena Gereja adalah bagian integral masyarakat Indonesia
Bertobat. Gereja Katolik dan masyarakat perlu bertobat secara masal dan nasional dari berbagai penyakit dan dosa masyarakat.
Perlu merumuskan cara untuk merealisasi cita-cita kita yaitu strategi pemberdayaan masyarakat di Indonesia di bidang politik dan Ekonomi sebagai tanggapan Gereja atas masalah social di tengah masyarakt.

Sambutan-Sambutan

Ketua Panitia Bpk Sarumaha mengatakan bahwa tujuan pertemuan forum konsultatif tokoh masyarakat katolik di Balikpapan ini adalah (1). Memahami kondisi riil Agama Katolik menyangkut hambatan, Kekuatan, tantangan dan peluang dalam pembangunan bangsa, (2). Meningkatkan kerjasama yang mesra antara Pemerintah dan Gereja Katolik, (3). Merumuskan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan peran Gereja Katolik dalam pembangunan di wilayah Gerejawi Samarinda. Sementara itu, sasaran pertemuan ini adalah (1). Adanya kesamaan persepsi tentang peran masyarakat Katolik di Wilayah Gerejawi Samarinda, (2). Terciptanya relasi kerjasama yang kondusif dalam Gereja local, (3). Tersusunnya komitmen bersama dan rencana konkret untuk dikembangkan bersama, antara tokoh Katolik dan umat .

Dalam sambutannya, Mgr Florentinus Sului, MSF, Uskup Keuskupan Agung Samarinda menyatakan bahwa pertemuan yang diprakarsai dan diselenggarakan ini menunjukkan adanya pengertian dan perhatian yang baik dari pemerintah kepada umat Katolik. Mgr Florentinus Sului, MSF juga mengharapkan bahwa pertemuan semacam ini masih akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, dan pertemuan ini menghasilkan butir-butir pelajaran untuk dijadikan bahan kaderisasi umat Katolik dalam bidang politik dan ekonomi.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh kepala Biro KESBANG Propinsi Kalimantan Timur mengatakan bahwa Tema kegiatan forum konsultasi umat Katolik Propinsi Gerejawi Samarinda ini sangat baik dan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kalimantan Timur dalam melaksanakan roda pemerintahan dan jalannya pembangunan secara khusus dalam peningkatan sumber daya manusia yang cerdas, beriman, berakhlak mulia, handal dan berkualitas, serta mempunyai kemampuan di berbagai bidang di tengah persaingan global dewasa ini.

Dirjen Bimas Katolik Departemen Agama RI memberikan Keynote Speech untuk memberikan latar belakang pertemuan sebagai berikut : keberhasilan 500 tahun pertama kehadiran Gereja Katolik di Indonesia telah ditandai dengan hadirnya hirarki yang diisi oleh orang Indonesia, dan tokoh-tokoh awam yang sangat dikagumi baik di lingkungan umat Katolik sendiri maupun di kalangan orang beragama lain. Pertanyaannya adalah dalam semangat menuju kemandirian gereja, bagaimana kita mengisi 500 ke depan Gereja Katolik di Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah Negara dewasa ini sedang bergerak kearah yang tidak jelas. Pancasila kurang dijadikan acuan dalam diskusi bangsa, aneka masalah menggerogoti keutuhan bangsa, adanya segolongan masyarakat yang mau menggantikan pilar-pilar bangsa, pendidikan belum efektif membangun bangsa, kerusakan lingkungan, dan adanya penyalah-gunaan symbol agama untuk menindas agama lain.

Maka maksud pertemuan ini adalah membangun sikap dan pandangan bersama para tokoh agama Katolik terhadap persoalan bangsa, meningkatkan kerja sama dengan membangun soliditas dan solidaritas serta tekad bersama pemberdayaan kader Katolik di propinsi Gerejawi Samarinda di bidang social ekonomi, dan menggugah untuk mengembalikan kebanggan bersama akan insane-insan Katolik yang berperan dalam pembangunan.

Panel Masukan Pimpinan Gereja Katolik

Mgr. Julius Harjosusanto, MSF (Uskup Tanjung Selor)
Keuskupan Tanjung Selor merupakan pemekaran dari Keuskupan Agung Samarinda, pada tahun 2002. Jumlah umat adalah 6,69% dari penduduk, yang tersebar di 11 paroki, dengan mata pencaharian utama umat adalah berladang, dan wirausaha, perkebunan, dan kantor pemerintah.

Dewasa ini di wilayah Keuskupan Tanjung Selor terjadi pergeseran yang cukup signifikan dengan dibangunnya jalan darat dan masuknya perkebunan kelapa sawit. Jumlah umat bertambah, peredaran uang bertambah, tapi kekuatan ekonomi umat tidak bertambah. Kondisi ini diperparah dengan mentalitas umat yang berorientasi pada uang dan sikap konsumerisme.

Saat ini sudah ada upaya-upaya untuk mengatasi sifat konsumerisme ini yaitu lewat CU. Walau yang menjadi anggota CU masih sedikit, tapi CU ini bisa mendidik orang untuk menabung sehingga dapat meningkatkan ekonominya.

Masalah ini muncul karena belum berkembangnya tingkat pendidikan anak-anak. Ini berkaitan dengan motivasi orang tua untuk mengirim anaknya ke sekolah. Ada peluang untuk mengatasi hal itu. Misalnya adalah dari pemerintah yaitu pengembangan sarana pendidikan pemerintah. Gedung-gedung disediakan dengan baik, kadang letaknya tidak baik. Tapi pendidikan nampaknya tidak terlaksana dengan baik karena ritme hidup. Usaha yang pernah dilakukan oleh Keuskupan untuk mengatasi hal ini adalah mengadakan kampanye pendidikan dengan mendorong orang tua agar anak masuk dalam sekolah.

Tantangan dalam pemberdayaan adalah (1). Mentalitas dan budaya yang kadang ada unsure budaya yang menghambat, (2). rendahnya mutu pendidikan, (3). ada perbedaan ekonomi dan peranan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang.

Harapan untuk mengatasi tantangan adalah adanya forum seperti ini yang berkumpul secara frekuen, dan munculnya sebuah perguruan tinggi katolik dimana akan menjanjikan akan munculnya tokoh-tokoh Katolik baik di bidang politik maupun ekonomi

Mgr. Florentinus Sului, MSF (Uskup Keuskupan Agung Samarinda)

Kehadiran Gereja Katolik di suatu wilayah adalah untuk meneruskan karya kristus dalam melayani Umat Allah. Di Indonesia, Gereja Katolik tetap meneruskan karya Kristus dalam melayani Umat Allah dan membantu pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat Indonesia, termasuk yang beragama Katolik karena mereka juga merupakan bagian integral bangsa Indonesia.

Dengan demikian, Kehadiran Gereja Katolik dihadapan pemerintah sebenarnya adalah sebagai mitra, tapi ternyata kondisinya Gereja belum mampu menjadi mitra yang setingkat dengan Pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu juga membantu Gereja dalam bidang ketenagaan, dana dan lain-lain.

Tapi walaupun demikian, Gereja perlu tetap mengkomunikasikan peran kenabiannya untuk meluruskan jalan terhadap pemerintah dan para pelaku ekonomi. Gereja perlu juga menjadi pelaku dalam memberdayakan pemerintah. Tapi mampukah Gereja berlaku seperti itu? Untuk itu diperlukan pertobatan masal dan nasional di segala bidang. Oleh karena itu, perlu pertobatan masal dan nasional di segala bidang.

Vikjen Keuskupan Palangkaraya

Keuskupan Palangkaraya merupakan pemekaran dari Keuskupan Banjarmasin tahun 1993, dengan jumlah umat menurut statistic pemerintah sejumlah 3% dari total penduduk Kalimantan Tengah.
Dalam rangka pengembangan di bidang karya pastoral, terlebih pengembangan kader karya pastoral di tengah umat, pada tahun 2002 dibangun STIPAS sebagai pendidikan kader awam, dan telah menghasilkan 50 sarjana.
Tantangan pengembangan Kader Katolik adalah Kualitas pendidikan yang lemah. Dampaknya adalah rendahnya keterlibatan umat, atau peran serta umat.

Vikjen Keuskupan Banjarmasin

Wilayah Keuskupan Banjarmasin hanya di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, dengan jumlah umat 0,45% dari total penduduk Kalimantan Selatan di 9 paroki, sehingga kalau dalam tataran politik, Umat Katolik tidak mempunyai pengaruh. Dalam tataran ekonomi, orang Katolik terkonsentrasi di Banjarmasin. Banyak para pengusaha, yang beragama Katolik, sementara itu, di luar Banjarmasin, orang Katolik memiliki mata pencaharian sebagai petani, transmigran, buruh. Tapi walaupun kecil, dalam jumlah, Umat Katolik di Keuskupan Banjarmasin juga berperan dalam pengembangan masyarakat di Kalimantan Selatan lewat usaha sebagai berikut :

Di Kalimantan Selatan, ada bagian dari masyarakat yang begitu ketinggal baik dari sisi pendidikan, politik, ekonomi, yaitu masyarakat Dayak Meratus. Saat ini Situasi masyarakat Meratus ini menjadi keprihatinan Gereja, dan ditindaklanjuti oleh umat Katolik dengan antusias.

Uskup baru mengembangkan dan memberi contoh pola pendekatan terhadap umat non Katolik dengan mengadakan atau menjalin persaudaraan, atau tali silahturahmi dengan umat beragama lain.

Panel Masukan Narasumber Daerah

Gubernur Kalimantan Timur (asisten Gubernur Kaltim Drs. H. Awang Faroek Ishak) memaparkan adanya 5 Persoalan mendasar di Kalimantan Timur sebagai berikut : Kemiskinan, Ketenagakerjaan, Keinfrastrukturan, Ketimpangan Antar Daerah, Kualitas SDMprogram pembangunan Kalimantan Timur sebagai berikut. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah daerah telah merancang program sebagai berikut : Pemantapan reformasi birokrasi dan peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik, Percepatan pembangunan daerah perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal, Peningkatan pertumbuhan sektor riil dan ketahanan pangan, melalui revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan, Pembangunan infrastruktur dasar berupa peningkatan sarana dan prasarana transportasi, perumahan rakyat, air bersih dan kelistrikan, Peningkatan kualitas sumberdaya manusia berupa peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta peningkatan keimanan dan ketaqwaan, Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan penciptaan lapangan dan kesempatan kerja.

Dosen UNMUL/FIKIP : Drs. G. Simon Devung, M.Pd dalam paparannya menyatakan bahwa dalam pemberdayaan kader katolik, perlu diperhatikan hal sebagai berikut : Kebijakan pastoral kaderisasi perlu digarap dengan lebih matang oleh suatu tim khusus Program kaderisasi yang diturunkan dari kebijakan pastoral kaderisasi perlu ditangani

oleh suatu lembaga khusus di tingkat keuskupan dan nasional [dirjen bimas kat - kawi], kaderisasi diawali dengan pengkaderan pengelola lembaga kaderisasi dan pengkaderan kader kaderisasi, arah dan isi kebijakan serta program kaderisasi diarahkan sepenuhnya untuk pemberdayaan segenap potensi kader katolik di bidang politik dalam dimensi-dimensi seperti yang sudah dipaparkan di atas .

Panel Informasi Lapangan (Pendidikan & Ekonomi)

Wakil Keuskupan Palangkaraya DR. Petrus Purwadi, MS :
diungkapkan kondisi umum yaitu adanya perimbangan kekuatan politik namun peran umat katolik masih dirasaskan kurang menonjol, adanya kecendrungan politikus katolik tidak kompak dan cenderung cari selamat untuk diri sendiri, dan Beberapa kader politik Katolik seperti lupa kacang pada kulitnya. Penting mendudukan orang di situ untuk melakukan lobi-lobi politik untuk pembangunan karya gereja.

Kondisi umum bidang ekonomi adalah sebagai berikut : Perekonomian umat pedersaan bergantung pada sektero pertanian dan perkebunan, Budaya menanam dan mengolah masih jauh dari harapan. Sebaliknya budya mengambil dan menjual masih tumbuh subur, Umat katolik kota masih pegawai negeri dan swasta

Untuk mengatasi hal ini, diusulkan beberapa strategi dalam bidang politik sebagai berikut: Mendorong putera daerah katolik untuk mau terjun dalam bidang politik, Membuat program kaderisasi politik yang sistematis dan komprehensif, Memberikan pendidikan politik bagi kaum muda, Jika perlu, jaring kaum muda militant untuk dijadikan kader politik yang handal, beri beasiswa dan pendampingan, Membuat jaringan politis katolik baik dilegislatif maupun eksekutif. Ini perlu untuk membuat aksi bersama, untuk saling mendukung dan membantu promosi jabatan

Strategi pemberdayaan dibidang ekonomi adalah sebagai berikut: Pemberdyaan ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi potensi umat, Mengubah mentalitas ambil jual menjadi mentalitas tanan ambil olah jual, Memberikan pelatihan keterampilan mengelolah hasil pertanian dan perkebunan Membentuk kelompok tani , membentuk kelompok focus group dissucion, Mengaktifkan kembali pusat pelatihan pertanian dan perkebunan yang dimiliki keuskupan, Penguatan peran CU baik di pedesaan maupun di perkotaan, Memberikan pendidikan enterpreneurshiop bagi kaum muda ini penting agar kaum mmuda tidak semata-mata ingin menjadi PNS, Membentuk jaringan pengusaha umat katolik (semacam pukat).

Wakil Keuskupan Banjarmasin (Rm Antonius Bambang Doso, Pr. Lic)
Diungkapkan kondisi umum Keuskupan Banjarmasin sebagai berikut ; Propinsi paling kecil, tapi penduduknya paling banyak. Kalau melihat bidang ekonomi, pemerintah selalu menunjukkan grafik yang maju. Yang menonjol adalah pertanian, dan pertambangan. Efeknya adalah kerusakan lingkungan hidup. Ternyata hal ini orang masih tidak begitu peduli. Peningkatan ekonomi juga ada beberapa hal lain: pengolahan gas, perumahan.

Situasi umat katolik, Jumlah umat katolik 17 ribu jiwa, 0,05%. Orang katolik belum terlibat dalam pembangunan di bidang politik. Ada 10 umat mencalonkan diri sebagai caleg, yang terpilih hanya 1. Penyebabnya adalah karena orang katolik alergi pada politik karena Karier politik tidak menjanjikan. Hal ini berbeda dengan situasi ekonomi. Banyak pelaku aktif ekonomi adalah orang katolik karena mayoritas mereka adalah etnis Tionghoa.

Wakil Keuskupan Tanjung Selor, P. DR. Antonius Rajabana, OMI
Keuskupan tanjung selor terdiri dari 2 wilayah yaitu kota dan pedalaman yang masing-masing punya polanya sendiri. Di kota diwarnai dengan kehidupan politik biasa, namun sebenarnya itu adalah dipermukaan. Didalamnya adalah ikatan keluarga/suku. Di pedalaman, adat lebih berperanan. Peluangnya sangat besar dengan system politik baru dalam legislative, namun peluang itu belum dimanfaatkan dengan cukup baik. Kita hanya mempunyai 4 legislatif.

Ekonomi juga dibagi menjadi 2. Ekonomi perkotaan berbasis uang. Ini mempunyai logika dan mekanisme sendiri. Sementara ekonomi pedalaman dipakai hari itu, habis hari itu.

Harapan dalam bidang politik yaitu pemilihan langsung caleg dimana kita bisa masuk, tapi dipikirkan juga untuk merumuskan kembali memasukan orang dalam politik. Berjuang dalam level yang sama misalnya FKUB, Perjuangan kepentingan bersama pelestarian bersama, atau keutuhan ciptaan.

Dibidang ekonomi, Memadukan dua system keuskupan: subsisten tidak berbasis uang dan moneter berbasis uang, Mengembangkan alternative makanan pokok yang tahan : sukun, ubi, sagu, System ekonomi kerakyatan berbasis uang, perlu diajarkan ke subsistem, menyetop Stop penebangan.

Secara umum mempertegas posisi gereja dihadapan pemerintah dan pemodal, berperan dalam menciptakan dan menguatkan solidaritas umat, dan member Kesaksian hidup sebagai warga masyarakat yang jujur, solider, dengan dasar sebagai orang warga Negara.

Wakil Keuskupan Agung Samarinda, Ibu Veridiana Wang
Memaparkan pengalamannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Point menarik dalam paparan adalah dengan tidak adanya tata ruang dalam Kaltim sampai saat ini, dikhawatirkan orang Dayak tidak mpunya tanah, atau tidak punya air. Kehilangan sawah, kehilangan sumber penghasilan.

Panel Narasumber Pusat

DR Cosmas Batubara
Kita harus ikut berpartisipasi dalam politik, kalau tidak kita akan dipermainkan oleh orang lain.
Dalam menjalankan sebagai kader politik, orang katolik hendaknya memperjuangkan kepentingan umum, dan mampu menjadi titik temu dari semua golongan dan kepentingan.
Untuk terjun dalam dunia politik, kader katolik hendaknya

Mayjen TNI (Purn) Herman Musakabe
Untuk menciptakan strategi pemberdayaan sumber daya manusia katolik, Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut : Menciptakan kerjasama sinergeis antar tokoh-tokoh katolik di pemerintahan daerah, Menciptakan kader-kader generasi muda katolik untuk memasuki birokrasi pemerintah, Memciptakan kader-kader katolik untuk menjadi anggota legislative via jalur politik, Meningkatkan mutu pendidikan Katolik, Kader-kader katolik di pemerintahan perlu mempersiapkan diri untuk penugasan dalam jabatan yang bervariasi, Mengadakan pemanduan bakat terhadap kader-kader Katolik yang potensial, Menerapkan kepemimpinan yang melayani untuk kader-kader katolik

DR Yan Riberu
Tanpa pendidikan, orang katolik tidak bisa menjadi Kader Politik dan Ekonomi, yang profesional
Profesionalisme : punya pengetahuan, keterampilan, sikap professional, moralitas.

Frans Meak Parera
Orang Katolik dapat juga berperan untuk diluar pemerintahan dengan mengembangkan media komunikasi.
Saya mendapatkan begitu banyak pengalaman dan pengetahuan dari para pimpinan Gereja, Pemerintahan, para pakar dan semua yang terlibat di dalamnya.

Acara ditutup dengan Misa bersama umat di Paroki Santa Theresia Balikpapan yang dipimpin para Uskup dan Vikjen.

Ternyata Memperkosa Perempuan Juga

2010-01-29T09:52:00.003+07:00

Gak perlu heran bila kita mendengar seorang pendeta memperkosa seorang perempuan yang notabene umat yang dipimpinya, atau seorang kiai yang melecehkan perempuan secara seksual. Atau seorang pastor melakukan pelecehan seksual atau sodomi kepada salah seorang misdinarnya. Bila kita cermat meneliti dan membaca berita massa, maka kita semua akan mengakui bahwa mereka juga adalah MANUSIA BIASA.

Mereka memang manusia biasa, namun yang menjadi soal adalah adanya pendidikan agama dan keagamaan yang mereka terima secara khusus sesuai dengan agama mereka. Konsekwensinya logisnya, mereka adalah pemuka agama yang menjadi teladan bagi umatnya. Mereka adalah teladan di bidang beriman, berperilaku dan lain sebagainya dalam kaitan dengan hidup.

Harus kita akui, masih banyak kiai, pendeta atau pastor yang menjadi teladan dan sangat dihormati umatnya. Kita salut dan bangga karena mereka menjalankan panggilan hidupnya dengan baik sesuai dengan imannya dan pendidikan yang diterimanya.

Namun, bila kita mendengar seorang kiai, pendeta atau pastor melakukan perbuatan menyimpang, maka kita akan kecewa mendengarnya. Kita akan merasa mereka juga sama seperti kita, biasa aja, nggak usah diperlakukan khusus.

Yang patut disadari bersama, meskipun seorang kiai, pastor atau pendeta berpendidikan tinggi atau doktoral, namun soal nafsu yang satu itu sama saja primitif sebagaimana manusia lainnya. Maka perlu juga kritis dalam meneladani dan menilai seorang kiai, pendeta atau pastor.

Kita semua berharap bahwa seorang kiai, pendeta dan pastor bisa menjadi teladan hidup beriman di tengah masyarakat majemuk, pembela kemanusiaan, pembela kaum miskin dan marjinal. Semoga

Umat Katolik di Propinsi Gerejawi Kupang: HARUS MENGUBAH MENTALITAS

2010-01-22T09:19:00.005+07:00

Umat Katolik di Propinsi Gerejawi Kupang harus mengubah pola perilaku hidup Komunal Feodal dan ketergantungan, menuju perilaku komunal yang produktif dan mandiri. Mentalitas lama harus diubah demi kesejahteraan umat. Demikian salah satu kesepakatan bersama pertemuan Forum Konsultasi Tokoh Umat katolik Provinsi Gerejawi Kupang pada 11-13 Desember 2009 di Hotel Kristal, Kupang – Nusa Tenggara Timur (NTT)

Pertemuan yang diprakarsai oleh Dirjen Bimas Katolik dengan para pimpinan Gereja lokal tersebut mendapat sambutan hangat dari pimpinan Gereja lokal dan pemerintah setempat. Selain para Uskup, turut hadir para tokoh nasional dari Jakarta seperti Cosmas Batubara, J. Riberu, Ferry Tinggogoy, Herman Musakabe, Frans M. Parera dan para pengurua PSE masing –masing keuskupan dan tokoh umat setempat seperti Linus Haukilo, Ambros Korbaffo dan Laurensius Juang.

Sebagai ruang pembelajaran bersama, pertemuan tersebut bertujuan untuk melihat kondisi riil ekonomi umat di wilayah propinsi gerejawi Kupang dan menemukan solusi yang tepat mewujudkan kesejahteraan umat dan kehadiran keselamatan dari Allah di dunia ini.

Menurut pengamatan Uskup Agung Kupang, Mgr. Petrus Turang, pada keadaan riil di wilayah Keuskupan Agung Kupang, umat masih berjuang sekedar untuk bertahan hidup (survival). Melalui pertanian dan peternakan, umat berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari. Sistem ekonomi masih sistem face to face, dengan sistem kekerabatan dan sistem pinjam-meminjam. Gereja pernah mencoba melakukan pemberdayaan ekonomi melalui pendekatan Koperasi. Namun pada kenyataanya, Koperasi belum mampu mengubah ekonomi umat hingga sekarang. Koperasi masih lemah.

Untuk itu, menurut Uskup Agung Kupang, diperlukan agar semua pihak baik pemerintah/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun pimpinan gerejawi untuk bekerjasama memberdayakan dan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi umat melalui budaya tani dan ternak. Gereja hanya mempunyai perutusan untuk menyadarkan umat tentang perbaikan kehidupan ekonomi umat. Sedangkan yang memberikan kemampuan teknis di bidang pertanian dan peternakan adalah pemerintah dan LSM.

Tidak jauh berbeda dengan keadaan ekonomi umat di Keuskupan Agung Kupang, kemiskinan dan pengangguran juga melanda umat di Keuskupan Weetebula. Menurut Uskup Weetebula, Mgr. Edmund Woga, CSsR, “Gereja dan Pemerintah memang sudah lama hadir di Keuskupan Weetebula, namun rakyat masih miskin dan melarat. Kesejahteraan atau keselamatan dari Allah belum dirasakan sejak di dunia ini. Siapa dan apa yang salah?” Demikian pertanyaan retoris uskup Weetebula ini kepada para peserta.

Dari hasil permenungan Bapak Uskup Weetebula ada beberapa sumber kesalahan yang perlu diperbaiki. Pertama, sisi adat. Ada kebiasaan-kebiasaan yang membuat umat makin miskin dan melarat. Kedua, kesalahan Gereja. Gereja mencoba membongkar adat, padahal Gereja belum tahu banyak tentang adat, sudah mulai melarang ini dan itu. Sehingga umat merasa adat para misionaris ini lebih tinggi. Pada kesempatan lain, Gereja mengajarkan hal-hal akhirat dan rohani semata. Sikap Gereja yang suka memberi kepada umat, sehingga mentalitas umat untuk berusaha dan mandiri dalam hidup tidak tumbuh.

Sumber kesalahan ketiga adalah pelayan publik. Ada oknum pejabat publik yang menyalahkangunakan dana publik. Di NTT sendiri tercium aroma bau korupsi. Keempat, kesalahan dari diri sendiri (mental, sikap, dll). Orientasi para petani kita baru dapur, belum berorientasi ke PASAR. Pasar baru hanya sebatas tempat bertemu. Kelima, mempersalahkan hubungan kekerabatan (paguyuban/ gotong royong konsumtif). Hal ini ikut memperlambat kemajuan. Semangat menabung belum ada. Untuk itu, menurut Uskup, hal ini menjadi pemikiran dan perbaikan bersama agar kesejahteraan dan keselamatan dari Allah bisa dinikmati umat.

Keadaan riil ekonomi di masyarakat Keuskupan Atambua tidak jauh berbeda dengan di Kupang dan Weetebula. Menurut Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Saku,Pr kemiskinan dan kemelaratan masih dirasakan umatnya. Padahal kehadiran dunia pendidikan sudah lama di Atambua. Namun, sejumlah 72,6 % umat dari total 517.183 jiwa (data 2008) hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar. Maka tidak heran sebagian besar (86 %) umat bermata pencaharian dari pertanian dan peternakan. Yang lebih memprihatinkan lagi, sebesar 56 % dari jumlah orang muda Katolik hanya berpendidikan SD dan sedang pengangguran. Apa yang bisa diharapkan dari dari keadaan demikian?

Bagaimana keadaan demikian diatasi? Uskup Atambua mencoba menawarkan upaya dari dua arah. Pertama ke dalam (internal). Pimpinan Gereja membina persekutuan di dalam Gereja supaya Gereja menjadi Gereja umat, memberikan peran lebih besar kepada umat supaya menunjukkan diri mereka sebagai GEREJA. Kedua, ke luar (eksternal). Pemerintah supaya lebih merakyat. Sebab pembayaran pajak, warga tidak tahu harus membayar ke siapa. Orang dari desa harus menunggu pejabat dari Pusat yang berkunjung ke desa, baru jalan-jalan desa dibangun. Demikian dijelaskan Bapak Uskup yang baru kurang lebih 3 tahun memimpin umat Keuskupan Atambua.

Mentalitas harus diubah

Pada akhir pertemuan, semua peserta berkomitmen dan bersepakat untuk meningkatkan sikap solidaritas dan saling percaya di kalangan umat Katolik dalam membangun ekonomi umat melalui pendekatan koperasi.
Dari sudut pendidikan, para peserta berkomitmen mengusahakan pengembangan Kewirausahaan melalui pendidikan formal, non formal dan informal untuk mengembangkan pola hidup produktif dan peningkatan Disiplin hidup dan membangun budaya kerja jeras, kerja cerdas dan tuntas.

Mengingat penting konsientisasi umat, perlu diusahakan bersama penyadaran umat untuk mengkritisi kebiasaan dan adat istiadat setempat yang menghambat pertumbuhan ekonomi umat dan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan Sumber Daya Manusia yang handal, untuk mengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Kelembagaan, Sumber Daya Waktu, dan Sumber Daya Uang serta penyadaran umat untuk membangun sikap dan perilaku menabung.

Selain itu, disepakati pula untuk membangun jejaring kerja dan informasi pemasaran melalui koperasi dan mengusahakan perubahan pola perilaku hidup Komunal Feodal dan ketergantungan, menuju perilaku komunal yang produktif dan mandiri. Forum bersama tersebut berniat melaksanakan kesepakatan tersebut dengan kesungguhan hati, sebagai panggilan iman dan moral Katolik untuk menanggapi keprihatinan sosial Gereja di Bidang kehidupan Sosial Ekonomi umat. (Pormadi Simbolon)

PELAJARAN AGAMA BELUM BERMANFAAT SIGNIFIKAN!

2010-01-19T09:25:00.004+07:00

Melihat banyaknya kasus tindak korupsi, kekerasan dalam rumah tangga,

dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik, kita patut bertanya apakah orang ini tidak mendapat pelajaran agama? Tidak bisa dipungkiri, bahwa semua pelajar Indonesia relatif pasti mendapat pelajaran agama sesuai dengan iman dan agamanya itu. Persoalannya, ada apa dengan pelajaran agama?

Selama ini pelajaran agama, kerapkali tampak sekedar pemindahan ilmu pengetahuan dari seorang guru kepada murid-muridnya, tidak ada bedanya dengan pelajaran Fisika, atau Biologi. Guru terkesan sekedar menyuruh menghafal materi pelajaran agama, menghafal ayat-ayat Kitab Suci, tanpa melihat relevansi pelajaran agama itu dalam hidupnya. Guru pun tidak memberikan teladan seperti apa yang diajarkannya.

Akhirnya, lahirlah banyak pejabat atau pengusaha yang mempelajari agama sekedar sebagai ilmu pengetahuan. Ia tahu tentang ilmu agama, namun tidak tahu bagaimana menjalaninya dalam hidup.

Sudah saatnya, pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan benar-benar menyentuh seluruh diri pribadi seorang peserta didik secara utuh. Pelajaran agama bukan sekedar memindahkan ilmu tentang agama, namun juga menginternalisasi nilai-nilai ajran agama seperti nilai kejujuran, keadilan, toleran, demokratis, tanggung jawab, loyal, tangguh, dan lain sebagainya.

Sebab kita tahu bahwa hekekan pendidikan nasional (menurut UU Sisdiknas No 20/2003 pasal 1 butir 1) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Mudah-mudahan metode pembelajaran agama ke depan tidak lagi sekedar pengalihan ilmu tentang agama namun benar-benar menjadi sarana pembentukan pribadi manusia yang beriman, bertakwa, budi luhur, adil, demokratis, toleran, mandiri, tangguna jawab, disiplin, solider loyal, dan lain sebagainya (Bdk. PP Nomor 55 Tahun 2007, pasal 5) . Semoga.

AGAR PANCASILA BENAR-BENAR MENJADI RAHMAT

2009-12-17T11:16:00.007+07:00

Pada 1 oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan tersebut sudah memasuki yang ke-34. Apakah Pancasila yang sakti itu sudah menjadi rahmat bagi Indonesia?

Pancasila sebagai dasar negara secara nyata menjadi jaminan kemerdekaan dan kesamaan kedudukan setiap warga negara. Pancasila sekaligus juga sebagai ideologi nasional merupakan penemuan penting yang berperan mempertemukan semua kepentingan lintas golongan, suku, agama dan ras di negeri ini.

Kita yakin dan sadar serta rasakan peran pemersatu Pancasila pada masa pra-kemerdekaan hingga pada masa sekarang. Karena Pancasila, para pendahulu kita berhasil mengalahkan ideologi komunisme, chauvenisme keagamaan dan etnis, liberalisme dan individualisme serta arogansi mayoritas terhadap minoritas.

Alat kekuasaan?

Meskipun demikian, Pancasila menghadapi berbagai tantangan, seperti upaya penentangan, upaya penyelewengan, upaya perlawanan bahkan upaya penggantiannya dengan ideologi bernafaskan keagamaan. Sejak jaman Orde Lama hingga jaman Orde Reformasi, Pancasila terkesan di permukaan lebih dominan sebagai alat pemanis bibir penguasa.

Pada Orde Lama, Pancasila sebagai dasar negara ditafsirkan bersifat sosialis diktator. Pada Orde Baru, Pancasila diarahkan ke kutub kapitalisme-otoritarian, dan pada Orde Reformasi, makna Pancasila semakin kabur dan berwarna abu-abu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat majemuk.

Pasca reformasi 1998, Pancasila mengalami “desakralisasi”. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti nilai Ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan sosial terkesan semakin tidak jelas alias mengambang. Negara ini akan dibawa kemana, kita tidak dapat melihatnya dengan jelas. Oleh karena itu banyak kalangan menyerukan agar reposisi dan revitalisasi Pancasila segera dilakukan mengingat pentingnya mencari jiwa dan jati diri bangsa dalam mempertahankan eksistensi dan mencapai kesejahteraan umum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karakteristik bangsa Indonesia?

Muncul pertanyaan, apakah nilai-nilai Pancasila pernah benar-benar mendarah-daging dalam jiwa bangsa Indonesia? Apakah Pancasila sudah benar-benar merupakan karakteristik bangsa Indonesia?

Menurut mata pelajaran sejarah di sekolah dewasa ini, dalam peristiwa tragedi nasional 1 Oktober 1965, Pancasila dikatakan berhasil ditegakkan dengan menumpas gerakan komunisme. Panglima Kostrad saat itu, Mayjen Soeharto mengambil alih pimpinan TNI-AD dan menumpas pemberontakan yang dilakukan komunis (Partai Komunis Indonesia,PKI) pada 1 Oktober 1965. Soeharto berhasil. Upaya PKI merebut kekuasaan negara gagal. Rakyat sadar dan tahu bahwa penculikan para pejabat teras TNI-AD didalangi PKI. Secara spontan, rakyat menyerukan dan

menuntu supaya PKI dan Ormas-ormasnya dibubarkan.

Lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri/ Panglima Angkatan Darat tanggal 17 September 1966 (Kep 977/9/1966) pada tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Menurut Asvi Warman Adam, penetapan ini bermasalah secara hukum dan substansial. Apa arti kesaktian yang dilekatkan pada Pancasila? Apakah Pancasila itu sakti atau tidak, kita tidak tahu (http://www.detik.com/ 28 september 2009).

Berangkat dari peristiwa 1 Oktober 1965 tersebut, Pancasila sebagai alat politik berhasil mengalahkan bahaya komunisme. Kalau kita mengamati pelaksanaan nilai-nilai budi pekerti Pancasila pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi, maka muncullah berbagai pertanyaan. Apakah kita bisa mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila sertamerta menjadi karakteristik bangsa Indonesia? Tidakkah kelihatan bahwa Pancasila masih sebatas simbol idologi politik dan syarat eksistensi negara saja?

Bila kita coba membandingkan antara nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah/mufakat dan keadilan sosial dengan berbagai karakter dan budaya sebagian pejabat publik dan kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terlihat adanya jurang yang dalam antara pelaksanaan ideologi Pancasila dan praktek hidup sehari-hari.

Di bidang legislatif misalnya, sikap tokoh politik bermusyawarah kini dinilai semakin buruk dan lebih mengedepankan voting. Ingat soal voting impor beras (Kompas.com 24 Januari 2006 dan voting soal kenaikan harga BBM, Kompas.com 25 Juni 2009). Demikian juga dalam menerapkan keadilan berbagai bidang, termasuk penghargaan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat dan pemenuhan kebutuhan rakyat, peran negara makin tidak dirasakan.

Adanya kerusakan moral di hampir semua bidang terlihat dari tindakan tidak terpuji seperti penyalahgunaan uang, jabatan, kekuasaan dan fasilitas negara dalam berbagai bidang demi kepentingan kelompok atau pribadi. Parahnya korupsi, praktek homo homini lupus (manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya), tindakan kekerasan, kehancuran lingkungan dan peradaban nasional, memperlihatkan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila belum menjadi karakter setiap warga negara Indonesia.

Pantas direfleksikan, apakah Pancasila sudah menjadi rahmat bagi Indonesia atau sekedar satu syarat bagi adanya NKRI? Pancasila adalah harga mati, demikian semboyan Susilo Bambang Yudhoyono, orang nomor satu di negeri ini saat kampanye Pemilihan Umum 2009 (Kompas 21 Juni 2009). Namun, apakah semboyan itu sebatas di bibir dan pemberitaan media massa? Kuntowijoyo, yang pernah menjadi dosen sastra dan budaya di Universitas Gajamada Yogyakarta berpendapat: “Pancasila seyogiyanya menjadi rahmat bagi Indonesia. Artinya, Pancasila bukan semata-mata sebagai alat seleksi yang pro dan kontra, melainkan juga suatu mekanisme yang mengintegrasikan, memasukkan kepentingan semua golongan” (Kuntowijoyo, dalam Kajian Agama dan Masyarakat, Depag RI 1992:304).

Upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila

Kita sangat menghargai upaya pemerintahan Orde Baru untuk menata kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila. Pancasila diupayakan sebagai landasan untuk menggapai kesejahteraan publik. Pemerintah menginstruksikan supaya Pancasila dilaksanakan secara murni dan konsekwen. Bahkan untuk mencegah bahaya laten komunis, Pemerintah melaksanakan progran penataran pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila (P4) serta penataran kewaspadaan nasional (Tarpadnas). Namun kita tidak setuju, kalau pada akhirnya Pancasila hanya menjadi alat pembela kepentingan kekuasaan, tanpa adanya keteladanan kepemimpinan, dan tanpa memperhitungkan kesejahteraan rakyat banyak. Jelas sekali nilai-nilai Pancasila belum menjadi jiwa dan jati diri bangsa Indonesia, apalagi menjadi rahmat bagi Indonesia.

Pilihan Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia adalah melalui proses yang lama dan panjang. Para pendiri bangsa (founding fathers) merumuskan Pancasila itu dari budaya dan nilai-nilai yang diwariskan para leluhur bangsa. Kita sudah merdeka kurang lebih 64 tahun dan 34 tahun peringatan Hari Kesaktian Pancasila, selama itu pula penghayatan Pancasila mengalami pasang surut. Pada masa sekarang, penghayatan nilai-nilai Pancasila makin lama, makin kurang diminati. Dibutuhkan suatu terobosan agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi karakteristik bagi setiap warga.

Menurut ahli filsafat proses, Alfred North Whitehead, proses pembentukan suatu nilai agar menjadi ciri khas suatu bangsa atau masyarakat membutuhkan suatu proses yang panjang. Proses suatu nilai menjiwa-raga berlangsung melalui 4 tahap. Tahap pertama merupakan proses penerimaan dan penyadaran adanya nilai. Tahap kedua, nilai itu diolah dan digarap. Tahap ketiga, proses perwujudan dan pemenuhan nilai itu dalam diri. Terakhir tahap keempat merupakan proses pengakuan dan penetapan nilai-nilai sebagai karakteristik dan identitas diri. (bdk. P. Hardono Hadi, dalam Pustaka Filsafat dan Teologi,1995:84)

Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi pilihan nilai-nilai dominannya (defining characteristics-nya). Kalau Pancasila dikehendaki benar-benar hidup, haruslah menjadi bagian integral dari masing-masing manusia Indonesia yang berusaha untuk semakin mengkonkretkan di kehidupan harian. Namun, pertama-tama, nilai-nilai Pancasila ini diinternalisasikan bagi setiap pegawai negeri sipil, TNI/POLRI, bahkan juga bagi semua calon pegawai di pemerintahan (birokrasi) yang pada akhirnya diteladani rakyat banyak. Penghayatan dan pengamalan Pancasila seyogiyanya dimulai di lingkungan pemerintahan secara keseluruhan. Dengan penginternalisasian nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari lingkungan pemerintahan, maka pelan-pelan menetes ke lingkungan masyarakat umum, dan Pancasila akan menjadi rahmat bagi Indonesia. Pancasila menjadi rahmat bagi Indonesia berarti nilai-nilai kehidupan berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, bermusyarah dan bermufakat, serta berkeadilan sosial semakin dirasakan semua warga. Semoga. (Pormadi Simbolon)

Visi dan Misi Lembaga Pendidikan Katolik Di Provinsi Gerejawi Makassar Disepakati Direvitalisasi

2009-12-03T14:45:00.008+07:00

Visi dan misi Lembaga Pendidikan Katolik (LPK) di Provinsi Gerejawi Makassar disepakati untuk direvitalisasi. Demikian salah satu butir penting hasil pertemuan Forum Konsultasi Tokoh Masyarakat Katolik Provinsi Gerejawi Makassar, 23-25 Oktober 2009 di Hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado.

Pertemuan yang diprakarsai Dirjen Bimas Katolik dengan bekerjasama dengan para Uskup provinsi gerejawi Makassar itu membahas tema Pemberdayaan LPK di bidang pendidikan secara khusus menanggapai Keprihatinan Sosial Gereja di bidang pendidikan yang terdapat dalam Nota Pastoral KWI 2008.

Selain pimpinan Gereja, hadir pula para tokoh masyarakat Katolik setempat yang peduli pendidikan Katolik baik dari kalangan Gereja maupun dari pemerintahan seperti P. Alex Lethe, Pr , P. Frederikus S. Tawaluyan, Pr , Prof. Dr. Philoteus E. S. Tuerah M.Si, DEA, Mayjen TNI (Purn) Ferry Tinggogoy, Dra.Henny Pratiknyo, MA, Stevy Thioritz, dan Sr. Margarethis K. TMM.

Di samping tokoh masyarakat Katolik setempat, hadir pula tokoh masyarakat Katolik berskala nasional dan pejabat pemerintah dari Jakarta yakni Dr. Cosmas Batubara politisi, Praktisi dan Pemerhati Pendidikan; Mayjen (Purn.) Herman Musakabe – Mantan Gubernur NTT dan Praktisi/ Pemerhati Pendidikan dan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan; dan Dr. J. Riberu - Mantan Rektor Unika Atma Jaya Jakarta dan Praktisi/ Pemerhati Pendidikan; dan Drs. Frans Meak Parera Mantan Kepala Bank Naskah Kompas – Gramedia Jakarta.

Menurut Uskup Makassar, Mgr. Jhon Liku Ada’ Pr, tahun 1970-an dalam Gereja, pendidikan itu primadona. Tercatat ada 71 Sekolah Katolik di Keuskupan Agung Makassar. Sekolah-sekolah Katolik mempunyai dua ciri dalam pewartaan. Pertama sebagai sarana unggul penambahan umat lewat penginjilan. Kedua, banyak murid sekolah Katolik berasal dari agama mayoritas.

Berdasarkan statistik, mulai tiga dekade terakhir, situasi berubah. Tahun 2008, terjadi penurunan murid non-Katolik. Juga mutu pendidikan Katolik menurun. Ini harus dipikirkan secara serius. Sekarang kita harus melihat kenyataan ini.

Lanjut Uskup Makassar ini mengutip Nota Pastoral KWI 2008, ada tujuh aspek persoalan pendidikan sekolah Katolik: aspek filosofi pendidikan, aspek pastoral, aspek politis pendidikan, aspek manajemen, aspek SDM, aspek finansial, dan aspek demografi. Ketujuah akar persoalan ini harus dilihat sebagai peluang dan tantangan”.

Upaya-upaya konkrit yang kami laksanakan antara lain pertama, mempertahankan sekolah Katolik yang masih bisa dipertahankan, namun sebagian lagi harus ditutup. Kedua, karena kita tidak mampu membuka sekolah-sekolah baru, maka usaha kita adalah memperbanyak TK. Sedapat mungkin ada di setiap paroki/ Stasi besar. Ketiga membangun pendidikan berbasis asrama. Keempat, melalui pembinaan iman anak. Dalam keluarga, apakah situasi dan kondisi memungkinkan? Dalam negara, pelajaran agama terbatas, dan yang terjadi sebatas aspek kognitif. Dalam gereja, pemberdayaan TK dan SEKAMI (serikat anak-anak misioner).

Berbeda dengan Keuskupan Agung Makassar yang menyoroti sisi penurunan jumlah murid sekolah-sekolah Katolik, Keuskupan Manado menyoroti lembaga pendidikan Katolik dari sudut pengadaan guru, sebagai tenaga pendidik. Kekurangan guru merupakan persoalan penting untuk masa depan lembaga pendidikan Katolik.

Uskup Manado, Mgr. Yoseph Suwatan mengatakan, dulu Tomohon sangat terkenal dengan guru-guru agama lulusannya yang tersebar ke berbagai tempat di Indonesia Timur. Bahkan dalam sejarah, pendidikan guru di Tomohon tidak hanya terkenal di Indonesia Timur, tetapi juga ke daerah Tapanuli dan dan daerah Kalimantan. Banyak pula calon-calon guru datang untuk belajar di Tomohon.

Namun sekarang, kita kesulitan mencari tenaga pendidik, guru. Menurut Uskup Manado, “dulu kita mempunyai Sekolah Guru Agama, lalu diubah Pemerintah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang mempersiapkan tenaga pendidik/ guru yang baik. Tahun 1990 – SPG dibubarkan pemerintah, ada 18 di seluruh Indonesia. Diganti menjadi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di bawah Perguruan Tinggi Negeri, kecuali IKIP Sanata Dharma sebagai lembaga swasta yang dapat mengadakan PGSD. Waktu itu saya menjadi uskup. Kita berjuang supaya ada lembaga yang mendidik guru-guru kita. Romo Sewaka,SJ. dari MNPK KWI, akhirnya berhasil memperjuangkan lembaga pendidikan guru di bawah pengawasan/ bimbingan Sanata Dharma, dan lulusannya hanya untuk kebutuhan intern Lembaga Pendidikan Katolik, mereka tidak bisa menjadi PNS. Hanya ada 4 PGSD Katolik yang terdiri dari: Tomohon, Maumere, Semarang (Mendut) dan Nyarumkop (Pontianak). Entah berapa yang masih bertahan. Nayarumkop tidak ada lagi”.

Sejalan dengan persyaratan untuk menjadi guru SD harus Sarjana (S1). Maka ada wacana dari Keuskupan Manado supaya Universitas Katolik De La Salle Manado membuka Fakultas Pendidikan dan Keguruan, sebagai usaha mempertahankan upaya mendidik sendiri guru-guru agama Katolik.

Sekolah Katolik di Keuskupan Manado (meliputi provinsi SULUT, SULTENG, GORONTALO). Seluruhnya ada 286, sudah termasuk sekolah fratera dan suster. Persoalan pendidikan yang dihadapi Keuskupan Manadao adalah : soal mutu pelajaran/pendidikan (moralitas dan disiplin), tenaga pendidik, sarana dan prasarana, soal regulasi pemerintah dan etatisme, soal yayasan penyelenggara: Yayasan Pendidikan Katolik, struktur dan manajemen.

Uskup Manado berharap adanya suatu pembaruan lewat Nota Pastoral KWI 2008. Nota Pastoral ini : dapat membantu kita untuk berefleksi dan mengadakan pembaruan terhadap lembaga pendidikan Katolik.

Sementara itu di Keuskupan Amboina, menurut Vikjen Keuskupan Amboina, Pastor Yonas Atjas Pr, pengelolaan sekolah Katolik di keuskupannya belum maksimal, selain itu masih banyak anak Katolik yang belum mengenyam pendidikan formal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan. Juga disebabkan karena kemiskinan sehingga banyak anak yang putus sekolah. Dari sisi institusional, SDM penyelenggara, pengelola dan pelaksana belum memadai, sehingga output pendidikan kita cenderung rendah. Yang paling parah, kesiapan gedung sekolah dan sarana prasarana pendidikan juga belum memadai. Peranserta masyarakat pendidikan belum optimal membantu. Bantuan semata – mata berasal dari pihak pemerintah daerah. Meskipun perhatian pemerintah daerah telah cukup menyeluruh sampai ke pelosok, daerah terpencil, namun dirasakan belum banyak berarti.

Pimpinan Gereja Keuskupan Amboina berharap bahwa salah satu perwujudan panggilan dan perutusan gereja adalah melalui kerasulan di bidang pendidikan. Kiranya pendidikan formal maupun informal, teristimewa di dalam keluarga dibenahi dengan baik, agar tercipta manusia yang berkembang dewasa secara manusiawi dan kristiani. Yang pertama-tama harus mendapat perhatian adalah mutu keluarga – keluarga Katolik. Mengapa? Karena keluarga: sekolah pertama dan utama. Pendidikan yang baik: kewajiban asasi setiap keluarga, tegasnya.

Selanjutnya, menurut Pastor Yonas Atjas, sekolah Katolik memiliki peran demikian sentral karena menjadi wujud kerasulan gereja sebagai sakramen keselamatan bagi dunia dan manusia. Di sekolah guru memegang peran paling penting, mereka adalah pelaku utama pendidikan di sekolah. Maka guru yang bermutu sangat dibutuhkan sekarang ini. Guru, selain fungsi formal nya mengajar, namun dengan itu, ia dipanggil menjadi saksi iman yang hidup bagi manusia, murid – muridnya. Bersamaan dengan itu pula, sangat diharapkan bahwa, para guru memiliki kemampuan membangun dan mengembangkan kerjasama dengan semua pihak, teristimewa orangtua siswa. Harapan yang tidak kalah pentingnya dalah bahwa sekolah – sekolah Katolik diharapkan tetap menjalin kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Pembangunan dan pengembangan jejaring ini harus pula dikembangkan pada tataran kerjasama antar sekolah Katolik dan sekolah negeri serta sekolah swasta lainnya demi tujuan – tujuan mulia, misalnya saling tukar informasi dan pengembangan mutu.

Pada hari terakhir pertemuan setelah mendengarkan masukan para pimpinan gereja dan tokoh masyarakat, para peserta pertemuan bersehati dan bersepakat mengemban amanat pastoral untuk merevitalisasi lembaga pendidikan Katolik. Ada sepuluh butir kesepakatan yang dirumuskan. Beberapa diantaranya selain merevitalisasi visi misi LPK, juga mendorong terbentuknya jejaring atau forum komunikasi di Provinsi Gerejawi Makassar sebagai wadah untuk mengkaji permasalahan antara lain di bidang pendidikan (regulasi, perkembangan IPTEK dan situasi internal Gereja katolik).

Selain itu disepakati peserta untuk mengupayakan pengadaan dan peningkatan profesionalisme pendidik dan tanaga kependidikan; meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan baik internal Gereja Katolik, pemerintah dan mitra kerja lainnya; mengupayakan kerjasama dan solidaritas sekolah-sekolah Katolik di Provinsi Gerejawi Makassar; meningkatkan pastoral keluarga dalam rangka meningkatkan pendidikan nilai yang menjadi insan Katolik yang militan, tangguh, dan berbudi luhur; mengupayakan dengan serius pengadaan dan pengembangan pendidikan kewirausahaan pada lembaga pendidikan Katolik; mengupayakan dengan sungguh-sungguh peningkatan kesejahteraan pendidik and tenaga kependidikan dalam rangka pelayanan dan pengabdian pada lembaga pendidikan Katolik yang bermutu, serta melaksanakan dengan serius melaksanakan pendidikan karakter di LPK dengan langkah-langkah pendidikan nilai yang efisien dan efektif.

Pada misa penutupan, Mgr. Jhon Liku Ada’ berpesan agar semua peserta memohon pendampingan Tuhan dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini. Ada bahaya-bahaya yang perlu diantisipasi seperti bahaya konkretisme, kekuasaan, kesombongan. “Kita butuh pendampingan Tuhan agar kita dapat menindaklanjuti kesepakatan ini” tegas Uskup Makassar ini. Menurut Uskup John Liku Ada, kesepakatan ini harus ditindaklanjuti dalam iman, kasih dan penuh harapan, sehingga kita bisa terhindar dari bahaya-bahaya yang ada. (HB/Majalah Hidup No. 63/13 Desember 2009 /Pormadi Simbolon)

MENDIDIK ANAK MENJADI INSAN BERBUDAYA DAN BERIMAN

2009-11-23T11:34:00.003+07:00

Semua pihak, negara, pemerintah, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mewujudkan anak-anak menjadi insan berbudaya dan beriman. Namun yang pertama dan terutama adalah orang tualah yang paling bertanggung jawab menciptakan anak menjadi insan berbudaya dan beriman.

Pembentukan anak tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke pihak sekolah atau lembaga-lembaga lain, tanggung jawab orang tua mutlak diperlukan. Lembaga atau masyarakat hanyalah bersifat bantun dalam membentuk anak menjadi insan berbudaya dan beriman.

Masalah Anak Dewasa Ini

Dewasa ini, jutaan anak-anak berada di pinggiran jalan, tidak bisa menikmati keceriaan dan kasih sayang dari orang tua. Banyak anak yang kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tuanya, bahkan hidup tanpa keluarga, yang kemudian mendapat tindak kekerasan fisik, mental maupun seksual dari lingkungan sekitarnya.

Belum lagi, banyak pula anak sudah harus menanggung beban hidup amat berat, baik fisik, maupun mental yang menghambat proses tumbuh kembang anak secara normal.
Anak-anak yang kurang beruntung demikian banyak kita jumpai di pinggiran jalan, tidur di pasar, di emper toko atau di setasiu kereta api, hidup menggelandang, mengasi rejeki melalui aktivita mengemis dan bekerja di sekitarnya.

Ditambah lagi, ratusan ribu anak desa terperangkap sindikat perdagangan anak. Mereka yang seharusnya masih bersekolah dan bergembira terpaksa harus merantau jauh ke kota besar, lalu terpaksa menjual diri di tempat kelab-kelab malam, dikotek, atau panti pijat.

Menurut data Komnas Perlindungan Anak, jumlah anak terperangkap perdagangan anak pada tahun 2006 mencapai 42.771 orang, meningkat menjadi 745.817 orang di tahun 2007, dan akhir Juni 2008 mencapai lebih dari 400.000 orang. (Kompas, 13/07/2008). Anak-anak menjadi tidak bertumbuh kembang secara normal.

Beberapa tahun belakangan ini, anak-anak disuguhi tontonan televisi yang mengandung isi yang kurang mendidik. Padahal pembentukan karakter anak amat tergantung dari apa yang dilihat, dibaca dan didengar. Saat menonton televisi ketiga kegiatan tersebut berjalan sekaligus. Walikelas mereka adalah pemain sinetron, penyanyi dan presenter. Kurikulumnya sinetron dengan silabus utama adegan kekerasan (Kompas, 23/7/2008).

Semua pihak prihatin melihat masa depan anak Indonesia yang dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan masyaralat. Tidak sedikit orang atau lembaga berseru, “Selamatkan anak-anak kita!”. Seto Mulyadi mengharapkan pemerintah agar mencanangkan “Gerakan Nasional Stop Kekerasan Terhadap Anak!”

Kebijakan Pemerintah terhadap Anak

Menurut Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 1), yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Anak tersebut dilindungi dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (UU RI Nomor 23 Tahun 2002, pasal 3).

Dalam sistem pendidikan nasional, fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3).

Dari sisi dunia agama, pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antarumat beragama (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, pasal 2).

Dari sisi kebijakan pemerintah, perhatian yang mengedepankan pembentukan kepribadian anak untuk menjadi insan berbudaya dan beriman cukup memadai. Persoalannya, aplikasi kebijakan tersebut masih perlu diperjuangkan dan disosialisasikan dengan kerjasama antara semua pihak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar kebijakan indah itu tidak menjadi pasal-pasal di atas kertas saja.

Pandangan Keliru
Selama ini banyak orang tua berpandangan bahwa pendidikan dan pembentukan kepribadian anak secara nyaman dan kondusif diserahkan ke pihak sekolah dan dengan demikian tugas orang tua selesai. Namun kenyataannya, sekolah yang seharusnya menjadi tempat nyaman dan kondusif bagi anak-anak sebagai tempat pembentukan anak menjadi insan berbudaya dan beriman, sering menjadi tempat kekerasan dalam berbagai bentuk. Misalnya sarana-prasarana yang tidak memadai seperti gedung sekolah yang bocor atau ambruk, kurikulum padat, PR bertumpuk, bullying yang mencekam, guru yang galak, evaluasi belajar yang cenderung lebih untuk “kepentingan terbaik” bagi pemimpin daripada untuk siswa, semakin membuat anak-anak stres dan berkembang menjadi penyandang school-phobia (Seto Mulyadi, Kompas, 23 Juli 2009).

Adanya mitos, bahwa anak adalah hak milik orang tua, yang boleh diperlakukan semau gue sesuai dengan ambisinya mempengaruhi peningkatan kekerasan yang menghambat pertumbuhkembangan diri anak secara optimal. Ada pula pandangan, bahwa anak adalah komunitas kelas bawah yang cenderung tidak menjadi skala prioritas sehingga penanganan dan kebijakan yang diambil tidak mengedepankan kepentingan anak.

Menjadikan Anak berbudaya dan Beriman
Dalam penjelasan Bagian Umum UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dijelaskan sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.

Pertanyaannya, apakah semua pihak menyadari bahwa nasib, masa depan serta pertumbuhkembangan diri anak secara integral pertama-tama dan utama tergantung dari peran dan tanggung jawab orang tua? Pemerintah melalui kebijakan politiknya selalu menekankan bahwa orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menubuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak (UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 26).

Dapat dipastikan dalam setiap agama, peran orang tua sangat mendasar dikothbahkan dalam menumbuhkembangkan diri anak secara menyeluruh baik fisik, rohani, sosial, dan moral. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk melalaikan pertumbuhkembangan diri anak, sebab anak-anak adalah karunia Tuhan yang akan meneruskan eksistensi umatNya di dunia.
Terlebih lagi di era jaman globalisasi, era teknologi dan informasi canggih yang penuh tantangan dan krisis moralitas, peran orang tua dalam keluarga semakin besar dan mutlak diperlukan dalam pertumbuhkembangan diri anak. Orang tua hendaknya sadar bahwa pendidikan dasar dan utama bagi anak-anak berada di dalam keluarga masing-masing agar tercipta anak yang berbudaya dan beriman. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, arti pentingnya orang tua dalam keluarga. Keluarga menjadi tempat pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Pendidikan yang diwariskan orang tua dalam keluarga haruslah pendidikan dalam arti menyeluruh, yang meliputi pendidikan fisik, kepribadian, intelektual, sosial, iman dan moral. Supaya keluarga mampu mencapai kepenuhan hidup dan misinya, diperlukan komunikasi hati penuh kebaikan, kesepakatan suami istri, dan kerjasama orang tua yang tekun dalam pendidikan anak.

Kedua, peran ayah dan ibu terhadap anak. Kehadiran seorang ayah sangat membantu pembinaan anak, tetapi juga peran ibu yang mengurus rumah tangga dengan baik. Anak-anak memerlukan perhatian, kehangatan dan kemesraan hubungan dengan orang tua dan saudara-saudara mereka. Orang tua harus bisa bertindak sebagai ‘sahabat’ bagi anak-anaknya. Orang tua perlu menggunakan cara-cara yang sesuai dengan tingkat perumbuhan kedewasaan anak.
Ketiga, anak belajar dalam keluarga. Di dalam keluargalah anak-anak mendapat banyak pembelajaran tentang cara berelasi dengan orang lain, lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya, diri sendiri dan Tuhan dalam kehidupan bersama. Soal iman akan Tuhan, harapan akan kehidupan sejahtera dan kasih kepada sesama manusia berawal dan bertumbuh di dalam keluarga. Oleh karena itu orang tua harus menjadi teladan dengan menciptakan iklim rukun dan damai, kesehatan badaniah, kebersihan rumah dan pekarangannya, mengasihi dan melayani orang lain, bersedia tenggang rasa, peka terhadap orang lain, hormat terhadap kehidupan seks, saling membantu guna mengenal dan mencintai Tuhan dan rajin berdoa (sholat) dan beribadat. Dengan demikian, anak-anak akan melihat, membaca, mendengar dan meneladani orang tua dalam segala hal, dan lambat laun anak-anak menjadi insan berbudaya dan beriman.

Melihat hal-hal penting dalam keluarga tersebut, peran orang tua amat berat. Orang tua mempunyai kewajiban yang sangat berat dan hak primer sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan kultural, maupun sosial dan religius. Orang tua sendiri harus menjadi pemberi teladan insan berbudaya dan beriman terlebih dahulu. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud, anak akan memperlakukan orang lain di masa dewasa seperti ketika ia diperlakukan orang lain pada masa anak-anak (Corey, 2001). Anak akan menjadikan orang tua sebagai panutan dalam hidupnya.

Sudah saatnya peran dan tanggung jawab orang tua perlu ditekankan dan diberdayakan oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan keluarga Indonesia yang berkualitas. Ini dimulai dari perlunya penanaman paradigma bahwa perkawinan suami-istri sebagai pembentukan keluarga adalah hal suci (sakral) dan mempunyai tuntutan yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak lahir dan batin. Pembentukan anak berbudaya dan beriman akan dapat mengurangi sebagian besar permasalahan anak dewasa ini bila paradigma lama yang melalaikan peran dan taladan orang tua, kita diubah menjadi paradigma baru yaitu bahwa peran dan tanggung jawab serta teladan orang tua, hak dan kewajiban mutlak orang tua dalam memperhatikan dan memilih pendidikan anak merupakan hal esensial dalam menciptakan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Peran sekolah, negara dan masyarakat pada dasarnya hanyalah bersifat sekunder, fasilitator dan pendukung. (Pormadi Simbolon,Bulletin Bimas Katolik, Edisi XX, Mei-Agustus 2009)

UMAT KATOLIK PROVINSI GEREJAWI SAMARINDA: HARUS LEBIH AKTIF MEMBANGUN

2009-11-05T14:46:00.004+07:00

Gereja Katolik sesungguhnya adalah bagian integral dan tidak terpisahkan dari seluruh masayarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, segala kemajuan, kebaikan dan kemakmuran dicapai oleh pemerintah bersama masyarakat juga merupakan kemajuan, kebaikan dan kemakmuran masyarakat Katolik. Sebaliknya, kedamaian dan cinta kasih serta nilai-nilai luhur yang ada dalam Gereja Katolik adalah juga kekayaan yang mesti dirasakan dan dialami juga oleh masyarakat dan pemerintah.

Demikian pernyataan Uskup Agung Samarinda, Mgr. Sului Florentinus, MSF dalam sambutannya pada pembukaan pertemuan Forum Konsultatif Tokoh Masyarakat Katolik Provinsi Gerejawi Samarinda yang berlangsung pada 11-13 September 2009 di Hotel Grand Tiga Mustika, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sementara Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, Ambransyah Mukrie menyambut baik pertemuan ini. Sebelum membuka pertemuan ini secara resmi, ia mengharapkan pertemuan konsultatif ini memberikan masukan berupa pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan umat dan berdampak positif terhadap hubungan antar umat beragama sehingga terjalin harmonis.

Pertemuan ini diselenggarakan atas kerja sama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama RI dengan Keuskupan Agung Samarinda. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Drs. Stef Agus, memandang perlunya saat ini, para tokoh, pemuka, cendekiawan, pelaku organisasi politik dan kemasyarakatan, instansi/lembaga karya sosial karitatif untuk sering berkumpul, duduk bersama membicarakan dan memahami bersama realitas sosio-politik dan sosio-ekonomi di wilayah provinsi Gerejawi Samarinda dan merumuskan kerangka pemberdayaan kader Katolik di bidang politik dan ekonomi sebagai upaya menanggapi keprihatinan sosial Gereja.

Pertemuan Forum Konsultatif semacam ini sudah 6 kali dilaksanakan di berbagai provinsi gerejawi di Indonesia (antara lain di Timika, Pontianak, Ledalero, Hokeng, Palembang, dan Medan). Pada kesempatan kali ini pertemuan forum konsultatif tokoh masyarakat Katolik dilaksanakan di Provinsi Gerejawi Samarinda. Direktur Jenderal Bimas Katolik memperkenalkan tokoh-tokoh masyarakat Katolik berskala nasional yaitu Dr. Cosmas Batubara, Dr. J. Riberu, Drs. Frans Meak Parera, dan Mayjen (Purn.) Herman Musakabe, yang akan memberikan masukan-masukan penting di bidang kaderisasi di bidang politik dan ekonomi. Pada kesempatan ini sedianya, Prof. Dr. J.B. Sumarlin hadir, namun karena ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan, beliau tidak hadir.

Hadir para pimpinan Gereja Katolik dan tokoh masyarakat Katolik yang berkarya di pemerintahan. Para pimpinan Gereja Katolik dari wilayah Provinsi Gerejawi Samarinda atau perwakilannya: selain Uskup Agung Samarinda, juga ada Uskup Keuskupan Tanjung Selor, Mgr. Yustinus Harjosusanto,MSF; Vikjen keuskupan Banjarmasin, Pastor Th. Yuliono Prasetyo Adi, MSC; Vikjen Keuskupan Palangka Raya, Pastor Silvanus Subandi,Pr. Turut diundang para tokoh masyarakat Katolik, antara lain, Ibu Veridiana Huraq Wang, S.Pd, Petrus B. Kolin, Dr. Petrus Purwadi,MS, dan tokoh lainnya.

Keadaan Riil Lapangan
Berangkat dari situasi politik di lapangan, Uskup Agung Samarinda menengaskan umat Katolik harus terlibat aktif dalam politik. Terlebih lagi, awamlah yang paling dituntut untuk berperan politik praktis dengan memperjuangkan kesejahteraan umum dan kepemimpinan berwawasan nasional. Sementara peran Gereja, dalam hal ini hirarki, penting dalam menyuarakan firman Tuhan. Gereja harus menjadi nabi, meskipun tidak didengarkan, namun tidak jemu-jemu mewartakan kebenaran.
Di bidang ekonomi, masih ditemukan keadaan dimana terjadi pengeksploitasian sumber daya alam secara ngawur dan membabi buta. Peraturan pemerintah terlalu longgar, sangsi terhapus oleh uang pelicin. Oleh sebab itu penduduk yang terdiri dari kaum kecil terus mengalami penderitaan dan kemiskinan.

Sementara itu, Uskup Tanjung Selor menyampaikan keadaan riil di lapangan, masih ditemukan tantangan berat di tengah masyarakat, antara lain, mentalitas dan budaya orientasi uang, rendahnya mutu pendidikan, motivasi perjuangan yang rendah serta adanya kesenjangan peran dalam bidang ekonomi antara pendatang dan penduduk asli. Yang menarik, “mentalitas fee” yaitu berorientasi pada uang, mendorong umat menjual tanahnya. Dengan cepat pula uang habis. Banyak umat melepaskan tanahnya untuk perkebunan besar, bahkan ada umat rela tanahnya habis dijual demi uang yang cepat di dapat. Bila ini dibiarkan, masalah ekonomi bisa menjadi masalah serius, tegas uskup Tanjung Selor ini.

Sementara di Keuskupan Palangka Raya, umat merasakan kekurangan tenaga-tenaga handal di bidang politik dan ekonomi. Tenaga di bidang pastoral dan pendidikan saja amat kurang, apalagi tenaga di bidang politik dan ekonomi. Sekarang ini yang paling hangat digalakkan di Keuskupan Palangka Raya adalah soal kemandirian umat secara pribadi dalam beriman atas kesadaran dan inisiatif dari diri sendiri. Demikian rangkuman paparan Pastor Silvanus Subandi,Pr, Vikjen Keuskupan Palangka Raya.

Yang tidak kalah menarik juga adalah situasi dan keadaan di Keuskupan Banjarmasin dimana umat Katoliknya minoritas. Menurut Vikjen Keuskupan Banjarmasin, Pastor Th. Yuliono Prasetyo Adi, MSC, keadaan umat Katolik di Kalimantan Selatan, tidak jauh beda dengan dengan di daerah Kalimantan lain. Dalam tataran politik, umat Katolik tidak mempunyai pengaruh. Namun di bidang ekonomi, umat Katolik berpengaruh sebagai pelaku ekonomi. Banyak pengusaha di kota Banjarmasin beragama Katolik. Melalui bidang ekonomi, Gereja Katolik di Keuskupan Banjarmasin merangkul para pengusaha dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat umum.

Masukan Inspiratif Tokoh-tokoh Masyarakat Katolik

Menurut Cosmas Batubara, semua peserta pertemuan ini sepakat bahwa kita harus berpartisipasi dalam politik. “Kita harus berpolitik, kalau kita tidak mau dipermainkan”, tegasnya. Dalam berpolitik, kita harus melihat kerangka politik nasional, sehingga kita bisa melihat kerangka politik lokal. Dalam berpolitik kita harus memperjuangkan kepentingan nasional. Dengan demikian, kepentingan kita juga ikut terselamatkan. “Orang Katolik tak usah berkecil hati. Mereka (kelompok lain, red.) akan mendukung kita kalau kita berprestasi dan menonjol serta memperjuangkan kepentingan nasional. Kita harus pandai berkomunikasi dan berargumentasi. Kita harus rajin dan mendalami masalah”, tegasnya.

Sementara itu, Dr. Jan Riberu melihat bahwa pembangunan umat Katolik di Provinsi Gerejawi Samarinda di bidang pendidikan adalah penting dan mendesak dilakukan. Selain sebagai sarana menghadirkan karya keselamatan Kristus, kita menciptakan kader-kader bangsa. Menurut Riberu, tanpa pendidikan, orang Katolik tidak bisa menjadi kader di bidang politik dan ekonomi yang profesional. Tujuan pendidikan adalah profesionalisme. Seseorang baru bisa disebut profesional kalau ia memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan moralitas.

Di bidang media, Drs. Frans Meak parera mengungkapkan bahwa orang-orang Katolik juga bisa berperan di luar pemerintahan yaitu lewat pengembangan sarana dan prasarana media komunikasi. Di jaman sekarang ini berkembang kepemimpinan techno-culture dalam dunia global-teknokratif yaitu trend kepemimpinan masa depan melalui pendidikan. Hasilnya: orang semakin mampu berbicara, membaca, menulis, me-mange dengan baik. “Berdirinya Universitas Media Nusantara Kompas-Gramedia dan Politeknik Negeri Media Kreatif di Jakarta hendaknya menjadi inspirasi untuk memajukan kepemimpinan techno-culture di Kalimantan Timur”, demikian harapan Bapak Frans Meak Parera yang merupakan Mantan Kepala Bank Naskah Kompas-Gramedia Jakarta.

Di bidang pemerintahan, Mayjen (Purn.) Herman Musakabe, mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur, menekankan pemberdayaan sumber daya manusia Katolik di bidang pemerintahan. Upaya yang pertama dan utama yang perlu ditempuh adalah menciptakan kerja sama sinergis antara tokoh-tokoh Katolik di pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, dengan pimpinan Gereja lokal untuk meningkatkan peran umat Katolik dalam pembangunan ekonomi dan politik.

Kesepakatan Bersama

Pertemuan forum konsultatif tokoh masyarakat Katolik Provinsi Gerejawi Samarinda ini pada hari terakhir menghasilkan 7 butir kesepakatan bersama. Para peserta pertemuan yang terdiri dari pimpinan Gereja/ hirarki dan tokoh-tokoh masyarakat bersepakat melakukan beberapa hal, antara lain: mendorong setiap Keuskupan untuk membentuk Forum Konsultatif Tokoh Masyarakat Katolik sebagai sarana sharing informasi dan dan kaderisasi politik dan ekonomi di wilayah propinsi.

Kemudian, disepakati adanya peningkatan komunikasi dan kerjasama sinergis antara tokoh masyarakat Katolik di lembaga eksekutif dan legislatif dengan pimpinan Gereja Katolik sebagai upaya mengembangkan peranserta umat Katolik dalam membangun tatanan sosial ekonomi-politik yang lebih mengutamakan kesejahteraan umum (bonum commune).

Kesepakatan lain: peningkatan komunikasi dan kerjasama antara Gereja Katolik dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan prinsip kesetaraan; dibentuknya jejaring di antara para aktivis politik, birokrat dan politisi sebagai upaya memperkuat eksistensi umat Katolik di bidang politik dan ekonomi; dukungan kepada karya umat Katolik dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro seperti credit union (CU); peningkatan kualitas SDM melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan Katolik yang relevan dan bermutu untuk mengembangkan profesionalisme dan moralitas; dan upaya peningkatan kesadaran berpolitik melalui Catholic Centre yang sudah ada atau lembaga-lembaga lain di Kalimantan Timur sebagai sarana pendidikan politik dan wadah dialog-komunikasi antargenerasi muda dengan tokoh Katolik senior dan hirarki Gereja Katolik. (Sumber: dari Majalah HIDUP dan Buletin Bimas Katolik)

Kualitas Calon Imam Perlu Diperhatikan

2009-09-07T13:50:00.007+07:00

Kualitas para imam kita menurun di bidang informasi peraturan dan hukum Pemerintah dan Negara. Seorang imam yang adalah pemimpin Gereja dan masyarakat Katolik seyogiyanya mampu berbicara atas dasar referensi informasi baik dari Gereja maupun dari Negara atau Pemerintah. Demikian salah satu keprihatinan menurut pengamatan seorang awam yang sekaligus sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Katolik, Drs. Stef Agus pada pembukaan pertemuan para dosen Hukum Gereja, Teologi Moral dan Teologi Pastoral di Klaten, Jawa Tengah pada 21-24 Juli 2009.

Kualitas lain yang menurun dari seorang imam, lanjut Stef Agus adalah kothbah imam di mimbar Gereja. Ada kesan kurang persiapan dan kurang relevan dengan kehidupan konkrit umat. Kothbah semestinyamencerahkan dan menambah wawasan umat dalam menghadapi tantangan dan tuntutan zaman dewasa ini.

Hal lainnya terkait kompetensi imam yang menurun adalah gagal berdebad. Para calon imam perlu dilatih dan dibekali skill berbicara dan berdebad. Hal ini penting untuk meyakinkan pendengar baik dari kalangan Gereja maupun dari kalangan publik.

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 4 hari terselenggara atas kerja sama Direktorat Jenderal Bimas Katolik Departemen Agama RI dan mitra kerjanya dalam hal ini Komisi Seminari KWI bertujuan untuk menyusun pedoman atau kerangka acuan bagi studi Hukum Gereja, Teologi Moral dan Teologi Pastoral bagi dosen yang berguna bagi peningkatan mutu pendidikan calon imam.

Sementara itu, Ketua Komisi Seminari KWI yang diwakili Sekretaris Eksekutif Komisi Seminari KWI, Romo IGB. Kusumawanta, Pr menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Kerja sama ini penting untuk memenuhi keinginan Gereja dalam mendidik calon imam yang sesuai dengan harapan Gereja. Sekretaris Eksekutif Komisi Seminari KWI mengharapkan agar Pemerintah tidak menyingkirkan pendidikan Katolik dalam kebijakan politiknya.

Pertemuan penting dan strategis bagi pembinaan calon imam itu dihadiri sekitar 30 orang yang terdiri para rektor, dosen dan pemerhati calon imam dari perguruan tinggi bernafaskan Katolik se-Indonesia. Para dosen perguruan tinggi tersebut antara lain hadir dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Fakultas Teologi Wedabhakti Yogyakarta, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi St. Yohanes Sinaksak Pematang Siantar, Sekolah Tinggi Filsafat Ledalero, Fakultas Filsafat Widya Mandira Kupang, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Seminari Pineleng, dan Sekolah Tinggi Teologi Pastor Bonus Pontianak. (Pormadi Simbolon)

Dari Pangkalpinang: Peran Prodiakon Penting Diperhatikan

2009-08-19T12:23:00.007+07:00

Prodiakon adalah orang-orang terpilih dari antara umat dan merupakan pembagi kasih kepada umat dan semua orang, oleh karena itu peran dan tugas prodiakon di tengah umat bukan sembarangan. Mereka adalah tokoh-tokoh dan teladan di tengah umat Katolik dan masyarakat umum.

Demikian beberapa pokok pikiran Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Drs. H. Herman Faizudin dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama RI, Drs. Stef Agus pada pembukaan pertemuan pembinaan prodiakon paroki tingkat lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (5 Agustus 2009) di Pangkalpinang.

Karena perannya dan ketokohannya sebagai prodiakon atau disebut juga asisten imam di altar suci dengan tugas membagi cinta kasih lewat Komuni Kudus, sudah seyogiyanya para prodiakon menjadi teladan dalam bersikap dan berperilaku di kalangan umat Katolik dan bagi masyarakat pada umumnya. Para prodiakon amat penting diperhatikan dan diteguhkan dalam tugas pelayanan mereka. Hal itu ditegaskan Bapak Dirjen Bimas Katolik sebelum membuka resmi pertemuan.

Sementara itu, Kepala kanwil Departemen Agama Prov. Kepulauan Bangka Belitung melihat peran tokoh-tokoh agama termasuk diantaranya para prodiakon, ikut menciptakan kerukunan umat beragama yang tetap terjaga dan berjalan dengan baik. “Di Kepulauan Bangka Belitung, Insya Allah, kita tidak pernah melihat dan mendengar konflik antar agama dan etnis, apalagi terorisme. Tidak ada terorisme di Kepulauan Bangka Belitung seperti yang terjadi di beberapa tempat lain di Indonesia”, tegas pejabat nomor satu di Kantor Wilayah Departemen Agama RI di Kepulauan Bangka Belitung ini.

Pertemuan Prodiakon yang diselenggarakan Ditjen Bimas Katolik Departemen Agama ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pelayanan kehidupan umat beragama yang direalisasikan dari salah satu program kerjanya. Pemerintah sebagai fasilitator terus memberikan perhatian bagi para tenaga pelayan Gereja sebagaimana kegiatan yang sama juga dilaksanakan di berbagai provinsi lain di Indonesia.

Salah seorang prodiakon mengungkapkan, “Kami sangat senang karena diperhatikan sebagai asisten imam atau prodiakon di altar suci. Kami sangat berterima kasih atas pembekalan yang diberikan guna meningkatkan dan menguatkan semangat kami dalam tugas pelayanan kami”. “Semoga kami dapat melaksanakan tugas dengan makin baik setelah pertemuan ini”, lanjutnya ketika menyampaikan sepatah dua patah kata pada penutupan acara.

Pertemuan prodiakon yang berlangsung selama empat hari ini dihadiri sebanyak 30 orang prodiakon dari berbagai paroki (wilayah gerejani) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Turut juga hadir para pejabat eselon III Kantor Wilayah Departemen Agama RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendampingi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Pormadi Simbolon).

RETRET GAK SD: “LANJUTKAN PANGGILAN SEBAGAI GURU AGAMA KATOLIK”

2009-08-18T11:34:00.008+07:00

“LANJUTKAN!” itulah ungkapan para guru agama Katolik meniru motto Capres SBY-Boediono yang terpilih dalam Pilpres 2009 dalam kesimpulan refleksi mereka tentang panggilan hidup mereka sebagai Guru Agama Katolik (GAK) selama retret. Kalimat ini tepat sekali mengungkapkan pengalaman refleksi atas pengalaman suka-duka para guru agama Katolik pada acara Retret GAK Tingkat Lokal Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung pada 22-24 Juni 2009 lalu di Sanno Hotel, Jakarta.

Retret merupakan kegiatan rohani dalam tradisi Gereja Katolik dalam rangka pembinaan kepribadian dan kerohanian hidup umat dalam terang Injil. Oleh karena itu Ditjen Bimas Katolik Departeman Agama RI memprogramkan kegiatan retret sebagai pembinaan kepribadian dan kerohanian para Guru Agama Katolik di Indonesia. Pembinaan kerohanian para guru agama Katolik tersebut bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan menimba kekuatan spiritual. Pembinaan kerohanian dimaksudkan untuk peningkatan mutu pelayanan para guru yang didukung oleh peningkatan kecakapan rohani dan kompetensi kepribadian, dan pada akhirnya meningkatkan kemajuan iman peserta didik. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Drs. Stef Agus berharap agar kegiatan olah batin atau retret ini dapat memberikan “masukan atau input” bagi para Guru Agama Katolik, secara khusus terkait pendampingan iman, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan peserta didik Katolik yang dipercayakan kepada mereka, di tempat mereka berkarya.

Retret yang dipimpin oleh Romo FX. Adisusanto, Sj dan Ibu Afra Siowardjaja ini berlangsung penuh hikmad dan meditatif. Semua peserta mengikuti acara dengan penuh semangat doa. Sebab pendamping retret membantu para peserta retret dengan berbagai metode seperti membaca Kitab Suci, sharing kelompok, renungan pribadi dan dialog berbentuk pleno. Retret juga disertai dengan perayaan Ekaristi dan Sakramen Pengakuan Dosa.

Kepala Pembimas Katolik DKI Jakarta, Drs. A.H. Yuniadi, MM, sekaligus sebagai Ketua Panitia retret ini melaporkan bahwa para peserta retret ini terdiri dari 30 orang yang berasal dari sekolah-sekolah tingkat dasar se-Provinsi DKI Jakarta. Peran para Guru Agama Katolik untuk mendidik peserta didik dari segi keimanan, penting ditingkatkan dan dimotivasi dengan berbagai acara kerohanian Katolik termasuk acara retret ini, tegasnya dalam laporannya. Retret ini mendapat antusiasme dari para guru agama Katolik dan mereka berharap retret diadakan sekali setahun. Antusiasme dan harapan mereka ini diungkapkan ketika menjawab pertanyaan mengenai saran mereka untuk acara retret di hari-hari mendatang pada saat evaluasi kegiatan dilaksanakan panitia. (Pormadi Simbolon).

Sikap dan Perilaku Terbaik: TENANG

2009-06-02T09:06:00.002+07:00

Bagaikan air di dalam sungai mengalir, segala kotoran dan debu secara pelan-pelan akan turun sehingga lama kelamaan air menjadi jernih dan apa yang ada di dalam air itu menjadi kelihatan. Benda-benda, kotoran dan lain-lain akan kelihatan jelas.

Demikian pun hidup kita yang sehari-hari selalu berada dalam kesibukan, kebisingan, jika bisa mencapai sikap dan perilaku tenang, maka hati, budi dan pikiran akan dapat melihat dan membeda-bedakan mana baik dan mana yang tidak baik.

Sikap dan perilaku tenang adalah sikap dimana hati, pikiran dan tindakan kita berada dalam keadaan santai/ rileks, hening, diam, sadar akan keadaannya, tidak tergesa-gesa dan pandangan mata yang terfokus.

Makna sikap dan tenang sama dengan ungkapan silent is gold. Tenang sama dengan diam. Dalam diam atau tenang kita kita dapat berpikir, bertindak dan bersikap dengan terhormat. Dengan tenang segala pekerjaan dan urusan dapat kita lakukan dengan baik. Apakah kita sudah bisa menjaga ketenangan dalam diri kita?

PENINGKATAN KDRT DAN PERMASALAHANNYA

2009-05-01T12:01:00.002+07:00

Catatan Komisi Nasional Perempuan menyebutkan, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama tahun 2007 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 tercatat 17.772 kasus kekerasan terhadap istri, sedangkan tahun 2006 hanya 1.348 kasus.

Peningkatan KDRT ini antara lain karena berhasilnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Sosialisasi yang dilaksanakan melalui berbagai media ini mampu menyadarkan perempuan korban kekerasan untuk melapor karena ada “senjata” hukum yang melindungi.

Di tengah keberhasilan penyadaran para korban KDRT tersebut, timbul berbagai persoalan antara lain soal KDRT yang dipandang sebagai persoalan pribadi (domestik rumah tangga). Persoalan lain adalah implementasi KDRT di lapangan, di tengah masyarakat.

Dari Ranah Pribadi ke Ranah Publik

Sejak dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah telah berani mengambil alih wilayah hukum yang sebelumnya termasuk ranah domestik kini menjadi ranah publik.

Selama ini ditemukan adanya pandangan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan, istri, dan anak-anak dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan hal itu disikapi sebagai konflik rumah tangga semata.

Pandangan tersebut diperparah lagi oleh adanya mitor-mitos yang merendahkan martabat istri, perempuan dan anak-anak, sebaliknya ayah yang dominan terhadap anggota keluarga dalam rumah tangga dengan sikap yang berlebihan sebagai relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang timpang berlangsung di dalam rumah tangga, bahkan diterima sebagai sesuatu kondisi yang benar yang melanggengkan KDRT.

Hambatan-hambatan di Lapangan

UU PKDRT merupakan implementasi UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak serta bentuk diskriminasi merupakan suatu isu global sekaligus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang wajib diselesaikan oleh Negara dan masyarakat luas. Dengan adanya PKDRT tersebut, kini segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindak kriminal.

Salah satu dampak dari penerapan KDRT itu adalah terjadinya kesadaran publik atas KDRT. Tidak sedikit masyarakat semakin berani melapor kasus-kasus kekerasan karena adanya perlindungan korban KDRT. Di samping itu, timbul pula berbagai persoalan dalam menyelesaikan proses hukum KDRT, sekaligus sebagai kekurangan yang perlu diperhatikan pemerintah, LSM dan masyarakat luas.

Penerapan UU PKDRT di lapangan menghadapi berbagai kendala dan reaksi dari pelaku KDRT. Pertama, ditemukan bahwa aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim memiliki pemahaman yang beragam tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ada aparat hukum menganggap kekerasan fisik berat jika korban tidak dapat menjalankan aktivitas rutinnya, sehingga korban yang masih dapat beraktivitas secara rutin dianggap sebagai kekerasan fisik ringan.

Kedua, aparat penegak hukum khususnya polisi dan hakim kesulitan menerapkan ketentuan UU PKDRT tentang perlindungan sementara dan penetapan perlindungan. Tidak adanya acuan atau petunjuk teknis pelaksanaan menjadi alasan mengapa perlindungan sementara belum ditempuh.

Ketiga, adanya status perkawinan yang hanya dilaksanakan di gereja atau secara adat dan tidak tercatat di kantor catatan sipil atau KUA seperti yang terjadi di berbagai daerah seperti di Medan, Semarang dan Yogyakarta. Hal ini menyulitkan penindaklanjutan proses hukum KDRT.

Keempat, kesulitan pembuktian kasus KDRT. Sulitnya pembuktian kekerasan pada perempuan adalah sekitar 70 persen perbuatan kekerasan dilakukan oleh orang terdekat korban seperti pacar, suami, orang tua, saudara atau orang terdekat lainnya. Tempat kejadiannya pun membuat sulit orang lain ikut campur seperti rumah, sekolah dan tempat-tempat pribadi.

Publik Ikut Bertanggung Jawab

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 5 dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal6).

Kekerasan psikis dipandang sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga dan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu. Penelantaran rumah tangga dimengerti sebagai tindakan mengabaikan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Tindakan lain adalah yang mengakibatkan “ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan /atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. (Pasal 6-9).

Pengertian kekerasan dan jenis-jenis di atas diharapkan segera tersosialisasi ke publik. Dengan peraturan PKDRT tersebut pula segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi menjadi ranah internal keluarga tetapi menjadi ranah publik.

Untuk itu publik atau masyarakat luas, menurut Undang-Undang KDRT tersebut wajib melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan kemampuannya antara lain: (1) mencegah berlangsungnya tindak pidana, misalnya kekerasan atau bahkan sampai pada pembunuhan; (2) memberikan perlindungan kepada korban; (3) memberikan pertolongan darurat; dan (4) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungannya.

Keluarga Tanpa Kekerasan

Melihat pentingnya penghapusan KDRT, maka pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan rumah tanggga tanpa kekerasan. Berbagai upaya masih harus diperhatikan dan dilakukan pemerintah dengan berkolaborasi dengan masyarakat peduli KDRT.

Pertama, perlu adanya kesamaan persepsi tentang kekerasan fisik entah berat atau ringan di kalangan aparat penegak hukum.

Kedua, diadakannya kerangka acuan atau petunjuk teknis tentang pelaksanaan perlindungan sementara dan penetapan perlindungan bagi KDRT.

Ketiga, pentingnya sosialisasi pencatatan perkawinan entah di kantor catatan sipil atau KUA. Dengan demikian proses hukum dan perlindungan korban kekerasan makin dipermudah.

Keempat, pentingya kampanye keluarga bahagia hidup tanpa kekerasan. Kampanye ini selain berlaku di tengah publik, para pemuka agama diharapkan menyuarakan hidup keluarga menjadi bahagia tanpa kekerasan. Hidup keluarga tanpa kekerasan merupakan nilai-nilai yang pasti diajarkan oleh semua agama.

UU PKDRT sudah disosialisasikan. Masyarakat luas semakin sadar bahwa KDRT bukan lagi melulu ranah pribadi tetapi sudah menjadi ranah publik KDRT sudah disikapi masyarakat sebagai isu global dan pelanggaran hak asasi manusia. Kita mensyukuri atas upaya negara dalam mewujudkan hidup keluarga tanpa kekerasan. Namun masih banyak tugas dan tanggung jawab baik pemerintah maupun publik dalam mewujudkan cita-cita bersama dan publik yaitu hidup keluarga tanpa kekerasan. Inilah tanggung jawab kita bersama. Mari kita bertanggung jawab dan peduli pada kehidupan keluarga tanpa kekerasan di rumah dan di sekitar kita.
(Disadur dari bulletin Bimas Katolik)

Mari Memilih 09 April 2009, JANGAN GOLPUT, JANGAN ADA SUARA YANG MUBAZIR

2009-04-08T12:19:00.001+07:00

Saya mendapat SMS yang disebarkan KPU dengan bunyi: " Ingat 9 April 2009, bagi yang telah terdaftar di DPT, silahkan datang ke TPS dan berikan suara anda dengan tanda centang (V) di suarat suara" Ajakan ini merupakan niat serius dari KPU agar semua warga juga serius dalam hidup bernegara dan berdemokrasi dalam NKRI ini. Itu juga pertanda ajakan JANGAN GOLPUT.

Ayo memilih! Pada tanggal 09 April 2009, semua warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT diajak secara konstitusional untuk ikut dalam memilih Caleg DPR, DPRD, DPD. Pemilihan ini merupakan penentu masa depan Indonesia kurang lebih untuk 5 tahun ke depan. Dalam memberikan suara, diandaikan si pemilih sudah punya ancar-ancar siapa caleg yang mau dipilih dan partai mana yang mau dipilih.Tiap orang mempunyai hak memilih dan menentukan pilihannya. Namun jika salah memilih, dan pilihannya mubazir, maka sangat disayangkan.

Alangkah baiknya jika setiap orang memilih caleg yang berintegritas diri, kompeten, dan track recordnya bagus. Alangkah baiknya jika papol yang dipilih itu yang nasionalis dan religius, bukan parpol yang hanya mementingkan sekelompok aliran atau agama tertentu saja. Parpol yang dipilih juga seyogiyanya partai politik yang ada kantor cabangnya di daerah pilihan. Sangat banget, jika terjadi adanya suara yang mubazir. Satu suara saja amat berharga bagi penentuan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Ayo memilih.

50 Tahun Pernikahan: KASIH SAYANG TIDAK MAIN HITUNG-HITUNGAN

2009-04-08T10:24:00.009+07:00

Di tengah perubahan jaman yang serba cepat, bahkan cenderung cepat sekali hamper pada semua segi kehidupan termasuk pergeseran-pergeseran sistem-sistem nilai. Jarang sekali institusi perkawinan yang dapat berlangsung hingga memasuki perayaan kesetiaan pada cinta yang kelimapuluh tahun. Tentu beberapa alas an antara lain, kerapuhan kesehatan dan juga gagal membina keluarga sejati. Namun tidak demikian halnya dengan usia kesetiaan pada cinta dalam pasangan Maria Joan D’Arc dan Johannes Berchman Soedarmanto Kadarisman. Pasangan yang akrab dipanggil Roeri dan Manto memasuki dan merayakan pesta 50 tahun kesetiaan dalam cinta, pesta emas perkawinan. Kegembiraan dan kebahagiaan cinta ini diwujudkan dalam upacara pembaharuan janji pernikahan dan perayaan Ekaristi yang dipersembahkan oleh Mgr. F.X. Hadisumarto,OCarm, 26 Desember 2008 di Jakarta.

Selain setia pada pasangan hidup dan mendidik anak-anaknya, Pak Kadarisman (demikian biasa dipanggil sahabat dan rekan kerja) setia pada pelayanan tugas. Hal inilah yang membuat sahabat dekatnya, Maftuh Basyuni (sekarang Menteri Agama RI) terkagum-kagum pada Pak Kadarisman. “...Betapa Pak Kadarisman memuja, mencintai, dan menghargai istrinya setinggi langit. Saya angkat topi deh!” pendapat menteri Kabinet Indonesia bersatu ini tentang Pak Kadarisman. Pak Kadarisman pernah menjabat Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler sekaligus merangkap sebagai Kepala Protokol Negara pada masa kepemimpinan Soeharto sebagaimana ditulis dalam buku kenangan “Apa Kata Mereka tentang...”

Maftuh Basyuni juga menambahkan bahwa Pak Kadarisman betul-betul pekerja yang mengabdi pada tugas. “Bayangkan, ia dulu Soekarnois dan sempat ikut dalam Gerakan Pemuda Deplu. Bahwa setelah aktif di Departemen Luar Negeri (Deplu) kembali dan bertugas di istana di bawah kepemimpinan Soeharto, ia bisa menyesuaikan diri dan situasi, ini tentu karena prinsip yang dianutnya. Beliau mengabdi pada tugas”, aku pejabat nomor satu di lingkungan Departemen Agama RI itu. Pak Kadarisman adalah seorang birokrat dan diplomat karir yang telah banyak makan garam. Pernah menjadi Duta Besar di Negara Amerika Latin, Belanda dan Vatican.

Hidup itu Proses

Dalam kothbahnya, Mgr. F.X. Hadisumarto menyatakan, “perjalanan hidup dan karya Pak Kardarisman di bidang diplomatik (duta besar), di Deplu, merupakan proses pematangan, proses menuju kebahagiaan sejati. Kita semua harus menyadari itu”.

Bapak Uskup menambahkan, “Pilihan bacaan Injil tentang “Kothbah di Bukit” oleh Pak Kadarisman dan Ibu, merupakan tanda dan proses hidup bersama selama 50 tahun. Selama hidupnya, pasangan ini berusaha untuk bertindak dan bersikap menuju kebahagiaan sejati secara kristiani: miskin di hadapan Allah, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, membawa damai, siap dianiaya oleh sebab kebenaran dan siap dicela dan dianiaya karena Kristus. Semuanya menuju kebahagiaan Kristiani”.

Pada bagian akhir homilinya, Uskup yang tahun depan memasuki 50 tahun pesta imamatnya, menegaskan kepada umat bahwa, kasih sejati itu tidak main kalkulasi melainkan kasih yang berasal dari hati yang ikhlas dan murni. Seperti Kristus telah mengasihi kita lebih dulu dan telah memberikan nyawaNya bagi kita. Inilah perintah Yesus, kasihilah seorang akan yang lain!

Cinta dan kesetiaan pada pasangan hidup, cinta dan kasih kepada anak serta “cinta tugas”, yang semuanya yang semuanya selaras dengan ajaran iman yang dihayati Pak Kadarisman. Sungguh teladan baik sebagai seorang beriman Katolik maupun sebagai abdi negara, pantas diteladani oleh keluarga-keluarga Katolik. Selamat Pesta Emas Pernikahan Bapak Kadarisman dan Nyonya, semoga panjang umur! (Pormadi Simbolon, hadir juga dalam acara tersebut)

BLOGGER: YANG DISUKAI DAN YANG DIBENCI

2008-11-24T12:14:00.001+07:00

BLOGGER: YANG DISUKAI DAN YANG DIBENCI

Blog, yang selama ini diremehkan dan dipandang sebelah mata, kini mendapat angin segar dan sorotan publik. Blog yang bermutu akan diajak mempromosikan nilai-nilai kebudayaan dan hal-hal positif yang membawa kebaikan, tetapi blog-blog yang tidak bermutu, berbau SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) akan dibenci dan diburu oleh mereka yang menjadi korban.

Blog bermutu dapat menghasilkan banyak peluang positif, seperti menghasilkan buku, tempat iklan produk, sharing resep masakan, pariwisata dan popularitas blogger, sedangkan blog pewarta hal-hal negatif, berbau SARA, kebencian, porno, akan ditinggalkan.

Sejak peristiwa komik nabi di situs blog wordpress yang membangkitkan amarah umat Islam Indonesia, eksistensi para blogger dan blog di tengah masyarakat semakin popular dan disorot. Publik entah apapun agama, pasti tidak setuju dengan pembuatan isi blog berbau SARA itu. Tidak sedikit pemuka agama baik Islam maupun kristiani mengutuk si pembuat blog kartun nabi itu.

Blog, jika digunakan secara bertanggungjawab akan mempunyai kekuatan luar biasa dan manfaat positif bagi blogger dan public, namun jika digunakan untuk merusak kehidupan bersama, maka blogger tersebut akan “dibunuh” atau mati pelan-pelan dengan sendirinya. Mari kita gunakan blog secara bertanggungjawab dan bermoral. (Pormadi)

AGAMA, HAK ASASI MANUSIA DAN TUGAS NEGARA

2008-09-22T12:59:00.003+07:00

Beragama adalah salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus ditegakkan dan dilindungi oleh Negara melalui aparaturnya। Dalam menjalankan tugasnya, Negara harus kuat dan tegas menegakkan dan menjamin HAM.
Agama dan HAM merupakan bagian-bagian yang saling mendukung dan menguatkan dalam suatu negara demokrasi।

Agama
Sebagai sebuah system kepercayaan kepada yang ilahi dan tanggapan iman kepadaNya, agama sangat berperan besar dalam kehidupan manusia। Peran itu bisa positif dan bisa juga negatif. Di satu sisi agama mengajarkan cinta-kasih-sayang kepada Pencipta dan sesama. Agama bisa menjadi rahmat bagi sesama-semesta bila moralitas dan cinta menjadi jantung kehidupan beragama (Yudi Latif, Kompas, 28/09/2006).

Di sisi lain agama dapat mendorong penganutnya untuk melakukan kekerasan, mengedepankan egoism, menampilkan wajah hipokrit dan menyebarkan kebencian terhadap agama lain। Di sini wajah agama menjadi menakutkan dan tidak simpatik.

Ajaran agama yang menekankan cinta-kasih-sayang menampilkan wajah agama yang sejuk, ramah, yang mengajarkan nilai-nilai luhur, menghargai dan menyenangkan sesama di tengah kehidupan bersama। Agama yang berwajah demikian menjadi daya pemikat tersendiri bagi yang memandang dan memeluknya. Itulah sebabnya, Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama RI, mencita-citakan agar agama menjadi landasan etis-moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Dengan menjadikan agama demikian, Pemerintah sangat menjunjung tinggi peran agama dan berupaya meningkatkan dan memfasilitasi pelayanan, pengamalan dan penghayatan ajaran agama bagi setiap pemeluknya। Departemen Agama merupakan lembaga utama sebagai fasilitator pembangunan kehidupan keagamaan dan kerukunan umat beragama. Dengan demikian diharapkan, warga Negara Indonesia dapat hidup semakin sejahtera, aman, damai dan demokratis.

Meskipun demikian, Pemerintah melihat dan mengakui masih ada persoalan dalam kehidupan beragama di negeri ini yang belum terselesaikan dengan baik। Salah satu persoalan tersebut antara lain kurangnya internalisasi (pembatinan) inti ajaran agama sehingga kehidupan beragama (religiositas) terkesan belum menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, masih ada sekelompok orang yang mengatasnamakan agama untuk merugikan hak-hak asasi orang lain. Padahal substansi agama itu dalam sendiri sangat menghargai kemanusiaan alias hak asasi manusia.

Melukai Wajah Agama Sendiri
Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan manyalahgunakan agama yang terjadi di negeri ini sangat melukai dan merugikan warga masyarakat lainnya। Yang lebih menyedihkan lagi, tindakan tersebut melukai wajah agama yang menyuratkan cinta-kasih-sayang terhadap Sang Pencipta dan sesama.

Sejarah hubungan agama-agama mencatat, kekerasan dan rendahnya toleransi sangat mewarnai kehidupan beragama. Sejarah seperti ini sangat meredupkan image agama yang menampilkan kedamaian, kedalaman hidup, solidaritas dan harapan akan kebahagiaan.
Masuk akal jika Karl Marx mengatakan bahwa agama sebagai candu rakyat। Bahkan agama itu bisa jauh lebih berbahaya dari candu. Agama menjadi tragedy bagi manusia. Agama dapat mendorong orang untuk menganiaya sesamanya untuk mengagungkan perasaan dan pendapat mereka sendiri atas perasaan dan pendapat orang lain untuk mengklaim diri mereka sebagai pemilik kebenaran.

Hak Asasi Manusia
Pertanyaannya adalah mengapa para penganut agama-agama yang berbeda tidak bisa toleran dan menghargai perbedaan? Jawabannya adalah adanya kesulitan menerima perbedaan। Sulitnya menerima perbedaan ini mendorong terjadinya aksi kekerasan dan penganiayaan terhadap orang lain yang berbeda agama. Sejatinya, perbedaan itu mutlak ada dan merupakan hak asasi manusia sebab perbedaan itu berasal dari Sang Pencipta yang diabdi para pemeluk agama.

Sejarah peradaban manusia mencatat hampir tidak ada salah satu agama yang tidak ikut bertanggung jawab atas berbagai peperangan, tirani, kekerasan dan penindasan (Budhy Munawar Rachman, Kompas, 20/08/2005). Agama dalam hal ini gagal mendorong pemeluknya untuk menghargai kemanusiaan, tetapi malahan merendahkan kemanusiaan itu sendiri.
Warga dunia bersyukur atas inisiatif para pemimpin bangsa-bangsa dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 untuk mendeklarasikan hak-hak asasi manusia yang berlaku universal. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia yang berlaku seumur hidup sejak awal dilahirkan dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun.
Dalam Deklarasi Universal HAM PBB, terdapat beberapa jenis dan bidang HAM yaitu hak asasi pribadi (personal right); hak asasi politik (political right); hak asasi hokum (legal equality right); hak asasi ekonomi (property right); hak asasi peradilan (procedural rights) dan hak asasi sosial budaya (social cultural right)।

Menurut Adnan Buyung Nasution dalam pengantar bukunya, Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia (1997) deklarasi HAM PBB 1948 dapat dikatakan sebagai puncak peradaban manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman dan keaiban yang dilakukan Negara fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II। Tahun ini Deklarasi Universal HAM PBB memasuki usia 60 tahun. Deklarasi ini menjadi kebanggaan warga dunia yang masih harus ditingkatkan penegakannya.

Dengan deklarasi yang tersebut, bangsa-bangsa yang menjadi anggota PBB sepakat bahwa perbedaan setiap individu menurut agama, ras, suku bangsa, warna kulit, ideologi, golongan dan bahasa adalah hak pada diri manusia yang harus dihormati dan dihargai। Perbedaan adalah mutlak ada dan merupakan hak asasi manusia.

Negara Indonesia adalah salah satu anggota PBB yang meratifikasi dan menerima Deklarasi Universal HAM। Pada tahun 2005 lalu, Indonesia juga meratifikasi dua kovenan internasional yang diprakarsai PBB yaitu Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Itu berarti Indonesia menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak asasi manusia yang berlaku universal. Dengan demikian tiap-tiap warga Negara Indonesia yang berbeda agama satu sama lain seyogiyanya merangkul kemanusiaan universal yang dimiliki oleh penganut agama lain.

Benarlah apa yang dikatakan oleh Mr। Mohammad Yamin dalam risalah Sidang BPUPKI, (29/5/1945) seperti dikutip oleh William Chang (2006) bahwa “Kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka adalah berdasar perikemanusiaan yang universeel berisi humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa”.

Pertanyaannya sekarang adalah bisakah warga Negara yang menganut agama tertentu menerima dan menghormati warga lain yang berbeda agama sekaligus memegang teguh otentisitas kebenaran agamanya sendiri? Bila para pemeluk agama dapat merangkul hak asasi manusia universal, maka wajah agama yang ditampilkannya adalah wajah agama sejuk, ramah, simpatik, damai dan penuh cinta-kasih-sayang।

Tugas Negara
Pendiri Negara Republik Indonesia (RI) menjamin dan melindungi hak asasi warganya। Hal ini dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara RI dibentuk “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam pasal 28 E UUd 1945 (versi amandemen) dikatakan: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” (ayat 1) dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (ayat 2).

Konstitusi Negara menjamin dan melindungi hak-hak asasi warganya। Lebih khusus lagi kebebasan beragama itu difasilitasi pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat sehingga para pemeluk agama yang berbeda satu sama lain dapat menjalankan hak asasinya.

Dengan dasar konstitusi dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan, pemerintah berharap hubungan agama-agama dan kehidupan beragama di Indonesia rukun dan saling menghormati। Dengan demikian para pemeluk agama menampilkan agama yang berwajah kedamaian dan penuh cinta-kasih-sayang.

Dari dirinya sendiri, agama semestinya menjadi rahmat bagi sesama-semesta bila substansi ajaran agama benar-benar menjadi jantung kehidupan beragama.
Di sinilah tugas pemimpin Negara demokrasi yaitu menegakkan hak asasi manusia universal, memfasilitasi dan mendukung kehidupan beragama yang memeluk dan menghargai kemanusiaan. Sebab kebebasan beragama sebagai bagian HAM merupakan salah satu fundasi Negara demokrasi . SEMOGA !!! (Pormadi सिम्बोलों, ह्त्त्प://पोर्मादी.वर्डप्रेस.com)

Agama yang Didasari Ketakutan Tidak Tinggi Nilainya

2008-09-15T14:18:00.001+07:00

Zainal Abidin Bagir,Ph.D (42), Direktur Eksekutif Center for Religiousand Cross-Cultural Studies, prog. Pascasarjana UGM Yogyaberkata, "Ketakutan muncul dari ketidaktahuan. Agama yang didasariketakutan nilainya tidak tinggi. kalau mau berani kita harus punyabanyak pengetahuan, diantaranya, mesti mengenal banyak orang dengansegala kompleksitasnya secara lebih baik" (Kompas).

Pendapat Zainal Abidin Bagir tersebut sangat relevan dengan keadaan dimana masih banyak pemimpin agama yang menakuti-nakuti umatnya dalam berdakwah. Pendekatan agama dengan cara menakut-nakuti pemeluknya akan akhirat sudah tidak jamannya lagi, tidak relevan lagi. Pendekatan demikian tidak mendalam dan membatin alias dangkal.

Untuk itu perlu pengetahuan yang diantaranya diberikan oleh cara berpikir filsafat. Cara berfilsafat adalah cara memertanyakan kebenaran segala hal yang dibahas dalam agama itu. Bertanya, berefleksi tentang isi Kitab Suci mendorng setiap orang menyadari eksistensinya di hadapan the Supreme Being. Pada akhirnya kita akan sampai pada kekaguman akan keagungan kasih Tuhan pada kita dan membuat kita semakin bijaksana dalam hidup, bukannya takut akan Tuhan (Pormadi Simbolon)

RELIGION FOR HUMANITY

2008-07-15T08:58:00.003+07:00

By Pormadi Simbolon

Witnessing many religious cases in Indonesia, we can see that some people of certain religion has used physical force to defend their interest in the name of religion. Their way to reach their purpose had made people of other religion intimidated. In this point, it is necessary to question, what is the function of religion? Why do a religion destruct humanity?

As the feeling of reverence which men entertain towards a Supreme Being, religion is should be reject the way of cruelty. Religion is the way to recognize of God as an object of worship, love, obedience and piety. Logically, if a religion is a way to respect God (Supreme Being), it means the people of religion should respect God’s creatures, include human being.

Destruction of religion

Abd A’la, an expert from Religious Reform Project (RePro) said, physical force is contrary to every single of religion, included Islamic values. Harshness which showed by some people of Islamic radicalism is opposed to Islamic teachings (Suara Pembaruan Daily, July 4, 2008). The physical force to other people can not be tolerated.

The main question is, why some people of religion should do cruelty to others who having different faith? I think that most of people of every single religion do not internalized yet the main substance of a religion. In fact, the main substance of every religion is LOVE. The people of religion should be teached to love God and to love neighbours.

It is clearly, substance of loving God also mean accepting any differences of other people in ethnic groups, religion, race, ideology and so on. The destruction of humanity also be the destruction of the face of religion.

Duty of religious leaders

We used to hear that there are some religious leaders who teach their people hatred to other religions. Its results are conflicts in togetherness. The people of this religion are not ready to live together with other people of different religions. Basically, this hatred is opposed to universal values e.g. human rights as United Nation Organisation declared 1948.

It is the main duty of every single leader of religion to build this country as a place for people of different religion can live together. It is the time for religious leaders to realize it in this globalization spirit.

One of the main way is making the substance of religious teachings to be internalised by people of religions. What are the religious values, they should be showed first to the people. According to our positive thinking, any system of faith must be a respect to God and so it should be a respect also to humanity.

The other way is spreading the universal values of every single religion. Religion is not a system of worship only, but also a system of behaviors to other people in daily life as the result of them. I mean, the love to God is not celebrated in a church or in a masjid, and other religious place only, but it should be manifested in daily life’s attitude to others. Hurting other people is also hurting his/her creator.

Besides, the existential principle of Republic Indonesia is Pancasila, the five principles. Pancasila teaches how to live together between people from any cultural background in Indonesia. The values of Pancasila has verified by the founding fathers to be the principles of life for Indonesian people. Pancasila should be the supreme direction to live in peace and tolerance.

And finally, it is a task for religious leaders and for all of religious people to build a pluralistic world civilization where different religious traditions can co-exist and mutually reinforce the cause of peace and human dignity. It is a challenging task for people of religion.

It is the time for people of religions to realize that religion is not for God only, but it is also for humanity too. Destruction of humanity is the destruction of religion too. Franz Magnis Suseno, a philosopher of Dryarkara in Jakarta said, “Do not make faith (religion) to be a cause of harshness!” We hope that people of different religions can live together in peace and tolerance.

The writes is a former student STFT Widyasasana Malang.
He can be reached at: pormadi.simbolon@gmail.com

KERJASAMA SINERGIS BANGUN GEREJA KATOLIK INDONESIA

2008-07-04T08:57:00.004+07:00

“Mari kita kembangkan dan kita bangun kerjasama untuk mengabdi dan melayani masyarakat Katolik Indonesia”, demikian ajakan Sekretaris Jenderal KWI, R.D. P. Sigit Pramudji,Pr dalam sambutan pembukaan pertemuan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dengan para Sekretaris Komisi, Lembaga, Sekretariat dan Departemen (KLSD) Konferensi Waligereja Indonesia yang dilaksanakan menjelang pertengahan Juni 2008 lalu di Bogor.

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama Pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik dengan lembaga Gereja Katolik Indonesia antara lain dengan KLSD KWI. Ditjen Bimas Katolik dan KWI sudah lama bekerja sama dalam bentuk penyelenggaraan pertemuan nasional, sosialisasi produk hukum, pemberian bantuan dana dan sarana/prasana keagamaan Katolik, penyelesaian masalah keagamaan dan dalam bentuk kerjasama non-formal.

“Kedua institusi mempunyai keinginan yang sama yakni mengabdi dan melayani umat yang sama dengan itikad yang baik namun dalam lingkup dalam kerja yang berbeda. Harapan saya, kerjasama ini menghasilkan buah berlimpah dan pelayanan prima bagi umat Katolik Indonesia”, tegas Romo Sigit, panggilan akrab Sekretaris jenderal KWI ini.

Pendapat senada diungkapkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Drs. Stef Agus. “Pada era globalisasi dewasa ini, perubahan di segala bidang berkembang terus dengan kecepatan tinggi, hal ini menuntut suatu kerjasama sinergis dan kesalingtergantungan (interdependensi) antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya dalam mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik mengajak lembaga Gereja Katolik Indonesia untuk bekerjasama dalam melayani dan mengabdi umat Katolik sebagai warga Katolik Indonesia seturut otonomitas masing-masing,” jelas Stef Agus pada sambutannya.

Menurut Stef Agus, tuntutan interdependensi dan kerjasama sinergis tersebut akan berhasil optimal bila memperhatikan beberapa hal ini: (1) berpola pikir win-win (saling menguntungkan); (2) sikap menghargai otonomitas atau perbedaan yang ada dan (3) kesediaan untuk saling berbagi. Kurangnya salah satu saja dari hal-hal tadi, akan menggagalkan kerjasama sinergis.

“Untuk itu, Ditjen Bimas Katolik sekali lagi, mengajak lembaga Gereja Katolik Indonesia untuk memperkokoh dan memelihara kerjasama sinergis yang sudah berjalan selama ini dalam memberdayakan masyarakat Katolik Indonesia demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan terwujudnya masyarakat Katolik Indonesia yang seratus persen Katolik dan seratus persen Indonesia” lanjutnya. Dengan kerjasama demikian diharapkan peran dan partisipasi aktif warga negara Katolik dalam membangun Indonesia yang hidup sejahtera, adil, aman dan demokratis dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika semakin optimal. Hal ini sejalan dengan tema Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2005 yang salah satu penekanannya antara lain: “...pembaharuan diri menuju keterlibatan yang lebih nyata dalam upaya membentuk keadaban publik baru bangsa” (Bangkit dan Bergeraklah, 2005:256).

“Saya sangat senang bila hal-hal yang dapat dikerjasamakan dengan Bimas Katolik dapat berjalan dengan lancar seperti sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/8 Tahun 2006 yang dilakukan selama ini bagi masyarakat katolik indonesia” kata Romo Benny Susetyo,Pr , Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI. Peraturan bersama yang dimaksud adalah Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Romo Lucas Paliling juga mengamini manfaat kerja sama selama ini. “Bila dalam setahun 1000 orang tenaga Gerejani membutuhkan rekomendasi bebas fiskal dengan harga 1 juta rupiah per orang, maka dana Gereja berhasil dihemat sebesar 1 miliar rupiah” demikian aku pejabat Departemen Tenaga Gerejani KWI ini.

Pertemuan yang dihadiri kurang lebih dari 40 peserta dari Bimas Katolik dan KLSD KWI menghasilakan “Ruang Temua Bersama” yang berisi poin-poin kesepakatan atas hal-hal yang dapat dikerjasamakan dan dikomunikasikan bersama sesuai otonomitas masing-masing. Baik Pemerintah maupun Gereja Katolik mengharapkan kerjasama sinergis ini menghasilkan buah-buah berlimpah bagi warga Katolik Indonesia sekaligus warga Gereja Katolik Indonesia. (Pormadi Simbolon).

TANYA JAWAB SEPUTAR HIRARKI, LITURGI, KEBIASAAN PERIBADATAN, TEMPAT IBADAT DALAM GEREJA KATOLIK

2008-06-16T13:05:00.003+07:00

I. HIERARKI GEREJA KATOLIK

T. Apa yang dimaksud dengan Paus dalam hierarki Gereja Katolik ?
J. Paus adalah suatu jabatan tertinggi seorang beriman katolik yang menguasai seluruh gereja katolik partikular di semua negara dan himpunannya.

T. Dimanakah kedudukan Paus ?
J. Paus berkedudukan di Roma, Vatikan.

T. Apa tugas Paus ?
J. Paus bertugas menggembalakan umat yang terhimpun dalam gereja-gereja partikular dengan dibantu oleh para Uskup dan mempunyai hak dan wewenang untuk menentukan cara baik personal maupun kolegial sesuai kebutuhan gereja, juga memimpin Ibadat (Ekaristi, Misa)di Katedral setiap hari Minggu dan hari-hari raya wijib.

T. Apa yang dimaksud dengan Uskup ?
J. Uskup adalah jabatan seorang beriman katolik yang dipilih dan dilantik oleh Paus untuk memimpin Keuskupan/Bereja Katolik Partikular di wilayah provinsi gerejawi di negara masing-masing. Uskup juga disebut pengganti para rasul lewat Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka ditetapkan menjadi gembala dalam gereja dan pelayan dalam kepemimpinan.

T. Apa yang menjadi Tugas dan Fungsi Uskup ?
J. Tugasnya adalah menggembalakan umat Allah yang bekerjasama dengan para Pastor (Imam) yang terhimpun di gereja partikular diwilayahnya. Memberikan perintah kepada Pastor (Imam) untuk memimpin umat di gereja masing-masing/di wilayah gereja partikular masing-masing dan menyampaikan pesan-pesan dari Paus sebagai pimpinan tertinggi gereja Katolik. Ada dua Uskup yaitu Uskup Agung/Uakup Metropolit dan Uskup Sufragan. Uskup Agung/Uskup Metropolit yang memimpin Provinsi Gerejawi berwenang melaporkan kalau ada penyelewengan-penyelewengan kepada Paus.
Fungsinya adalah memimpin para Imam (Pastor) di wilayahnya agar terbentuk gereja partikular dan mewakili pastor/umat menyampaikan ke Paus jika ada masalah.

T. Dimanakah kedudukan Uskup ?
J. Kedudukan Uskup di keuskupan dalam wilayah provinsi gerejawi. Provinsi Gerejawi tidak sama dengan Provinsi dalam pemerintahan suatu negara.

T. Siapakan Pastor itu ?
J. Pastor adalah jabatan seorang beriman katolik yang menyelesaikan sekolah di Seminari dan ditahbiskan / dilantik oleh Uskup menjadi Pastor untuk menggembalakan umat katolik yang terhimpun dalam gereja/kapel/rumah ibadat juga mewartakan sabda Tuhan.
Setiap Keuskupan hendaknya dibentuk Dewan Pastoral dibawah otoritas Uskup yang bertugas meneliti, mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut karya-karya pastoral di keuskupan.

T. Apakah Dewan Pastoral Paroki ?
J. Dewan Pastoral Paroki adalah suatu badan yang dibentuk atas dasar keputusan Uskup, yang didalamnya berkumpul para wakil Umat Allah dengan Pastor Paroki sebagai kepada, guna membantu penyelenggaraan dan pengembangan karya pelayanan pastoral di paroki yang bersangkutan.
Dewan Pastoral hendaknya ditugaskan hanya orang-orang beriman kristiani yang teguh imannya baik moral dan unggul kearifannya.
Dewan Pastoral dibentuk untuk jangka waktu, menurut ketentuan-ketentuan statuta yang diberikan oleh Uskup, bila Takhta lowong, dewan pastoral berhenti.

T. Apa yang dimaksud dengan Paroki ?
J. Paroki ialah komunitas kaum beriman kristiani tertentu yang dibentuk secara tetap dalam Gereja Partikular yang reksa pastoralnya dibawah otoritas Uskup diosesan dipercayakan kepada Pastor Paroki sebagai gembalanya sendiri.
Yang dapat diangkat secara sah menjadi Pastor Paroki haruslah ia telah ditahbiskan menjadi Imam (Pastor) dan unggul dalam ajaran sehat dan moral, memiliki perhatian pada jiwa-jiwa dan keutamaan lainnya juga mempunyai kualitas hukum universal dan partikular untuk membina Paroki yang bersangkutan. Dan yang mengangkat hanyalah Uskup diwilayahnya.
Setiap Pastor Paroki terikat kewajiban tinggal di pastoran dekat gereja, kecuali dalam kasus-kasus khusus jika ada alasan yang wajar, ordinaris wilayah dapat mengizinkan agar ia tinggal di tempat lain, terutama dirumah bersama beberapa imam asal pelaksanaan tugas paroki diatur dengan baik dan tepat.
Pastor Paroki berhenti dari jabatannya karena pemberhentian atau dipindahkan oleh Uskup yang dilakukan menurut norma hukum.
Pastor Paroki dapat dibantu oleh Pastor Pembantu untuk membantu pelayanan pastoral atau kelompok kaum beriman kristiani tertentu dipelbagai paroki. Pastor Pembantu secara teratur wajib memberikan laporan kepada Pastor Paroki tentang usaha-usaha pastoral yang direncanakan dan dilaksanakan Pastor

T. Siapakah Dewan Paroki ?
J. Adalah suatu badan di mana para gembala dan wakil umat bersama-sama memikirkan, meutuskan, dan melaksanakan apa yang perlu atau bermanfaat untuk mewartakan Sabda Tuhan, mengembangkan Rahmat Allah, dan membimbing umat supaya dapat menghayati, mengungkapkan, merayakan, dan mewujudkan iman.
T. Apa fungsi Dewan Paroki ?
J. Ada 4 fungsi Dewan Paroki yaitu :
1. Fungsi Pelayanan, ini fungsi pokik Dewan Paroki ditengah dan bersama umat. Pelayanan disini bertujuan untuk memajukan perkembangan hidup gereja, sehingga umat makin berkembang dalam iman dan persekutuan;
2. Fungsi Kepemimpinan, dalam hal ini Dewan Paroki yang sebagian besar anggotanya terdiri dari para kaum awam yang menyatu dengan pelayanan dan tugas para Pastor di Paroki. Kedudukannya adalah Team Kerja Pastor ;
3. Fungsi Representasi, Dewan Paroki ikut menentukan wajah umat setempat bukan hanya status tapi juga kerjanya, dedikasinya, dan mekanismenya. Semua ini merupakan cerminan dinamika umat setempat;
4. Fungsi Penggerak, Dewan Paroki sebagai dinamisator kehidupan jemaat, memberikan fasilitas kegiatan-kegiatan yang ada di tengah umat sepanjang kegiatan tersebut membantu memajukan kehidupan umat setempat.
T. Apa Tugas Dewan Paroki ?
J. Dewan Paroki bertugas menyusun dan menjalankan program kerja di tingkat paroki. Sebelum disusun program kerja secara rinci perlu dibuat pedoman pelaksanaan Dewan Paroki yang berisi hal-hal yang praktis dan konkret bagi mereka yang terlibat dalam pelayanan pastoral, pedoman tersebut mencerminkan semangat dasar umat kristiani sebagai murid Kristus.
Dewan Paroki Harian terdiri dari pastor sebagai ketua umum, para ketua (awam), para sekretaris dan para bendahara;
Dewan Paroki Inti terdiri dari Dewan Harian ditambah ketua-ketua seksi;
Dewan Paroki Pleno terdiri dari Dewan Paroki Inti ditambah dengan ketua-ketua lingkungan/kring-stasi dan wakil (sejauh ada) dari organisasi jemaat, biara, karya-karya pastoral profesi dan karya pastoral karitatif.
Dibawah Paroki ada Wilayah dan Lingkungan/Kring.
T. Apa itu Ketua Wilayah ?
J. Jabatan seorang umat kristiani yang dipilih oleh umatnya/jemaatnya di lingkup wilayahnya dan dikukuhkan/dilantik oleh Pastor Paroki.
T. Apa itu Ketua Lingkungan/Kring ?
J. Jabatan seorang umat kristiani yang dipilih oleh umatnya/jemaatnya di lingkup wilayanya dan dikukuhkan/dilantik oleh Pastor Paroki.

II. TAHUN LITURGI GEREJA KATOLIK
T. Apa itu Tahun Liturgi?
J. Tahun Liturgi adalah perayaan Karya Penyelamatan kita dalam Kristus sepanjang periode waktu satu tahun. Karena itu tahun liturgihendaknya dilihat sebagai kumpulan perayaan selama satu tahun.
T. Apakah sama Tahun Liturgi dengan tahun sipil?
J. Tidak, namun demikian kita tetap mengakui kenyataan bahwa Allah dalam berbagai cara menyelamatkan manusia justru di dalam waktu yang menyejarah ini, sehingga tahun sipil pun harus dilihat sebagai tahun penyelamatan oleh Allah.
T. Apa maksudnya perayaan liturgi?
J. Perayaan karya penyelamatan Kristus. Itu artinya kalau liturgi dirayakan berarti Kristus Sang Imam Agung Perjanjian Baru hadir dan menyatukan segenap umat dalam kegiatan bersama yang bertujuan menguduskan mereka dan memuliakan Allah (KL/Konstitusi Liturgi 7).
T. Apa yang menjadi pusat Tahun Liturgi Gereja?
J. Sengsara wafat dan kebangkita Kristus adalah sumber daya yang menghidupkan, pangkal keselamatan kita, sekaligus menjadi pusat Tahun Liturgi Gereja sebab merupakan sumber hakiki bagi kehidupan kaum beriman.
T. Misteri paskah dihadirkan kembali dalam liturgi, apa maksudnya?
J. Misteri Paskah Kristus adalah suatu peristiwa historis yang unik, di satu pihak pernah terjadi di masa lampau tetapi mempunyai pengaruh dan berdaya guna selalu dan berkarya senantiasa dalam diri Kristus yang kini sudah mulia di surga.
T. Apa arti Paskah?
Paskah berarti “melewati”
- Malaikat maut melewati rumah-rumah dalam rangka pembebasan Israel dari penindasan Mesir.
- Bangsa Israel melewati laut Merah dari perhambaan menuju Tanah Terjanji.
- Kristus dengan melewati sengsara dan kematian menuju kebangkitan membuka jalan bagi kita kepada keselamatan.
- Para pengikut Kristus lewat pembaptisan melepaskan cara hidup manusia lama untuk menuju ke persatuan hidup bersama Allah dalam kelimpahan rahmat.
- Dalam hal ini jelaslah bahwa Paskah mengandung arti pembebasan kita penebusan kita, penyelamatan kita dari belenggu dosa menuju hidup bersama Allah.
T. Bagaimana perayaan-perayaan diatur dalam tahun liturgi?
J. Perayaan dalam tahun liturgi diatur menurut tingkatan sebagai berikut: Sollemnitas (Hari Raya), Festum (hari Pesta), Memoria (hari Peringatan). Hari peringatan dibagi dua : Memoria Obligatoria (hari Peringatan Wajib) dan Memoria Facultativa (hari Peringatan Fakultatif). Hanya Hari Raya Paskah dan Hari Raya Natal memiliki oktaf.
T. Bagaimana struktur Tahun Liturgi?
J. Secara singkat dapat dikatakan bahwa awal mula struktur Tahun Liturgi berdasarkan kenyataan bahwa misteri Paskah Kristus adalah sumber dan pusat yang diperingati setiap minggu sejak zaman para rasul. Perlahan-lahan perayaan Paskah tahunan disemarakkan dengan masa persiapan dalam bentuk pantang dan puasa selama 40 hari terhitung sejak Rabu Abu. Kegembiraan Paskah diteruskan selama masa Paskah sampai Pentakosta.
Hal yang sama terjadi pula dengan Perayaan Natal, yang disemarakkan oleh masa persiapan selama 4 minggu sebagai masa Adven, kemudian perayaan Natal dirayakan lebih lanjut dengan berbagai misteri penting hingga Pesta Pembaptisan Tuhan. Jadi dua masa ini merupakan tiang agung bagi Tahun Liturgi. Selanjutnya, 33 atau 34 Minggu dan Pekan disebut “Masa Biasa” terhitung sejak hari Minggu sesudah Pesta Pembaptisan Tuhan sampai menjelang Minggu Adven I.
T. Apa arti adven?
J. Adven adalah masa penantian. Adven adalah masa khusus di dalam lingkaran Tahun Liturgi Gereja.
T. Bagaimana latar belakang masa Adven?
J. Data asli mengenai awal mula masa Penantian tidak ditemukan, akan tetapi sejak abad-abad pertama kenyataan menunjukkan adanya masa persiapan untuk menyongsong perayaan Natal. Corak persiapan adalah berkenaan dengan penghayatan iman akan kedatangan Kristus baik melalui perayaan-perayaan liturgis maupun askese pribadi. Jadi Adven dilihat sebagai masa persiapan untuk menyongsong pesta Natal dan sebagai masa penantian eskatologis/ akan kedatangan Kristus pada akhir zaman.
T. Apakah ada struktur liturgi masa adven?
J. Ada. Masa adven terdiri dari empat minggu. Masa adven secara praktis dibentuk dalam dua periode:
Pertama, dari Minggu I sampai 16 Desember lebih diutamakan penantian eskatologis: umat diajak merenungkan misteri kedatangan mulia Kristus pada akhir zaman.
Kedua, dari tanggal 17 Desember sampai 24 Desember, baik di dalam Ekaristi maupun di dalam ibadat harian, semua rumusan diarahkan lebih jelas kepada persiapan menyongsong perayaan Natal.
T. Apa spiritualitas masa Adven?
J. Masa adven mengajak umat sekalian untuk menghayati beberapa sikap dasar demi pengungkapan semangat injili di dalam kehidupan sehari-hari yaitu siap siaga menanti dengan gembira, optimisme dalam pengharapan, sikap tobat dan berpaling kepada Allah.
T. Bagaimana awal mula perayaan Natal?
J. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 336 perayaan Natal diadakan di Roma pada tanggal 25 Desember. Santo Agustinus pun mencatat tanggal yang sama dirayakan di Afrika Utara. DI dalam perkembangan selanjutnya melewati Italai Utara dan Spanyol dan menjadi suatu perayaan besar di dalam Tahun Liturgi Gereja.
T. Mengapa Natal dirayakan tanggal 25 Desember?
J. Terus terang tidak ada yang tahu apakah Yesus dilahirkan pada tanggal tersebut. Gereja mengambil alih tanggal tersebut dari pesta kafir bangsa Romawi yang terkenal dengan ungkapan, “Dies Natalis (Solis) invicti” Hari Raya Kelahiran Dewa Matahari yang Tak Terkalahkan. Pemujaan terhadap dewa Matahari amat kuat di masa itu dan dirayakan secara khusus pada saat-saat titik balik peredaran matahari.
Untuk menjauhkan umat beriman dari gagasan yang kafir itu, Gereja menggantinya dengan misteri kelahiran Kristus Yesus sebaga Sang Matahari sejati yang menerangi setiap insan. Santo Leo Agung meresmikan perayaan Natal sebagai kesempatan emas untuk memperteguh iman akan misteri Allah yang menjelma menjadi manusia.
T. Apa Teologi Perayaan Natal?
J. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Perayaan Natal mau menggarisbawahi Misteri Kedatangan Tuhan Yesus, Putra Allah dalam rupa daging manusia yang secara konkret dilahirkan oleh Santa Perawan maria di Betlehem. Sungguh mau ditekankan di sini data historis misteri Inkarnasi, sehingga peristiwa-peristiwa historis yang mengelilingi kelahiran Sang Penebus pun berperan penting. Data historis ituadalah bukti dasar yang sungguh nyata yang mau diwartakan oleh Gereja.
T. Bagaimana sejarah Masa PRAPASKAH?
J. Sejak pertengahan abad II seperti termuat di dalam “Liber Sacramentorum III” telah direntis suatu masa pertobatan dengan berpantang dan berpuasa sebagai persiapan untuk menyongsong perayaan Paskah. Awal kebiasaan itu justru di masa hidup Santo Yustinus yang aktif berkarya bersama rekan-rekannya. Pada awal abad IV sudah tersebar di Gereja Timur dan akhir abad IV sudah menyebar pula pada Gereja Barat.
T. Mengapa masa berpuasa selama 40 hari?
J. Angka 40 itu diambil atas dasar KS. Di dalam Kitab Suci selama 40 hari Nabi Musa berada di puncak Sinai (Kel34:28), selama 40 hari Nabi Elias berjalan menuju gunung Allah yang suci (1Raj 19:8), semua penduduk kota Ninive berpuasa selama 40 hari (Yn3:1-10), 40 tahun lamanya perjalanan Umat Allah dari perbudakan Mesir menuju Tanah Terjanji, 40 hari lamanya Yesus berpuasa di padang gurun (Mat 4:2).
T. Apa arti dan maksud dari masa prapaskah?
J. Konsili Vatikan II mengatakan bahwa Masa Prapaskah berciri ganda: sebagai peringatan atau persiapan pembaptisan dan sebagai masa pertobatan umat beriman mempersiapkan diri untuk merayakan Misteri Paskah dengan cara lebih tekun mendengarkan Sabda Allah dan meluangkan waktu untuk lebih rajin berdoa (KL 109).
T. Masa Prapaskah terhitung dari sejak kapan?
Sejak Rabu Abu sampai menjelang Perjamuan Tuhan pada Kamis Putih.

III. TEMPAT IBADAT
T. Apakah yang dimaksud dengan tempat ibadah umat Katolik?
J. Tempat ibadah umat katolik adalah tempat dimana umat katolik dapat melakukan ibadahnya dengan baik sesuai dengan tata aturan resmi liturgi Gereja Katolik. Dalam rumah ibadah itulah umat Katolik dapat berdoa secara khusuk, dapat merayakan perayaan liturgis dan secara istimewa menjadi tempat yang resmi untuk berdoa.
T. Apakah tempat ibadah umat Katolik yang dimaksudkan itu merupakan tempat ibadah resmi yang disetujui Gereja?
J. Secara umum memang harus mendapat ijin resmi dari hirarki Gereja Katolik sebagai tempat ibadah resmi. Tetapi ada juga tempat yang tidak selalu resmi yangdipakai sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
T. Apa saja yang termasuk tempat ibadah tidak resmi tersebut?
J Tempat ibadah tidak resmi tersebut jarang digunakan dan hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Tempat ibadah tersebut misalnya rumah umat/warga katolik yang dipakai untuk berdoa rosario dalam lingkungan masing-masing. Doa rosario tersebut hanya digunakan sepanjang bulan Mei dan bulan Oktober setiap tahun. Umumnya bergiliran dan sangat singkat. Setiap umat mendapatkan gilirannya biasanya satu kali dalam bulan bersangkutan. Acaranya juga sangat singkat, maksimal upacara resmi memakan waktu 45 menit.
T. Apakah masih ada jenis tempat ibadah tidak resmi yang lain?
J. Ada seperti alam terbuka, atau di gunung atau di tepi pantai dan tempat-tempat lain yang biasa digunakan untuk melaksanakan rekoleksi atau retret seperti rumah retret. Tetapi itupun digunakan sangat tentatif. Karena harus ada yang melaksanakan rekoleksi atau retret dan tempat itu sesuai kebutuhan.
T. Pertanyaan yang paling penting mungkin tentang tempat ibadah resmi. Apa saja itu?
J. Memang benar, yang paling penting dan paling sering digunakan adalah tempat ibadah resmi. Tempat ibadah resmi itu adalah gereja yang hampir selalu dibawahi oleh paroki. Selain gereja juga ada sejenis bangunan gereja kecil yang disebut dengan Kapel.
T. Apa bedanya gereja dengan kapel tersebut?
J. Bangunan gereja itu adalah bangunan yang lebih besar dari kapel. Fungsinya juga sangat berbeda. Fungsi gereja adalah untuk umat keseluruhan dalam lingkungan sebuah paroki. Jadi setiap paroki memiliki satu gereja sebagai tempat ibadah resmi. Sementara kapel itu hanya sebuah rumah ibadah kecil, yang diperuntukkan untuk komunitas local yang kecil juga.
T. Apakah Gereja dan Kapel itu selalu di bawah sebuah paroki?
J. Gereja itu selalu berada di bawah sebuah paroki. Tetapi kapel itu tidak selalu berada di bawah paroki, karena keberadaannya hanya untuk lingkungan kecil dan tertentu saja dan bangunannya juga kecil. Kapel boleh saja ada diparoki, tetapi biasanya karena paroki tidak cukup mampu menampung seluruh umat sehingga harus membuat kapel kecil. Kapel juga ada di tempat-tempat umum seperti di rumah sakit, sekolah-sekolah katolik, di tempat-tempat ziarah. Tetapi kapel itu sangat jarang.
T. Sejak tadi cukup banyak disebutkan tentang paroki. Apa yang dimaksud dengan paroki tersebut?
J. Paroki adalah sebuah komunitas dalam Gereja Katolik universal yang masuk dalam garis hirarkis gereja Katolik yang dipimpin oleh pastor paroki. Artinya, setiap paroki pasti dipimpin oleh minimal satu orang pastor/imam katolik.
T. Apakah Paroki memiliki garis hirarki yang lain ke bawah?
J. Ya, paroki memiliki bahagian yang lebih kecil, yakni Wilayah dan di bawah Wilayah disebut dengan Lingkungan. Lingkunganlah organ paling kecil dari sebuah paroki.
T. Apakah ada di atas paroki atau kumpulan para paroki itu?
J. Kumpulan para paroki itu disebut juga dekanat, dimana paroki-paroki saling bekerjasama untuk kepentingan bersamanya. Tetapi seluruh paroki tersebut harus berada dalam naungan sebuah keuskupan, dimana pimpinan dari sebuah keuskupan adalah Uskup.
T. Apakah uskup itu meliputi satu propinsi atau bagaiamana persisnya?
J. Keuskupan itu adalah garis hirarkis ke Vatikan di Roma, Italia dan seturut garis hirarki Gerejawi di daerah bersangkutan. Keuskupan di seluruh Indonesia sekarang berjumlah 38 keuskupan, padahal propinsi Indonesia hanya 34 untu ksaat ini. Kadang di sebuah popinsi ada dua keuskupan, kadang satu propinsi tidak memiliki uskup. Misalnya di Sumatera Utara ada Keuskupan Agung Medan dan Keuskupan Sibolga. Sementara di propinsi NAD tidak ada keuskupan, ia menjadi bahagian dari Keuskupan Agung Medan.
T. Secara ringkas, keuskupan itu kaitannya dengan Vatikan di Roma, Italia bagaimana?
J. Keuslupan itu berciri otonom dan memiliki wewenang penuh untuk mengelola keuskupannya. Tetapi ia selalu harus berkoordinasi dengan Vatikan terkait dengan kebijakan Gereja Katolik universal, dan kemudian diterjemahkan oleh keuskupan masing-masing sesuai dengan konteks local keuskupan tertentu. Setiap lima tahun, para Uskup diundang untuk bertemu di Vatikan dengan paus yang disebut dengan ad limina. Jelasnya, seluruh ajaran resmi gereja universal dari paus di Vatikan menjadi acuan umum untuk setiap keuskupan dan dari keuskupan diterjemahkan untuk konteks lokalnya dan dipraktekkan di setiap paroki di keuskupan yang bersangkutan.
T. Di wilayah Jabotabek itu ada berapa keuskupan?
J. Ada dua keuskpuan di wilayah Jabotabek. Yang paling luas dan paling besar adalah Uskup Agung Jakarta yang meliputi hampir seluruh Jabodetabek. Pimpinannya adalah seorang uskup agung, yang sekarang di tahun 2008 adalah Kardinal Julius Darmaatmadja, SJ. Selain keuskupan Agung Jakarta ada juga keuskupan Bogor yang meliputi sebahagian kecil daerah Jabodetabek, seperti kota Bogor.
T. Apakah jumlah paroki di setiap keuskupan hampir sama jumlahnya dengan jumlah gereja yang ada?
J. Tepat sekali, karena setiap paroki pastilah memiliki satu gereja. Kecuali ada satu atau dua paroki yang memiliki kapel, tapi itu pun tidak banyak. Artinya sejumlah paroki, sejumlah itulah Gereja Katolik ada. Misalnya, di kota Jakarta, jumlah paroki sekitar 67 buah, maka jumlah gereja katolik itu sekitar 67 buah juga di wilayah Jabodetabek. Dan itulah yang resmi dipakai untuk setiap kali acara gereja, termasuk acara gereja setiap minggu yang dilakukan secar arutin. Hanya sedikit paroki yang memiliki kapel karena kebutuhan umat, yakni: misalnya di Paroki Kalvari, pondok Gede memiliki kapel di TMII, paroki St. Antonius Otista, Jakarta timur memiliki kapel bernama Santo Agustinus di kompleks Angkatan Udara RI di Halim Perdanakusumah. Paroki Santa Clara Bekasi Utara memiliki 2 buah kapel karena belum memiliki ijin mendirikan Gereja.
T. Apa yang harus selalu ada dalam perayaan-perayaan atau ibadah katolik?
J Selalu ada lagu-lagu dan proses ibadatnya. Seluruh ibadat tersebut hampir selalu dijaga untuk tidak sampai mengganggu lingkungan sekitar. Karena itulah perayaan ibadat Gereja katolik itu selalu mempertimbangkan toleransi dengan lingkungan sekitar, khususnya bagi masyarakat yang tidak menganut agama katolik.

IV. KEBIASAAN DAN PERIBADATAN GEREJA KATOLIK (Pormadi)
T. Apakah yang dimaksud dengan Gereja ?
J. Gereja mempunyai dua arti. Arti pertama Gereja (dengan “G” besar) adalah perhimpunan umat/ jemaat Allah yang didirikan oleh Yesus Kristus bersama para RasulNya .
Arti kedua gereja (dengan “g” kecil adalah gedung tempat beribadah umat Kristen.
T. Apakah yang dimaksud dengan Gereja Katolik?
J. Gereja Katolik Roma atau Gereja Katolik adalah Gereja Kristen dalam persekutuan penuh dengan Uskup Roma, saat ini dijabat Paus Benediktus XVI. Gereja katolik menurut asal-usulnya dari komunitas Kristiani perdana yang didirikan oleh Yesus Kristus dan dipimpin oleh Keduabelas Rasul, khususnya Santo Petrus.
Gereja Katolik merupakan Gereja Kristen terbesar dan organisasi keagamaan terbesar di dunia. Menurut Buku Tahunan Statistik Gereja katolik, keanggotaannya di seluruh dunia pada akhir tahun 2005 berjumlah 1.114.966.000, meliputi sekitar 60 persen dari semua penganut Kristen atau kira-kira satu dari enam orang di dunia beragama Katolik.
Gereja Katolik merupakan sebuah organisasi sedunia yang terdiri atas satu Gereja Partikular Ritus Latin dan 22 Gereja Partikular Ritus Timur, semuanya mengakui Tahta Suci di Roma sebagai otoritas tertingginya di muka bumi. Gereja Katolik terbagi-bagi dalam wilayah-wilayah yurisdiksi, biasanya atas dasar teritorial. Satu unit teritorial standar disebut diosis (di Indonesia disebut keuskupan) dalam ritus Latin atau eparki dalam ritus-ritus Timur, masing-masing dikepalai seorang uskup. Pada akhir tahun 2005, jumlah total seluruh wilayah yurisdiksi tersebut adalah 2.770.

T. Apakah ada lambang Gereja?
Ya ada. Gereja kerapkali dilambangkan sebagai :
· Kandang Domba : Yesus adalah Pintu satu-satunya. Orang hanya bisa masuk melalui pintu Yesus.
· Ladang yang Ditumbuhi Zaitun Tua : gereja memiliki akar-akar suci pada Bapa Para Bangsa.
· Kawanan Domba : Yesus Kristus adalah gembala utama. Dia adalah gembala yang menyerahkan hidup-Nya untuk domba-domba-Nya.
· Kebun Anggur : Pokok anggur adalah Yesus Kristus sendiri, kita adalah ranting-rantingnya. Kita hidup di dalam Yesus Kristus
· Bangunan Allah : Kristus adalah batu yang telah dibuang tetapi menjadi batu penjuru, diatas dasar itu dibangunlah gereja oleh Para Rasul.
· Mempelai Kristus : Kristus menjadi gereja-Nya sebagai mempelai utuh dengan memberikan diri-Nya untuk menyucikan gereja.
T. Apa saja yang menjadi kebiasaan umat Katolik
(a) Berhimpun untuk Perayaan Ekaristi/ ibadat Sabda
(b) Membaca Kitab Suci
(c) Melaksanakan Ibadat Harian
(d) Berdoa bersama dalam keluarga
(e) Berdoa secara pribadi
(f) Terlibat dalam kehidupan jemaat
(g) Terlibat dalam masyarakat
(h) Berpuasa dan berpantang
(i) Memeriksa batin
(j) Mengaku dosa di hadapan imam
T. Apa yang dimaksud berhimpun pada hari Minggu?
J. Berhimpun pada hari Minggu maksudnya umat Kristen berkumpul dalam suatu tempat ibadah (gedung gereja, kapel, tempat ibadat sementara) untuk merayakan Ekaristi/ Misa atau perayaan Ibadat Sabda (bdk. KHK 1274-1248). Kebiasaan ini didasarkan pada tradisi para rasul yang berpangkal pada hari Kebangkitan Kristus (Isa Al-Masih) sendiri. Pada hari Minggu umat berkumpul untuk merayakan misteri Paskah, yakni mengenangkan sengsara, wafat, kebangkitan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam pengenangan ini, umat mendengarkan Sabda Allah dan berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi/ Misa; Gereja juga bersyukur kepada Allah yang telah “melahirkan kembali mereka ke dalam hidup yang penuh pengharapan” (lih. 1 Ptr 1:3; Konstitusi Liturgi , disingkat KL, 106).
T. Apa yang dimaksud dengan membaca Kitab Suci?
Pimpinan Gereja menganjurkan kepada umatNya untuk rajin membaca Kitab Suci, sebab dalam Kitab Suci Allah sendiri bersabda kepada umatNya, dan Kristus mewartakan Kabar Injil (KL 184). Kitab Suci merupakan sumber dan dasar iman Gereja. Dengan membaca Kitab Suci kita mengenal Kristus. Dengan rajin membaca Kitab Suci, banyak orang telah memperoleh pengalaman serta kekuatan iman yang mengagumkan, terutama mereka yang tidak hanya membaca tetapi juga mengamalkannya (lih. Yak 1:22)
T. Apa yang dimaksud dengan melaksanakan Ibadat Harian/ sholat harian dalam Gereja Katolik?
J. Melaksanakan ibadat harian merupakan kebiasaan orang Kristen yang didasarkan pada perintah Kristus. Kristus memerintahkan “Orang harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu” (Luk 18:1). Para Rasul mempunyai kebiasaan berdoa pada jam-jam tertentu baik bersama-sama di Bait Allah (lih. Kis 3:1) maupun secara pribadi di rumah (lih. Kis 10:9.30). Paulus juga menandaskan agar umat berdoa setiap waktu (lih. Ef 6:18). Karena didorong oleh teladan serta nasehat-nasehat itu, Gereja dengan setia dan tak henti-hentinya memanjatkan doa. Gereja menegaskan bahwa “Dengan pengantaraan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan kurban syukur kepada Allah” (Ibr. 13:15). Gereja telah mengembangkan Ibadat Harian, yakni ibadat pada jam-jam tertentu setiap hari:
§ Ibadat Bacaan
§ Ibadat Pagi
§ Ibadat Siang
§ Ibadat Sore
§ Ibadat Penutup
Atau paling tidak dianjurkan agar melaksanakan Doa Pagi dan Doa Malam untuk mengawali dan menutup hari dalam nama Tuhan. Dengan berdoa seperti ini, Gereja menguduskan seluruh hari dan seluruh kegiatan manusia (Pedoman Ibadat Harian, disingkat PIH 11)
T. Apa yang dimaksud dengan berdoa/ beribadah bersama dalam keluarga?
J. Berdoa bersama dalam keluarga adalah kegiatan ibadah yang dilaksanakan oleh pimpinan dan para anggota keluarga. Keluarga dalam pandangan orang Katolik adalah “Gereja kecil”. Gereja sungguh terwujud dalam keluarga jika anggota berhimpun dalam nama Tuhan. Dalam himpunan ini tergenapilah janji Tuhan kepada umatNya, “Dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka” (lih. Mat 18:20).
Doa bersama dapat dilakukan dalam dua bentuk: pertama, semua anggota keluarga berkumpul di suatu tempat (bisa di rumah, gedung tempat ibadah, alam terbuka, tempat ziarah, dll) dan pada saat yang sama untuk berdoa bersama. Kedua, mereka berkumpul pada jam yang sama. Bila anggota keluarga tidak mungkin berkumpul (misalnya, anggota keluarga yang sedang bepergian) dapat menentukan jam tertentu untuk berdoa, sehingga berjauhan tempat, mereka merasakan adanya kebersamaan dalam doa.
T. Apa yang dimaksud dengan berdoa secara pribadi?
J. Berdoa secara pribadi maksudnya kegiatan berkomunikasi dengan Tuhan yang dilakukan oleh seseorang. Di damping ibadat harian dan doa bersama , umat Katolik dianjurkan agar selalu berkanjang dalam doa sebagaimana diajarkan oleh Rasul Paulus (Lih. 1Tes 5:17). Gereja menandaskan: selain dipanggil untuk berdoa bersama, pengikut Kristus harus juga masuk ke dalam biliknya untuk berdoa secara pribadi seperti dikatakan Yesus sendiri, “Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasNya kepadamu” (lih. Mat. 6:6; KL 12).
T. Apa yang dimaksud dengan terlibat dalam kehidupan umat/ jemaat setempat (lingkungan, stasi, paroki)?
J. Maksudnya, setiap anggota Gereja/ umat Allah harus sungguh ambil bagian dalam membangun Kerajaan Allah. Semua umat adalah anggota Gereja yang didirikan Kristus bersama para RasulNya. Kristus adalah kepalanya. Setiap anggota mempunyai tugas dan peran yang khas, yang tak tergantikan (lih. 1Kor 12:12-31). Maka setiap anggota jemaat harus terlibat dalam semua segi kehidupan Gereja (persekutuan, liturgi, pewartaan dan pelayanan) baik dalam lingkup lingkungan, stasi, maupun paroki. Mereka juga terikat dengan kewajiban membantu memenuhi kebutuhan Gereja.
T. Apa yang dimaksud dengan terlibat dengan masyarakat?
J. Maksudnya, setiap anggota umat Allah adalah bagian dari anggota masyarakat dunia juga, yang harus ikut ambil bagian dalam pencapaian kesejahteraan umum. Setiap anggota Gereja harus berpartisipasi dalam kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan masyarakat, terutama yang miskin dan terlantar (bdk. Gaudium et Spes, disingkat GS 1).
T. Apa yang dimaksud dengan berpuasa dan berpantang?
J. Maksudnya, kegiatan bermati raga atau mengurangi porsi makanan atau tidak makan sama sekali sebagai ungkapan tobat dan menggantinya dengan perhatian dan aktivitas berdoa, beribadat dan melaksanakan olah tobat dan karya amal (bdk. KHK 1249).
Dalam tradisi Gereja Katolik, puasa merupakan ibadat penting yang dilaksanakan umat sebagai persiapan untuk perayaan-perayaan besar, khususnya hari Paskah (hari Kebangkitan Isa-Almasih). Masa Puasa secara resmi ditetapkan Gereja adalah pada masa Prapaskah yaitu persiapan diri menjelang hari Kebangkitan Isa Al-Masih, Tetapi selama masa Prapaskah itu hari puasa resmi hanya dua yaitu: Rabu Abu, hari pembukaan Masa Prapaskah dan hari Jumat Agung, hari wafanya Isa Al-Masih. Namun Gereja sangat menghargai warganya yang berpuasa penuh 40 hari menjelang Paskah. Di samping berpuasa, Gereja juga mempunyai kebiasaan berpantang. Pantang dilakukan setiap Jumat sepanjang tahun, kecuali jika hari Jumat itu bertepatan dengan hari besar keagamaan Gereja katolik (bdk. KHK 1252).
T. Apa yang dimaksud dengan memeriksa batin?
J. Maksudnya, aktivitas merenung, mawas diri untuk menyadari dan mengakui kekurangan yang tidak dapat ditutupi di hadapan Allah sehingga membantu seseorang / umat Allah makin sadar akan kebaikan Allah dan membangkitkan penyesalan yang tulus atas dosa. Pemeriksaan batin biasanya dilakukan pada saat-saat khusus: Ekaristi, Ibadat Sabda.
T. Apa yang dimaksud dengan mengaku dosa di hadapan Tuhan?
J. Maksudnya pengucapan pelanggaran-pelanggaran atas perintah Allah dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama di hadapan imam/ pastor sebagai ungkapan tobat untuk meninggalkan dosa dan kegelapan lalu berdamai dengan Allah dan sesama.
Inti hidup orang pengikut Kristus adalah bertobat. Orang yang bertobat adalah orang yang dengan tulus menyadari kelemahan dan kedosaannya dan dengan rindu mendambakan perdamaian kembali dengan Allah dan dengan sesama warga.
T. Apakah yang dimaksud dengan ibadat (worship) dalam Gereja Katolik?
J. Ibadat adalah kegiatan memberikan penghormatan kepada Allah sebagai Pencipta, Penyelamat dan Pengudus. Ibadat Gereja Katolik pada prinsipnya meliputi seruan dan ungkapan pujian, syukur, penyerahan diri, tobat dan doa-doa permohonan.
Ibadat Katolik dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun (Yoh. 4:21-24). Ibadat resmi Gereja Katolik berpusat pada Kristus sebagai Imam Agung. Setiap anggota umat Allah yang beribadah berarti ambil bagian dalam imamat Kristus demi kepentingan umatNya (KL 7).
Dalam Gereja Katolik, puncak ibadat adalah perayaan Ekaristi yang merupakan acara perjamuan yang diwariskan Yesus Kristus/ Isa Al-Masih di mana dalam perjamuan itu Dia membagi-bagikan Roti dan Anggur sebagai lambang tubuh dan darahNya yang dikurbankan demi keselamatan umat manusia yang terwujud dalam penyaliban diriNya pada kayu salib di Golgota.
Perayaan Ekaristi sekaligus juga merupakan ibadah syukur dan ungkapan persatuan diri dengan Allah sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya untuk menghakimi orang hidup dan mati.
T. Berapa macamkah atau berapa kalikah umat Katolik berdoa/beribadah dalam sehari?
J. Pada dasarnya Gereja tidak menetapkan berapa kali berdoa dalam sehari. Kegiatan beribadat bagi tiap umat Katolik tidak dibatasi dalam jumlah, namun Gereja telah mengembangkan dan menganjurkan Ibadat Harian, yakni ibadat pada jam-jam tertentu setiap hari:
§ Ibadat Bacaan
§ Ibadat Pagi
§ Ibadat Siang
§ Ibadat Sore
§ Ibadat Penutup
Pada prinsipnya, paling tidak dianjurkan agar melaksanakan Doa Pagi dan Doa Malam untuk mengawali dan menutup hari dalam nama Tuhan. Dengan berdoa seperti ini, Gereja menguduskan seluruh hari dan seluruh kegiatan manusia (Pedoman Ibadat Harian, disingkat PIH 11)
T. Apakah yang dimaksud dengan ibadat resmi Gereja Katolik?
J. Ibadat resmi adalah ibadat yang sifatnya prinsipiil, wajib dan harus diikuti seluruh umat Katolik sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Gereja Katolik.
Dalam Gereja katolik ibadat resmi disebut juga LITURGI. Contoh ibadat resmi tersebut adalah Perayaan Ekaristi, Perayaan Liturgi Gereja, Perayaan 7 Sakramen, Ibadat Harian.
Di samping ibadat resmi ada pula ibadat tidak resmi yaitu ibadat yang sifatnya dianjurkan dan tidak wajib bagi tiap umat Katolik untuk melaksanakannya, seperti ibadat rosario, ibadat jalan salib, ibadat lingkungan, ziarah, ibadat tirakatan, ibadat pemberkatan benih, dll.
(1) ISTILAH-ISTILAH KHUSUS:
· Ibadat rosario : doa atau sholat kepada Allah melalui Bunda Maria, Ibunda Yesus Kristus melalui benda-benda rohani berbentuk kalung yang berisi manik-manik/ biji (mirip tasbih dalam Islam). Ibadah ini sangat populer di kalangan umat Katolik.
· Jalan salib : ibadat mengenang peristiwa perjalanan sengsara hingga penyaliban Yesus Kristus dan wafatNya di kayu salib di bukit Golgota.
· Awam : Anggota umat Allah yang sudah menjadi warga penuh Gereja melalui baptisan, krisma dan Ekaristi tetapi tidak menerima tahbisan suci.
· Ekaristi/ Misa Kudus : perayaan pengenangan perjamuan Kudus yang diwariskan Yesus kepada Umatnya sebagai kenangan akan pengurbanan dan penyerahan tubuh dan darahNya bagi pengampunan dosa banyak orang melalui Roti dan Anggur yang dibagi-bagikan kepada umatNya. Perayaan ini juga merupakan tanda syukur dan persatuan Yesus Kristus dengan umatNya
· Paroki : Umat beriman kristiani tertentu yang dibentuk secara tetap dalam Gereja partikular dan yang reksa pastoralnya, di bawah ototritas Uskup Diosesan, dipercayakan kepada pastor paroki sebagai gembalanya (bdk. Kan. 515).
· Pastor paroki : Seorang Imam yang diangkat dan di bawah otoritas Uskup menjadi gembala utama umat beriman kristiani di dalam wilayah teritorial Gereja partikular tertentu, menjalankan reksa pastoralnya dengan mengambil bagian dalam pelayanan Kristus; menjalankan tugas-tugas mengajar, menguduskan dan memimpin jemaat, bekerja sama dengan imam lainnya dan bantuan kaum beriman kristiani awam lainnya menurut norma hukum (bdk. LG, 28; Kan 519)
· Lingkungan : Umat beriman Kristiani tertentu yang dibentuk secara tetap dalam Gereja parokial yang dikoordinir oleh seorang umat yang diangkat atas oleh pastor paroki.
· Wilayah : kumpulan lingkungan-lingkungan yang terdapat dalam lingkup paroki.

V. ZIARAH DAN DEVOSI (Mery)
T. Apa Makna Ziarah?
J. Ziarah merupakan salah satu aspek penting dalam praktek sebagian besar agama-agama, termasuk agama Katolik. Persembahan rohani Umat Allah Perjanjia Baru adalah Ekaristi, yang dirayakan di segala tempat, khususnya pada Bulan Maria (Mei), dan Bulan Rosario (Oktober). Dengan demikian semua tempat dan waktu yang dianggap suci atau keramat menjadi relatif semata-mata. Akan tetapi, sebagian besar umat Katolik pun merasakan adanya tempat-tempat tertentu yang memudahkan hati terangkat pada Tuhan.
Ziarah melambangkan perjalanan hidup manusia dia atas bumi ini menuju Allah, dengan makin hari makin dekat kepadaNya biarpun melalui kesusahan dan kecapaian. Di tempat ziarah, orang semestinya dengan tenang dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Devosi-devosi dan bila perlu atau bermanfaat dapat menerima sakramen pengakuan. Sebab ziarah adalah kesempatan untuk bertobat, meninggalkan jalan salah dan menemupuh jalan benar.
T. Mengapa ada Ziarah?
J. Praktik ziarah sudah ada dalam tradisi Yahudi. Setiap tahun mereka mesti berziarah ke bait Allah di Yerusalem. Yesus sendiri untuk pertama kalinya berziarah pada usia 12 tahun. Pada waktu berziarah, mereka menyanyikan lagu-lagu mazmur (Mzm 120-134). Gambaran indah tentang praktik ziarah terlukis dalam Mzm 122.

Sejak abad I, orang-orang Kristen biasa berziarah ke Tanah Suci (Palestina) untuk napak-tilas kehidupan Yesus, terlebih jalan salib-Nya. Kemudian tujuan ziarah bertambah, ke Roma, yakni di makam St. Petrus dan St. Paulus. Timbulnya Perang Salib pada abad XI-XII juga dipicu oleh gangguan tentara Turki terhadap para peziarah di tanah suci.
Tempat-tempat ziarah untuk Bunda Maria mulai marak pada akhir abad pertengahan. Yang dikunjungi adalah tempat penampakan Maria atau gambar (ikon) Maria. Makam Maria tidak dikenal sebab beliau diangkat Tuhan beserta jiwa-raganya.
T. Mengapa Perlu Ziarah ?
J. Ziarah merupakan ungkapan iman, bukan suatu kewajiban seperti halnya naik haji. Ziaran tidak menunjukan apakah seseorang itu lebih Kristen dari yang lainnya atau tidak, sebab ukuran menjadi murid Kristus adalah mengamalkan kasih (Yoh 15-17). Namun, dengan berziarah kita bisa mengungkapkan iman kita, dalam hal ini devosi kepada Bunda Maria. Tetapi, bukankah di mana pun kita berada, kita juga bisa berdoa? Benar memang. Tetapi, selalu saja ada tempat yang lebih membuat kita merasa nges dan sreg dalam berdoa daripada tempat lainnya. Semakin sering suatu tempat dijadikan tempat doa, semakin suasana nges dan sreg ini terasa.
T. Mengapa perlu Sakramen Tobat dalam peziarahan?
J. Perjalanan ziarah tentu menuntut korban, bahkan dulu sungguh melelahkan (mesti jalan kaki!). kelelahan dan capai yang ditanggung ini merupakan bentuk silih dan ungkapan tobat atas dosa-dosa kita. Ziarah juga menunjukan bahwa kita mau meninggalkan jalan yang salah dan menempuh jalan yang benar (bertobat). Maka, sangatlah ideal pada saat berziarah, kita juga menerima Sakramen Tobat.
T. Apa Makna Devosi dan Ziarah?
J. Pertama, Sikap tetap berupa penyerahan seluruh pribadi kepada Allah dan kehendaknya sebagai perwujudan cinta kasih. Inilah penghormatan Allah secara batiniah. Devosi pada dasarnya adalah sikap dan tekad, walaupun dapat disertai perasaan juga. Kedua, Kebaktian khusus dalam bentuk doa atau perilaku orang atau umat beriman kepada rahasian kehidupan Yesus yang tetap. Misalnya kesengsaraanNya atau HatiNya Yang Mahakudus, atau kepada orang kudus tertentu, yang dihormati secara khusus, devosi juga. Kebaktian ini harus menguatkan iman akan Tuhan dan bersifat sukarela; tidak setiap bentuk devosi diizinkan atau dianjurkan. Devosi kepada Bunda Maria, sangat popular. Misalnya kebaktian pada bulan Mei dan Rosario pada bulan Oktober.
T. Bagaimana Gereja Katolik memandang kegiatan peziarahan?
J. Ketika berziarah kita meninggalkan kesibukan sehari-hari dan berjalan menuju tempat ziarah. Perjalanan fisik ini mengingatkan kita bahwa kita semua (Gereja) sedang berziarah menuju tanah air surgawi. Gerak perjalanan kita adalah maju menuju kepenuhan Kerajaan Allah pada akhir zaman. Dalam Alkitab, waktu tidak dilihat seperti roda kehidupan atau perputaran nasib (pandangan budaya Timur umumnya). Tetapi, waktu dilihat sebagai garis lurus yang bergerak maju, seperti halnya bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir dibawah pimpinan Musa. Tantangan selalu menghadang di tengah jalan. Tetapi, mereka juga mengalami menyertaan dan pertolongan Tuhan. Demikian juga Gereja. Di tempat ziarah banyak orang dari berbagai daerah dan (suku) bangsa berhimpun. Di sini nyata bagaimana semua (suku) bangsa dihimpun menjadi satu dalam Gereja. Karena Gereja merupakan kesatuan umat Kristen yang mengimani Kristus.
T. Perlukah Pengesahan dari Uskup ?
J. Supaya ziarah bersama berhasil, harus disiapkan dengan baik dan dijalankan dalam semangat doa. Tempat suci atau tempat ziarah yang resmi perlu pengesahan Uskup diosesan atau konperensi uskup. Di tempat seperti itu hendaknya disediakan sarana-sarana yang mencukupi bagi umat beriman, supaya pewartaan—ibadat dan devosi dapat dilaksanakan dengan tenang dan tertib.
T. Dimana saja tempat-tempat ziarah yang terkenal?
J. Salah satu praktik devosi yang marak dilakukan pada bulan Maria atau waktu-waktu tertentu yang dipilih lainnya, adalah berziarah ke gua Maria, yaitu Gua Maria Sendangsono, Gua Maria Pohsarang-Kediri (Jawa Timur), Gua Maria Klepu (Ponorogo), Gua Maria Kereb – Ambarawa, Gua Maria Padang Bulan dan Fajar Mataram - Lampung, Gua Maria Kaliori – Purwokerto, Gua Maria Ratu Kenyo – Wonogiri, Hati Kudus Yesus – Ganjuran (Jawa Tengah), dan sebagainya.

TIM PENYUSUN:
1. Antonius Sundoro
2. Osbin Samosir, S.Ag, M.Si
3. Maria Loek Nama Masang, S.Sos, M.Si
4. Pormadi Simbolon, SS
5. Adison Adrianus Sihombing, SS

UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PNS

2008-06-16T13:01:00.001+07:00

Oleh Pormadi Simbolon

Era reformasi dan dampak persaingan globalisasi mendorong percepatan perubahan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah dituntut bekerja lebih professional, bermoral, bersih dan beretika dalam mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan.

Reformasi birokrasi sudah dan sedang berlangsung di semua lini departemen/ lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara

Sejak menteri Pemberdayaan Aparatur Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/28/M.PAN/10/2004 Tanggal 10 Oktober 2004 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS), setiap instansi baik pusat maupun daerah wajib melaksanakan kegiatan berikut, pertama, melakukan penataan PNS di lingkungan unit kerja mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: Kep/23.2/M.PAN/2004 Tanggal 16 Februari 2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai.

Kedua, setiap instansi wajib melaksanakan analisis jabatan yang mengacu pada Keputusan Men. PANNomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.

Ketiga, setiap instansi pemerintah harus melaksanakan analisis beban kerja berdasarkan/ mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004 Tanggal 23 Juli 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS.

Tujuan dari penataan tersebut adalah memperbaiki komposisi dan distribusi pegawai, sehingga dapat didayakan secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah.

Sasaran yang dicapai antara lain, pertama, terjadinya kesesuaian antara jumlah dan komposisi pegawai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja yang telah ditata berdasarkan visi-misi sehingga pegawai mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab. Kedua, terciptanya kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan syarat jabatan. Ketiga, terdistribusinya pegawai secara proporsional di masing-masing unit kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing. Keempat, tersusunnya sistem penggajian yang adil, layak dan mendorong peningkatan kinerja. Dan kelima, terlaksananya sistem penilaian kerja yang obyektif.

Output (keluaran) dari penataan aparatur negara tersebut diharapkan berupa (1) profil jabatan bagi setiap jabatan baik jabatan struktural, jabatan fungsional yang berangka kredit maupun tidak berangka kredit; (2) perkiraan beban kerja untuk individu, jabatan dan unit kerja; dan (3) beban kerja dan profil jabatan bersama-sama digunakan untuk menyusun jumlah kebutuhan pegawai per jabatan dan unit kerja.

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Total PNS berjumlah sekitar 3.780.365 (Badan Kepegawaian Negara Juni 2007). Jumlah tersebut belum dapat memberikan informasi bahwa jumlah PNS secara nasional sudah berkecukupan, berkekurangan atau berkelebihan.

Menurut salah seorang Deputi bidang SDM aparatur kementerian pendayagunaan aparatur negara pada rapat koordinasi di Medan, 31 Oktober s.d. 1 November 2007 lalu, distribusi PNS belum sesuai dengan distribusi tugas pemerintah pusat/ provinsi/ kabupaten/ kota. Di tingkat pusat PNS berjumlah 876.537 (23,18%). Di tingkat daerah provinsi 289.680 (7,6%) dan PNS di tingkat daerah kabupaten/ kota 2.614.148 (69,15 %). Daerah-daerah di luar pulau Jawa terjadi kekurangan pegawai (guru, dokter dan tenaga medis).

Dari data komposisi, PNS berpendidikan SLTA ke bawah ada sekitar 41,6%. PNS berpendidikan Diploma I s.d. Diploma III/ Sarjana Muda ada sekitar 25 %. Selanjutnya hanya 31,9 % PNS yang berpendidikan Diploma IV/ S1 s.d. S3.

Melihat kondisi SDM PNS tersebut, tidak jarang kita mendengar opini di tengah masyarakat bahwa kinerja pemerintah kerap kali dipandang belum profesional dan berlum berbasis kinerja (berorientasi output). Untuk itu, banyak kalangan pemerhati birokrasi mendorong pemerintah mengedepankan pengelolaan SDM aparatur pemerintah dengan manajemen kepegawaian berbasis kinerja.

Upaya Pemerintah Meningkatkan Kinerja Aparatur

a. Penetapan Indikator Kerja

Dalam usaha meningkatkan kinerja aparaturnya, pemerintah (c.q. Menpan) menetapkan program manajemen kepegawaian berbasis kinerja. Salah satu peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk tujuan tersebut adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Yang dimaksud dengan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan rencana strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam pasal 3, peraturan Menpan tersebut, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators). Indikator kinerja utama yang dimaksud adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisai. Penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah harus memenuhi karakteristik spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur (pasal 8). Sebagai contoh, tercapainya pengurangan angka pengangguran 1 juta per tahun dengan memberdayakan 50 investor baik investor dalam negeri maupun investor asing setiap tahunnya.

Dalam pasal 5 dikatakan, indikator kinerja utama instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisai. Indikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome).

Kinerja pegawai dijabarkan langsung dari misi organisai. Penilaian kinerja dilakukan secara transparan dan obyektif. Penilaian kinerja menjadi bahan diagnosis dalam upaya peningkatan kinerja organisasi. Selanjutnya kinerja pegawai juga menjadi istrumen utama dalam pemberian reward and punishment termasuk untuk promosi dan rotasi pegawai.

Dengan demikian, peraturan pemerintah tersebut menunjang dan mendukung upaya pengembangan manajemen kepegawaian berbasis kinerja (berorientasi produk).

b. Upaya Lain: Diklat, Disiplin dan Remunerasi

Upaya lain yang diupayakan pemerintah dalam memperbaiki kinerja aparaturnya adalah pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai), penegakan disiplin PNS dan sistem remunerasi di lingkungan kerja instansi pemerintah.

Dalam upaya peningkatan profesionalitas pegawainya, pemerintah menggalakkan pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai. Diklat dapat berupa diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan antara lain diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis.

Pemerintah yakin perbaikan kinerja pemerintah dapat terlaksana bila setiap instansi pemerintah menegakkan disiplin PNS. Disiplin tersebut tidak terjadi hanya untuk sementara alias hangat-hangat tahi ayam. Penerapan peraturan disiplin PNS harus tegas dan konsisten. Selain itu diharapkan PNS wajib menjaga dan mengembangkan etika profesinya.

Remunerasi adalah pemberian imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan/ atau pensiun. Dengan remunerasi diharapkan adanya sistem penggajian pegawai yang adil dan layak. Besaran gaji pokok didasarkan pada bobot jabatan. Penggajian PNS juga berdasar pada pola keseimbangan komposisi antara gaji pokok dengan tunjangan dan keseimbangan skala gaji terendah dan tertinggi. Dengan remunerasi pula, peningkatan kesejahteraan pegawai dikaitkan dengan kinerja individu dan kinerja organisasi.

Situasi Sekarang

Sejak digemakannya reformasi birokrasi di lingkungan departemen/ lembaga, pemerintah terus menerus ikut serta mereformasi diri demi menunjang program manajemen aparatur negara berbasis kinerja. Pemerintah menyadari penataan manajemen kepegawaian berbasis kinerja mendesak dilaksanakan mengingat hal itu juga merupakan tuntutan era globalisasi yang penuh tantangan dan persaingan.

Semangat reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja aparatur negara selalu dan tetap menaungi departemen/ lembaga pemerintah meskipun ada opini negatif yang mengatakan bahwa belum ada reformasi di lingkungan birokrasi. Upaya perbaikan itu terlihat dari output (keluaran) yang dipegang setiap pegawai berupa buku uraian jabatan dan pekerjaan, profil jabatan dan panorama pekerjaan. Sebagai contoh hal ini dapat dilihat di lingkungan seperti Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan departemen/ lembaga lainnya sedang berproses meningkatkan kinerja aparaturnya.

Harapan

Para pimpinan di lingkungan departemen/ lembaga pemerintah selalu mengingatkan dan mengajak para pegawainya supaya membekali diri dengan berbagai kecakapan (kompetensi) antara conceptual skill (kemampuan konseptual), social skill (kemampuan bersosial) dan technical skill (kemampuan teknis) terkait dengan tugas dan fungsi masing-masind departemen/ lembaga pemerintah. Bila tidak, siap-siaplah menjadi MPP (alias mati pelan-pelan) atau tidak mendapat promosi jabatan.

Harapan untuk tahun-tahun mendatang, perbaikan kinerja aparatur negara di lingkungan departemen/ lembaga semakin lebih baik. Dengan reformasi birokrasi yang berkesinambungan maka PNS yang profesional dan bermoral, sistem manajemen yang bersifat unified dan berorientasi pada kinerja akan terwujud sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Semoga. (disadur dari Bulletin Bimas Katolik, Edisi April 2008)

KETIKA ANTAR-UMAT BERAGAMA BERSAHABAT

2008-05-09T13:46:00.004+07:00

(ditulis 2005 lalu)

Oleh Pormadi Simbolon

Pada Hari Hari Raya Natal dan Raya Idul Fitri yang lalu, persahabatan sejati terbukti menembus sekat-sekat pembatas relasi di antara warga yang berbeda agama dalam tata hidup bersama bangsa ini. Persahabatan antar-umat beragama (baca: antar umat yang berbeda agama) tidak terpatahkan oleh perbedaan agama, suku, ras dan golongan. Sebab persahabatan adalah relasi manusia dengan sesama manusia yang dilandasi kasih sayang (cinta kasih).

Kehadiran Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu dan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni beserta Ibu pada Perayaan Natal Nasional Umat Kristiani Tingkat Nasional (27/12/2005) lalu merupakan salah satu bukti nyata bahwa persahabatan antar-umat beragama dalam tata hidup bersama sangat ampuh melampaui perbedaan yang ada. Persahabatan sejati tidak mengenal pengkotak-kotakan atau pemecahbelahan sesama.
Persahabatan anta-umat beragama memang belum sepenuhnya seperti yang diharapkan dalam landasan idiil bangsa yaitu Pancasila. Namun hubungan persahabatan antar-umat beragama yang sudah berjalan dan sedang diusahakan semakin tampak ke permukaan patut dipuji dan dikemukakan.

Saling Memberi Ucapan Selamat

Bila kita coba mengelilingi jalan-jalan di Ibukota Jakarta, maka kita dapat menyaksikan spanduk berisi ucapan SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2006 terpampang di pagar pembatas jalanan maupun pada dinding bangunan kota. Yang lebih menarik, ucapan tersebut tidak hanya datang dari organisasi massa atau partai nasionalis, tetapi juga dari organisasi massa atau kelompok masyarakat bernafaskan Islami seperti Nahdlatul Ulama.
Penulis amat terkejut bercampur bahagia, ketika penulis menerima ucapan Selamat Natal dari sahabat-sahabat beragama Islam melalui SMS, e-mail, milis group dan ucapan langsung saat bertemu. Bila anda bergabung dalam miling list seperti group pluralitas ICRP dan group filsafat, maka di sana anda akan dapat menyaksikan orang-orang yang berbeda latar belakang agama dan suku saling memberi ucapan selamat. Pada Hari Natal yang lalu, mereka yang beragama Islam memberi ucapan Selamat Natal. Demikian juga pada Hari Raya Idul Fitri sebelumnya, mereka yang beragama Kristen/ Katolik memberikan ucapan Selamat Idul Fitri atau Selamat Hari Lebaran.

Sungguh indah, ternyata latar belakang agama ataupun suku tidak dapat mematahkan semangat persahabatan pada kebanyakan warga bangsa ini. Lebih indah lagi, karena dalam ucapan selamat itu disertai permohonan maaf, “doa” dan “harapan” agar damai selalu menyertai persahabatan itu.

Sikap Berempati

Menjelang Natal 25 Desember 2005 lalu, Din Syamsudin, Ketua Umum Muhammadiyah menawarkan gedung sebagai tempat Perayaan Natal kepada umat Kristiani yang tidak lagi memiliki gedung tempat ibadah yang konon digusur atau dirusak karena tidak mempunyai surat ijin pembangunannya dan atau karena umatnya berjumlah sedikit. Sungguh sebuah empati dari seorang tokoh umat Muslim terhadap umat Kristiani.
Demikian pula, ketika Perayaan Natal sedang digerogoti ancaman bom atau gangguan lainnya, pimpinan Banser NU mengerahkan sejumlah besar anggotanya ke tempat-tempat ibadah umat Kristiani untuk ikut menjaga keamanan dan ketenteraman umat dalam merayakan Natal. Berkat bantuan penjagaan keamanan tersebut Perayaan Natal pun dapat berlangsung dengan damai dan hikhmad.

Sikap mau berempati demikian sungguh merupakan cetusan kepedulian dan persahabatan. Banyak Pemimpin Umat Muslim ikut merasakan kecemasan umat Kristiani setiap kali merayakan Natal dalam beberapa tahun belakangan ini.

Perbedaan itu Sendiri Yang Memungkinkan

Konteks dunia hidup manusia (man’s lifeworld) itu sendiri yang memungkinkan setiap orang membangun persahabatan sejati. Dalam persahabatan, hubungan “aku” dan “engkau” menemukan pengungkapan konkritnya. Dalam hubungan semacam ini tidak ada lagi “ia” atau “mereka”. Dengan kata lain, tidak ada lagi orang ketiga, orang lain atau orang yang dipandang di luar hubungan “aku” dan “engkau”.

Dalam persahabatan, “engkau” tidak lagi sebagai pribadi “lain” yang berbeda dari aku, melainkan menjadi “aku yang lain” (alteritas aku) yang berbicara kepadaku. Kesadaran mengenai “aku yang lain” atau pribadi lain sebagai aku yang lain diperlukan justru agar aku semakin menjadi aku sejati. Aku sejati adalah aku yang bukan aku egois melainkan aku subyek. Aku egois adalah aku yang bertindak demi dan untuk aku sendiri. Tindakan semacam ini jelas menyisihkan pribadi lain, menindas kepentingan orang lain, menegasi dan menyangkal keberadaan perbedaan yang dimiliki orang lain (bdk. :Riyanto, 2005:88)

Karena orang lain adalah “aku yang lain”, aneka pengalaman kegembiraan, harapan, penderitaan dan kecemasannya adalah kegembiraan, penderitaan, harapan, dan kecemasanku sendiri. Segala macam bentuk perlakuan kepadanya identik dengan segala macam perlakuan terhadapku.
Di sinilah letak persahabatan sejati yaitu ketika “aku yang lain” justru memperkaya aku, dan menjadi karunia bagiku, bukannya menjadi ancaman bagiku. Artinya “ke-lain-an” orang lain yang berbeda dari aku atau aku yang berbeda dari orang lain justru saling melengkapi dan meneguhkan kesejatian kemanusiaan kita.

Sebenarnya, pluralitas agama, suku, ras dan golongan warga bangsa dan perbedaan yang menyertainya justru sangat mendukung dan memungkinkan terjadinya persahabatan sejati. Bila kita bersahabat hanya dengan orang yang se-agama, se-suku, se-ras, dan se-golongan, apakah kelebihan kita sebagai makhluk berakal budi dari hewan atau binatang? Bukankah hewan atau binatang yang tidak berakal budi mampu juga melakukan hal yang sama?

Bila kita coba lihat, sebenarnya upaya membangun persahabatan itu terus diperjuangkan oleh semua orang yang berkehendak baik demi terciptanya tata hidup bersama yang sehat dan demi masa depan bangsa Indonesia yang damai, sejahtera dan bermartabat.

Teladan persahabatan itu dapat kita saksikan dalam sejarah perjuangan bangsa. Para bapa pendiri bangsa yang berbeda agama, suku, ras dan golongan mampu meletakkan landasan bangsa yaitu Pancasila hanyalah karena ada persahabatan sejati.

Pada hari Raya Idul Fitri yang lalu, sejumlah umat Gereja Katolik/ Kristen di ibu kota menyampaikan ucapan SELAMAT IDUL FITRI lewat spanduk yang dibentangkan di atas jalanan di depan gedung gereja. Para pemimpin Gereja juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pemimpin umat muslim entah lewat kartu, SMS, email, milis group maupun telepon. Demikian juga pada Hari Natal Desember lalu, ucapan selamat berdatangan dari umat Muslim kepada umat Kristiani.

Kehadiran Presiden RI dan Menteri Agama RI yang beragama Islam pada perayaan Natal Nasional Umat Kristiani merupakan teladan peneguhan persahabatan antar-umat beragama. Hal ini semakin relevan terlebih karena sejumlah umat yang berbeda agama sempat bingung pasca keluarnya Fatwa MUI beberapa bulan yang lalu, yang mengharamkan mereka yang menghadiri Perayaan Natal Umat Kristiani.

Tahun 2006 adalah tahun harapan bagi kita untuk memupuk persahabatan sejati dan menyebarkan keindahan persahabatan itu di tengah warga bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Tentu ajakan ini berlaku bagi semua orang yang berkehendak baik dan untuk menciptakan tata hidup bersama yang sehat, damai dan bermartabat. Amin

Penulis adalah alumnus STFT Widya Sasana Malang,
Tinggal di Jakarta

UMAT BUTUH GEMBALA BERINTEGRITAS DIRI

2008-04-23T12:42:00.003+07:00

Oleh: Pormadi Simbolon

Membaca tulisan seorang biarawati dalam rubrik Antarkita (HIDUP Edisi 26 Desember 2004) kita pasti tersentak dan heran mengapa seorang pastor berkelit dan tidak menepati janjinya? Biarawati tersebut merasa kecewa dan mempertanyakan kesejatian diri seorang pastor alias integritas diri seorang pewarta suara Tuhan.

Barangkali kejadian yang sama banyak terjadi dalam bentuk lain pada para gembala kita yang tidak muncul ke permukaan umum. Sikap seorang gembala yang “pembohong” akan membawa citra buruk bagi para gembala kita. Tegakah kita mempunyai gembala demikian?

Pastor, imam atau gembala dalam benak umat adalah tokoh penting, pewarta suara Tuhan dan pemimpin umat? Umat sangat menghormati mereka. Bahkan hampir semua semua umat melihat imam atau pastor sebagai sosok yang mengetahui banyak hal teristimewa pengetahuan tentang Kitab Suci atau Sabda Tuhan, sehingga bila umat mengalami berbagai masalah dalam kehidupan langsung mendatangi pastornya.

Yang lebih dalam lagi, pastor atau gembala adalah alter Kristus, man of God dan pakar rohani dalam pikiran umat. Umat sangat simpatik dan respek kepada para imam justru karena tahbisan imamat yang diterimanya dan karena mereka adalah orang-orang terpilih yang sanggup menjadi imam. Setiap kali umat mengalami percekcokan, keretakan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya mereka langsung meminta nasehat dan petunjuk dari pastornya di paroki.

Bila banyak pastor atau gembala kita berperilaku seperti yang dialami oleh biarawati tersebut di atas, berapa banyak umat yang akan dikecewakan dan terkelabui?

Tulisan ini tidak untuk mengurangi rasa hormat kepada para pastor yang adalah gembala, nabi dan imam kami. Para pastor juga manusia biasa seperti umat. Pastor bukan malaikat. Bedanya dengan umat adalah tahbisan imamat atau panggilan khusus kepada para imam untuk melaksanakan tugas kegembalaan bagi umat. Kita mau mengatakan bahwa umat membutuhkan teladan dari gembala dengan memiliki integritas diri dan kredibilitas. Umat butuh imam yang memberi kesaksian harmonisnya antara kata-kata dan teladan hidupnya.

Integritas diri adalah kesatuan dan keseimbangan kualitas pribadi yaitu cinta (love), ketegasan (assertion), kelemahan (weakness), dan strength (kekuatan). Kita memiliki integritas diri bila kualitas love, assertion, weakness dan strength beroperasi secara seimbang dalam diri individu. Dengan integritas diri yang dimilikinya, seseorang niscaya mampu mencintai sesama dengan cinta universal (agape). Ia juga pasti tegas pada nilai dan prinsip sebagai insan beriman. Ia berani mengakui kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya.

Menurut Dr. Dan Montgomery, praktisi konseling pastoral dalam bukunya Practical Counselling Tools for Pastoral Workers (Paulines, 1997: 11-15) menyebut Yesus Kristus sebagai model berkepribadian yang seimbang dan integral.

Kristus diutus ke dunia untuk menyelamatkan dunia, bukan membinasakannya (bdk. Yoh 3:17). Yesus Kristus adalah pengasih jiwa umatNya, sumber kebaikan dan Pengampun. Karena kasihNya, Dia mengampuni wanita yang ketahuan berzinah dan menyelamatkan wanita itu dari ancaman lemparan batu oleh orang banyak. Inilah kasih Yesus.

Dalam karyaNya, Yesus tidak gampang condong ke dalam situasi dan kondisi sosial politik jamannya. Yesus justru berada di garda depan dalam menentang ketidakadilan penguasa yang menimpa umatNya. Dengan tegas, Dia melawan semua kebohongan atau hipokrisi yang ditunjukkan orang-orang Farisi. Dia mengusir para penukar uang dan pedagang yang menyalahgunakan Bait Suci. Yesus tegas pada nilai kebenaran Allah.

Di samping cinta dan ketegasanNya, Yesus adalah sama seperti kita umatNya yang memiliki kelemahan dan kekuatan. Yesus juga mengalami kengerian dan ketakutan ketika akan menghadapi penderitaan di kayu salib. Tetapi melalui kelemahanNya, Dia menjadi kurban hidup bagi umatNya. Yesus mati dalam kelemahanNya agar bangkit sebagai Pangeran Perdamaian yang mendamaikan umatNya dengan Allah. Sebagai kekuatanNya, segala kuasa sebagai Raja, Imam, dan Nabi diberikan kepadaNya. Dia adalah Nabi yang mewartakan Kebenaran Allah, Raja yang menggembalakan umat dan imam yang merayakan Ekaristi bagi umat. Dengan kuasaNya, Dia bangkit dari maut untuk memberikan kekuatan kehidupan bagi orang-orang percaya.

Model Kristus juga merupakan model dan teladan bagi para gembala kita, yang menggembalakan umat menuju keserupaan dengan Kristus. Dalam keseluruhan hidup idealnya, para imam menjadi teladan Kristus di tengah umatnya.

Alangkah ironisnya bila banyak imam atau gembala mulai menjauh dari kesejatian tugasnya sebagai imam, raja dan imam bagi umatnya. Para imam adalah andalan umat satu-satunya yang paling dipercaya ketika ada masalah-masalah berat di tengah hidupnya. Bahkan umat dengan jujur dan terus terang menumpahkan segala isi hati dan kesulitannya kepada para imam justru karena kepakaran rohani, kepemimpinan dan keteladanannya.

Kita patut mengacungkan jempol kepada para gembala yang setia pada tugasnya sebagai gembala, imam dan nabi. Mereka rela meninggalkan segala tugasnya demi mengabdi Kerajaan Allah. Sebaliknya, kita akan kecewa bila kita mendengar para gembala yang menyimpang dari natura panggilannya. Kami, umat Allah sangat membutuhkan imam yang bertintegritas diri dan kredibel di tengah semakin kompleksnya tantangan dan permasalahan hidup umat di era teknologi dan informasi canggih ini.

*Pormadi Simbolon,
pemerhati masalah umat, tinggal di Jakarta

BILA RAKYAT HIDUP TANPA NEGARA

2008-04-01T14:07:00.002+07:00

Oleh Pormadi Simbolon

Baru-baru ini, rakyat memunculkan dan menggelar pengadilan versi mereka di Desa Keboromo, Jawa Tengah. Saat rakyaT desa mengetahui sejumlah pamong desa korupsi dengan “menggelapkan” hasil penjualan tanah desa untuk pelebaran jalan, rakyat membawa mereka ke meja hijau hasil buatan mereka sendiri.

Proses sidang rakyat tersebut berlangsung sembilan jam, pertanda seriusnya pelaksanaan pengadilan. Para pamong pun menyerah dan bersedia mengembalikan uang korupsi ke kas desa. Sidang berlangsung tanpa hukum acara, tanpa hukum pidana, tanpa jaksa penuntut umum, tanpa hakim negara, di luar pengadilan, dan syukurlah dapat berhasil baik.

Ada fenomena bahwa rakyat dapat hidup tanpa negara. Rakyat memproses dan memperbaiki ketidakberesan yang mengganggu kesejahteraan bersama. Apakah mungkin rakyat dapat hidup sekurang-kurangnya berkecukupan tanpa negara?

Fenomena Hidup Tanpa Negara

Para petani di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tidak bisa menikmati kenaikan harga beberapa komoditas seperti harga karet di pasar internasional. Harga karet pada Maret ini malahan turun lebih rendah daripada sebelumnya di atas Rp 12.000,- per kilogram menjadi Rp 11.000,-. (Kompas 24/03).

Nasib kebanyakan korban bencana alam di negeri ini kerap kali kurang mendapat perhatian serius dari negara seperti mereka yang menjadi korban lumpur Lapindo di Jawa Timur.

Kalau pendapat para pakar ekonomi seperti diberitakan media massa, pertumbuhan perekonomian nasional cukup baik, 6,3 persen. Namun realitas perikehidupan rakyat semakin digerogoti ancaman gizi buruk dan kelaparan karena kenaikan harga-harga kebutuhan pokok berlomba-lomba melonjak tinggi. Selain kenaikan harga kebutuhan pokok, kelangkaan beberapa bahan pokok seperti minyak tanah dan kedelai ikut menambah stres rakyat banyak.

Di tengah kehidupan rakyat yang demikian pemerintah dan DPR masih belum menemukan kesepakatan siapa calon gubernur Bank Indonesia yang disepakati bersama, yang konon turut menentukan kebijakan ekonomi negara. Padahal rakyat sudah mendesak untuk diperhatikan dan diperbaiki nasibnya.

Negara Ada karena Rakyat

Dalam sistem dan kehidupan demokrasi seperti Indonesia sekarang, kesejahteraan dan perbaikan kehidupan bersama menjadi prioritas kebijakan pengelola negara. Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan hasil pilihan alias kesepakatan rakyat banyak. Itu artinya kepemimpinan mereka atas negara menjadi legitim.

Bisa dikatakan, negara sebagai entitas politik itu sendiri ada karena rakyat ada. Oleh karena itu otoritas negara atas warganya berlaku sejauh otoritas itu meningkatkan kesejahteraan umum.

Thomas Hobbes (1588-1679) dalam bukunya Leviathan mengatakan bahwa kodrat manusia-manusia yang utama adalah sama alias sederajat. Oleh karena itu sang pemimpin negara hanya menjadi mungkin apabila ada persetujuan (consent) dari manusia-manusia yang bersangkutan. Instansi yang memerintah hanya terjadi apabila masing-masing individu melakukan konvensi. Konvensi bisa tercapai apabila pemerintah tersebut mampu mencapai tujuan bersama yaitu mengatasi the state of nature atau keterancaman hidup manusia karena manusia menjadi serigala bagi sesamanya (homo homini lupus).

Untuk itu, pemerintah yang disepakati individu-individu untuk memerintah seyogiyanya memperhatikan nasib dan kehidupan mereka yang semakin terancam dari “serigala-serigala” yang semakin merajalela.

Gagalkah Pengelola Negara kita?

Melihat realitas kehidupan rakyat banyak dalam sistem dan kehidupan demokrasi Indonesia saat ini, apakah pengelola negara sudah berkompeten mengatur dan memperjuangkan kehidupan rakyat yang sejahtera, damai, adil dan makmur?

Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah mengatakan bahwa pengelola negara baik nasional maupun lokal sebaiknya berlatar belakang pebisnis (Kompas 22/11/2006). Butet Kartarejasa mengajukan bahwa pemimpin negara itu sebaiknya berlatar belakang seniman. Para Filosof seperti Plato dan Aristoteles mengajukan bahwa pemimpin negara yang baik adalah mereka yang memiliki kebijaksanaan alias para filosof. Lain lagi dengan Machiavellian, seorang pemimpin sejati adalah adalah politikus sejati yang tahu merengkuh dan mempertahankan takhta kekuasaannya.
Siapapun pemerintah yang tepat dan berkompeten serta berlatar belakang apa pun dia, yang paling utama adalah mengenal raison d’être-nya negara Indonesia yang sudah digagas the founding fathers terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Apapun alasannya, rakyat tidak bisa mencapai kesejahteraan bersama bila tidak ada otoritas negara yang mengatur kehidupan mereka entah secara eksekutif, legislatif maupun judikatif. Bila tidak, maka “serigala-serigala” akan memangsa manusia-manusia lainnya.

Bila kita melihat ada fenomena negara tidak memperhatikan dan mengutamakan kebaikan rakyat banyak, maka saat itulah terjadi pelalaiaan raison d’être sekaligus visi dan misi pembentukan negara Indonesia. Bukan tidak mungkin, terpicu oleh keterancaman dan menderitanya kehidupan harian, rakyat akan “mencabut” kesepakatan atau pelegitimasian terhadap mereka mengelola negara.

Penulis adalah pemerihati sosial, alumnus STFT Widya Sasana Malang, tinggal di Jakarta.

PRAYER IS NOT SOMETHING ACCESSORY

2008-03-14T08:55:00.001+07:00

On Zenit.org (March 4, 2007), Pope Benedict XVI explained that “prayer is not something accessory, it is not ‘optional’, but rather a question of life or death.

Shortly for Christian, the Holy Father said “to pray is not to evade reality and responsibilities it entails, but to assume them to end, trusting in the faithful and inexhaustible love of the Lord”

Prayer is something important in someone’s life, including me. Praying make me my deepheart in peace. I feel strong to face the reality of my life. Prayer also make my life more profoundly. I think prayer also give me a awareness of myself and and take me to view everything in my life more wisely. If I forget praying, I feel empty. (Pormadi Simbolon)

Departemen Agama: Ucapkan Selamat Natal Bagi Umat Kristiani

2007-12-27T13:48:00.000+07:00

Ada hal menarik untuk natal 2007 ini. Departemen Agama sebagai lembaga yang mengurusi pembangunan agama memajangkan spanduk besar bertuliskan MENTERI AGAMA BESERTA JAJARANNYA MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA NATAL BAGI UMAT KRISTIANI, di halaman samping Kantor Sekretariat Kerukunan Umat Bragama di Jalan Kramat Raya Jakarta.

Dengan perayaan natal tahun ini diharapkan adanya peningkatan kualitas iman bagi perbaikan bangsa. Padahal selama ini ada kesan "ucapan selamat natal bagi umat kristiani" terkesan haram bila diucapkan oleh saudara/i beragama Islam. Ucapan Menteri Agama itu amat menyejukkan bagi umat Kristiani. Ucapan selamat demikian amat berarti dan berharga bagi umat kristiani sebagai bagian dari warga negara dan sebagai bagian pembinaan kerukunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006
tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH DALAM
PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT, yang sesungguhnya adalah buah-buah
pikiran para utusan dari lembaga-lembaga agama kiranya dapat ikut serta memberi
rambu-rambu sehingga cita-cita hidup rukun antar umat beragama semakin hari
semakin menjadi indah.

Yang lebih menarik lagi, ucapan natal kepada umat kristiani berdatangan lewat sms dan email. Hal ini terlihat dari pesan dan isi posting milis PLURALITAS, Forum Pembaca Kompas, dan berbagai milis lainnya. Secara pribadi, penulis menerima puluhan sms ucapan selamat natal dari teman-teman beragama Islam. Amat indah dan menyenangkan.

Natal 2007

Natal tahun 2007 aman dan damai. Itulah kesan pertama setelah menyaksikan pelaksanaan perayaan natal 2007 di berbagai kota di seluruh Indonesia. Mulai dari Gereja di kota-kota besar hingga ke pelosok-pelosok nusantara. Semua perayaan misa natal dan kebaktian natal 2007 berjalan damai dan khidmat.
Pesan natal tahun 2007 ini semua berfokus pada inti pesan natal 2007 yang digagas oleh Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) - Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Desember lalu yaitu

“HIDUPLAH DENGAN BIJAKSANA, ADIL DAN BERIBADAH” (Bdk. Titus 2:12).

Pesan itu amat relevan dengan tantangan zaman sekarang dimana dampak negatif globalisasi, materialisme dan primordialisme kerap kali menguasai banyak orang. Semoga dengan perayaan natal dan ucapan selamat natal di Indonesia semakin memupuk persaudaraan dan semangat kebersamaan dalam menggapai bonum publicum (kesejahteraan bersama) menuju Indonesia yang aman, demokratis dan damai sejahtera. AMIN (Pormadi Simbolon)